Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejagung Kembali Panggil Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Hari Ini

    Kejagung Kembali Panggil Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan berdasarkan surat pemanggilan, Nadiem dijadwalkan diperiksa pada 09.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung RI.

    “Untuk pemeriksaan Nadiem sesuai surat panggilan rencana hari ini Selasa 8 Juli 2025, pukul 09.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).

    Hanya saja, Harli belum bisa memastikan bahwa Nadiem Makarim bakal hadir dalam pemeriksaan kali ini. Pasalnya, pihak Nadiem belum memberikan konfirmasi.

    “Sesuai surat panggilan begitu, tapi belum terinformasi hadir apa tidak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook.

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI karena pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan perangkat elektronik dalam mendukung program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

  • Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

    Tambahan ini diajukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), dan mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

    Usulan tersebut merupakan penambahan dari pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran Kemkomdigi mencapai Rp20,36 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan ketiga prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan tidak tertinggal dalam kompetisi global.

    “Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Anggaran tersebut akan dialokasikan dalam program pengembangan dan penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital, termasuk pengamanan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta program dukungan manajemen.

    Program-program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan visi Kementerian Komdigi yaitu “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

    Meutya mengatakan Kementerian Komdigi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024.

    Meutya menambahkan Komdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Komdigi juga menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar pada kuartal I 2025 yaitu sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025.

    Rapat kerja ini turut dihadiri Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Komdigi.

  • Emma Raducanu Dkk Kecam Penerapan Wasit AI di Ajang Tenis Wimbledon

    Emma Raducanu Dkk Kecam Penerapan Wasit AI di Ajang Tenis Wimbledon

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemain tenis mengkritik hakim garis kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan pada kejuaraan tenis Wimbledon baru-baru ini.

    Kritik terhadap teknologi Electronic Line Calling system (ELC) dipicu karena kesalahan keputusan yang dibuatnya, yang menyebabkan sejumlah pemain kehilangan poin.

    Salah satu petenis yang mengkritik sistem ini adalah Emma Raducanu. Menurutnya, ELC salah membaca situasi ketika lawannya memukul bola yang seharusnya out, malah dinyatakan in. Padahal dalam tayangan ulang televisi, bola memang terlihat keluar.

    “Turnamen ini agak mengecewakan, karena keputusan bisa sangat salah, walaupun sebagian besar tidak. Hanya saja, saya juga mengalami beberapa keputusan yang sangat salah dalam pertandingan saya yang lain” Kata Raducanu mengkritisi keputusan sistem ELC yang merugikannya, dikutip dari The Guardian.

    Di pertandingan yang lain, petenis Ben Shelton harus mempercepat pertandingannya setelah diberi tahu bahwa sistem AI tersebut akan berhenti bekerja karena sinar matahari yang redup.

    Puncaknya adalah pada Minggu (06/07/25) di pertandingan antara petenis Inggris, Sonay Kartal melawan petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova. 

    Ketika Anastasia tengah mempertahankan game pointnya, pukulan backhand dari Kartal jelas melambung tetapi tidak dinyatakan out. Terungkap bahwa beberapa kamera ELC di sisi lapangan Anastasia tidak berfungsi selama beberapa saat.

    Wasit sampai harus turun tangan menghentikan reli, kemudian memberi tahu para pemain untuk mengulang poin tersebut karena ELC gagal melacak poin tersebut.

    Wimbledon meminta maaf, dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan manusia, dan bahwa ELC tidak sengaja dimatikan selama pertandingan.

    Ketua All England Club, organisasi penyelenggara kejuaraan Wimbledon, Debbie Jevans menanggapi sejumlah kritik terhadap teknologi tersebut

    “Ketika kami memiliki hakim garis, kami terus-menerus ditanya mengapa kami tidak menggunakan panggilan garis elektronik karena panggilan garis elektronik lebih akurat daripada panggilan garis elektronik lainnya.” Kata Debbie, dilansir Techcrunch.

    Sebetulnya teknologi ELC sudah lama digunakan dalam turnamen tenis profesional, itu berawal dari Next Gen ATP pada 2018 dan hingga saat ini terus digunakan termasuk pada seri lapangan tanah liat. HAnya French Open yang menjadi satu-satunya turnamen yang masih melibatkan hakim garis manusia.

    Reaksi sebagian besar petenis pun sebetulnya positif, sebab menurut mereka, apabila ELC diterapkan di seri lapangan keras, akurasinya lebih tinggi. Lain hal ketika diterapkan di lapangan tanah liat, ketika sejumlah petenis frustrasi dengan perbedaan antara tanda bola dengan penilaian ELC.

