Author: Bisnis.com

  • Kejagung Usulkan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk 2026

    Kejagung Usulkan Tambahan Anggaran Rp18,5 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,2 triliun untuk belanja Kejaksaan Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Plt Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna mengatakan usulan itu muncul karena pagu indikatif Kejaksaan RI pada 2026 sebesar Rp8,9 triliun dinilai masih belum ideal.

    “Pagu indikatif TA 2026 sebesar 8,96 triliun masih belum memenuhi kebutuhan ideal kejaksaan RI sebesar Rp27,4 triliun. Berdasarkan jumlah ideal tersebut maka masih ada kekurangan anggaran mencapai Rp18,5 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dia menyampaikan, pagu indikatif Kejaksaan RI TA 2026 itu juga sangat menurun drastis sebesar 63,2 persen dibandingkan dengan TA 2025 sebesar Rp24,2 triliun.

    Menurutnya, penurunan anggaran yang dinilai signifikan ini bisa berimbas pada penegakan hukum dengan kebutuhan operasional dan target yang terus meningkat.

    “Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal di tahun anggaran 2026,” imbuhnya.

    Di samping itu, Narendra mengungkap penambahan anggaran Rp18,5 triliun itu bakal digunakan untuk program penegak hukum Rp1,84 triliun dan program dukungan manajemen Rp16,6 triliun.

    “Untuk itu kami telah mengajukan usulan tambahan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui surat Jaksa Agung,” pungkasnya.

  • Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order

    Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai sistem double order yang diterapkan aplikator menjadi biang kerok atas kisruh ShopeeFood yang terjadi di Yogyakarta.  Hal yang sama juga berpeluang terjadi di platform lainnya seperti Grab dan Gojek. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan sistem algoritma yang dibuat oleh aplikator sangat merugikan pengemudi ojol. 

    Algoritma yang paling disorot adalah double order yang membuat waktu pengantaran menjadi lama, karena pengemudi harus melayani dua pemesanan sekaligus dalam waktu bersamaan. Tidak hanya ihwal waktu, algoritma double order juga disebut merugikan pengemudi dari sisi upah.

    Sistem ini, kata Lily, sudah sempat diminta untuk diubah. Namun, pihak aplikator tak kunjung memberi jawaban.

    “[Di pemesanan] Double order, ada 2 lokasi antar dari 2 resto yang berbeda. Bila kami antar 1 order itu dihargai Rp8.500, seharusnya dengan double order maka upahnya dikali 2 menjadi Rp17.000. Namun, yang didapat hanya Rp12.000-Rp14.000,” kata Lily kepada Bisnis, Selasa (7/7/2025).

    Pengemudi, jelas dia, otomatis mendapatkan upah yang lebih rendah ketika mendapatkan double order karena upah dari order kedua hanya dihitung 50% -75% dari upah yang seharusnya.

    Artinya, kata Lily, double order membuat waktu pengantaran menjadi lama serta merugikan pengemudi karena tidak mendapat kompensasi atau upah yang layak dari platform akibat waktu tambahan tersebut.

    Selain pengemudi, tambahnya, konsumen turut dirugikan karena harus menunggu lebih lama dan tidak mengetahui bahwa pengemudi harus mengantarkan order pertama.

    Seperti kasus di Sleman, Yogyakarta, konsumen yang tidak puas karena tidak ada informasi yang transparan dari platform sangat mungkin memberi penilaian atau rating yang rendah kepada pengemudi yang dianggap sebagai pihak yang melakukan kesalahan.

    “Akibatnya rating yang rendah ini akan merugikan pengemudi karena dinilai oleh algoritma platform tidak berkinerja baik,” tuturnya.

    Hal ini disebut berdampak terhadap jumlah pesanan yang kian sepi karena tidak diprioritaskan oleh platform. 

    Ujung-ujungnya, ujar Lily, hal ini memupuskan harapan pengemudi untuk mendapatkan insentif yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pengemudi ojol, taksol dan kurir.

    Terkait dengan hal itu, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir dalam hal jaminan pendapatan agar mendapatkan upah yang layak berupa upah minimum provinsi (UMP).  

    “Dan agar segera Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR untuk membahas pekerja platform ke dalam RUU Ketenagakerjaan,” sambungnya.

    Bisnis mencoba menghubungi pihak Shopee, Grab, dan Gojek mengenai sistem double order di aplikasi. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya belum memberi jawaban. 

    Sebelumnya, sejumlah pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu customer yang diduga melalukan prilaku kasar terhadap salah satu driver wanita. 

    Pengguna yang mengeluhkan makanan yang disampaikan lama tibanya, langusung memarahi driver ShopeeFood. Driver menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan perintah sesuai aplikasi. 

  • Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

    Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

    “Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

    Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

    Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

    Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

    “Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.

    Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

    “Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.

  • Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Kekuatan Keuangan Umat di Bank Syariah Muhammadiyah

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Muhammadiyah untuk mendirikan bank syariah Muhammadiyah kini memasuki tahap realisasi.

    Muhammadiyah sedang memproses pendirian Bank Syariah Muhammadiyah setelah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat ‘lampu hijau’ pendirian bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Langkah tersebut dengan mengonversi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Matahari Artha Daya, sebuah unit usaha milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan.

    PP Muhammadiyah melaporkan bahwa memiliki sebanyak 17 BPRS sehingga lang-kah yang ditempuh dengan menyatukannya atau merger memiliki tantangan yang tidak mudah. Oleh karena-nya, dipilih satu BPRS untuk menjadi cangkang untuk mendirikan bank umum syariah (BUS) atau bank syariah Muhammadiyah.

    Strategi ini memberikan keleluasaan bagi Muhammadiyah dalam mengarahkan pengembangan perbankan yang selaras dengan identitas organisasinya yang khas dan bero-rientasi komunitas.

    Hal ini sejalan dengan dukungan OJK kepada Muhammadiyah untuk membangun ekosistem perbankan syariah yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga responsif terhadap tantangan ekonomi masyarakat umat.Inisiatif Muhammadiyah ini mendapatkan respons positif dan dukungan yang luas, karena dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kemandiri-an ekonomi umat dengan prinsip syariah.

    Selain itu, kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah juga dinilai dapat menambah pilihan layanan keuangan syariah yang inklusif di Indonesia.Kehadiran Bank Syariah Muhammadiyah bukan hanya sekadar penambahan jumlah institusi keuangan syariah, tetapi merupakan representasi nyata dari sema-ngat kemandirian ekonomi umat.

    Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi, dominasi sistem keuangan konvensional, dan maraknya praktik riba yang menjerat masyarakat bawah, sebagaimana Muhammadiyah secara organisatoris telah bersikap bahwa bunga (interest) adalah riba yang hukumnya ada-lah haram dalam Islam.

    Pendirian bank syariah merupakan amanat dari Muktamar ke-47 Muham-madiyah di Makassar tahun 2015 dan masih diamanat-kan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah, tahun 2022. Muhammadiyah telah mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu keti-ka pernah memiliki bank, yaitu PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) pada 2003.

    Kala itu, akibat krisis dan lemahnya tata kelola, BPI secara bertahap diambil alih oleh PT Bank Bukopin Tbk. antara tahun 2005 hingga 2008, dan kemudian bertransformasi menjadi Bank Bukopin Syariah.Kegagalan tersebut sempat meninggalkan trauma bagi banyak kalangan di Muhammadiyah. Namun, seiring perkembangan saat ini, Muhammadiyah dinilai lebih siap karena telah memiliki dukungan yang lebih kuat, baik dari segi sumber daya manusia, keahlian, maupun jumlah penyertaan modal yang cukup signifikan.

    Muhammadiyah selama ini dikenal luas lewat ribu-an amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, kekuatan besar ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebu-ah sistem keuangan yang so lid. Melalui Bank Syariah Muhammadiyah, ekosis-tem amal usaha dan umat Muhammadiyah dapat terhubung dalam satu jaringan ekonomi yang inklusif dan berbasis syariah.

    Bank Syariah Muhammadiyah berpotensi menjadi pusat pengelolaan dana umat yang sehat, trans-paran, dan produktif. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga simpanan masyara-kat Muhammadiyah dapat dioptimalkan untuk pembia-yaan sektor riil, khususnya UMKM berbasis jemaah, koperasi masjid, pesantren, serta usaha milik warga Muhammadiyah.

    MAQASID SYARIAH

    Bank Syariah Muham-madiyah ke depan harus mendorong dan menjunjung tinggi orientasi nilai dan etika sebagai pembeda dari bank lainnya, sebagaimana banyak bank mengejar keuntungan bank dengan produk-produk yang kurang ramah dalam pelayanan dan membebani nasabah.

    Tujuan utama bank syariah tetap profit tetapi mendorong dan menjunjung keadilan dalam transaksi, transparansi dalam akad, dan maslahat dalam pembiayaan serta mencapai tujuan Maqasid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.Bank Syariah Muhammadiyah harus mendorong pemberdayakan eko-nomi umat.

    Melalui produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah, dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha. Dengan sistem pembiayaan yang adil, sehingga dapat membantu para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh riba, yang sering kali menjadi ken-dala di lembaga keuangan konvensional.

    Dengan kekuatan keuang-an Umat model ini sangat relevan di tengah krisis kepercayaan masyarakat ter-hadap lembaga keuangan. Bank syariah yang dikelola Muhammadiyah dapat men-jadi alternatif utama bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan berkontribusi terhadap pembangunan umat. Selain itu Bank Syariah Muhammadiyah harus berperan dalam mening-katkan kesadaran finansial di kalangan umat.

    Melalui program edukasi dan inklusi, yang mengajarkan masya-rakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang ber-tanggung jawab yang sesuai dengan syariah. Tantangan Bank Syariah Muhammadiyah tidak kecil, di tengah tantangan ekonomi global yang makin kom-pleks, mulai dari peningkat-an modal secara bertahap, infrastruktur teknologi, persaingan pasar, hingga SDM yang perlu terus diperkuat.

    Namun, dengan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, bank tersebut harus membangun jangkauan layanan dan inovasi produk, sehingga mampu menjawab kebutuhan finan-sial yang beragam.

    Selain itu, dengan kekuatan Muhammadiyah pada jaringan sosial dan dukungan kader, simpatisan, serta amal usaha Muhammadiyah, bank tersebut memiliki potensi menjadi ikon kekuatan keuangan ummat dan ekonomi Islam modern di Indonesia.

    Dengan komitmen untuk menerapkan prinsip syariah dan fokus pada pemberda-yaan ekonomi, Bank Syariah Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya umat bersatu untuk mendukung dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah ini demi ekonomi yang lebih baik

  • Polri Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun 2026, untuk Gaji Pegawai hingga Mobil Listrik

    Polri Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun 2026, untuk Gaji Pegawai hingga Mobil Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengusulkan penambahan anggaran sebanyak Rp63,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Asrena Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat menilai usulan penambahan anggaran dibutuhkan mengingat pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp109,6 triliun dinilai kurang. 

    Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengusulkan agar anggaran ideal untuk anggaran Polri TA 2026 itu mencapai Rp173,4 triliun.

    “Sesuai usulan rencana kebutuhan anggaran yang telah kami kirimkan sesuai surat Kapolri 10 Maret 2026 dan setelah diterimanya pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp109,6 triliun maka polri masih mengalami kekurangan sebesar Rp63,7 triliun,” ujar Wahyu di kompleks Senayan, Senin (7/7/2025).

    Dia menjelaskan jumlah yang diusulkan koprs Bhayangkara tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja Polri selama TA 2026.

    Dia menjabarkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,8 triliun yang diprioritaskan untuk gaji pegawai rekrutmen dan memenuhi kenaikan tunjangan kinerja 80% personel Polri dan ASN.

    Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp13,8 triliun untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan Kamtibmas, termasuk di perbatasan hingga daerah terluar.

    Selain itu, anggaran akan dikucurkan untuk belanja modal sebesar Rp45,1 triliun yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik alias electric vehicle (EV), kapal pemburu cepat hingga peralatan untuk mendukung penindakan sejumlah kasus pidana. 

    “Sehingga pada tahun anggaran 2026 Polri mengusulkan kembali kekurangan tersebut untuk dialokasikan pada pagu anggaran atau alokasi anggaran tahun anggaran 2026,” pungkasnya.

  • Serangan Siber ke Manufaktur Asia Tenggara Meningkat Imbas Kecerdasan Buatan (AI)

    Serangan Siber ke Manufaktur Asia Tenggara Meningkat Imbas Kecerdasan Buatan (AI)

    Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi menghadirkan ancaman siber yang lebih serius bagi industri konstruksi dan manufaktur di Asia Tenggara. 

    Data Kaspersky terbaru menunjukkan peningkatan persentase objek berbahaya yang diblokir di komputer ICS pada sektor konstruksi dan manufaktur pada kuartal I/2025 untuk wilayah Asia Tenggara.

    Dibandingkan dengan rata-rata global, persentase komputer ICS yang diblokir objek berbahaya pada kawasan Asia Tenggara lebih tinggi. 

    Ditemukan persentase di sektor konstruksi 1,5 kali lebih tinggi. Disusul manufaktur 1,3 kali lebih tinggi, dan otomatisasi bangunan, tenaga listrik, serta teknik dan integrator ICS dengan persentase 1,2 kali lebih tinggi.

    Keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menempati peringkat kedua secara global berdasarkan persentase komputer ICS yang diblokir objek berbahayanya, yaitu sebesar 29,1%.

    Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky Adrian Hia mengatakan seiring dengan perusahaan konstruksi merangkul teknologi digital, ada keseimbangan antara risiko dan peluang.

    “Bisnis harus memitigasi ancaman secara komprehensif melalui peluang baru untuk memperkuat lapisan perlindungan dan ketahanan mereka,” kata Hia dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Dia menambahkan, ke depan perangkat industri digital dapat menjadi target serangan siber karena langkah-langkah keamanan yang sudah ketinggalan zaman. Fasilitas jarak jauh yang mengandalkan peralatan jaringan yang murah sangat rentan terhadap eksploitasi.

    Untuk itu, merevisi langkah-langkah keamanan siber dari teknologi lama dan yang telah teruji waktu menjadi lebih penting dari sebelumnya.

    “Penting untuk melihat keamanan siber bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi dalam kelangsungan bisnis, yang tidak hanya melindungi aset dan data, tetapi juga menjaga kepercayaan yang telah dibangun dengan kerja keras dengan para pelanggan dan mitra,” jelasnya.

    Lebih jauh, ahli Kaspersky merekomendasikan perusahaan melakukan beberapa langkah. Pertama, penilaian keamanan sistem OT secara berkala untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kemungkinan masalah keamanan siber.

    Kedua, menetapkan penilaian dan penyortiran kerentanan berkelanjutan sebagai landasan bagi proses manajemen kerentanan yang efektif.

  • Serapan Anggaran Polri Baru Mencapai Rp69 Triliun hingga Semester I/2025

    Serapan Anggaran Polri Baru Mencapai Rp69 Triliun hingga Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri menyampaikan telah merealisasikan anggaran belanja 2025 sebesar Rp69,1 triliun atau sekitar 48,67% hingga Juni 2025.

    Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) Komjen Wahyu Hadiningrat mengatakan anggaran itu diserap dari total anggaran Polri 2025 sebesar Rp142 triliun.

    “Berdasarkan aplikasi Omspan KemenkeuRI per 30 Juni 2025, realisasi Anggaran Polri Tahun 2025 sebesar Rp69,1 triliun atau 48,67%,” ujarnya di kompleks Senayan, Senin (7/7/2025).

    Dia menjelaskan, realisasi anggaran itu digunakan untuk sejumlah jenis belanja mulai dari pegawai sebesar Rp35,9 triliun; belanja barang Rp13,1 triliun; dan belanja modal Rp20 triliun.

    Selanjutnya, dia merincikan juga berdasarkan realisasi berdasarkan program hingga Juni 2025. Misalnya, untuk program profesionalisme SDM Polri sebesar Rp1,1 triliun.

    Kemudian, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp2,8 triliun; modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp24,9 triliun; program pemeliharaan kamtibmas Rpp9,5 triliun; dan program dukungan manajemen Rp30,6 triliun.

    Di samping itu, dia juga mengemukakan bahwa pihaknya memiliki anggaran untuk pelaksanaan program prioritas nasional Polri untuk TA 2025 sebesar Rp16,3 triliun.

    Dari belasan triliun itu, total anggaran program prioritas nasional ini baru terserap Rp5,6 triliun atau sebesar 34,53%.

    “Dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional Polri Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp16,3 triliun telah dilakukan realisasi sebesar Rp5,6 triliun atau 34,53%,” pungkasnya.

  • Tenggat Tarif Diperpanjang, RI hingga Uni Eropa Berpacu Kebut Negosiasi dengan AS

    Tenggat Tarif Diperpanjang, RI hingga Uni Eropa Berpacu Kebut Negosiasi dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara terus melakukan perundingan atau negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) di tengah kabar perpanjangan tenggat tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Senin (7/7/2025), Trump menyatakan pemerintahannya sedang dalam tahap akhir finalisasi sejumlah perjanjian dagang yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. 

    Pemberitahuan tarif baru kepada negara mitra dagang akan disampaikan paling lambat 9 Juli, dengan tarif berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    Meski sebelumnya menjanjikan 90 kesepakatan dalam 90 hari, Trump dan timnya baru menyelesaikan kesepakatan terbatas dengan Inggris dan satu perjanjian yang belum jelas dengan Vietnam. Sementara itu, kesepakatan dengan India masih belum tercapai.

    Berikut perkembangan perundingan dagang AS dengan sejumlah mitra menjelang tenggat waktu:

    Uni Eropa

    Pejabat AS mengklaim ada kemajuan dalam pembicaraan dengan Uni Eropa (UE) usai kunjungan negosiator perdagangan utama blok tersebut, Maros Sefcovic, ke Washington pekan lalu. Namun, para diplomat Eropa menyatakan belum ada terobosan signifikan hingga Jumat.

    Salah satu diplomat mengatakan regulasi UE terhadap media sosial dan perusahaan teknologi, yang lebih ketat daripada di AS, tidak dapat dinegosiasikan. Selain itu, tarif AS sebesar 17% terhadap produk pertanian dan makanan menjadi ganjalan utama.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, UE bersedia menerima tarif universal 10% atas banyak ekspornya, namun menginginkan pengecualian untuk sektor farmasi, alkohol, semikonduktor, dan pesawat komersial. Blok ini juga mendesak kuota dan pengecualian untuk menurunkan tarif AS atas mobil, suku cadang, baja, dan aluminium.

    Jepang

    Jepang menyatakan tetap ingin mencapai kesepakatan dagang sambil menjaga kepentingan nasional. Negosiator Jepang Ryosei Akazawa mengadakan pembicaraan telepon intensif dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Kamis dan Sabtu pekan lalu.

    Trump sebelumnya menuding Jepang enggan mengimpor beras AS dan menyebut perdagangan otomotif Jepang tidak adil. Dia juga meminta Tokyo membeli lebih banyak minyak AS. Trump mengatakan Jepang mungkin termasuk negara yang akan menerima surat pemberitahuan tarif, dengan potensi tarif hingga 35%.

    India

    Negosiasi dagang dengan India masih mandek akibat perbedaan pandangan terkait tarif AS atas komponen otomotif, baja, dan produk pertanian. India saat ini menghadapi tarif 26% dan telah menawarkan pemangkasan tarif untuk produk AS, namun menolak membuka pasar pertanian dan susu.

    New Delhi juga mengajukan tarif balasan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menyebut tarif 25% AS atas mobil dan suku cadang dapat berdampak terhadap ekspor India senilai US$2,89 miliar.

    Indonesia

    RI menawarkan pemangkasan tarif atas impor utama dari AS hingga mendekati nol dan komitmen pembelian gandum AS senilai US$500 juta untuk menghindari tarif 32%. Maskapai Garuda Indonesia juga berencana membeli lebih banyak pesawat Boeing sebagai bagian dari paket kerja sama US$34 miliar yang akan diteken pekan ini.

