Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan teradapat 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus pemain judi online (judol). 

    Data tersebut diperoleh dengan menyamakan laporan tahun 2024 dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. 

    Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari Kementerian Sosial dan ditemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online. 

    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resminya, dikutip Senin (7/7/2025). 

    Dia menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

    “Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” tuturnya.

    Sebagai respons, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa rekening penerima bansos yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi dan tidak boleh lagi menerima dana bantuan tersebut. 

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” terangnya. 

    Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar bansos tepat sasaran. Untuk itu, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun.

    “Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi,” ujar Gus Ipul. 

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPATK. Dia juga membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi penyalahgunaan bansos. 

    “Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengaku menerima laporan dari PPATK terkait rekening penerima bansos yang memiliki saldo di rekening lebih dari Rp1juta hingga Rp2 juta. 

    “Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya, yang namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini harus diedukasi dulu kalau memang pelanggarannya berat pasti bansosnya akan dievaluasi,” pungkasnya.

  • KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp1 Triliun untuk 2026

    KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp1 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran sebesar Rp986,06 miliar guna mendukung kelancaran kinerja pada 2026.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU, Mochammad Afifuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    “Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja KPU tahun 2026 KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986,06 miliar,” katanya.

    Berdasarkan laporan yang dipaparkannya, tambahan anggaran ini diperuntukkan untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan kinerja CPNS dan PPPK serta kebutuhan anggaran untuk beberapa kegiatan.

    Dia menjelaskan, sebesar Rp695,82 miliar akan dialokasikan untuk belanja gaji dan tukin bagi CPNS sebanyak 2.808 orang dan PPPK sebanyak 3.486 orang.

    Kemudian, sebesar Rp290,24 miliar digunakan untuk kegiatan pengelolaan JDIH dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula, dan kelompok rentan marjinal, pendataan DPT berkelanjutan dan penyusunan peta indeks partisipasi pemilih.

    “Jadi ini untuk program. Yang A untuk kebutuhan gaji dan lain-lain. Yang B untuk program,” ucap Afif.

    Sebelum itu pula, Afif pun membeberkan beberapa kegiatan prioritas KPU pada 2026 mendatang. Di antaranya, belanja operasional gaji pegawai CPNS dan PPPK yang diangkat pada 2025, diklat penguatan SDM KPU, pendataan DPT berkelanjutan, hingga pelatihan dasar bagi CPNS.

    Adapun, dia juga menyebut berdasarkan surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas pada 15 Mei 2025, KPU mendapatkan pagu sebesar Rp2,77 triliun.

  • Komisi III DPR Batal Gelar Raker Bahas Revisi KUHAP Hari Ini, Ada Apa?

    Komisi III DPR Batal Gelar Raker Bahas Revisi KUHAP Hari Ini, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR telah membatalkan rencana untuk membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hari ini, Senin (7/7/2025).

    Sebelumnya, Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya bakal menggelar rapat revisi KUHAP pada Senin (7/7/2025). Namun rapat itu ditunda hingga besok Selasa (8/7/2025).

    “Menyampaikan kepada publik terkait RUU KUHAP yang rencananya raker hari ini dengan Mensesneg dan Menteri Hukum itu ditunda sampai besok, Selasa [8/7] jam 13.00 WIB,” ujarnya di DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Rencananya, kata Habiburokhman, rapat pembahasan RUU KUHAP besok bakal dihadiri oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Kita mulai raker dengan Menteri Hukum dan menteri sekretariat Negara tentang RUU KUHAP,” tambah Habiburokhman.

    Kemudian, dia menyatakan bahwa fokus pembahasan revisi KUHAP ini bakal membahas terkait dengan maksimalisasi restorative justice, hak tersangka hingga penguatan peran advokat.

    Di samping itu, Politisi Gerindra ini menyatakan bahwa pada rapat revisi KUHAP itu tidak akan mengotak atik aturan yang ada, termasuk mengurangi dan mengganti kewenangan antar intitusi.

    “Dengan catatan kita tidak mengutak-atik, tidak mengurangi, tidak menggeser kewenangan antara institusi. Jadi akan tetap ajeg sebagaimana seperti selama ini,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah mengungkap sebanyak 6.000 poin masalah, usulan perbaikan maupun alternatif yang dimuat dalam naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait KUHAP.

    Naskah DIM itu telah selesai disusun dan ditandatangani oleh tim penyusun yang meliputi Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung serta Kementerian Sekretariat Negara, Senin (23/6/2025). Nantinya, naskah DIM itu akan segera diserahkan ke DPR setelah pembukaan masa sidang.  

    “[Jumlah DIM] sekitar 6.000,” ungkap Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada konferensi pers usai acara penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

  • Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Trump Ancam Naikkan Tarif 10% untuk Negara-Negara BRICS, RI Termasuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025). 

    Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    Ancaman tersebut memicu ketertarikan negara-negara BRICS untuk mengembangkan sistem pembayaran lokal dan instrumen keuangan lain guna mendukung aktivitas perdagangan dan investasi di antara mereka.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil pekan ini. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi. 

    Proyek tersebut telah didiskusikan selama satu dekade, meski kemajuannya dinilai masih lambat. Perdana Menteri China Li Qiang dan Perdana Menteri India Narendra Modi termasuk di antara pemimpin yang menghadiri KTT BRICS.

    Sebelumnya, negara-negara BRICS mengecam keputusan Trump yang dalam waktu dekat hendak mengimplementasikan tarif baru pada 9 Juli 2025.

    BRICS dikabarkan siap mengambil posisi yang berseberangan dengan Donald Trump. Tak hanya sebagai langkah menyikapi Tarif Trump, melainkan juga sebagai langkah yang diambil imbas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

    Dalam sebuah rancangan pernyataan terbarunya, BRICS menyampaikan kesepakatan untuk menyampaikan keprihatinan serius usai meningkatnya tarif unilateral dan langkah-langkah non-tarif yang dinilai mendistorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan aturan World Trade Organization (WTO). 

    Para kepala pemerintahan juga sepakat untuk mengutuk pengenaan tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Khususnya terkait sanksi-sanksi ekonomi.

  • Ekspor Indonesia Diramal Makin Tertekan Usai China Perpanjang BMAD Baja

    Ekspor Indonesia Diramal Makin Tertekan Usai China Perpanjang BMAD Baja

    Bisnis.com, JAKARTA — Perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) yang diterapkan China untuk produk Billet Baja Nirkarat dan HRC Nirkarat disebut dapat menekan pangsa pasar ekspor baja Indonesia. 

    Adapun, China menetapkan perpanjangan tarif BMAD untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar 20,2% dan berlaku pada 1 Juli 2025. 

    Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kebijakan tersebut menambah batasan perdagangan global untuk produk besi dan baja nasional. Apalagi, Indonesia cukup banyak menjual produk baja lokal ke China. 

    “Jadi tentu saja ini akan berpengaruh terhadap penetrasi pasar ekspor kita karena ekspor kita yang paling besar ke China untuk produk-produk besi dan baja ini,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (7/7/2025). 

    Apalagi, jelang keputusan kebijakan tarif Donald Trump untuk Indonesia, Faisal menuturkan pemerintah harus segera bertindak memberikan perlindungan industri yang terancam atas pengalihan ekspor. 

    Perlindungan berupa safeguard ataupun bea masuk antidumping (BMAD) serupa untuk produk baja asal China dapat dilakukan. Terlebih, China tengah mengalami kelebihan pasokan saat ini. 

    China menghadapi kelebihan kapasitas baja lebih dari 50 juta ton, yang diperkirakan akan meningkat drastis dalam dekade mendatang. Di sisi lain, permintaan baja di dalam negeri China mengalami penurunan signifikan. 

    “Sebetulnya kita sangat bisa melakukan itu apalagi dalam kondisi dimana mereka ada oversupply. Jadi oversupply itu biasanya diikuti dengan langkah menjual barang ke luar negeri lebih dengan harga yang sangat murah,” ujarnya. 

    Menurut Faisal, tak hanya baja, China juga banyak memasukkan produk-produk murah ke pasar Indonesia akibat kelebihan pasokan di dalam negeri nya. Harga yang dijual China di negara lain bahkan hanya separuh dari ongkos produksi. 

    “Jadi bisa saja diterapkan tapi tentu saja untuk hal yang sama ini kita perlu melihat safeguard dan BMAD ini sesuai dengan kondisi produk mana yang mau kita terapkan,” jelasnya. 

    Dalam menerapkan safeguard atau BMAD, dia menekankan pentingnya berhati-hati dalam menetapkan elemen perlindungan tersebut sehingga tepat sasaran. 

    “Dalam kondisi seperti ini tentu saja ada tekanan yang lebih bagi industri manufaktur kita karena pasar ekspornya khususnya untuk produk manufaktur besi baja yang banyak diekspor ke China itu berarti penetrasinya kalau kemudian berkurang tentu saja akan mempengaruhi kinerjanya juga,” jelasnya. 

  • Zulhas Tegaskan Pendanaan Kopdes Merah Putih Melalui Bank BUMN, Bukan APBN

    Zulhas Tegaskan Pendanaan Kopdes Merah Putih Melalui Bank BUMN, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Zulhas mengatakan pendanaan KopDes/Kel Merah Putih akan bersumber dari pinjaman himpunan bank milik negara (Himbara). Namun, dia menegaskan pendanaan itu baru akan dikucurkan jika KopDes/Kel Merah Putih sudah mengantongi perencanaan usaha yang matang.

    Setelahnya, ujar Zulhas, bank Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon hingga Rp3 miliar. Untuk itu, dia menegaskan pendanaan usaha KopDes/Merah Putih tidak bersumber dari dana APBN, melainkan pinjaman bank pelat merah.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman [dari Himbara],” jelas Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih, Zulhas menjelaskan bahwa nantinya masyarakat desa bisa mengakses pendanaan melalui perbankan lebih mudah.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan KopDes/Kel Merah Putih disiapkan untuk menyediakan infrastruktur logistik seperti gudang, cold storage, dan armada distribusi agar produk BUMDes tersimpan dan terdistribusi secara optimal.

    Budi Arie menuturkan, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menjadi saluran penjualan langsung kepada masyarakat, seperti melalui gerai sembako, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

    “Dengan pembagian peran ini, BUMDes [Badan Usaha Milik Desa] dan KopDes/Kel Merah Putih tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi dua pilar yang saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Budi Arie kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Untuk itu, dia menjelaskan, pemerintah merancang hubungan antara BUMDes dan KopDes/Kel Merah Putih sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling melengkapi.

    “Ke depan, BUMDes akan tetap fokus pada pengelolaan usaha berbasis aset dan potensi desa. Sementara KopDes akan berperan memperkuat distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi masyarakat desa,” katanya.

  • Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Prabowo Luncurkan 80.000 KopDes Merah Putih 19 Juli, ada 100 Model Percontohan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih pada 19 Juli 2025. Selain itu, rencana ada total 100 model percontohan Kopdes Merah Putih di 38 Provinsi.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Kepala Negara RI nantinya akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih yang akan diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Tanah Air.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas menuturkan hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Namun, ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih ini akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Tapi kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun gak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” terangnya.

    Pasalnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa agar koperasi bisa berjalan sukses maka perlu adanya kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa mockup dari KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, Zulhas menerangkan bahwa keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Serta, akses perbankan yang menjangkau ke masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” imbuhnya.

    Selain itu, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” pungkasnya.

  • Mendag AS: Tarif Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Deadline Negosiasi Diperpanjang

    Mendag AS: Tarif Trump Berlaku 1 Agustus 2025, Deadline Negosiasi Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemberlakuan tarif impor berdasarkan negara yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi diundur ke 1 Agustus 2025 dari tenggat sebelumnya pada 9 Juli 2025.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat, saat mendampingi Trump sebelum kembali ke Washington dari New Jersey dengan Air Force One.

    “Saya kira sebagian besar negara akan selesai pada 9 Juli, entah itu melalui surat atau kesepakatan,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Trump menyebut surat pemberitahuan tarif akan mulai dikirim pada Senin dan sebagian lainnya pada Selasa. Surat tersebut berisi rincian tarif yang akan diterapkan jika tidak tercapai kesepakatan.

    “Kami juga sudah membuat beberapa kesepakatan. Jadi akan ada kombinasi antara surat dan perjanjian,” ujar Trump, tanpa merinci negara-negara atau kelompok seperti Uni Eropa yang termasuk dalam masing-masing kategori.

    Sementara itu, Lutnick mengonfirmasi perpanjangan tenggat pemberlakuan tarif impor tersebut, seraya menyatakan bahwa proses penetapan pungutan dan finalisasi kesepakatan masih berlangsung.

    “Tarif akan berlaku pada 1 Agustus, tapi Presiden sedang menetapkan besarannya dan menyusun kesepakatan saat ini,” kata Lutnick yang mendampingi Trump dalam konferensi pers tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengindikasikan bahwa negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dapat memperoleh perpanjangan waktu hingga tiga pekan untuk melanjutkan negosiasi.

    “Kami akan sangat sibuk dalam 72 jam ke depan,” ujar Bessent dalam wawancara dikutip dari Bloomberg pada Senin (7/7/2025), merujuk pada waktu yang tersisa sebelum tenggat yang ditetapkan pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Dalam wawancara terpisah dengan dua media televisi AS pada Minggu, Bessent menyatakan bahwa surat-surat yang akan dikirim Trump kepada mitra dagangnya pekan ini bukanlah keputusan akhir terkait besaran tarif yang akan diberlakukan. 

    Menurutnya, tarif akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025, sehingga masih ada waktu bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan untuk mengajukan tawaran baru.

  • Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengaku siap melakukan negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping mengenai nasib aplikasi sosial media TikTok di Amerika Serikat (AS).

    Melansir laporan Reuters, Trump mengaku bakal bertemu dengan Xi Jinping atau perwakilan pemerintah China pada Senin (7/7/2025) atau Selasa (8/7/2025) waktu setempat.

    Meski tak merinci secara pasti, Trump memberikan sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah China telah selangkah menuju kesepakatan terkait operational TikTok di AS.

    “Saya pikir kita akan mulai hari Senin atau Selasa untuk berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan memiliki kesepakatan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat melakukan pemblokiran aplikasi TikTok di AS pada Januari 2025. Namun demikian, hingga saat ini perusahaan induk TikTok yakni ByteDance diketahui masih terus melakukan negosiasi.

    Pemblokiran TikTok di AS tersebut buntut dari kehendak Trump yang menginginkan untuk memisahkan operasi TikTok menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS. Di mana, dalam rencananya aplikasi baru itu sebagian besar sahamnya bakal digenggam oleh investor AS.

    Akan tetapi rencana tersebut ditunda setelah China mengindikasikan ketidaksetujuan usai Trump mengumumkan pengenaan tarif baru yang tinggi untuk barang-barang China.

    Dalam informasi terbarunya, Trump sempat memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September 2025 bagi ByteDance untuk dapat melakukan divestasi aset-aset seluruh TikTok di AS.

    Sejalan dengan hal itu, Trump berpandangan bahwa AS memerlukan kesepakatan lanjutan mengenai nasib TikTok di AS dengan China. 

    “Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir begitu. Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang baik dan saya pikir ini bagus untuk mereka. Saya pikir kesepakatan it baik untuk Tiongkok dan baik untuk kita,” pungkasnya.

  • Ada Eks Menteri hingga Jenderal, Ketua Komisi I DPR Sebut Calon Dubes RI Kelas Berat

    Ada Eks Menteri hingga Jenderal, Ketua Komisi I DPR Sebut Calon Dubes RI Kelas Berat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menilai hingga sejauh ini dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 24 calon dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional semuanya memiliki kualitas yang baik.

    Dia mengaku bahwa dalam internal Komisi I DPR saat ini menurutnya tidak ada masalah berkenaan profiling ke-24 calon dubes RI. Ini karena, tidak ada debat-debat panjang antar fraksi.

    “Dugaan saya tidak [ada masalah] ya. Sebab kalau ada, pasti ada debat-debat panjang. Tapi kalau ada satu dua yang nggak pas, namanya manusia,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan bahwa dari 24 calon dubes RI yang ada kebanyakan dari mereka berlatar belakang diplomat.

    “Mostly diplomats, Ada satu Pak Hotmangaraja, beliau itu dulu Letnan Jenderal TNI. Jadi kalau dari petinju ini kelas berat semua, heavyweight, bukan kelas yang 48 kilo,” ujarnya.

    Adapun, seusai fit and proper test selesai pihaknya akan melakukan rapat internal untuk membuat kesimpulan sebelum hasilnya diberikan kepada pimpinan DPR.

    Utut menjelaskan bahwa mekanisme rapat internal ini akan mendengarkan sudut pandang masing-masing fraksi selama tiga menit. 

    “Nah nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum apakah itu potensi fatality atau tidak, tapi sejauh ini yang saya lihat kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke,” pungkasnya.