    Hal tersebut mengungkapkan adanya gesekan dalam mengganti manusia sepenuhnya dengan AI, yang menjadi dasar mengapa keseimbangan manusia dan AI sangat diperlukan, mengingat di masa kini, banyak organisasi berbondong-bongong mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Dua dari Tiga PSE Diblokir Sudah Hubungi Komdigi

    Dua dari Tiga PSE Diblokir Sudah Hubungi Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua dari tiga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sebelumnya diblokir, telah berkomunikasi dengan pihak kementerian untuk memperbaiki dan melanjutkan proses pendaftaran. 

    Sementara, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar mengatakan satu platform lainnya masih belum memberikan respons.

    “Duanya sudah merespons. Satunya lagi sedang kami tunggu,” kata Alexander ditemui Rapat Kerja (Raker) Komdigi bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meski tidak merinci nama platform secara lengkap, Alexander menyebut salah satu dari dua platform yang telah merespons kemungkinan merupakan platform lokal yang menggunakan domain Indonesia (.id).

    “Saya kurang tahu lagi yang mana. Kayaknya salah satunya ID, satunya apa. Tapi sudah menghubungi kita dan mereka mau mendaftar, perbaiki,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi memutus akses tiga PSE lingkup privat karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sistem elektronik di Indonesia. Tiga entitas yang dikenai sanksi tersebut adalah PT Dunia Luxindo yang merupakan pemilik merek Bath and Body Works, eBay Inc. (eBay), dan KLM Royal Dutch Airlines (KLM).

    Alexander sebelumnya mengatakan pemutusan akses ini dilakukan sebagai bentuk sanksi administratif karena ketiganya tidak menunjukkan komitmen untuk mendaftar sebagai PSE, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Pemutusan akses terhadap sistem elektronik atau access blocking ini merupakan bentuk sanksi administratif yang dikenakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital kepada PSE Lingkup Privat yang belum melakukan upaya pendaftaran,” kata Alexander dalam keterangan resminya pada Sabtu (28/6/2025).

    Langkah tersebut merujuk pada Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.  Dalam aturan tersebut, pemutusan akses menjadi salah satu bentuk sanksi bagi entitas digital yang beroperasi tanpa mendaftar secara resmi. 

    Sebelum akses terhadap platform-platform itu diputus, Alexander menegaskan Komdigi telah menempuh sejumlah langkah administratif.  Mulai dari mengirimkan surat notifikasi, surat peringatan, hingga mengeluarkan siaran pers untuk mengingatkan kewajiban pendaftaran.

    “Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan setelah pengiriman surat peringatan, tiga PSE tersebut tetap tidak menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran,” kata Alexander.

    Komdigi menyebut pemutusan akses ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital nasional yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Selain untuk penegakan hukum, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan antara pelaku usaha digital.

    “Ini juga upaya melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan digital dari potensi risiko akibat layanan yang tidak terdaftar secara resmi,” lanjutnya.

    Melalui kesempatan tersebut, Alexander mendorong seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftarkan layanannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebelum digunakan di Indonesia. Dia juga mengingatkan agar para PSE aktif memperbarui data apabila ada perubahan dalam informasi pendaftaran.

    “Dan secara aktif memperbarui informasi pendaftaran apabila terdapat perubahan,” ungkapnya.

  • Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Bisnis.com, MALANG — Serangan siber bukanlah isapan jempol belaka, melainkan realita berbahaya di era digital yang harus dipahami. Perlu kebijakan dan kehati-hatian dari masyarakat menyikapi kejahatan siber.

    Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Aminuddin, mengatakan sebuah file undangan pernikahan berformat .apk yang masuk ke ponsel bisa jadi awal dari malapetaka finansial lewat kejahatan siber. 

    “Tanpa disadari, satu klik pada file yang tampak sepele itu mampu memberikan akses penuh kepada peretas untuk menguras isi rekening bank Anda,” kata Aminuddin yang juga Kepala Bagian Sistem Informasi dan Pendidikan Digital UMM, Senin (7/7/2025).

    Peretasan data itu merupakan pencurian data melalui malware yang menjadi salah satu ancaman paling serius bagi pengguna internet saat ini.

    Kemudahan yang ditawarkan dunia maya berjalan beriringan dengan risiko yang mengintai dan yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian data pribadi dan finansial.

    Aminuddin menjelaskan, modus kejahatan siber seringkali dimulai dengan pengiriman file atau tautan yang dirancang untuk menipu korban.

    Pelaku menyematkan malware atau perangkat lunak jahat di dalam file seperti undangan digital, dokumen PDF, bahkan gambar.

