Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat aturan kepemilikan kartu SIM dengan menetapkan sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan maksimal tiga nomor prabayar untuk satu nomor induk kependudukan (NIK). 

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, sejatinya sudah ada Peraturan Menteri Permen) yang mengatur satu NIK hanya boleh dipakai untuk resgistrasi tiga nomor. Meski aturan tersebut sudah ada, Meutya mengungkapkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan melalui sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. 

    Meutya juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama dalam rangka mendukung transformasi digital nasional dan keamanan siber.

    “Pada prinsipnya, kami menyampaikan kepada operator selular untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah kami sampaikan juga secara publik,” katanya. 

    Meutya menambahkan pihaknya akan sangat senang apabila DPR turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator selular dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik dengan jumlah nomor yang mencapai 350 juta.

    Dia juga menyoroti pola penggunaan SIM di Indonesia yang unik dibandingkan negara lain, dengan dominasi pelanggan prabayar yang sangat tinggi.

    “Terkait SIM card, mungkin kami sampaikan data di sini bahwa di Indonesia itu kita memiliki kekhasan pelanggan di mana perundingan prabayar itu menempati 96,3%, pascabayar hanya 30,7%. Model ini yang saya rasa di negara lain tidak seperti ini, justru lebih banyak pascabayar,” katanya.

    Dia menambahkan pengaturan baru juga mempertimbangkan dinamika bisnis di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong migrasi secara bertahap ke e-SIM yang lebih aman dan efisien.

    Menurut data yang dikantongi Komdigi, dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru sekitar 1 juta yang bermigrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengguna untuk beralih.

    Upaya ini, kata Meutya, bukan semata-mata untuk migrasi teknologi, melainkan demi keamanan data dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Terlebih saat migrasi  ke e-SIM dilakukan pendataan ulang, biometrik, dan akan didorong layanan-layanan IoT lainnya.

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” ungkapnya. 

  • Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) belum memiliki alat sonar untuk mendeteksi lokasi pasti kapal Tunu Pratama yang tenggelam di Selat Bali beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus usai melaksanakan rapat dengan Kepala Basarnas dan jajarannya, Senin (7/7/2025). 

    “Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Menurut Lasarus, dari pemaparan Basarnas, lembaga SAR nasional itu sudah memiliki alat untuk mendeteksi apabila masih ada korban yang terperangkap di kapal. Namun demikian, masalahnya, Basarnas belum bisa menemukan di mana kapal itu lantaran tidak memiliki alat sonar dimaksud. 

    Selain tidak adanya alat tersebut, lembaga SAR nasional belum memiliki operator yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Basarnas masih harus meminjam tenaga dari luar.

    Lasarus lalu menuturkan, Basarnas diminta untuk memprioritaskan anggaran yang dimiliki untuk program atau pekerjaan yang utama-utama saja terlebih dahulu. Apalagi, Indonesia dinilai penting memiliki alat sonar itu karena wilayah negara yang didominasi oleh lautan. 

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui adanya masalah keterbatasan anggaran pada Basarnas. Oleh sebab itu, dia menyebut Komisi V DPR akan memprioritaskan pengadaan itu untuk 2026.

    “Soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, pada rapat yang diselenggarakan terbuka itu, Basarnas mengakui belum memiliki alat sonar yang dibutuhkan untuk mendeteksi lokasi pasti dari KMP Tunu Pratama. 

    “Kalau untuk kapal memiliki sonar dari Basarnas belum memiliki. Namun kami memiliki tiga ROV [remotely operated vehicle]. Hanya saja bekerjanya ROV setelah obyek ditemukan,” ungkap Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii di ruang rapat Komisi V DPR.

    Kemudian, seorang pejabat Basarnas yang turut menghadiri rapat tersebut membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki sonar yang dinamakan multibeam sonar echosounder itu. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. 

    Pihak operator sonar itu pun masih bergantung dari pihak luar lantaran belum ada SDM di dalam negeri yang bisa mengoperasikannya. 

    Hal itulah, ungkap Basarnas, mengapa tim baru bisa mendeteksi kecelakaan tersebut ketika kapal hilang dari permukaan Selat Bali, Rabu (2/7/2025), sekitar 23.55 malam.

