Author: Bisnis.com

  • Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat PDIP: Kita Harus ‘Move On’, Pilpres Sudah Selesai

    Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat PDIP: Kita Harus ‘Move On’, Pilpres Sudah Selesai

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak mantan politisi Effendi Simbolon untuk move on dari PDIP usai dipecat beberapa waktu lalu.

    Gibran menceritakan bahwa dulu dirinya dan Effendi Simbolon merupakan dua kader PDIP yang mendadak dipecat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri. Gibran juga mengatakan nomor surat pemecatan dirinya dan Effendi Simbolon dari PDIP itu hanya selisih satu angka.

    “Suratnya itu Pak Ketua [Effendi Simbolon] nomor berapa? 26 ya? Kalau saya nomor 28,” tutur Gibran di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Gibran menilai bahwa pengorbanan Effendi Simbolon sudah sangat besar, namun tetap dipecat dari PDIP. 

    Gibran mengimbau kepada seluruh mantan kader PDIP yang dipecat agar melupakan peristiwa tersebut karena Pilpres dan Pileg sudah lewat. Menurutnya, semua harus bisa berlanjut.

    “Tidak apa-apa kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar simbolon, Pak Ketua,” katanya.

    Tidak lupa Gibran juga meminta keluarga Simbolon untuk terus mendukung program yang digagas dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Marilah kita dukung program visi dan misi Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.

  • Sragen Jateng Diguncang Gempa Magnitudo 4,6

    Sragen Jateng Diguncang Gempa Magnitudo 4,6

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 4,6 mengguncang Sragen Jawa Tengah hari ini, Senin 7 Juli 2025.

    Menurut data BMKG, gempa terjadi pada pukul 14:32:22WIB.

    Adapun pusat gempa berlokasi di titik 7.38LS, 111.06BT atau 6 km TimurLaut SRAGEN-JATENG).

    Gempa itu pusatnya cukup dalam yakni di kedalaman 231 Km.

    Kabupaten Sragen adalah sebuah wilayah kabupaten di Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

    Ibu kotanya adalah kecamatan Sragen, sekitar 30 km sebelah Timur Laut Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di Utara, Kabupaten Ngawi di Timur, Kabupaten Karanganyar di Selatan, serta Kabupaten Boyolali di Barat. Penduduk kabupaten Sragen berjumlah 1.021.435 jiwa pada tahun 2024.

    Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Kabupaten Fosil” dan juga dikenal sebagai “Bumi Sukowati”,  nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Nama Sragen dipakai karena pusat pemerintahan berada di Sragen.

    Kawasan Sangiran merupakan tempat ditemukannya fosil manusia purba dan binatang purba.[butuh rujukan] Fosil-fosil tersebut kemudin menjadi koleksi Museum Fosil Sangiran.

    Selain di Sragen, hari ini juga terjadi gempa magnitudo 2,8, 07-Jul-2025 14:08:03 WIB, Lok:1.71LU, 127.27BT (53 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), dengan kedalaman 13 Km

  • Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Mensos Sebut 100 Sekolah Rakyat Mulai Kegiatan Pembelajaran 14 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa sebanyak 100 Sekolah Rakyat (SR) siap untuk memulai kegiatan pembelajaran pada 14 Juli 2025.

    Saifullah menjelaskan nantinya 100 Sekolah Rakyat tersebut bakal menampung 256 rombongan belajar (Rombel) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Untuk tahap satu ada 100 lokasi sekolah rakyat yang Insya Allah ini akan mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli yang akan datang,” jelas Mensos dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Adapun, dari total 100 Sekolah Rakyat yang dibidik beroperasi pada tahun ini, total unit yang tersedia baru sebesar 63 titik. Sementara sisanya sebanyak 37 titik masih dalam tahap renovasi dan tetap dibidik rampung pada tahun ini.

    Dalam penjelasan Saifullah, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang telah tersedia bakal menampung 6.130 siswa, sedangkan apabila 37 unit Sekolah Rakyat yang tengah dibangun rampung, maka total siswa yang dapat ditampung mencapai 9.755 siswa.