    “Ketika kita nge-klik, malware itu langsung mengekstrak dirinya ke perangkat kita. Ketika sudah terjadi, seluruh data yang ada di perangkat kita bisa diketahui dengan mudah,” ucap dia. 

    Terkait maraknya kasus file berformat .apk, kata dia, ekstensi itu pada dasarnya adalah installer aplikasi untuk sistem operasi Android.

    Ketika korban mengeklik karena penasaran, mereka tanpa sadar menginstal program jahat yang bisa merekam semua aktivitas di ponsel, termasuk saat membuka aplikasi perbankan.

    Malware tersebut bisa mencatat username, password, bahkan kode OTP, yang kemudian digunakan peretas untuk mengambil alih dan menguras saldo rekening korban.

    “Bahaya serupa juga mengintai dari penggunaan jaringan WiFi publik yang tidak aman, yang dapat menjadi celah bagi peretas untuk memantau lalu lintas data pengguna,” katanya.

    Cara orang awam membentengi diri menghadapi serangan itu adalah menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian.

    Langkah pertama adalah dengan tidak membuka file atau mengeklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. 

    Dia menyarankan pula untuk waspada terhadap pesan dari nomor asing, terutama yang mengatasnamakan institusi besar seperti bank namun tidak memiliki lencana verifikasi resmi (centang hijau atau biru) di aplikasi perpesanan. 

    Selain itu, perhatikan jenis file yang diterima. Jika ada file dengan ekstensi yang aneh atau tidak umum selain .jpg, .pdf, atau .docx, sebaiknya jangan dibuka.

    Namun, bagaimana jika perangkat sudah terlanjur terinfeksi? Dia menyebut langkah paling efektif, meskipun terdengar ekstrem, adalah melakukan reset ulang ke setelan pabrik atau factory reset. 

    Menurutnya, malware sejenis ini seringkali sudah masuk hingga ke sistem terdalam (root) perangkat, sehingga menghapusnya secara biasa tidak akan cukup.

    Dia berharap kesadaran atau literasi digital di tengah masyarakat dapat terus meningkat. 

    Menurutnya, ini bukan hanya tanggung jawab individu untuk mencari tahu secara mandiri, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah untuk menggalakkan sosialisasi mengenai keamanan digital. 

    Dengan pemahaman yang baik, dia menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan sisi positif internet yang luar biasa sambil tetap waspada dan terlindungi dari berbagai ancaman yang menyertainya. 

  • KPK Periksa Bos Platform Kripto Pintu, Telusuri Investasi 1 Tersangka Kasus ASDP

    KPK Periksa Bos Platform Kripto Pintu, Telusuri Investasi 1 Tersangka Kasus ASDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri investasi dalam bentuk aset kripto yang dilakukan oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Salah satu tersangka dimaksud adalah pemilik PT JN, Adjie. Dia diduga melakukan investasi melalui salah satu platform investasi aset kripto, Pintu. 

    Dugaan itu lalu didalami oleh penyidik KPK melalui pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pintu Kemana Saja, Andrew Pascalis Adjiputro, Rabu (25/6/2025). 

    “Ya, itu didalami terkait dengan pembelian kripto yang dilakukan oleh Adjie di Pintu Kemana Saja. Itu didalami pihak-pihak terkaitnya juga,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Pada keterangan terpisah, Budi sempat menyebut penyidik mendalami keterangan Andrew sebagai saksi ihwal adanya aliran dana diduga hasil korupsi dari Adjie. 

    Meski demikian, Budi tidak memerinci lebih lanjut apabila KPK akan menyita aset kripto itu. Dia menyebut penyitaan bakal dilakukan apabila terbukti suatu aset berasal dari hasil tindak pidana korupsi. 

    “Nanti kita lihat kalau memang aset itu diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, KPK tentu akan melakukan penyitaan sebagai bagian aset recovery,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, kasus terkait dengan akuisisi perusahaan feri swasta oleh ASDP itu diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp1,2 triliun. Perkara itu memasuki tahap persidangan. 

    Terdapat tiga orang yang sudah dilimpahkan berkasnya ke dari penyidik ke JPU, lalu ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Mereka adalah mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayaran ASDP Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono. 

    “Besaran  nilai kerugian keuangan negaranya sebesar Rp1,2 triliun lebih dan pada saat agenda pembacaan surat dakwaan, akan kami buka secara utuh perbuatan dari para Terdakwa tersebut,” ujar Jaksa KPK Zaenurofiq melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/7/2025). 

