Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada.
Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.
Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas.
“Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025).
Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.
Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.
“Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya.
Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.
Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.
Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.
Meutya menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.
Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.
“Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya.