    “Secara keseluruhan tahap 1 ini akan menampung 9.755 siswa dibutuhkan 1.554 guru dan ada 3.390 tenaga kependidikan. Ini semuanya mulai dari siswa, guru, tenaga kependidikan sudah rampung proses seleksinya. Sementara 37 titik ini masih dalam proses finalisasi renovasi,” tegas Saifullah.

    Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap progres renovasi sekolah rakyat Tahap 1A telah mencapai 90,72%. Di mana, sekolah rakyat perdana tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan ini. 

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan pihaknya menargetkan renovasi Sekolah Rakyat tahap 1A bakal rampung pada lusa, 8 Juli 2025. Nantinya, sekolah itu bakal menampung siswa dan siswi baru tahun ajaran 2025/2026. 

    “Saat ini, pelaksanaan renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1A telah memasuki fase akhir dengan progres fisik mencapai 90,72% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli 2025,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025). 

    Dody menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun manusia Indonesia dari hulu ke hilir melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang inklusif, layak, dan berstandar nasional. 

    Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

  • Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global

    Prabowo Dorong BRICS Jadi Motor Kerja Sama Ekonomi Selatan Global

    Bisnis.com,JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pada sesi tersebut, para pemimpin melakukan pembahasan dengan tema “Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence.”

    Dalam keterangannya di Brasil, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Kepala Negara juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB). 

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Indonesia, lanjut Airlangga, telah menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB. Partisipasi ini menjadi penting agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar US$39 billion,” lanjutnya.

    Dalam sesi kedua ini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif “South-South Economic Compact.”

    Menurut Tata, usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south. 

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” pungkas Tata.

  • PDIP Tegaskan Tuntutan Kasus Hasto Tidak Pengaruhi Sikap Politik Sebagai Oposisi

    PDIP Tegaskan Tuntutan Kasus Hasto Tidak Pengaruhi Sikap Politik Sebagai Oposisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menegaskan tuntutan hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi posisi PDIP dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menegaskan bahwa kasus hukum tidak berkaitan dengan sikap partainya terhadap Pemerintahan Prabowo. Meski begitu, dia menyebut bahwa sikap partai akan disampaikan langsung dalam kongres mendatang.

    “Tidak ada [oposisi]. Kasus hukum ya, kasus hukum ya. Soal di dalam atau di luar pemerintah itu kontemplasi Ibu Mega saya kira akan lebih tepat yang seperti apa dan itu nanti tentu akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan. Yang penting di dalam atau di luar pemerintah itu sama-sama mulianya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini melanjutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo memiliki hubungan personal yang cukup baik. Terlebih, ini karena masing-masing sebagai pemenang legislatif dan eksekutif

    “Saya tidak melihat keputusan Pak Hasto itu berdampak pada hal-hal yang sifatnya strategis, karena Ibu Mega tentu mempunyai satu cara pandang yang lebih daripada itu saya kira,” ucapnya.

    Lebih jauh, Aria membeberkan bahwa PDIP merasa keputusan dari Tim JPU KPK adalah hal yang di luar perkiraannya. Pasalnya, PDIP merasa bahwa proses persidangan kemarin tidak menunjukkan adanya fakta hukum yang bisa dijadikan acuan untuk menuntut Pak Hasto 7 tahun. 

    “Pikiran kami sebenarnya tuntutan kemarin ya antara bebas atau tidak seberat tuntutan 7 tahun. Tapi mari kita tetap ikuti, taat pada proses hukum, kita akan melanjutkan berbagai persidangan setelah tuntutan ini yaitu pledoi dari Pak Hasto,” katanya.

    Sebelumnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hukuman pidana penjara selama tujuh tahun. 

    Surat tuntutan dibacakan hari ini, Kamis (3/7/2025), pada persidangan perkara suap dan perintangan penyidikan kasus buron Harun Masiku, yang mana Hasto merupakan terdakwa. 

    Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor r jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

  • Dear Me Beauty Pesat Berkat Seller Center Tokopedia & TikTok Shop

    Dear Me Beauty Pesat Berkat Seller Center Tokopedia & TikTok Shop

    Bisnis.com, JAKARTA – Integrasi Seller Center Tokopedia dan TikTok Shop turut membawa dampak positif bagi Dear Me Beauty. Brand kecantikan lokal yang didirikan Nikita Wiradiputri pada 2017 ini mencatat peningkatan penjualan hingga 50%. Dengan visi memberdayakan perempuan Indonesia, Dear Me Beauty konsisten menghadirkan produk kecantikan inklusif, cruelty-free, dan bersertifikasi BPOM.

    Setelah lebih dari 8 tahun membangun bisnis, kerja keras Nikita membuahkan hasil. Dear Me Beauty makin dikenal luas, kapasitas produksi meningkat, dan telah memberdayakan ratusan karyawan. Brand ini juga aktif menggelar pelatihan untuk UMKM serta menjalankan program daur ulang kemasan.

    Memasuki era discovery commerce, Dear Me Beauty terus mengandalkan platform digital seperti Tokopedia dan TikTok Shop untuk mengembangkan bisnis. “Kami memanfaatkan kedua platform ini untuk meningkatkan visibilitas produk dan menjangkau pasar lebih luas. Integrasi seller center juga mempermudah operasional sehingga kami bisa makin #JualanNyaman,” ujar Nikita.

    Sejak integrasi, operasional Dear Me Beauty jadi lebih efisien. Sebelumnya, proses upload produk, pelaporan, hingga promosi harus dilakukan terpisah di dua platform, yang memakan waktu. “Sekarang semua bisa dikelola lewat satu dashboard terpusat dengan informasi lengkap dari kedua platform,” tambah Nikita.

    Berkat berbagai fitur dan promosi lewat seller center terbaru, Dear Me Beauty mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. “Penjualan naik 50% dibandingkan sebelum integrasi. Hal ini didorong oleh promosi lintas platform, konten yang konsisten, dan strategi pemasaran yang aktif,” ujar Nikita.

    Fitur live streaming, short video, dan kolaborasi dengan affiliate content creator di TikTok turut memberikan dampak positif terhadap penjualan Dear Me Beauty. Brand ini rutin melakukan live streaming, mengunggah 3-4 video pendek setiap hari, dan aktif bekerja sama dengan affiliate untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas produk.

    Kolaborasi dengan affiliate content creator menyumbang hingga 60% dari total penjualan. Dear Me Beauty berencana melanjutkan kolaborasi ini dengan kreator dari berbagai daerah, termasuk Jabodetabek, Bandung, dan Kalimantan, untuk memperluas jangkauan audiens.

    Berbagai kemudahan dan fitur yang dihadirkan lewat integrasi seller center Tokopedia dan TikTok Shop sangat membantu Dear Me Beauty. Ke depannya, Dear Me Beauty berharap integrasi ini terus dikembangkan, termasuk menghadirkan fitur maupun tools lain yang bisa makin mendukung pertumbuhan bisnis lokal.

  • Biografi Pangeran Diponegoro dan Kisahnya Memimpin Perang Jawa

    Biografi Pangeran Diponegoro dan Kisahnya Memimpin Perang Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional paling dihormati di Indonesia karena keberaniannya memimpin Perang Jawa (1825-1830) melawan penjajah Belanda. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang religius, tegas, dan membela hak rakyat kecil.

    Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan kolonial di Nusantara. Dengan mengenal biografi Pangeran Diponegoro, kita dapat memahami lebih dalam nilai-nilai patriotisme, keteguhan iman, serta perjuangan melawan ketidakadilan.

    Biografi Pangeran Diponegoro

    Pangeran Diponegoro, yang memiliki nama lahir Raden Mas Ontowiryo, dilahirkan pada 11 November 1785 di lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia merupakan anak tertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, namun karena ibunya bukan seorang permaisuri, ia tidak dimasukkan dalam jalur utama pewaris takhta.

    Hal ini justru membentuk pandangannya tentang keadilan dan ketimpangan sosial. Daripada terlibat dalam kehidupan istana yang penuh intrik politik, Diponegoro lebih memilih hidup sederhana dan tinggal di Tegalrejo.

    Di sana, ia menumbuhkan kedekatan dengan rakyat dan memperdalam ilmu agama, menjadikannya sebagai sosok religius yang dihormati. Karakter ini kemudian menguatkan perannya sebagai pemimpin spiritual dan simbol perjuangan rakyat Jawa dalam melawan kolonialisme Belanda.

    Profil Pangeran Diponegoro

    Nama Lengkap: Raden Mas Ontowiryo, dikenal sebagai Pangeran Diponegoro
    Tempat & Tanggal Lahir: Yogyakarta, 11 November 1785, di lingkungan Kesultanan Yogyakarta
    Tanggal Wafat: 8 Januari 1855, dalam pengasingan di Makassar
    Tempat Pemakaman: Kompleks Makam Pangeran Diponegoro, Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan
    Gelar Kehormatan: Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1959 melalui Keputusan Presiden
    Kontribusi Sejarah: Tokoh sentral dalam Perang Jawa (1825–1830), pemimpin spiritual rakyat Jawa, simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, dan penulis naskah autobiografi Babad Diponegoro yang diakui dunia internasional

    Latar Belakang dan Silsilah Keluarga

    Pangeran Diponegoro lahir dari keluarga bangsawan Kesultanan Yogyakarta, sebagai putra tertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Meski demikian, karena ibunya, Raden Ayu Mangkarawati, bukan seorang permaisuri, statusnya di lingkungan istana tidak sama dengan anak-anak dari istri resmi raja.

    Situasi ini menumbuhkan kesadaran sosial dalam dirinya sejak dini dan mendorongnya untuk mencari jati diri di luar lingkungan keraton. Alih-alih terlibat dalam kehidupan istana yang penuh kemewahan dan politik, Diponegoro justru memilih menetap di wilayah Tegalrejo bersama neneknya.

    Di sana, ia tumbuh dalam lingkungan religius dan sederhana. Ia dibesarkan dengan pendidikan Islam yang kuat dan nilai-nilai budaya Jawa yang luhur. Sikapnya yang konsisten dalam menjunjung prinsip keadilan, ketakwaan, dan kesederhanaan membuatnya dihormati oleh masyarakat sekitar sebagai sosok yang bijak dan berpihak pada rakyat kecil.

    Latar belakang keluarganya turut membentuk identitas Pangeran Diponegoro sebagai tokoh perjuangan yang merakyat dan penuh integritas.

    Masa Kecil dan Pendidikan Pangeran Diponegoro

    Sejak usia muda, Pangeran Diponegoro sudah menunjukkan kecenderungan untuk hidup sederhana dan menjauhi kemewahan istana. Ia memilih tinggal bersama neneknya di daerah Tegalrejo, sebuah tempat yang memberinya ruang untuk tumbuh dalam lingkungan spiritual dan dekat dengan rakyat. Di sana, ia mulai mempelajari agama Islam secara mendalam dan menunjukkan minat besar terhadap ajaran tasawuf dan etika moral.

    Diponegoro mendapatkan pendidikan dari para ulama lokal yang mengajarkannya Al-Qur’an, ilmu fikih, filsafat Islam, dan budaya serta sastra Jawa. Proses pembelajaran ini membuatnya tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

    Ia menyaksikan langsung kesulitan hidup masyarakat di bawah tekanan kolonialisme, dan pengalaman ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan idealismenya sebagai pemimpin yang kelak dikenal karena keberanian dan integritasnya.

    Pendidikan religius dan kedekatannya dengan rakyat membentuk karakter Diponegoro sebagai pemimpin spiritual sekaligus pembela kaum tertindas.

    Kehidupan Pribadi Pangeran Diponegoro

    Pangeran Diponegoro dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi kesederhanaan dalam kehidupannya. Meskipun lahir dari keluarga bangsawan, ia memilih untuk hidup bersama masyarakat di pedesaan ketimbang menetap di lingkungan istana yang penuh kemewahan.

    Gaya hidupnya yang bersahaja mencerminkan nilai-nilai spiritual yang ia pegang teguh, menjadikannya sosok yang dekat dengan rakyat dan disegani oleh para pengikutnya.

    Diponegoro juga dikenal memiliki ketajaman batin dan keyakinan religius yang kuat. Ia sering kali mengambil keputusan penting setelah melakukan perenungan mendalam dan ibadah, yang diyakininya sebagai bentuk petunjuk dari Tuhan.

    Salah satu peninggalan penting dari dirinya adalah autobiografi berjudul Babad Diponegoro, sebuah karya tulis tangan yang menggambarkan pandangan pribadinya tentang perjuangan, agama, dan kolonialisme.

    Karya tersebut kini telah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World karena nilai sejarah dan budayanya yang sangat tinggi.

    Kisah Perlawanan dan Perang Jawa (1825-1830)

    Perang Jawa dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda secara sepihak membangun jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap tradisi dan kehormatan keluarga bangsawan Jawa, serta menjadi simbol pelanggaran terhadap kedaulatan lokal.

    Ketegangan pun memuncak, dan pada tahun 1825, Diponegoro mengangkat senjata sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Diponegoro memimpin gerakan perlawanan rakyat dengan mengusung semangat keagamaan dan nasionalisme.

    Ia mengorganisir pasukan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, santri, petani, tokoh adat, hingga bangsawan lokal. Strategi gerilya yang diterapkannya membuat pasukan Belanda kewalahan, karena serangan dilakukan secara cepat, tersebar, dan tak terduga.

    Komunikasi antar pejuang dilakukan melalui jaringan desa dan tempat ibadah, menjadikan perjuangan ini memiliki karakter spiritual dan sosial yang kuat.

    Perang Jawa berlangsung selama lima tahun dan menjadi salah satu konflik terbesar serta paling merugikan secara ekonomi bagi Belanda sepanjang masa penjajahannya di Indonesia.

    Ribuan nyawa melayang dan kerugian materi mencapai angka luar biasa. Namun lebih dari itu, perang ini menandai babak penting dalam sejarah perlawanan rakyat Nusantara dan mengukuhkan Diponegoro sebagai simbol perjuangan yang melampaui batas waktu dan wilayah.

    Penangkapan dan Pengasingan

    Setelah lima tahun melakukan perlawanan sengit, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh pihak kolonial Belanda pada 28 Maret 1830 di Magelang. Penangkapan ini terjadi dalam sebuah pertemuan yang awalnya dikemas sebagai negosiasi damai, namun ternyata merupakan strategi Belanda untuk menjebaknya.

    Kejadian ini menandai berakhirnya Perang Jawa dan menjadi pukulan besar bagi perlawanan rakyat. Usai penangkapannya, Diponegoro diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar.

    Di tempat pengasingan terakhirnya, Benteng Rotterdam, ia menjalani sisa hidupnya dalam kondisi pengawasan ketat. Meski terbatas secara fisik, semangat dan intelektualitasnya tetap menyala. Ia terus menulis dan berdakwah kepada masyarakat sekitar.

    Diponegoro tidak pernah kembali ke tanah Jawa dan wafat dalam pengasingan pada usia 69 tahun.

    Wafatnya Pangeran Diponegoro

    Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhirnya pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar, setelah lebih dari dua dekade menjalani masa pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda.

    Wafatnya terjadi dalam kondisi jauh dari kampung halaman dan keluarga besar di Yogyakarta, sebuah akhir yang mencerminkan penderitaan panjang sebagai tahanan politik.

    Jenazahnya dimakamkan di halaman rumah pengasingannya yang terletak di kawasan Benteng Rotterdam, dan hingga kini lokasi tersebut telah dijadikan sebagai situs cagar budaya dan tempat ziarah sejarah.