    Sementara itu, satu orang tersangka lain yakni pemilik PT JN, Adjie, pada Juni 2025 lalu sempat batal ditahan oleh penyidik. KPK memutuskan untuk membantarkan penahanan tersangka akibat kondisi kesehatannya. 

    Adapun nilai kerugian keuangan negara pada perkara di BUMN transportasi itu awalnya ditaksir sekitar Rp893 miliar, dari total biaya akuisisi yang dikeluarkan ASDP sebesar Rp1,27 triliun. 

    Biaya akuisisi ASDP terhadap PT JN itu disepakati oleh para pihak pada 20 Oktober 2021. Nilai itu meliputi pembelian saham PT JN termasuk 42 kapal milik perusahaan senilai Rp892 miliar, serta Rp380 miliar untul 11 kapal dari perusahaan terafiliasi PT JN. 

    Dengan demikian, berdasarkan surat dakwaan yang akan dibacakan JPU, maka keseluruhan biaya akuisisi yang dikeluarkan ASDP dianggap sebagai kerugian keuangan negara.

  • Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

    Fadli Zon Klaim Peradaban Indonesia Lebih Tua Dibanding dengan Eropa

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut peradaban Indonesia lebih tua jika dibandingkan dengan Eropa.

    Fadli mengemukakan salah satu temuan arkeologi dan paleoantropologi yang cukup tua yaitu temuan lukisan yang ada di Leang Karampuang, Maros, Sulawesi Selatan. Dia memprediksi umur lukisan yang ada di Goa Leang Karampuang itu berusia 52.000 tahun.

    Sementara itu, menurut Fadli, Eropa hanya bisa menemukan peradaban lukisan berusia 17.000 tahun dan lukisan berusia 35.000 tahun di Goa Lascaux, Prancis dan Goa Coliboaia, Rumania.

    “Lukisan di Maros Sulawesi itu sudah diteliti oleh para ahli dan umurnya itu mencapai 51.200 tahun yang lalu, ini jelas peradaban kita lebih tua dibandingkan Eropa,” tuturnya di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Tidak hanya itu, kata Fadli, temuan lainnya adalah Pithecanthropus erectus berusia 1,8 juta tahun yang lalu di Nusantara. Menurut Fadli, temuan itu membuktikan Indonesia menjadi salah satu kawasan penting dalam sejarah evolusi manusia.

    “Pithecanthropus erectus juga ditemukan di Nusantara usianya sudah 1,8 juta tahun lalu ya,” katanya.

    Fadli mengatakan bahwa seluruh temuan peradaban manusia yang ada di Indonesia tersebut bisa menjadi modal bagi Indonesia melakukan branding sekaligus menemukan identitas sejarahnya.

    “Ini adalah bagian penting dari branding yaitu menemukan kembali identitas dan tentu kita punya perintah dari konstitusi kita untuk melakukan ini,” ujarnya.

  • Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Shell Minat Balik ke Hulu Migas RI, Masuk Lewat Akuisisi WK Eksis

    Bisnis.com, JAKARTA —  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa Shell Plc kian serius untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas Indonesia.

    Perusahaan asal Eropa itu kini tengah menjajaki peluang di lapangan wilayah kerja (WK) eksis. Artinya, Shell bakal masuk berinvestasi pada WK yang juga tengah digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain.

    “Shell saat ini masih menjajaki peluang investasi di beberapa WK existing di Indonesia melalui disclose data yang diajukan oleh KKKS,” ujar Kepala Divisi Prospektivitas Migas & Manajemen Data WK SKK Migas Asnidar kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Kendati demikian, Asnidar belum bisa memerinci WK mana saja yang menjadi incaran Shell. Dia hanya menegaskan bahwa Shell masih terus melakukan penjajakan.

    “Shell masih menjajaki peluang kerja sama di existing WK yang sedang disclose data juga,” katanya.

    Kabar mengenai Shell yang bakal kembali menanam modal di sektor hulu migas RI pertama kali mencuat pada Mei 2025 lalu. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto bahkan menyebut, selain Shell, Chevron juga kembali berminat berinvestasi di Indonesia.

    Menurutnya, minat investasi perusahaan-perusahaan kelas kakap itu muncul lantaran pemerintah telah melakukan pembenahan untuk menarik investasi hulu migas. Pemerintah kini menyediakan data, teknologi, konektivitas yang bagus hingga regulasi untuk open data.

    “Teknologi makin maju dan mereka [investor] juga punya alat untuk melihat itu sehingga mereka tertarik [kembali berinvestasi di RI],” tutur Djoko di sela-sela acara IPA Convex 2025 di Tangerang, