Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya perluasan produk ekspor Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menjaring calon pembeli dari luar negeri.

    PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co menjadi satu dari sekian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima dukungan Kemendag. Kultiva Co merupakan eksportir produk makanan yang berbasis di Pademangan, Jakarta Utara.

    Suryaningsih Wibowo selaku pemilik Kultiva Co berkisah bahwa perusahaannya memiliki fokus pada produk aneka keripik seperti keripik tempe, buah, umbi umbian, dan sayur dengan jenama atau merek Woh.

    Usahanya itu berawal dari skala rumah tangga pada 2016. Berasal dari Malang, Jawa Timur, Suryaningsih perlahan memperluas bisnisnya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pameran di Jakarta.

    “Pada 2018, kami mendapatkan kesempatan mengikuti pameran di luar negeri untuk pertama kalinya. Pameran tersebut berlangsung di Malaysia. Saya kaget, ternyata produk kami sangat diterima, mungkin karena secara selera rasa juga dekat,” katanya kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025, Sabtu (5/7/2025).

    Kesempatan tersebut terus memotivasinya untuk mengembangkan bisnis. Usai menyandang status PT pada 2021, Kultiva Co akhirnya pecah telur untuk melakukan ekspor satu kontainer penuh ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Menurutnya, pemerintah termasuk Kemendag telah membantu mendorong kelayakan proses ekspor ini, contohnya melalui sertifikasi internasional Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang tidak dipungut biaya pada periode pertama.

    Terkait pameran dan business matching, dia juga menggarisbawahi andil Kemendag, salah satunya dalam Permanent Trade Exhibition (PTE). Produk Kultiva Co berhasil ditampilkan di ruang pamer yang terletak di Lantai 2 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan setelah melalui proses kurasi.

    “Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun semakin besar,” ungkapnya.

    Suryaningsih kemudian bertutur bahwa produk Kultiva Co, khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS).

    Kapasitas ekspor Kultiva dapat mencapai 300.000 pcs atau setara dengan 6 kontainer per bulannya. Menurutnya, rata-rata nilai ekspor per kontainer itu berkisar US$21.000.

    Kultiva Co pun saat ini bersiap memperluas ekspansi produk ke pasar Eropa, antara lain Prancis dan Jerman. Dia berharap agar dukungan pemerintah terus berjalan guna memperkenalkan produk UMKM Indonesia hingga ke mancanegara.

    “Kami ingin terus membanggakan Indonesia dengan produk yang kami tawarkan. Untuk itu, kami berharap keripik Woh menjadi salah satu camilan yang selalu dirindukan oleh orang Indonesia di luar negeri,” imbuhnya.

    Upaya Pemberdayaan Masyarakat

    Suryaningsih kemudian menceritakan upaya perusahaannya dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini, puluhan tenaga kerja Kultiva Co merupakan ibu rumah tangga dan anak putus sekolah.

    Situasi ini berawal dari hantaman pandemi Covid-19. Kultiva Co membuka pintu untuk berbagai lapisan masyarakat agar dapat tetap berpenghasilan, selagi perusahaanya terus berupaya untuk terus beroperasi.

    “Di tempat kami memang tidak melihat ijazah, tetapi menilai karakternya, apakah mau belajar dan apakah mau benar-benar mengikuti instruksi pekerjaan yang diberikan,” urainya.

    Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang populer disapa dengan Mendag Busan mengatakan bahwa UMKM Tanah Air memiliki potensi besar untuk memperlebar sayap ke pasar internasional.

    Menurut Mendag Busan, dukungan seluruh pihak untuk segmen UMKM perlu terus didorong agar target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$294,45 miliar pada 2025 dapat tercapai.

    “Kita memiliki banyak potensi ekspor, tapi terkadang tidak tahu bagaimana caranya mengekspor dan sebagainya. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, dukungan pelaku usaha dan media sangat penting guna mendorong program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor berjalan dengan baik,” katanya usai melakukan pelepasan Jelajah Ekspor 2025 di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/6/2025).

  • Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi munculnya polemik terkait anjuran agar warga negara Indonesia (WNI) mencari peluang kerja ke luar negeri.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa mendorong tenaga kerja ke luar negeri bukan berarti pemerintah pesimis atau menyerah terhadap penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu justru dilihat sebagai bagian dari strategi melihat pasar tenaga kerja secara global.

    “Kita harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global,” ujar Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Menurutnya, pandangan ini bukan sekadar ‘inward looking’ yang hanya fokus pada peluang di dalam negeri, tetapi juga ‘outward looking’ untuk memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di berbagai negara.

    Hasan menjelaskan, analoginya sama seperti kesempatan kuliah. Banyak mahasiswa memilih kuliah di luar negeri bukan karena kampus dalam negeri kurang baik, tetapi karena kesempatan itu memperkaya pengalaman, memperluas jaringan, dan meningkatkan kemampuan.

    “Bukan karena tidak ada kesempatan untuk kuliah tinggi di dalam negeri, tapi kesempatan di luar negeri juga menarik untuk diambil. Jadi kita anggap ini memperbanyak opsi, memperbanyak pilihan,” jelasnya.

    Dia menegaskan, data hingga Februari 2025 justru menunjukkan pemerintah berhasil menciptakan sekitar 3,6 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir. Fakta tersebut membuktikan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri tetap tumbuh.

    “Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik kan tidak apa-apa. Kita juga punya budaya merantau. Bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi menarik yang baik juga untuk diambil,” tegas Hasan.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sejumlah negara yang jumlah penduduknya mengalami penurunan justru kekurangan tenaga kerja. Kondisi itu menjadi peluang emas bagi Indonesia.

    “Kesempatan itu jadi peluang emas buat kita. Dan kesempatan kerja di luar negeri juga bisa meningkatkan skill, memperluas jaringan, sehingga ketika pulang nanti ke dalam negeri punya nilai tambah yang besar untuk bangsa dan negara,” katanya.

    Menjawab kekhawatiran soal narasi negatif seperti tagar ‘kabur aja dulu’, Hasan menilai hal itu lebih sebagai narasi sesaat. Dia menekankan, budaya merantau yang dimiliki bangsa Indonesia justru menjadi modal positif.

    “Banyak diaspora di luar negeri, tapi mereka tetap cinta Indonesia dan punya sumbangsih. Jadi kita tidak khawatir soal itu. Lebih dilihat sebagai mengambil kesempatan. Bukan karena tidak ada, tapi karena ada kesempatan lebih dari satu,” ungkapnya.

    Hasan menutup dengan mengajak masyarakat melihat peluang kerja di luar negeri sebagai bagian dari keterhubungan dunia yang semakin global, bukan sekadar pelarian akibat sempitnya peluang di dalam negeri.

    “Kalau ada kesempatan di luar negeri, kenapa tidak? Ini soal memperbanyak pilihan dan kesempatan,” pungkas Hasan.

  • DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Penetapan Kebijakan Tarif Trump 32%

    DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Penetapan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan RI masih bisa melakukan negosiasi ulang terkait dengan keputusan Donald Trump terkait tarif resiprokal sebesar 32%.

    Hal tersebut disampaikan Dave saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).

    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” tutur Dave.

    Dia menambahkan, untuk saat ini Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam mempertahankan kondisi ekonomi nasional.

    “Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memutuskan untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia.

    Adapun, besaran tarif tersebut tidak berubah dari pungutan yang sebelumnya diumumkan Trump dalam Hari Pembebasannya pada awal April lalu.

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). 

    Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil. 

    Trump mengemukakan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya,” demikian kutipan surat tersebut.