    Sebagai bentuk itikad baik, pemerintah Indonesia telah melonggarkan perizinan impor untuk produk plastik, bahan kimia, dan bahan baku industri sejak 30 Juni. Jakarta juga mengundang AS untuk berinvestasi bersama dalam proyek mineral milik BUMN.

    Korea Selatan

    Meski telah melalui beberapa perundingan dan kesepakatan awal, Korea Selatan meminta perpanjangan tenggat 9 Juli. Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac dijadwalkan mengunjungi Washington pada 6–8 Juli untuk membahas isu bilateral dan pengaturan pertemuan pertama antara Presiden Lee Jae Myung dan Trump.

    Korea Selatan nyaris tidak mengenakan tarif atas barang impor dari AS berkat perjanjian dagang bebas. Fokus AS kini bergeser ke isu nilai tukar dan biaya pertahanan, khususnya pembagian beban atas 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korsel.

    Thailand

    Thailand tengah melakukan upaya terakhir untuk menghindari tarif 36% dengan menawarkan akses pasar yang lebih besar bagi produk pertanian dan industri AS, serta komitmen pembelian energi dan pesawat Boeing. 

    Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira menyatakan bahwa proposal ini mencakup pengurangan tarif, peningkatan investasi, dan langkah penegakan aturan untuk menghindari pelanggaran reekspor.

    Thailand juga berkomitmen mengimpor lebih banyak gas alam cair (LNG) dari AS dan memangkas tarif atas impor jagung asal AS.

    Swiss

    Swiss sedang menjajaki konsesi untuk menghindari tarif 31%, termasuk memberikan akses pasar lebih besar untuk produk seperti hasil laut dan buah sitrus. Namun, sebagai basis perusahaan farmasi raksasa seperti Roche dan Novartis, Swiss juga ingin memastikan sektor farmasi tak dikenai tarif AS di kemudian hari.

  • Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Marcella Santoso Cs ke Kejari Jakpus

    Segera Sidang, Kejagung Limpahkan Marcella Santoso Cs ke Kejari Jakpus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan barang bukti dan tersangka atau tahap II kasus suap vonis lepas perkara crude palm oil (CPO) korporasi ke Kejari Jakarta Pusat.

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung RI, Sutikno mengatakan jumlah tersangka yang dilimpahkan dalam perkara ini berjumlah lima orang.

    “5 orang tersangka dilakukan tahap 2,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2025).

    Dia merincikan dari lima tersangka itu terdapat dua pengacara yakni Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR). Selain perkara suap, empat tersangka kasus perintangan sejumlah perkara di Kejagung juga telah dilimpahkan.

    Mereka yakni Marcella Santoso; dosen sekaligus advokat, Junaidi Saibih (JS); Direktur Pemberitaan Jak TV non-aktif Tian Bahtiar (TB); dan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM).

    “Tersangka tahap II Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, Juanedi Saibih, Ariyanto, dan Marcella Santoso,” pungkasnya.

    Setelah dilakukan Tahap II, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

  • Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

    “Berdasarkan kebutuhan yang sudah kami ajukan ke Kemenkeu tanggal 2 Juli, kami telah menerima jawaban yang menyetujui yang kami usulkan Rp12,75 triliun, akan dilakukan review lebih lanjut. Secara prinsip postur anggaran kita akan mencapai Rp12,75 triliun,” ungkapnya.

    Ismail mengatakan saldo kas bakti sudah diajukan untuk dibuka kembali oleh Kemekeu. Menurutnya pembukaan saldo kas BLU Bakti diajukan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan saldo kas Bakti yang sebelumnya mencapai Rp6,77 triliun akan dibuka kembali. Di mana dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,95 triliun telah dibuka, sementara sisanya senilai Rp3,8 triliun akan dilanjutkan pembukaannya sebesar Rp2,2 triliun.

    Dia juga menyampaikan optimisme izin penggunaan PNBP akan meningkat signifikan. 

    “Penggunaan PNBP juga akan mengalami peningkatan yang tadinya Rp3,32 triliun diperkirakan akan mencapai Rp9,19 triliun sampai akhir [tahun],” tutup Ismail.