    Syafii lalu menceritakan, tim lalu bergerak setelah mendapatkan informasi pertama kecelakaan itu. Perwira Tinggi TNI AU bintang tiga itu menyebut tim baru menemukan satu korban dari KMP Tunu Pratama sekitar 3-4 jam setelahnya. 

    “Kira-kira jam 03.00 atau 04.00 pagi korban pertama ditemukan di kira-kira 10 mile dari [titik kecelakaan]. [Jaranknya setara] kira-kira 18 kilometer,” lanjut Syafii.

    Syafii mencatat bahwa ada sebanyak 612 personil yang dikerahkan untuk mencari korban dan kapal KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Ratusan personil itu termasuk dari TNI AL. 

    Menurutnya, lokasi tenggelamnya kapal memiliki kedalaman laut sekitar 50-70 meter. Namun, ada kemungkinan kedalaman bisa lebih jauh lantaran adanya palung tidak jauh dari titik kejadian. 

    Salah satu dari dua kapal AL yang dioperasikan disebut telah mendeteksi dua titik obyek dengan panjang sekitar 50-60 meter yang diduga merupakan KMP Tunu Pratama. 

    “Salah satu dari kapal sudah men-detect ada dua titik lokasi memungkinkan obyek itu panjangnya berkisar 50-60 meter. Itu yang saat ini memang sedang difokuskan di situ,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, data jumlah penumpang atau manifes KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 orang penumpang 12 orang kru kapal dan 22 unit kendaraan.

  • Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). Lembaga itu menyampaikan kerap dianggap tidak cepat dalam upaya pencarian maupun pertolongan. 

    Pada akhir pemaparannya terkait dengan kinerja dan anggaran Basarnas di hadapan DPR, Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii menyampaikan bahwa lembaganya bukan lembaga administrasi, melainkan operasional.

    Syafii menyebut setiap keterlambatan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, maupun kemampuan personel yang tidak terjaga bisa berimbas pada jiwa yang bisa diselamatkan dan akhirnya melayang.

    Padahal, terangnya, keterbatasan anggaran Basarnas turut berdampak pada operasi yang dilakukan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. 

    “Saat ini operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat dan terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik khususnya jaminan keselamatan,” terangnya, dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Keterbatasan anggaran itu sudah dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kasus Basarnas, Syafii menyebut ada banyak kegiatan atau program lembaga yang jadinya tidak teranggarkan pada pagu indikatif 2026. 

    Pos anggaran itu meliputi kegiatan pembinaan tenaga SAR, pengelolaan operasi SAR, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan seluruh kegiatan di program dukungan manajemen.

    Bahkan, Basarnas pun turut mengajukan tambahan anggaran untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawainya. 

    “Basarnas telah mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp1,09 triliun untuk pemenuhan kekurangan gaji, operasional barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi dan teknologi informasi,” terangnya. 

    Adapun Kemenkeu dan Bappenas telah menetapkan pagu indikatif untuk Basarnas pada RAPBN 2026 sebesar Rp1,01 triliun. Namun, anggaran itu dinilai masih jauh dari kebutuhan Basarnas yang diklaim harusnya sebesar Rp2,27 triliun guna mempertahankan kesiapan maupun kemampuan lembaga. 

  • Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada bulan Juli, seharusnya Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun nyatanya sampai saat ini hujan masih terus mengguyur, bahkan memicu banjir.

    Umumnya musim kemarau berkisar pada Juni hingga September di mana puncak kemarau terjadi pada akhir Juli hingga Agustus.

    Selain hujan, suhu dingin juga terasa selama musim kemarau saat ini.

    Pada periode ini kita akan merasakan udara pada pagi hari yang terasa lebih dingin. Fenomena udara dingin ini di daerah Jawa dikenal sebagai Bediding.

    Fenomena bediding dalam konteks klimatologi merupakan hal normal karena memang proses fisisnya berkaitan dengan kondisi atmosfer saat musim kemarau.

    Pada musim kemarau umumnya jarang terjadi hujan di mana tutupan awan berkurang, sehingga panas permukaan bumi akibat radiasi Matahari lebih cepat dan lebih banyak yang dilepaskan kembali ke atmosfer berupa radiasi balik gelombang panjang.

    Dengan curah hujan yang kurang maka kelembapan udara juga rendah yang berarti uap air di dekat permukaan bumi juga sedikit.

    Bersamaan dengan kondisi langit yang cenderung bersih dari awan maka panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepaskan ke atmosfer luar, sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari.

    Kondisi ini umum terjadi pada wilayah Indonesia dekat khatulistiwa hingga bagian utara. Pada wilayah ini, meski pagi hari cenderung lebih dingin namun pada siang hari udara akan terasa lebih panas.

    Hal ini karena ketiadaan awan dan juga kurangnya uap air saat musim kemarau menyebabkan radiasi langsung matahari akan lebih banyak pula yang mencapai permukaan bumi.

    Pada wilayah selatan Indonesia seperti Sumatera Selatan, Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB pada siang hari suhu udara juga akan lebih rendah dari suhu udara periode bulan lainnya.

    Fenomena ini cukup terasa pada bulan Juli di mana saat ini angin timuran atau monsun Australia yang kering mengalir melewati wilayah-wilayah tersebut. Pada bulan Juli juga merupakan puncak musim dingin Australia sehingga udara dinginnya mengintrusi masuk wilayah Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB.

    Dampaknya, meskipun kemarau di mana siang hari matahari bersinar terang tanpa hambatan awan, namun udara dingin dari aliran monsun Australia lebih dominan memengaruhi penurunan suhu udara pada siang hari tersebut.

    Adapun posisi Matahari saat ini berada pada titik jarak terjauh dari Bumi (Aphelion) dalam siklus gerak revolusi bumi mengitari Matahari, hal itu tidak berpengaruh secara signifikan pada fenomena atmosfer dekat permukaan bumi.

  • Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK ‘Downgrade’ Dirinya Sendiri

    Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK ‘Downgrade’ Dirinya Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi sekaligus legislator Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda menilai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan kualitasnya usai mengeluarkan putusan terkait dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.

    Dia mengatakan seharusnya tugas MK hanya sampai di titik menilai suatu norma undang-undang saja soal apakah itu konstitusional atau inkonstitusional, sehingga tidak sampai membentuk suatu norma tertentu.

    “Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap undang-undang dasar apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi mahkamah yang membentuk norma,” singgungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    Padahal, ujarnya, DPR RI lah yang sebenarnya memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang atau norma, karena memiliki konteks open legal policy.

    “Kemudian [MK] mengambil alih dalam tanda kutip tugas konstitusional kami, Presiden dan DPR, untuk membentuk norma,” ucapnya.

    Sebab itu, legislator NasDem ini menegaskan bahwa sebagai anggota Fraksi NasDem dirinya ingin menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas itu.

    Lebih lanjut, Rifqi pun menekankan sikap partai NasDem terhadap putusan MK ini adalah bila ditindaklanjuti maka itu adalah bagian dari pelanggaran konstitusi itu sendiri.

    Sepemahamannya pula, imbuh dia, dalam konteks teori hukum data negara dan hukum konstitusi putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sebab itu, dia memandang bila ada judicial review (JR) lagi, maka putusan MK itu sifatnya jadi tidak final dan mengikat.

    “Dan itulah yang sekarang menjadi kritik kami terhadap MK. Satu objek yang sama itu bisa diputus berkali-kali dengan putusan yang berbeda,” ungkapnya

  • Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. 

    Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.

    Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas. 

    “Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.

    Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.

    “Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya. 

    Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.

    Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.

    Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

    “Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.

    Meutya  menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

    Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.

    “Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya. 

  • Laba Samsung Diprediksi Turun 39% Akibat Masalah Pasokan Chip

    Laba Samsung Diprediksi Turun 39% Akibat Masalah Pasokan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, diprediksi mengalami penurunan laba operasi sebesar 39% pada kuartal II/2025 akibat masalah pasokan chip.

    Mereka diproyeksikan melaporkan laba operasi April-Juni sebesar US$4,62 miliar atau sekitar Rp75,09 triliun (kurs: Rp16.000), yang menjadikannya sebagai pendapatan terendah dalam enam kuartal terakhir.

    Para analis juga melaporkan bahwa upaya Samsung mendapatkan sertifikasi Nvidia untuk chip HBM versi terbarunya berlangsung lambat.

    “Pendapatan HBM kemungkinan tetap datar pada kuartal kedua, karena pembatasan penjualan di China masih berlaku dan Samsung belum mulai memasok chip HBM3E ke Nvidia.” Kata analis senior di NH Investment di NH Investment & Securities dilansir Reuters.

    Di sisi lain, perusahaan pesaing Samsung seperti SK Hynix dan Micron, tengah mengalami perkembangan pesat setelah mendapatkan permintaan yang besar untuk chip memori yang dibutuhkan untuk AI.

    Keuntungan Samsung telah berkurang disebabkan juga oleh ketergantungan mereka pada pasar Tiongkok, dan Amerika Serikat (AS) membatasi penjualan chip canggih ke negara tersebut.

    Banyak bisnis utama Samsung, termasuk chip, smartphone, dan peralatan rumah tangga terus menghadapi ketidakpastian bisnis akibat kebijakan perdagangan AS termasuk usulan Presiden Donald Trump untuk tarif 25% pada smartphone buatan non-AS, serta batas waktu 9 Juli untuk tarif timbal balik terhadap banyak mitra dagangnya.

    AS pun juga mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan otorisasi yang diberikan kepada produsen chip global termasuk Samsung.

    Pembatasan perdagangan oleh AS ini berpotensi pula menimbulkan risiko bagi perusahaan global lain yang tengah menghadapi tantangan serupa.

    Meski begitu, dikutip dari Finimize, Samsung tetap memasok chip, dengan mengalihkan target perusahaannya ke AMD, dan juga tetap bersaing kuat dalam aspek penjualan smartphone.

    Saham Samsung pun sebenarnya naik pada tahun ini sekitar 19%, tetapi masih tertinggal dari kenaikan indeks KOSPI sebesar 27,3%. 

    Potensi pencabutan izin teknologi oleh AS akan semakin mengganggu operasi Samsung di China, maka dari itu, industri teknologi perlu menavigasi ketegangan geopolitik ini dengan bijak demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan di masa depan yang didukung AI. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut keterbatasan anggaran menyebabkan peralatan deteksi dini yang dimiliki tidak dapat dioperasikan. 

    Hal itu diungkap oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii, pada rapat bersama dengan Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). 

    Peralatan deteksi dini dimaksud adalah MEOLUT, atau Middle Earth Orbit Local User Terminal. Stasiun bumi satelit SAR itu berguna untuk mendeteksi dini terhadap kecelakaan maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. 

    Dilansir dari berbagai sumber, MEOLUT milik Basarnas sudah didirikan pda Pelatihan SDM Basarnas di Cariu, Jonggol. Dengan sistem ini, deteksi sinyal darurat dapat dilakukan secara realtime, sehingga mempercepat respons SAR.

    Pada pemaparannya kepada parlemen hari ini, Syafii menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan MEOLUT di lembaganya membuat sistem itu saat ini tidak dapat beroperasi. 

    “Secara khusus kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki MEOLUT, dan kondisi saat ini kami laporkan dalam kondisi unserviceable. Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan hanya mampu mendukung sampai Juni 2025,” jelasnya dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Kemudian, perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) bintang tiga itu menuturkan, apabila MEOLUT tidak diaktifkan kembali, maka bisa berdampak kepada keanggotaan Indonesia dalam Corpas Sarsat. 

    Untuk diketahui, Corpas Sarsat adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang memanfaatkan teknologi satelit untuk mendeteksi sinyal darurat dari peralatan di pesawat, kapal, serta perangkat pribadi, guna mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di seluruh dunia.

    “Apabila kondisi tidak diaktifkan kembali maka Indonesia akan dinyatakan tidak aktif salam keanggotaan Cospas-Sarsat,” terang Syafii.  

    Selain alat deteksi dini,  kurangnya anggaran pada tahun ini turut berdampak pada pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana Basarnas lainnya. 

    Misalnya, kapal Basarnas yang bisa menjalani pemeliharaan (docking) hanya 11 kapal dari awalnya direncanakan 23 kapal. Realisasinya sampai dengan Juli 2025, baru 5 kapal yang docking. 

    Kemudian, dari awalnya 12 unit helikooter yang ada, hanya 5 unit helikopter yang bisa mendapatkan pemeliharaan. 

    “Dengan keterbatasan anggaran yang ada 2025 hanya mampu merencanakan kesiapan heli ini sebanyak 5 unit secara bergantian,” terang Syafii. 

    Adapun, untuk 2026 Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan pagu indikatif anggaran Basarnas sebesar Rp1,01 triliun. 

    Syafii mengaku pagi indikatif itu sangat jauh dari kebutuhan lembaga, apabila dibandingkan dengan pagu minimal yang diusulkan Rp2,27 triliun. Pagu itu, katanya,  akan lebih mengakomodasi Basarnas untuk memertahankan kesiapan dan kemampuan lembaga dalam aktivitas SAR. 

    “Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif akan terdapat backlog anggaran Rp1,26 triliun,” pungkasnya. 

  • PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, masih dalam penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan proses serah terima proyek secara profesional telah selesai dilakukan. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN. 

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN Cikarang masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kementerian telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

    Pada awal Juni, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan penundaan operasional PDN Cikarang terjadi karena adanya sejumlah temuan dalam proses assessment keamanan oleh BSSN yang masih perlu ditindaklanjuti. 

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng bersama media di Kantor Komdigi, padw Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan aspek keamanan menjadi perhatian utama Komdigi, mengingat fungsi PDN sebagai tulang punggung sistem digital nasional. Karena itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari mulai pengadaan, pengujian mesin, hingga pengecekan sistem secara fisik dan administratif.

    Arief memastikan peluncuran akan dilakukan dalam kondisi matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Saat ditanya mengenai kepastian jadwal baru, Arief menjawab, “Nanti kami pastikan kembali, kami tanyakan.”

    Komdigi juga memastikan bahwa mesin-mesin yang akan digunakan di PDN Cikarang telah sesuai spesifikasi teknis sebelum diimpor ke Indonesia.

    “Bagaimana SOP-SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai bangun pertama kita SOP,” pungkas Arief.

  • Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

    Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada Kamis, 10 Juli 2025 akan muncul fenomena bulan purnama pertama musim panas astronomis di Belahan Bumi Utara yang dikenal sebagai Buck Moon.

    Ini akan menjadi salah satu bulan purnama dengan posisi terendah tahun ini.

    Meskipun bulan secara resmi mencapai fase penuhnya pada pukul 4:38 p.m. EDT pada tanggal 10 Juni, momen itu terjadi saat bulan masih berada di bawah cakrawala bagi para pengamat di Amerika Utara.

    Waktu terbaik untuk melihat Buck Moon penuh adalah saat bulan terbit, saat senja, pada Kamis malam, saat bulan akan muncul di cakrawala timur sebagai bola oranye. 

    Buck Moon akan berada di Sagitarius, salah satu konstelasi musim panas paling terkenal di Belahan Bumi Utara. Namun, konstelasi zodiak ini tidak memiliki bintang terang, jadi jangan berharap untuk melihatnya di dekat bulan purnama.

    Bulan purnama bulan Juli adalah salah satu yang terendah dalam setahun, kedua setelah Bulan Stroberi pada tanggal 11 Juni, karena terjadi relatif awal bulan. Menurut definisi, bulan purnama berada di seberang matahari di langit, sehingga mencerminkan posisinya.

    Saat matahari berada di posisi tertinggi di langit seperti saat titik balik matahari musim panas pada tanggal 20 Juni bulan berada pada posisi terendah.

    Oleh karena itu, Bulan Buck akan mencerminkan lengkungan musim dingin matahari yang rendah, terbit saat senja di langit tenggara, bergerak melintasi langit selatan tanpa terlalu jauh di atas cakrawala selatan, dan kemudian terbenam di barat daya saat fajar. (Fenomena ini bekerja dua arah, dengan bulan purnama yang paling dekat dengan titik balik matahari Desember menjadi yang tertinggi dalam setahun.)

    Kedekatan Bulan Buck dengan cakrawala sepanjang malam akan meningkatkan ukuran dan warnanya yang tampak, membuatnya tampak lebih besar dari biasanya. “Ilusi bulan” adalah nama untuk trik yang dimainkan otak kita ini, menurut NASA.

    Buck Moon juga akan menjadi bulan purnama terjauh dari matahari karena orbit Bumi terhadap matahari sedikit elips. Pada tanggal 3 Juli, Bumi berada di aphelion, titik terjauhnya dari matahari pada lintasan orbitnya. Karena bulan purnama berikutnya berada di sisi Bumi yang membelakangi matahari, maka ini adalah bulan purnama terjauh tahun ini.