  • Telkomsel Dorong UKM Lokal Adopsi AI di DCE Summit 2025

    Telkomsel Dorong UKM Lokal Adopsi AI di DCE Summit 2025

    Bisnis.com, BANDUNG – Telkomsel resmi menutup rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) Digital Creative Entrepreneurs (DCE) ke-4 melalui gelaran DCE Summit 2025.

    Mengusung tema “AI for #AdvancingLocals”, konferensi sekaligus ruang kolaborasi ini mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor usaha kecil-menengah (UKM) dengan menghadirkan sesi berbagi wawasan, demonstrasi teknologi, dan jejaring bisnis. Pada puncak acara, Telkomsel menobatkan UKM Seed Paper Indonesia sebagai Best of the Best di DCE ke-4.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan, “Telkomsel terus mendorong digitalisasi UKM melalui DCE, dan tahun ini fokus kami adalah pemanfaatan AI untuk meningkatkan daya saing mereka. Kami berharap dukungan adopsi teknologi terkini bisa semakin mempercepat pertumbuhan UKM Indonesia dan mendukung target ekonomi nasional, sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045.”

    Riska Fadilla Sari, Co-Founder Seed Paper Indonesia dan pimpinan UKM terbaik DCE, menyampaikan, “Program DCE tahun ini benar-benar membuka mata kami terhadap potensi AI, bukan hanya sebagai tren, tetapi alat nyata untuk efisiensi operasional dan memahami pelanggan. Dengan bekal ilmu dan jejaring dari Telkomsel, kami akan terus tumbuh dan terus menjajaki potensi pasar digital yang tak terbatas.”

    Perjalanan Program DCE ke-4

    Rangkaian program DCE ke-4 dimulai dengan seremoni Kick-off di Bandung pada 19 Desember 2024, dilanjutkan Roadshow ke Malang, Medan, dan Makassar sepanjang Januari hingga Februari 2025.

    Dari 2.600 lebih UKM yang mendaftar, 400 pelaku usaha terpilih mengikuti tahap Onboarding untuk belajar dan berkreasi di ekosistem digital. Proses seleksi berikutnya mengerucutkan jumlah peserta menjadi 32 UKM, yang telah mempresentasikan rencana ekspansi digitalnya pada sesi Pitching Tracks di empat kategori: Food & Beverage (F&B), Fashion, Craft, dan Personal Care.

    Tahap Bootcamp Academy berlangsung secara tatap muka di Bandung pada 30 Juni–2 Juli 2025. Selama tiga hari, 12 UKM finalis mendapatkan pendampingan langsung dari mentor industri, seperti Ghea Annisa (Tiasa Plant-Based), Iqbal Muslimin (Evermos), Pujo Laksono (Kazee), dan Fitria Vidyawati (MKS Shoes). Sepuluh produk dari masing-masing finalis dipromosikan melalui simulasi Live Shopping dan akun TikTok Key Opinion Leader (KOL) yang berkolaborasi dalam program ini.

    12 UKM finalis DCE ke-4 yang mengikuti Bootcamp Academy adalah:

    Track F&B – Romadu, Chocoletters, SarjanaChips
    Track Fashion – Rumah Sandal Geulis, KEYTABEE, BayiKu.id
    Track Craft – Seed Paper Indonesia, EcoPlastID, Blue by Astrid
    Track Personal Care – kūn anta!, Poppetite.co, Flos AURUM

    Pada akhir Bootcamp Academy, Telkomsel menyeleksi empat UKM terbaik – Romadu (F&B), BayiKu.id (Fashion), Seed Paper Indonesia (Craft), dan Flos AURUM (Personal Care) – untuk mempresentasikan rencana ekspansi bisnis berbasis AI mereka pada sesi Final Pitching di DCE Summit 2025. Berdasarkan penilaian juri, Seed Paper Indonesia meraih predikat Best of the Best di DCE ke-4.

    “Selamat kepada Seed Paper Indonesia; semoga capaian ini bisa mendorong rekan-rekan UKM semua untuk terus berinovasi dan semakin jitu memenuhi kebutuhan pelanggan,” kata Saki.

    Informasi selengkapnya tentang DCE Summit 2025 dapat diakses di summit.dce.co.id.

    Dampak Berkelanjutan Berbasis ESG

    Sejak diluncurkan pada 2021, program DCE Telkomsel telah menjangkau lebih dari 9.900 pelaku UKM di seluruh Indonesia, mencatatkan 682 alumni aktif, dan mencetak 18 UKM unggulan yang kini menembus pasar nasional maupun internasional.

    Capaian ini memperkuat komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan bagi pemberdayaan UKM, khususnya melalui implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam berbagai lini operasional bisnisnya.

  • Kejagung Kembali Panggil Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Hari Ini

    Kejagung Kembali Panggil Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan berdasarkan surat pemanggilan, Nadiem dijadwalkan diperiksa pada 09.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung RI.

    “Untuk pemeriksaan Nadiem sesuai surat panggilan rencana hari ini Selasa 8 Juli 2025, pukul 09.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).

    Hanya saja, Harli belum bisa memastikan bahwa Nadiem Makarim bakal hadir dalam pemeriksaan kali ini. Pasalnya, pihak Nadiem belum memberikan konfirmasi.

    “Sesuai surat panggilan begitu, tapi belum terinformasi hadir apa tidak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook.

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI karena pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan perangkat elektronik dalam mendukung program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

  • Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

    Tambahan ini diajukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), dan mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

    Usulan tersebut merupakan penambahan dari pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran Kemkomdigi mencapai Rp20,36 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan ketiga prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan tidak tertinggal dalam kompetisi global.

    “Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Anggaran tersebut akan dialokasikan dalam program pengembangan dan penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital, termasuk pengamanan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta program dukungan manajemen.

    Program-program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan visi Kementerian Komdigi yaitu “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

    Meutya mengatakan Kementerian Komdigi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024.

    Meutya menambahkan Komdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Komdigi juga menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar pada kuartal I 2025 yaitu sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025.

    Rapat kerja ini turut dihadiri Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Komdigi.

  • Emma Raducanu Dkk Kecam Penerapan Wasit AI di Ajang Tenis Wimbledon

    Emma Raducanu Dkk Kecam Penerapan Wasit AI di Ajang Tenis Wimbledon

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemain tenis mengkritik hakim garis kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan pada kejuaraan tenis Wimbledon baru-baru ini.

    Kritik terhadap teknologi Electronic Line Calling system (ELC) dipicu karena kesalahan keputusan yang dibuatnya, yang menyebabkan sejumlah pemain kehilangan poin.

    Salah satu petenis yang mengkritik sistem ini adalah Emma Raducanu. Menurutnya, ELC salah membaca situasi ketika lawannya memukul bola yang seharusnya out, malah dinyatakan in. Padahal dalam tayangan ulang televisi, bola memang terlihat keluar.

    “Turnamen ini agak mengecewakan, karena keputusan bisa sangat salah, walaupun sebagian besar tidak. Hanya saja, saya juga mengalami beberapa keputusan yang sangat salah dalam pertandingan saya yang lain” Kata Raducanu mengkritisi keputusan sistem ELC yang merugikannya, dikutip dari The Guardian.

    Di pertandingan yang lain, petenis Ben Shelton harus mempercepat pertandingannya setelah diberi tahu bahwa sistem AI tersebut akan berhenti bekerja karena sinar matahari yang redup.

    Puncaknya adalah pada Minggu (06/07/25) di pertandingan antara petenis Inggris, Sonay Kartal melawan petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova. 

    Ketika Anastasia tengah mempertahankan game pointnya, pukulan backhand dari Kartal jelas melambung tetapi tidak dinyatakan out. Terungkap bahwa beberapa kamera ELC di sisi lapangan Anastasia tidak berfungsi selama beberapa saat.

