Author: Bisnis.com

  • Kementerian Ekraf Dorong Kekayaan Intelektual (IP) Sebagai Jaminan Permodalan

    Kementerian Ekraf Dorong Kekayaan Intelektual (IP) Sebagai Jaminan Permodalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan mekanisme akses pendanaan berbasis kolaborasi strategis berkelanjutan guna memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, termasuk dengan mendoorong Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual sebagai jaminan.

    Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai, pola kolaborasi industri kreatif kini perlu bertransformasi dari pendekatan pentahelix menjadi hexahelix dengan melibatkan lembaga keuangan sebagai elemen kunci. 

    Keterlibatan sektor pembiayaan dinilai krusial untuk menjawab tantangan permodalan yang selama ini membatasi pengembangan usaha kreatif.

    “Kementerian Ekraf tak henti memperjuangkan bagaimana Intellectual Property (IP) bisa menjadi jaminan, meski hingga saat ini belum bisa jadi jaminan utama hanya sebatas pendukung saja,” ujar Riefky, dalam keterangannya dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/12/2025). 

    Untuk diketahui, Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual adalah kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, seperti penemuan, karya seni, sastra, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

    Di Indonesia, IP dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan bentuk perlindungan lainnya untuk mendorong inovasi.

    Selain penguatan kolaborasi lintas sektor, Riefky juga menyoroti keterbatasan modal ventura dan tantangan komersialisasi kekayaan intelektual, terutama pada subsektor film. 

    Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem industri kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    Melihat situasi ini, pemerintah tengah menyiapkan kajian pemberian insentif bagi subsektor ekonomi kreatif prioritas, seperti film, gim, dan aplikasi digital. 

    Kajian tersebut ditargetkan rampung pada awal 2026 untuk mendorong masuknya lebih banyak investor ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

    Selain pemberian insentif investasi dalam bidang film, beberapa inisiatif solusi juga diusulkan seperti pembentukan dana bergulir atau Indonesia Creative Content Fund (ICCF). 

    Begitu pula pemanfaatan program pemerintah lain yang sudah ada melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu menjelaskan ICCF dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan bagi subsektor konten kreatif. 

    Kebijakan ini muncul seiring tantangan industri konten kreatif yang sulit untuk membuka akses pasar dan kurangnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. 

     “Terbentuklah inisiasi ICCF sebagai referensi solusi pembiayaan konten kreatif,” sebutnya.

    Direktur Pengembangan Produksi Film Negara (PFN) Narliswandi Iwan Piliang menilai, pembentukan modal ventura khusus industri kreatif menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar pelaku kreatif tidak memiliki agunan yang memenuhi ketentuan perbankan.

    Oleh karena itu, dia senang dengan adanya inisiasi ICCF. “Kita akan backup akses dari luar sehingga bisa memiliki on balance sheet yang sesuai dengan dana of ledger perbankan Indonesia,” tambah Iwan.

    Sementara itu, PFN juga terus mengembangkan program Indonesia Film Facilitation (IFF) sebagai bagian dari perannya dalam ekosistem film nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta mendorong daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.

  • PLN: Jalur Kedua Transmisi Arun-Bireuen Mulai Beroperasi, Perkuat Listrik Aceh

    PLN: Jalur Kedua Transmisi Arun-Bireuen Mulai Beroperasi, Perkuat Listrik Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) berhasil mengoperasikan jalur kedua transmisi Arun–Bireuen dan akan melengkapi jalur utama yang telah beroperasi sebelumnya. Dengan begitu sistem kelistrikan di Aceh diklaim dapat lebih andal. 

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan jalur alternatif tersebut merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan Aceh pascabencana banjir dan longsor.

    Pihaknya berkomitmen memperkuat keandalan pasokan serta cadangan listrik di Aceh guna menjaga layanan kelistrikan yang berkelanjutan.

    “Arahan Pemerintah sangat jelas, kami harus menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih andal guna mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di Aceh,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (25/12/2025). 

    Adapun, operasional jalur kedua Arun–Bireuen ini melengkapi jaringan transmisi utama Arun–Bireuen dan Langsa–Pangkalan Brandan, sehingga pasokan listrik ke wilayah Aceh dapat lebih optimal.

    “Dengan sistem yang saling terhubung ini, apabila terjadi gangguan pada salah satu jalur, pasokan listrik tetap dapat dialihkan melalui jalur lainnya, sehingga risiko padam dapat ditekan,” tuturnya. 

    Ke depannya, proses penormalan dan penguatan sistem kelistrikan di Aceh masih terus dilakukan secara bertahap dan terukur.

    “Seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, mengutamakan keselamatan petugas dan juga masyarakat,” tutur Darmawan.

    Dengan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, PLN meyakini keandalan pasokan listrik di Aceh akan terus meningkat, sehingga mampu mendukung aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pemulihan perekonomian daerah.

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah mengapresiasi upaya PLN yang terus meningkatkan keandalan pasokan listrik Aceh di tengah tantangan geografis dan akses medan yang masih terbatas.

    “Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas usaha PLN yang terus memastikan pemulihan kelistrikan di Aceh berjalan dengan baik. Ini sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah,” pungkasnya. 

  • Cumi-Cumi dan Gurita Ternyata Satu Nenek Moyang, Ini Penjelasan Ilmuwan

    Cumi-Cumi dan Gurita Ternyata Satu Nenek Moyang, Ini Penjelasan Ilmuwan

    Bisnis.com, JAKARTA — Para ilmuwan akhirnya berhasil memecahkan salah satu misteri besar tentang cumi-cumi dan gurita. Mereka berhasil membaca kode genetik (DNA) dari hewan laut dalam yang langka, yaitu cumi-cumi vampir (Vampyroteuthis infernalis).

    Penemuan ini membantu menjawab pertanyaan lama, bagaimana hubungan antara cumi-cumi dan gurita di masa lalu?

    Selama bertahun-tahun, para ilmuwan bingung bagaimana nenek moyang yang mirip cumi-cumi bisa berkembang menjadi gurita seperti yang kita kenal sekarang.

    Ternyata, jawabannya ada pada cumi-cumi vampir, hewan laut dalam yang hidup jauh di bawah permukaan laut dan jarang terlihat manusia.

    Cumi-cumi vampir memiliki penampilan unik. Matanya tampak menyala, tubuhnya berwarna merah gelap, dan memiliki delapan lengan seperti gurita. Meski namanya menyeramkan sperti hantu, hewan ini sebenarnya tidak berbahaya.

    Dari hasil penelitian terbaru, para ilmuwan menemukan bahwa secara genetik, cumi-cumi vampir adalah perpaduan antara cumi-cumi dan gurita.

    Dilansir dari Live Sience Rabu (24/25/2025), penelitian yang diterbitkan pada akhir November ini menunjukkan bahwa DNA cumi-cumi vampir masih sangat mirip dengan cumi-cumi dan sotong, meskipun secara kelompok ia lebih dekat dengan gurita.

    Karena itulah, para ilmuwan menyebutnya sebagai fosil hidup, yaitu makhluk hidup yang masih menyimpan ciri-ciri nenek moyangnya dari ratusan juta tahun lalu.

    Menariknya, DNA cumi-cumi vampir sangat besar, bahkan hampir empat kali lebih besar dari DNA manusia. Ini menjadikannya salah satu genom terbesar yang pernah dipelajari pada hewan laut sejenis.

    Berbeda dengan gurita modern yang DNA nya sering berubah dan bercampur, susunan DNA cumi-cumi vampir relatif tetap dan kuno.

    Sederhananya, ini adalah hewan yang secara genetik masih terjebak di masa lalu, seperti gambaran awal nenek moyang cumi-cumi dan gurita sekitar 300 juta tahun yang lalu.

    Cumi-cumi vampir sendiri sudah lama membingungkan para ilmuwan. Saat pertama kali ditemukan lebih dari seabad lalu, hewan ini sempat dikira sebagai gurita. Baru beberapa puluh tahun kemudian, ilmuwan menyadari bahwa cumi-cumi vampir adalah kelompok unik yang berbeda dari cumi-cumi maupun gurita.

    Penemuan DNA ini sangat penting karena cumi-cumi vampir sangat sulit dipelajari. Mereka hidup di laut dalam, jarang terlihat, hidup menyendiri, dan tidak bisa bertahan lama jika dipelihara di akuarium, mirip seperti hantu. Karena itu, mendapatkan sampel DNA mereka adalah hal yang sangat langka.

    Para ilmuwan kini semakin yakin bahwa cumi-cumi vampir adalah kunci untuk memahami asal-usul gurita dan cumi-cumi modern. Selain tampilannya yang unik dan misterius, hewan ini ternyata menyimpan rahasia besar tentang sejarah kehidupan di laut.(Nur Amalina)

  • Pratikno: 11 Kabupaten di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat

    Pratikno: 11 Kabupaten di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa 11 kabupaten di Provinsi Aceh memperpanjang status darurat.

    Pratikno juga menekankan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026.

    Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (25/12/2025).

    “Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.

    Pratikno menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.

    “Alhamdulillah, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan,” katanya.

    Meski demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.

    “Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

    Paparan Pratikno

    Dalam paparannya, Pratikno menyampaikan sejumlah perkembangan utama penanganan bencana. Pertama, terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap yang terus dipercepat.

    Di Sumatra Barat, pembangunan huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, sementara di Sumatra Utara berlangsung di tiga kabupaten/kota. Di Aceh, pembangunan sudah dimulai di satu kabupaten dan daerah lain masih dalam tahap persiapan.

    Dia mengakui salah satu tantangan utama percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah. Proses pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan koordinasi BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan.

    Selain itu, persiapan hunian tetap juga dilakukan, termasuk bagi warga yang harus direlokasi maupun pembangunan hunian tetap mandiri di atas lahan milik warga terdampak.

    Kedua, Pratikno menyampaikan perkembangan pemulihan konektivitas dan transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di ketiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan.

    “Pengerjaannya tidak ada berhentinya agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar,” ujarnya.

    Ketiga, pemulihan layanan kesehatan dasar terus dilakukan melalui Kementerian Kesehatan dengan dukungan relawan, TNI, dan Polri. Seluruh rumah sakit pemerintah telah kembali beroperasi, meski sebagian masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas keliling telah aktif melayani masyarakat.

    Pratikno menyampaikan apresiasi kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi sosial yang turun langsung melayani warga di pengungsian. 

    Keempat, terkait distribusi bantuan, Pratikno memastikan stok logistik dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat maupun udara. Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, distribusi dilakukan menggunakan motor trail untuk mengangkut bahan pangan, BBM, dan LPG.

    Kelima, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare perkebunan sawit dan izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu, aktivitas lima perusahaan tambang besar juga dihentikan sementara karena dinilai berisiko terhadap lingkungan.

    “Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik,” tegas Pratikno.

    Keenam, pemulihan layanan pendidikan terus dikebut. Di Aceh, sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat tingkat kesiapan sekolah telah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan pada awal Januari 2026.

    Pratikno menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah.

    “Agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Menutup pernyataannya, Pratikno mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat BMKG memprakirakan hujan masih akan turun dalam beberapa waktu ke depan.

    Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong membantu para korban bencana.

    “Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Pratikno.

  • Robot Anjing Berwajah Elon Musk

    Robot Anjing Berwajah Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA — Seniman digital ternama Mike Winkelmann atau Beeple membuat karya yang menampilkan robot anjing berwajah pemimpin raksasa teknologi dunia, yakni Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos.

    Dia mencatatkan kesuksesan komersial dalam gelaran Art Basel Miami Beach (ABMB) edisi ke-23 tahun ini. Karya terbarunya yang bertajuk “Regular Animals” (2025) dilaporkan ludes terjual pada hari pembukaan pameran.

    Melansir dari The Art Newspaper Kamis (25/12/2025), setiap unit robot dalam instalasi tersebut dibanderol seharga US$100.000 atau sekitar Rp1,6 miliar.

    Instalasi ini menampilkan sekumpulan robot berkaki empat yang mengenakan topeng hiper-realistis wajah tokoh teknologi dunia seperti CEO Tesla Elon Musk, Pendiri Amazon Jeff Bezos, dan CEO Meta Mark Zuckerberg. Selain tokoh teknologi, Beeple juga menyertakan wajah seniman legendaris seperti Pablo Picasso, Andy Warhol, serta wajah dirinya sendiri.

    Secara teknis, robot-robot ini dirancang untuk melakukan aksi “poop mode”, di mana mereka mencetak gambar yang diambil kamera depan layaknya sedang buang air besar.

    Beeple menjelaskan bahwa karya ini merupakan kritik terhadap dominasi algoritma teknologi yang kini menggantikan peran seniman dalam membentuk perspektif visual manusia.

    “Dulu kita melihat dunia yang diinterpretasikan melalui mata para seniman, tetapi sekarang Mark Zuckerberg dan Elon, khususnya, mengendalikan sebagian besar cara kita melihat dunia,” kata Beeple dikutip dari Page Six.

    Dia menilai, para miliarder tersebut memiliki kendali penuh atas algoritma kuat yang menentukan apa yang dilihat oleh publik setiap harinya.

    Setiap robot menghasilkan output visual berbeda. Robot berwajah Zuckerberg mencetak gambar estetika Metaverse, sementara robot Musk menghasilkan gambar bernuansa robotik hitam-putih.

    Adapun robot berwajah Jeff Bezos tidak mencetak gambar sama sekali, namun tetap dihadirkan karena dianggap memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dunia.

    Karya kontroversial itu ditempatkan di sektor Zero10, sebuah area baru di Miami Beach Convention Center yang didedikasikan khusus untuk instalasi berbasis teknologi dan digital.

    Sebagai informasi, Beeple merupakan seniman yang sebelumnya memecahkan rekor penjualan NFT senilai US$69 juta di rumah lelang Christie’s pada 2021.

    Direktur pameran Bridget Finn menilai kehadiran karya berbasis teknologi ini memicu rasa penasaran yang kuat di kalangan pengunjung dan kolektor.

    “Seringkali, rasa ingin tahu sama kuatnya, jika tidak lebih kuat, daripada pengetahuan. Ini adalah titik masuk untuk percakapan lebih lanjut,” ujar Finn dikutip dari Artsy. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Malware Berkedok API Diunduh 56.000 Kali, Akun Pengguna WhatsApp Lenyap Seketika

    Malware Berkedok API Diunduh 56.000 Kali, Akun Pengguna WhatsApp Lenyap Seketika

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti keamanan siber mengungkapkan detail mengenai paket berbahaya baru di repository npm yang menyamar sebagai API WhatsApp.

    API WhatsApp, atau WhatsApp Business API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) resmi dari WhatsApp yang dirancang untuk bisnis skala menengah hingga besar.

    Fitur ini memungkinkan integrasi WhatsApp dengan sistem lain seperti CRM, chatbot otomatis, dan pengiriman pesan massal, berbeda dari aplikasi WhatsApp Business biasa yang lebih sederhana.

    Paket bernama “lotusbail” ini memiliki kemampuan sebagai alat yang sah sekaligus mampu menyadap setiap pesan dan menautkan perangkat penyerang ke akun WhatsApp korban dengan menyamar sebagai API.

    Diketahui, paket ini telah diunduh lebih dari 56.000 kali sejak pertama kali diunggah ke registry oleh pengguna bernama “seiren_primrose” pada Mei 2025. 

    Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 711 unduhan tercatat terjadi sepanjang pekan lalu. Hingga laporan ini ditulis, library tersebut masih tersedia untuk diunduh.

    Melansir dari The Register Kamis (25/12/2025), peneliti Koi Security Tuval Admoni menjelaskan bahwa di balik kedok alat itu, malware ini mencuri kredensial WhatsApp, memanen kontak, hingga menginstal backdoor persisten.

    “Malware ini mengenkripsi semuanya sebelum mengirimkannya ke server pelaku ancaman,” kata Admoni dalam laporannya yang dikutip, Rabu (24/12/2025). Secara spesifik, paket ini dirancang untuk menangkap token otentikasi, kunci sesi, riwayat pesan, hingga dokumen media dan dokumen.

    Sebagai informasi, modus ini terinspirasi oleh @whiskeysockets/baileys yang merupakan library TypeScript berbasis WebSockets yang sah untuk berinteraksi dengan WhatsApp Web API.

    Serangan dilakukan melalui wrapper WebSocket berbahaya. Jalur ini merutekan informasi otentikasi dan pesan, sehingga memungkinkan peretas menangkap data sensitif yang kemudian dikirim ke URL yang dikendalikan penyerang.

    Lebih lanjut, paket ini memiliki fungsi tersembunyi untuk membajak proses penautan perangkat menggunakan kode pemasangan yang disematkan secara hard-coded.

    “Saat Anda menggunakan library ini untuk otentikasi, Anda tidak hanya menautkan aplikasi Anda, tetapi juga menautkan perangkat pelaku ancaman,” ujar Admoni.

    Hal ini memberikan akses penuh dan persisten bagi peretas terhadap akun WhatsApp korban tanpa disadari.

    Pihak Koi Security Idan Dardikman juga mengatakan bahwa aktivitas berbahaya ini dipicu secara otomatis ketika pengembang menggunakan library tersebut untuk terhubung ke WhatsApp.

    “Kode pairing backdoor juga aktif selama aliran otentikasi, jadi perangkat penyerang akan tertaut segera setelah Anda menghubungkan aplikasi ke WhatsApp,” kata Dardikman.

    Risiko operasional bagi pelaku usaha sangat tinggi karena akses penyerang tetap bertahan meskipun paket “lotusbail” telah dihapus dari sistem.

    Perangkat pelaku ancaman akan tetap tertaut ke akun WhatsApp hingga pengguna memutuskannya secara manual melalui pengaturan aplikasi. Selain itu, “lotusbail” dilengkapi kemampuan anti-debugging yang memicu infinite loop saat mendeteksi adanya alat debugging, sehingga menyebabkan eksekusi program membeku.

    Pihak Koi Security menegaskan bahwa serangan rantai pasok semacam ini makin canggih dan sulit dideteksi oleh keamanan tradisional karena kode tersebut terlihat berfungsi normal. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

    Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan sejumlah bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.  

    Bantuan tersebut guna mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk yang mencakup jaminan hidup. 

    Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. 

    Dana ini didapatkan dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026, serta pemanfaatan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga. 

    Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

    “Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun,” terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yakni untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun. 

    Secara umum, Kemenkeu mencatat telah menyiapkan sejumlah pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. 

    Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Kemudian, ada cadangan bencana Rp5 triliun yang bisa juga digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Di luar anggaran bencana, pemerintah akan merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi itu. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur. 

    Pemda juga diberikan kemudaham dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan. 

    Tidak hanya itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar. 

    KEMENSOS MINTA ANGGARAN

    Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga telah bertemu dengan Meneku Purbaya Yudhi Sadewa untuk membicarakan ihwal anggaran kebencanaan yang disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satunya yakni untuk mengajukan kenaikan dana jaminan hidup sejalan dengan bencana Sumatra. 

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut pihaknya mengajukan ke Kemenkeu agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang. 

    “Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya,” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025). 

    Jaminan hidup yang diusulkan agar naik menjadi Rp15.000 per orang itu rencananya akan disalurkan setiap bulannya, selama periode tiga bulan. 

    Namun, ini belum final karena masih menghitung kebutuhan pasti anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain. 

    Selain itu, Kemensos turut menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara. 

    Pemerintah, terang Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat. 

    Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara. 

    “Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul. 

  • Awas! Satgas PKH Kejar Pengusaha Sawit-Tambang Nakal Tahun Depan

    Awas! Satgas PKH Kejar Pengusaha Sawit-Tambang Nakal Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat terdapat potensi penerimaan negara berasal dari denda administratif terhadap pelanggaran oleh industri sawit hingga tambang di kawasan hutan senilai total Rp142,2 triliun. 

    Jaksa Agung ST Burhanudin yang ikut terlibat dalam satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan bahwa denda administratif tersebut berpotensi didapatkan dari kebun sawit maupun tambang yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan. 

    “Untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan dengan jumlah sebagai berikut. Potensi denda administratif lahan sawit sebesar Rp109,6 triliun, potensi administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun,” terang Burhanudin kepada Presiden Prabowo Subianto di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Adapun jelang akhir tahun ini Satgas PKH pun menyerahkan hasil penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp2,34 triliun kepada negara. Denda itu dikenakan kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.

    Secara terpisah, Kejagung turut menyerahkan Rp4,28 triliun hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani oleh Korps Adhyaksa. Keduanya berasal dari proses hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam dua kasus korupsi. 

    “Yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula,” terang Jaksa Agung sejak 2019 itu. 

    Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyerahan uang denda dan rampasan hasil korupsi total Rp6,62 triliun itu masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan peluang untuk menggunakan setoran PNBP itu untuk menambah dana penanggulangan bencana di Sumatra, atau digunakan untuk menambal defisit APBN di akhir tahun. 

    “Nanti ini kami desain buat apa. Bisa juga dipakai mengurangi defisit sedikit, tapi enggak semuanya. Artinya, ya dipakai lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya, karena baru hari ini masuk,” terangnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025). 

    Menurut Purbaya, setoran dari upaya penindakan hukum dan kepatuhan administrasi itu bisa juga dipakai untuk belanja pada APBN 2026. Namun, dia menilai penerimaan yang disetorkan hari ini akan diutamakan untuk menambal defisit APBN. 

    Hal itu kendati defisit APBN sesuai outlook laporan semester I/2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun secara riil, sampai dengan November 2025 defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB.

    “Utamanya kami lihat defisit seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, sejalan dengan penyerahan Rp6,62 triliun dari Satgas PKH dan Kejagung, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha.

    Selama 10 bulan, Satgas PKH secara keseluruhan telah menguasai kembali perkebunan seluas 4,08 juta ha. Realisasi itu diklaim mencapai 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

    Secara terperinci, lahan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH diserahkan ke kementerian terkait senilai 2,48 juta ha. Itu meliputi 1,70 juta ha lahan sawit ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, diserahkan ke kementerian terkait seluas 688.427 Ha untuk pemulihan kembali sebagai lahan kawasan hutan konservasi, serta kepada kementerian terkait untuk ditanami kembali 81.793,00 ha yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

  • Kejagung: Musim Mas Sudah Lunasi Tagihan Kasus CPO

    Kejagung: Musim Mas Sudah Lunasi Tagihan Kasus CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap Musim Mas Group telah melunasi tagihan pada kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

    Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengatakan satu grup korporasi yang belum melunasi sisa uang pengganti adalah Permata Hijau.

    “Wilmar dan Musim Mas lunas, tinggal ada beberapa PT yang belum termasuk salah satunya tadi PT Permata Hijau,” ujar Febrie di Kejagung, dikutip Kamis (25/12/2025).

    Dalam hal ini, Korps Adhyaksa masih menunggu pembayaran uang pengganti (UP) dari Permata Hijau Group dalam perkara rasuah ini.

    Namun, apabila Permata Hijau tak kunjung melakukan pelunasan maka asetnya bakal dilakukan penyitaan untuk menutupi kewajiban pembayaran uang pengganti.

    Sekadar informasi, kerugian negara dari perkara ekspor CPO ini mencapai Rp17,7 triliun. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga grup korporasi yang diwajibkan untuk melunasi kerugian negara itu melalui pembayaran UP.

    Wilmar Group merupakan korporasi paling besar yang telah menyetor UP sebesar Rp11,8 triliun. Sementara sisanya, Musim Mas Group Rp4,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar. Dengan demikian, total UP yang belum dibayarkan oleh Permata Hijau Group sekitar Rp752 miliar.

  • Perdana! Pertamina ‘Bawa Pulang’ 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke RI

    Perdana! Pertamina ‘Bawa Pulang’ 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Internasional EP (PIEP) resmi melakukan pengapalan perdana minyak mentah sebanyak 1 juta barel dari Port Arzew, Oran, Aljazair, menuju Indonesia jelang pergantian tahun. 

    PIEP yang merupakan regional Internasional anak usaha Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream itu membawa pulang produksi pertama setelah perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Blok 405A. 

    Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha mengatakan bahwa pengapalan perdana ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi Pertamina di kancah migas internasional. 

    “Kami menjalankan amanah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui praktik operasional yang unggul dan berkelanjutan di Aljazair,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (25/12/2025). 

    Langkah tersebut juga mencerminkan implementasi nyata semangat ‘Bring the Barrel Home’ sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut juga akan menjamin keberlanjutan operasi Pertamina di Aljazair hingga 25 tahun ke depan. 

    Kemitraan komersial antara Sonatrach dan Pertamina telah terjalin lebih dari dua dekade, menandai hubungan strategis yang konsisten dan berorientasi pada penciptaan nilai bersama. Dia berharap kerja sama dengan Sonatrach terus berkembang secara berkesinambungan.

    Adapun, kolaborasi tersebut berkembang secara bertahap, dimulai dari kontrak tahunan pada 2002–2003, berlanjut ke transaksi spot pada 2006–2013, hingga memasuki fase ekspansi sejak 2014 melalui pengelolaan wilayah Menzel Lejmat (MLN).

    Menjelang pelaksanaan pengapalan, kedua perusahaan menandatangani Lifting Service Contract pada 22 Desember 2025 di Kantor Pusat Sonatrach. Kesepakatan tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan lifting perdana dari Blok 405A.

    Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Algeria EP (PAEP) Jon Erwin bersama VP Commercialization Sonatrach Mr. Mayouf Belgacem. Prosesi ini disaksikan oleh President & CEO Sonatrach Noureddine Daoudi, Duta Besar RI untuk Aljazair Chalief Akbar, serta Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha.

    Sementara itu, Komisaris Utama PIEP Dharmawan H. Samsu menilai keberhasilan pengapalan tersebut merupakan hasil dari proses diplomasi dan perundingan yang panjang. 

    “Pengapalan kargo pertama sebesar 1 juta barel ke Indonesia ini menegaskan nilai strategis perpanjangan Blok 405A untuk 25 tahun ke depan. Ini merupakan pencapaian besar setelah melalui proses negosiasi kontrak yang intens,” jelasnya.

    Direktur Utama PAEP Jon Erwin juga menekankan bahwa sinergi yang solid dengan Sonatrach telah menciptakan kepastian hukum dan operasional dalam mengoptimalkan potensi Blok 405A, sekaligus memberikan manfaat bagi Indonesia dan Aljazair.

    Duta Besar RI untuk Aljazair Chalief Akbar yang hadir langsung di Port Arzew menyampaikan apresiasi atas realisasi pengapalan tersebut. 

    “Kegiatan ini bukan sekadar kerja sama bisnis migas, melainkan simbol kuat hubungan bilateral Indonesia dan Aljazair. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung langkah Pertamina dalam mempererat kerja sama energi di masa mendatang dan tentunya mendukung kebijakan ketahanan energi pemerintah Indonesia,” tegasnya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyatakan bahwa pengapalan dari lapangan internasional ini menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan produksi migas nasional. 

    “Brings barrel home, yakni membawa hasil lifting migas dari lapangan luar negeri, merupakan salah satu upaya Pertamina untuk mencapai ketahanan energi,” jelasnya.

    Ke depan, melalui kolaborasi yang berkelanjutan, PIEP berkomitmen terus mengoptimalkan potensi Blok 405A guna menopang ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Aljazair.

    Pengapalan minyak mentah ini merupakan hasil kolaborasi terintegrasi di lingkungan Subholding Pertamina, yang melibatkan Subholding Upstream PHE melalui PIEP dan PAEP sebagai produsen migas luar negeri. 

    Kemudian, Subholding Shipping PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai pelaksana pengapalan internasional, serta Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sebagai pembeli dan pengelola kilang di dalam negeri.