Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Bisnis.com, MALANG — Serangan siber bukanlah isapan jempol belaka, melainkan realita berbahaya di era digital yang harus dipahami. Perlu kebijakan dan kehati-hatian dari masyarakat menyikapi kejahatan siber.

    Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Aminuddin, mengatakan sebuah file undangan pernikahan berformat .apk yang masuk ke ponsel bisa jadi awal dari malapetaka finansial lewat kejahatan siber. 

    “Tanpa disadari, satu klik pada file yang tampak sepele itu mampu memberikan akses penuh kepada peretas untuk menguras isi rekening bank Anda,” kata Aminuddin yang juga Kepala Bagian Sistem Informasi dan Pendidikan Digital UMM, Senin (7/7/2025).

    Peretasan data itu merupakan pencurian data melalui malware yang menjadi salah satu ancaman paling serius bagi pengguna internet saat ini.

    Kemudahan yang ditawarkan dunia maya berjalan beriringan dengan risiko yang mengintai dan yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian data pribadi dan finansial.

    Aminuddin menjelaskan, modus kejahatan siber seringkali dimulai dengan pengiriman file atau tautan yang dirancang untuk menipu korban.

    Pelaku menyematkan malware atau perangkat lunak jahat di dalam file seperti undangan digital, dokumen PDF, bahkan gambar.

    “Ketika kita nge-klik, malware itu langsung mengekstrak dirinya ke perangkat kita. Ketika sudah terjadi, seluruh data yang ada di perangkat kita bisa diketahui dengan mudah,” ucap dia. 

    Terkait maraknya kasus file berformat .apk, kata dia, ekstensi itu pada dasarnya adalah installer aplikasi untuk sistem operasi Android.

    Ketika korban mengeklik karena penasaran, mereka tanpa sadar menginstal program jahat yang bisa merekam semua aktivitas di ponsel, termasuk saat membuka aplikasi perbankan.

    Malware tersebut bisa mencatat username, password, bahkan kode OTP, yang kemudian digunakan peretas untuk mengambil alih dan menguras saldo rekening korban.

    “Bahaya serupa juga mengintai dari penggunaan jaringan WiFi publik yang tidak aman, yang dapat menjadi celah bagi peretas untuk memantau lalu lintas data pengguna,” katanya.

    Cara orang awam membentengi diri menghadapi serangan itu adalah menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian.

    Langkah pertama adalah dengan tidak membuka file atau mengeklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. 

    Dia menyarankan pula untuk waspada terhadap pesan dari nomor asing, terutama yang mengatasnamakan institusi besar seperti bank namun tidak memiliki lencana verifikasi resmi (centang hijau atau biru) di aplikasi perpesanan. 

    Selain itu, perhatikan jenis file yang diterima. Jika ada file dengan ekstensi yang aneh atau tidak umum selain .jpg, .pdf, atau .docx, sebaiknya jangan dibuka.

    Namun, bagaimana jika perangkat sudah terlanjur terinfeksi? Dia menyebut langkah paling efektif, meskipun terdengar ekstrem, adalah melakukan reset ulang ke setelan pabrik atau factory reset. 

    Menurutnya, malware sejenis ini seringkali sudah masuk hingga ke sistem terdalam (root) perangkat, sehingga menghapusnya secara biasa tidak akan cukup.

    Dia berharap kesadaran atau literasi digital di tengah masyarakat dapat terus meningkat. 

    Menurutnya, ini bukan hanya tanggung jawab individu untuk mencari tahu secara mandiri, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah untuk menggalakkan sosialisasi mengenai keamanan digital. 

    Dengan pemahaman yang baik, dia menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan sisi positif internet yang luar biasa sambil tetap waspada dan terlindungi dari berbagai ancaman yang menyertainya. 

  • KPK Periksa Bos Platform Kripto Pintu, Telusuri Investasi 1 Tersangka Kasus ASDP

    KPK Periksa Bos Platform Kripto Pintu, Telusuri Investasi 1 Tersangka Kasus ASDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri investasi dalam bentuk aset kripto yang dilakukan oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Salah satu tersangka dimaksud adalah pemilik PT JN, Adjie. Dia diduga melakukan investasi melalui salah satu platform investasi aset kripto, Pintu. 