    Wasit sampai harus turun tangan menghentikan reli, kemudian memberi tahu para pemain untuk mengulang poin tersebut karena ELC gagal melacak poin tersebut.

    Wimbledon meminta maaf, dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan manusia, dan bahwa ELC tidak sengaja dimatikan selama pertandingan.

    Ketua All England Club, organisasi penyelenggara kejuaraan Wimbledon, Debbie Jevans menanggapi sejumlah kritik terhadap teknologi tersebut

    “Ketika kami memiliki hakim garis, kami terus-menerus ditanya mengapa kami tidak menggunakan panggilan garis elektronik karena panggilan garis elektronik lebih akurat daripada panggilan garis elektronik lainnya.” Kata Debbie, dilansir Techcrunch.

    Sebetulnya teknologi ELC sudah lama digunakan dalam turnamen tenis profesional, itu berawal dari Next Gen ATP pada 2018 dan hingga saat ini terus digunakan termasuk pada seri lapangan tanah liat. HAnya French Open yang menjadi satu-satunya turnamen yang masih melibatkan hakim garis manusia.

    Reaksi sebagian besar petenis pun sebetulnya positif, sebab menurut mereka, apabila ELC diterapkan di seri lapangan keras, akurasinya lebih tinggi. Lain hal ketika diterapkan di lapangan tanah liat, ketika sejumlah petenis frustrasi dengan perbedaan antara tanda bola dengan penilaian ELC.

    Hal tersebut mengungkapkan adanya gesekan dalam mengganti manusia sepenuhnya dengan AI, yang menjadi dasar mengapa keseimbangan manusia dan AI sangat diperlukan, mengingat di masa kini, banyak organisasi berbondong-bongong mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Dua dari Tiga PSE Diblokir Sudah Hubungi Komdigi

    Dua dari Tiga PSE Diblokir Sudah Hubungi Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua dari tiga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sebelumnya diblokir, telah berkomunikasi dengan pihak kementerian untuk memperbaiki dan melanjutkan proses pendaftaran. 

    Sementara, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar mengatakan satu platform lainnya masih belum memberikan respons.

    “Duanya sudah merespons. Satunya lagi sedang kami tunggu,” kata Alexander ditemui Rapat Kerja (Raker) Komdigi bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meski tidak merinci nama platform secara lengkap, Alexander menyebut salah satu dari dua platform yang telah merespons kemungkinan merupakan platform lokal yang menggunakan domain Indonesia (.id).

    “Saya kurang tahu lagi yang mana. Kayaknya salah satunya ID, satunya apa. Tapi sudah menghubungi kita dan mereka mau mendaftar, perbaiki,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi memutus akses tiga PSE lingkup privat karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sistem elektronik di Indonesia. Tiga entitas yang dikenai sanksi tersebut adalah PT Dunia Luxindo yang merupakan pemilik merek Bath and Body Works, eBay Inc. (eBay), dan KLM Royal Dutch Airlines (KLM).

    Alexander sebelumnya mengatakan pemutusan akses ini dilakukan sebagai bentuk sanksi administratif karena ketiganya tidak menunjukkan komitmen untuk mendaftar sebagai PSE, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Pemutusan akses terhadap sistem elektronik atau access blocking ini merupakan bentuk sanksi administratif yang dikenakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital kepada PSE Lingkup Privat yang belum melakukan upaya pendaftaran,” kata Alexander dalam keterangan resminya pada Sabtu (28/6/2025).

    Langkah tersebut merujuk pada Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.  Dalam aturan tersebut, pemutusan akses menjadi salah satu bentuk sanksi bagi entitas digital yang beroperasi tanpa mendaftar secara resmi. 

    Sebelum akses terhadap platform-platform itu diputus, Alexander menegaskan Komdigi telah menempuh sejumlah langkah administratif.  Mulai dari mengirimkan surat notifikasi, surat peringatan, hingga mengeluarkan siaran pers untuk mengingatkan kewajiban pendaftaran.

    “Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan setelah pengiriman surat peringatan, tiga PSE tersebut tetap tidak menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran,” kata Alexander.

    Komdigi menyebut pemutusan akses ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital nasional yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Selain untuk penegakan hukum, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan antara pelaku usaha digital.

    “Ini juga upaya melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan digital dari potensi risiko akibat layanan yang tidak terdaftar secara resmi,” lanjutnya.

    Melalui kesempatan tersebut, Alexander mendorong seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftarkan layanannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebelum digunakan di Indonesia. Dia juga mengingatkan agar para PSE aktif memperbarui data apabila ada perubahan dalam informasi pendaftaran.

    “Dan secara aktif memperbarui informasi pendaftaran apabila terdapat perubahan,” ungkapnya.

  • Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Bisnis.com, MALANG — Serangan siber bukanlah isapan jempol belaka, melainkan realita berbahaya di era digital yang harus dipahami. Perlu kebijakan dan kehati-hatian dari masyarakat menyikapi kejahatan siber.

    Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Aminuddin, mengatakan sebuah file undangan pernikahan berformat .apk yang masuk ke ponsel bisa jadi awal dari malapetaka finansial lewat kejahatan siber. 

    “Tanpa disadari, satu klik pada file yang tampak sepele itu mampu memberikan akses penuh kepada peretas untuk menguras isi rekening bank Anda,” kata Aminuddin yang juga Kepala Bagian Sistem Informasi dan Pendidikan Digital UMM, Senin (7/7/2025).

    Peretasan data itu merupakan pencurian data melalui malware yang menjadi salah satu ancaman paling serius bagi pengguna internet saat ini.

    Kemudahan yang ditawarkan dunia maya berjalan beriringan dengan risiko yang mengintai dan yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian data pribadi dan finansial.

    Aminuddin menjelaskan, modus kejahatan siber seringkali dimulai dengan pengiriman file atau tautan yang dirancang untuk menipu korban.

    Pelaku menyematkan malware atau perangkat lunak jahat di dalam file seperti undangan digital, dokumen PDF, bahkan gambar.

    “Ketika kita nge-klik, malware itu langsung mengekstrak dirinya ke perangkat kita. Ketika sudah terjadi, seluruh data yang ada di perangkat kita bisa diketahui dengan mudah,” ucap dia. 

    Terkait maraknya kasus file berformat .apk, kata dia, ekstensi itu pada dasarnya adalah installer aplikasi untuk sistem operasi Android.

    Ketika korban mengeklik karena penasaran, mereka tanpa sadar menginstal program jahat yang bisa merekam semua aktivitas di ponsel, termasuk saat membuka aplikasi perbankan.

    Malware tersebut bisa mencatat username, password, bahkan kode OTP, yang kemudian digunakan peretas untuk mengambil alih dan menguras saldo rekening korban.

    “Bahaya serupa juga mengintai dari penggunaan jaringan WiFi publik yang tidak aman, yang dapat menjadi celah bagi peretas untuk memantau lalu lintas data pengguna,” katanya.

    Cara orang awam membentengi diri menghadapi serangan itu adalah menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian.

    Langkah pertama adalah dengan tidak membuka file atau mengeklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. 

    Dia menyarankan pula untuk waspada terhadap pesan dari nomor asing, terutama yang mengatasnamakan institusi besar seperti bank namun tidak memiliki lencana verifikasi resmi (centang hijau atau biru) di aplikasi perpesanan. 

    Selain itu, perhatikan jenis file yang diterima. Jika ada file dengan ekstensi yang aneh atau tidak umum selain .jpg, .pdf, atau .docx, sebaiknya jangan dibuka.

    Namun, bagaimana jika perangkat sudah terlanjur terinfeksi? Dia menyebut langkah paling efektif, meskipun terdengar ekstrem, adalah melakukan reset ulang ke setelan pabrik atau factory reset. 

    Menurutnya, malware sejenis ini seringkali sudah masuk hingga ke sistem terdalam (root) perangkat, sehingga menghapusnya secara biasa tidak akan cukup.

    Dia berharap kesadaran atau literasi digital di tengah masyarakat dapat terus meningkat. 

    Menurutnya, ini bukan hanya tanggung jawab individu untuk mencari tahu secara mandiri, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah untuk menggalakkan sosialisasi mengenai keamanan digital. 

    Dengan pemahaman yang baik, dia menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan sisi positif internet yang luar biasa sambil tetap waspada dan terlindungi dari berbagai ancaman yang menyertainya. 

  • KPK Periksa Bos Platform Kripto Pintu, Telusuri Investasi 1 Tersangka Kasus ASDP

    KPK Periksa Bos Platform Kripto Pintu, Telusuri Investasi 1 Tersangka Kasus ASDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri investasi dalam bentuk aset kripto yang dilakukan oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Salah satu tersangka dimaksud adalah pemilik PT JN, Adjie. Dia diduga melakukan investasi melalui salah satu platform investasi aset kripto, Pintu. 

    Dugaan itu lalu didalami oleh penyidik KPK melalui pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pintu Kemana Saja, Andrew Pascalis Adjiputro, Rabu (25/6/2025). 

    “Ya, itu didalami terkait dengan pembelian kripto yang dilakukan oleh Adjie di Pintu Kemana Saja. Itu didalami pihak-pihak terkaitnya juga,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Pada keterangan terpisah, Budi sempat menyebut penyidik mendalami keterangan Andrew sebagai saksi ihwal adanya aliran dana diduga hasil korupsi dari Adjie. 

    Meski demikian, Budi tidak memerinci lebih lanjut apabila KPK akan menyita aset kripto itu. Dia menyebut penyitaan bakal dilakukan apabila terbukti suatu aset berasal dari hasil tindak pidana korupsi. 

    “Nanti kita lihat kalau memang aset itu diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, KPK tentu akan melakukan penyitaan sebagai bagian aset recovery,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, kasus terkait dengan akuisisi perusahaan feri swasta oleh ASDP itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp1,2 triliun. Perkara itu memasuki tahap persidangan. 

    Terdapat tiga orang yang sudah dilimpahkan berkasnya ke dari penyidik ke JPU, lalu ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayaran ASDP Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono. 

    “Besaran  nilai kerugian keuangan negaranya sebesar Rp1,2 triliun lebih dan pada saat agenda pembacaan surat dakwaan, akan kami buka secara utuh perbuatan dari para Terdakwa tersebut,” ujar Jaksa KPK Zaenurofiq melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/7/2025). 

    Sementara itu, satu orang tersangka lain yakni pemilik PT JN, Adjie, pada Juni 2025 lalu sempat batal ditahan oleh penyidik. KPK memutuskan untuk membantarkan penahanan tersangka akibat kondisi kesehatannya. 

    Adapun nilai kerugian keuangan negara pada perkara di BUMN transportasi itu awalnya ditaksir sekitar Rp893 miliar, dari total biaya akuisisi yang dikeluarkan ASDP sebesar Rp1,27 triliun. 

    Biaya akuisisi ASDP terhadap PT JN itu disepakati oleh para pihak pada 20 Oktober 2021. Nilai itu meliputi pembelian saham PT JN termasuk 42 kapal milik perusahaan senilai Rp892 miliar, serta Rp380 miliar untul 11 kapal dari perusahaan terafiliasi PT JN. 

    Dengan demikian, berdasarkan surat dakwaan yang akan dibacakan JPU, maka keseluruhan biaya akuisisi yang dikeluarkan ASDP dianggap sebagai kerugian keuangan negara.