    Kompleks makamnya tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap jasa-jasanya dalam Perang Jawa, tetapi juga menjadi destinasi edukatif untuk mengenang nilai-nilai patriotisme, spiritualitas, dan keteguhan hati seorang Pahlawan Nasional yang tidak pernah menyerah terhadap kolonialisme.

    Warisan dan Penghargaan Nasional

    Pangeran Diponegoro secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1959 sebagai bentuk penghormatan atas jasanya dalam memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

    Gelar ini diberikan melalui Keputusan Presiden dan menempatkan namanya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    Nama Diponegoro kini diabadikan dalam berbagai institusi dan fasilitas publik seperti jalan protokol, sekolah, universitas, museum, hingga patung peringatan di berbagai kota besar.

    Salah satu warisan intelektualnya yang paling berharga adalah naskah otobiografi Babad Diponegoro, yang ditulis sendiri oleh sang pangeran selama masa pengasingannya.

    Karya ini bukan hanya menjadi dokumen sejarah berharga, tetapi juga diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World. Dalam dunia pendidikan, kisah perjuangan Diponegoro menjadi materi penting dalam kurikulum sejarah nasional yang bertujuan membentuk karakter kebangsaan generasi muda.

    Trivia Pangeran Diponegoro

    Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang dikenal karena keteguhan imannya dan pendirian yang tidak mudah goyah, terutama terhadap praktik kolonialisme serta kebijakan istana yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

    Sikapnya yang idealis sering kali membuatnya bersitegang dengan kerabat dalam lingkungan keraton, terutama ketika terjadi perbedaan prinsip dan pandangan politik.

    Meski dianggap keras dan tidak kompromi, integritas Diponegoro justru menjadikannya panutan di mata rakyat. Ia tidak hanya dihormati karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena keteladanannya dalam menjalankan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

    Salah satu peninggalan intelektual paling penting darinya adalah naskah Babad Diponegoro, yang ditulis tangan selama masa pengasingannya. Naskah tersebut kini menjadi warisan dokumenter dunia dan telah masuk dalam daftar Memory of the World oleh UNESCO sebagai karya sastra historis yang mencerminkan perjuangan, kebudayaan, dan jiwa nasionalisme Nusantara.

    Referensi Resmi:

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Budi Arie Ungkap Peran Kopdes Merah Putih di Program 3 Juta Rumah

    Budi Arie Ungkap Peran Kopdes Merah Putih di Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkapkan keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut KopDes/Kel Merah Putih bisa ikut terlibat dalam program 3 juta rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yakni 1 juta unit rumah di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.

    Dia menjelaskan, nantinya KopDes/Kel Merah Putih akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian PKP untuk melakukan pendataan warga desa.

    “Nanti kan pengkonsolidasiannya, pengorganisirannya, termasuk mendata warga-warga desa yang perlu rumah di desa-desa,” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Budi menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih bisa memasok bahan baku material untuk pembangunan 3 juta unit rumah.

    “Ya semuanya [termasuk material], nanti itu belum dibicarakan baru pikiran yang bagus, karena sinergi ini penting. Nah tetapi nanti soal skema-skema detailnya nanti kita bicarakan,” ujarnya.

    Terlebih, Budi menyampaikan bahwa keberadaan KopDes/Kel Merah Putih bisa ikut terlibat dalam banyak hal, termasuk dalam hal mengorganisir masyarakat desa sebagai untuk ekonomi usaha rakyat desa.

    “Nanti kami diskusikan sama kami rapatkan dulu, ya. Semua pasti akan kami diskusikan. Yang penting semuanya untuk rakyat nggak boleh lambat-lambat,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut bakal menggandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk merealisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Nah, saya sudah bicara sama Pak Ferry [Wamen Koperasi] beliau lagi menyiapkan sistemnya. Kita nanti mau presentasikan bagaimana teknisnya,” ungkap Fahri saat ditemui di The Energy Building, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

    Adapun, Kementerian PKP telah mendapat komitmen guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyukseskan renovasi 2 juta rumah senilai Rp43,6 triliun.

  • Komdigi Minta Anggaran 2026 Sebesar Rp20,3 Triliun, Mayoritas untuk Infrastruktur

    Komdigi Minta Anggaran 2026 Sebesar Rp20,3 Triliun, Mayoritas untuk Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan anggaran tahun anggaran sebanyak Rp20,3 triliun pada 2026. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp7,75 triliun dari pagu indikatif pada 2026. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI . 

    “Untuk kebutuhan 2026, kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp20,3 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar 12,615 triliun,” kata Ismail pada Senin (7/7/2025) di Jakarta. 

    Ismail mengatakan untuk kekurangan anggaran tersebut akan dimasukkan dalam empat program prioritas yang meliputi program pembangunan dan penguatan infrastruktur digital sebesar Rp7,75 triliun. Program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital sebesar Rp 2,7 triliun dan  program komunikasi publik dan media sebesar Rp313 miliar. 

    “Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp1,7 triliun,” kata Ismail, 

    Ismail melanjutkan kebutuhan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp20,3 triliun tersebut  akan ditindaklanjuti dalam berbagai program prioritas yang meliputi antara lain untuk pengembangan BTS dan akses internet di program pengembangan penguatan infrastruktur. 

    “Artinya akan cukup banyak pengembangan untuk menjadikan infrastruktur meluncur ke arah terestrial,” katanya. 

    Ismail mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi maintenance BTS 4G baik di Papua dan di non-Papua. Kemudian operasi maintenance untuk akses internet. 

    Operasi maintenance Satria 1, satelit yang sudah meluncur serta layanan publik sertifikasi infrastruktur digital serta pengembangan dan penguatan ekosistem digital. 

    “Program yang kedua untuk pengembangan dan pemuatan ekosistem. Kekurangannya adalah Rp3,19 triliun. Dan saat ini telah tersedia sebesar Rp412 miliar. Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp2,77 triliun. Antara lain digunakan untuk operasi maintenance PDN dan PDNS,” katanya, 

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan untuk program komunikasi publik dan media. Kebutuhan anggaran sebesar Rp313,36 miliar yang belum tersedia di dalam pagu indikatif. 

    “Antara lain nanti akan digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik. Mengikuti

    pembangunan desa, koperasi, UMKM, sektor pendidikan, akselerasi investasi dan perdana global, ketahanan pangan, pertahanan semesta, ketahanan energi, swasembada air, makan bergizi gratis dan kegiatan prioritas publik,” katanya. 

    Sebagai program yang terakhir,hubungan manajemen, lanjut Ismail kebutuhan mencapai sebesar RP3,57 triliun. 

    “Baru tersedia sebesar Rp1,8 triliun. Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, dan berbagai hal lain yang bersifat manajerial untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan sebagainya,” katanya.

  • Kejagung Usulkan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk 2026

    Kejagung Usulkan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,2 triliun untuk belanja Kejaksaan Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna mengatakan usulan itu muncul karena pagu indikatif Kejaksaan RI pada 2026 sebesar Rp8,9 triliun dinilai masih belum ideal.

    “Pagu indikatif TA 2026 sebesar 8,96 triliun masih belum memenuhi kebutuhan ideal kejaksaan RI sebesar Rp27,4 triliun. Berdasarkan jumlah ideal tersebut maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp18,5 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dia menyampaikan, pagu indikatif Kejaksaan RI TA 2026 itu juga sangat menurun drastis sebesar 63,2 persen dibandingkan dengan TA 2025 sebesar Rp24,2 triliun.

    Menurutnya, penurunan anggaran yang dinilai signifikan ini bisa berimbas pada penegakan hukum dengan kebutuhan operasional dan target yang terus meningkat.

    “Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal di tahun anggaran 2026,” imbuhnya.

    Di samping itu, Narendra mengungkap penambahan anggaran Rp18,5 triliun itu bakal digunakan untuk program penegak hukum Rp1,84 triliun dan program dukungan manajemen Rp16,6 triliun.

    “Untuk itu kami telah mengajukan usulan tambahan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat Jaksa Agung,” pungkasnya.