    Dugaan itu lalu didalami oleh penyidik KPK melalui pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pintu Kemana Saja, Andrew Pascalis Adjiputro, Rabu (25/6/2025). 

    “Ya, itu didalami terkait dengan pembelian kripto yang dilakukan oleh Adjie di Pintu Kemana Saja. Itu didalami pihak-pihak terkaitnya juga,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Pada keterangan terpisah, Budi sempat menyebut penyidik mendalami keterangan Andrew sebagai saksi ihwal adanya aliran dana diduga hasil korupsi dari Adjie. 

    Meski demikian, Budi tidak memerinci lebih lanjut apabila KPK akan menyita aset kripto itu. Dia menyebut penyitaan bakal dilakukan apabila terbukti suatu aset berasal dari hasil tindak pidana korupsi. 

    “Nanti kita lihat kalau memang aset itu diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, KPK tentu akan melakukan penyitaan sebagai bagian aset recovery,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, kasus terkait dengan akuisisi perusahaan feri swasta oleh ASDP itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp1,2 triliun. Perkara itu memasuki tahap persidangan. 

    Terdapat tiga orang yang sudah dilimpahkan berkasnya ke dari penyidik ke JPU, lalu ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayaran ASDP Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono. 

    “Besaran  nilai kerugian keuangan negaranya sebesar Rp1,2 triliun lebih dan pada saat agenda pembacaan surat dakwaan, akan kami buka secara utuh perbuatan dari para Terdakwa tersebut,” ujar Jaksa KPK Zaenurofiq melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/7/2025). 

    Sementara itu, satu orang tersangka lain yakni pemilik PT JN, Adjie, pada Juni 2025 lalu sempat batal ditahan oleh penyidik. KPK memutuskan untuk membantarkan penahanan tersangka akibat kondisi kesehatannya. 

    Adapun nilai kerugian keuangan negara pada perkara di BUMN transportasi itu awalnya ditaksir sekitar Rp893 miliar, dari total biaya akuisisi yang dikeluarkan ASDP sebesar Rp1,27 triliun. 

    Biaya akuisisi ASDP terhadap PT JN itu disepakati oleh para pihak pada 20 Oktober 2021. Nilai itu meliputi pembelian saham PT JN termasuk 42 kapal milik perusahaan senilai Rp892 miliar, serta Rp380 miliar untul 11 kapal dari perusahaan terafiliasi PT JN. 

    Dengan demikian, berdasarkan surat dakwaan yang akan dibacakan JPU, maka keseluruhan biaya akuisisi yang dikeluarkan ASDP dianggap sebagai kerugian keuangan negara.

  • Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

    Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut peradaban Indonesia lebih tua jika dibandingkan dengan Eropa.

    Fadli mengemukakan salah satu temuan arkeologi dan paleoantropologi yang cukup tua yaitu temuan lukisan yang ada di Leang Karampuang, Maros, Sulawesi Selatan. Dia memprediksi umur lukisan yang ada di Goa Leang Karampuang itu berusia 52.000 tahun.

    Sementara itu, menurut Fadli, Eropa hanya bisa menemukan peradaban lukisan berusia 17.000 tahun dan lukisan berusia 35.000 tahun di Goa Lascaux, Prancis dan Goa Coliboaia, Rumania.

    “Lukisan di Maros Sulawesi itu sudah diteliti oleh para ahli dan umurnya itu mencapai 51.200 tahun yang lalu, ini jelas peradaban kita lebih tua dibandingkan Eropa,” tuturnya di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Tidak hanya itu, kata Fadli, temuan lainnya adalah Pithecanthropus erectus berusia 1,8 juta tahun yang lalu di Nusantara. Menurut Fadli, temuan itu membuktikan Indonesia menjadi salah satu kawasan penting dalam sejarah evolusi manusia.

    “Pithecanthropus erectus juga ditemukan di Nusantara usianya sudah 1,8 juta tahun lalu ya,” katanya.

    Fadli mengatakan bahwa seluruh temuan peradaban manusia yang ada di Indonesia tersebut bisa menjadi modal bagi Indonesia melakukan branding sekaligus menemukan identitas sejarahnya.

    “Ini adalah bagian penting dari branding yaitu menemukan kembali identitas dan tentu kita punya perintah dari konstitusi kita untuk melakukan ini,” ujarnya.

  • Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Bisnis.com, JAKARTA —  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa Shell Plc kian serius untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

    Perusahaan asal Eropa itu kini tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.

    “Shell saat ini masih menjajaki peluang investasi di beberapa WK existing di Indonesia melalui disclose data yang diajukan oleh KKKS,” ujar Kepala Divisi Prospektivitas Migas & Manajemen Data WK SKK Migas Asnidar kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Kendati demikian, Asnidar belum bisa memerinci WK mana saja yang menjadi incaran Shell. Dia hanya menegaskan bahwa Shell masih terus melakukan penjajakan.

    “Shell masih menjajaki peluang kerja sama di existing WK yang sedang disclose data juga,” katanya.

    Kabar mengenai Shell yang bakal kembali menanam modal di sektor hulu migas RI pertama kali mencuat pada Mei 2025 lalu. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto bahkan menyebut, selain Shell, Chevron juga kembali berminat berinvestasi di Indonesia.

    Menurutnya, minat investasi perusahaan-perusahaan kelas kakap itu muncul lantaran pemerintah telah melakukan pembenahan untuk menarik investasi hulu migas. Pemerintah kini menyediakan data, teknologi, konektivitas yang bagus hingga regulasi untuk open data.

    “Teknologi makin maju dan mereka [investor] juga punya alat untuk melihat itu sehingga mereka tertarik [kembali berinvestasi di RI],” tutur Djoko di sela-sela acara IPA Convex 2025 di Tangerang, Selasa (20/5/2025) lalu.

    Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Djoko juga mengatakan, pemerintah harus memberikan dukungan lewat kemudahan perizinan.

    “Kami jelas targetnya untuk menaikkan produksi dan welcome untuk semua teknologi untuk menaikkan produksi. Nah, itu yang membuat mereka tertarik,” imbuhnya.

  • Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika pemerintahannya dikritik keluarga besar Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PBSI).

    Gibran menjelaskan bahwa PBSI selama ini selalu memberikan dukungan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika Pilpres 2024 berlangsung.

    Maka dari itu, Gibran mengaku sudah siap jika pemerintahan Prabowo-Gibran diberi masukan hingga kritik yang pedas untuk pemerintahan yang lebih baik.

    “Jadi Bapak-Bapak itu kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedes sekalipun tidak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi,” tutur Gibran di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Gibran juga meminta PBSI terus mendukung program pemerintah baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, para menteri nantinya bakal mengenalkan semua program yang bisa dibantu oleh PBSI.

    Gibran optimistis program kerja PBSI bisa disinergikan dengan program pemerintah pusat maupun daerah.

    “Semoga nanti para Menko, Menteri bisa lebih mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti juga tolong untuk disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga meminta kepada PSBI terus menjaga persatuan dan kesatuan. Pasalnya, ada lebih dari 300.000 masyarakat dengan marga simbolon yang kini tergabung dalam PSBI.

    Gibran menambahkan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai suku dan budaya dengan keunikannya masing-masing. Menurutnya, PBSI harus merawat kekayaan budaya.

    “Perbedaan ini menyatukan kita, perbedaan ini menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi PSBI selama ini. Konsistensi PSBI dalam menjaga nilai budaya, toleransi, dan persatuan bangsa,” ujarnya.

  • RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim bahwa penerimaan negara tidak akan terganggu meski Indonesia masih belum sepakat soal tarif Trump.

    Anggito minim berkomentar terkait hal tersebut dan hanya mengungkapkan secara umum belum mengetahui dampak pasti terhadap penerimaan negara.

    Namun, dari beberapa penawaran yang Indonesia berikan kepada AS, seperti peningkatan impor maupun soal administrasi, hal tersebut tidak akan mengganggu penerimaan.

    “Kami belum tahu. Kalau yang ditawarkan [ke AS] ada beberapa, impor tidak berdampak pada penerimaan, administrasi juga tidak berdampak pada penerimaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Senin (7/7/2025).

    Menjelang tenggat waktu 9 Juli, sebelum diperpanjang, Indonesia masih dalam proses negosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Trump.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun diagendakan bakal bertolak ke Washington usai mendampingi Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Adapun untuk menarik hati Trump menurunkan tarif RI, pemerintah bersama Amerika Serikat akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS menjelang tenggat 9 Juli mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Bersamaan dengan KTT BRICS, belum selesai negosiasi tarif, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil akhir pekan lalu. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi

  • Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut biaya haji tahun depan akan berkurang seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, besaran pengurangannya belum dapat dipastikan. 

    Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya tengah memperhitungkan kembali efisiensi ongkos haji agar dapat lebih ditekan dengan memangkas sejumlah aspek. 

    “Insyaallah kita diminta untuk lebih efisiensikan biaya haji, biaya BPIH [biaya penyelenggaraan ibadah haji] mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita kita akan bisa mengurangi walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk mengurangi,” kata Irfan kepada wartawan di DPR RI, Senin (7/7/2025). 

    Irfan menegaskan hingga saat ini, BP Haji belum dapat memberikan perhitungan pasti terkait biaya haji 2026. Namun, sejumlah upaya tengah dipertimbangkan untuk membuat BPIH lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

    “Kita belum bisa memastikan karena kita cuma menghitung salah satu upayanya adalah kita akan mengurangi masa tinggal kita tentu, juga itu akan tergantung dengan penerbangan kita ingin tahu berapa lama kita bisa mendapatkan itu,” terangnya. 

    Untuk diketahui, BPIH 2025 yang disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025 adalah sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp93,41 juta. 

    Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.  

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. 

    Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025)

  • BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    BI dan Bank Sentral BRICS Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional, di tengah ancaman tarif Trump. 

    Saat ini, KTT BRICS sedang berlangsung di Brasil sementara Presiden AS mengancam tarif tambahan 10% bagi negara yang berpihak dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS. 

    Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa negara BRICS sepakat mendorong kerja sama internasional melalui sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan/rule based trading system. 

    “Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025). 

    Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Fili bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memimpin delegasi Republik Indonesia pada rangkaian pertemuan. 

    Pada pertemuan tersebut pula, Fili menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Di depan perwakilan bank sentral dan kementerian keuangan BRICS, Fili memastikan Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario untuk mengantisipasi dampak rambatan global. 

    Di dalam negeri, langkah ini diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, serta didukung oleh pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan. 

    Adapun, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Sementara peran aktif BI di BRICS merupakan dukungan BI terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

    Berdasarkan pemberintaan Bisnis sebelumnya, selain ancaman tambahan tarif 10%, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan bilateral. 

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Meski demikian, dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak merinci kebijakan apa saja yang dianggapnya sebagai anti-Amerika, maupun kapan tarif tambahan tersebut akan mulai diberlakukan

  • Penerima BSU Baru 47,98%, Ini Kata Menaker soal Penyaluran Sisanya

    Penerima BSU Baru 47,98%, Ini Kata Menaker soal Penyaluran Sisanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat penerima bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp300.000 per bulan baru mencapai 8,3 juta penerima hingga awal Juli 2025. Angka itu setara dengan 47,98% dari target 17,3 juta penerima BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, nantinya masyarakat yang belum mendapatkan BSU akan menerima penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Adapun, penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

    “Total yang sudah kami salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang dari total target itu sekitar 17,3 juta [penerima BSU]. Yang belum itu sebagian besar nanti dari PT Pos dan ini memang membutuhkan waktu,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Yassierli menuturkan, sebagian kecil BSU tersebut nantinya akan disalurkan melalui Bank Himbara. Sebab, ungkap dia, masih diperlukan hasil verifikasi dan validasi data, seperti nomor rekening sesuai database dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Setelah itu, Kemnaker tetap melakukan konfirmasi ke bank dan kembali melakukan pengecekan nomor rekening. Selanjutnya, Kemnaker akan membuat perintah untuk melakukan pembayaran BSU.

    Alhasil, Kemnaker membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan ulang sebelum BSU itu disalurkan kepada 17,3 juta penerima.

    Adapun, untuk penyaluran sebagian melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker menargetkan penyaluran BSU bakal rampung pada pekan ini.

    “Karena ada terkait tentang nomor rekening, ternyata yang ketika kita dari BPJS Ketenagakerjaan kami cek, dengan bank, verifikasi validasi dan seterusnya. Itu yang butuh waktu. Jadi masih ada sebagian kecil [BSU] yang akan disalurkan lewat bank Himbara dan BSI,” terangnya.

    Untuk itu, dia menyebut, penyaluran BSU 2025 membutuhkan waktu. “Di awal kan kami butuh untuk memastikan semua rekeningnya itu benar sehingga tepat sasaran. Kalau kemudian nanti ini ada program ini lagi, kami sudah punya database yang bagus itu akan cepat,” tuturnya.

    Meski demikian, Yassierli menambahkan Kemnaker akan merampungkan penyaluran sesuai target 17,3 juta penerima BSU.

    “Kami ingin memastikan bahwa penyalurannya itu tepat sehingga itu tepat sasaran. Jadi walaupun sudah ada data, kita harus cek nomor rekeningnya, itu dari database dari BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

  • Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

    Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan hujan akan terus turun di musim kemarau.

    Hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung, dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025.

    “Melemahnya Monsun Australia yang berasosiasi dengan musim kemarau turut menyebabkan suhu muka laut di selatan Indonesia tetap hangat dan hal ini berkontribusi terhadap terjadinya anomali curah hujan tersebut,” kata Dwikorita dilansir dari laman resmi BMKG.

    Selain itu, gelombang Kelvin aktif yang terpantau melintas di pesisir utara Jawa, disertai pelambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan memicu penumpukan massa udara.

    Kemudian, konvergensi angin dan labilitas atmosfer lokal juga terpantau kuat sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan. Adapun berdasarkan iklim global, BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi ENSO (suhu muka air laut di Samudra Pasifik) dan IOD (suhu muka air laut di Samudra Hindia) akan tetap berada di fase netral pada semester kedua tahun 2025.

    Hal ini berarti, dapat dipastikan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di atas normal dari yang seharusnya terjadi di musim kemarau atau disebut juga dengan kemarau basah.

    Lebih lanjut, kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG pada Maret 2025 bahwa kemarau tahun ini akan mengalami kemunduran pada sekitar 29 persen Zona Musim (ZOM). Terutama di wilayah Lampung, sebagian besar Pulau Jawa Bali, NTB, dan NTT.

    Pemantauan hingga akhir Juni 2025 menunjukkan bahwa baru sekitar 30 persen Zona Musim yang telah memasuki musim kemarau. Angka ini hanya setengah dari kondisi normal, di mana secara klimatologis sekitar 64 persen Zona Musim biasanya telah mengalami musim kemarau pada akhir Juni.

    Dwikorita menyoroti cuaca ekstrem yang mengintai sejumlah wilayah destinasi wisata, padat penduduk, dan aktivitas transportasi tinggi. Oleh karena itu, peringatan dini telah dikeluarkan sejak 28 Juni agar aktivitas libur sekolah dapat termitigasi. Beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah sebagian Pulau Jawa bagian barat dan tengah (terutama Jabodetabek), Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Wilayah tersebut sudah terkonfirmasi terjadi hujan intensitas lebat, sangat lebat, hingga ekstrem pada beberapa hari terakhir.

    “Pada 5 Juli 2025, hujan intensitas lebih dari 100 mm per hari (lebat hingga sangat lebat) di wilayah Bogor, Mataram, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Hujan ekstrem tersebut berdampak kepada banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat,” paparnya.

    Begitu pula pada 6 Juli 2025, hujan kembali terjadi secara luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya, terutama Tangerang yang menyebabkan genangan air, antrean lalu lintas, serta peningkatan potensi bencana hidrometeorologi. Intensitas hujan lebat tercatat lebih dari 100 mm per hari, bahkan mencapai 150 mm per hari di daerah Puncak, Jawa Barat.

    Sementara pada sepekan ke depan, BMKG mewaspadai cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek; Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya; Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram; Maluku bagian Tengah; Papua bagian tengah dan utara.

    “Kemudian periode 10-12 Juli 2025, potensi hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis,” lanjutnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto menjelaskan saat ini BMKG terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, operator transportasi, dan pihak lain sebagai tindak lanjut atas kondisi ini. Demikian pula bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai respon cuaca ekstrem yang berdampak kepada masyarakat.

    “Operasi Modifikasi Cuaca di DKI Jakarta dan Jawa Barat dilaksanakan mulai hari ini dan direncanakan sampai tanggal 11. Tentu nanti kami akan lihat perkembangan cuacanya. Kami terus berkoordinasi dengan Pemda dan BNPB sebagai pihak yang menyediakan anggaran,” jelasnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta bersiaga terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang. Masyarakat harus mewaspadai risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang, serta gangguan transportasi.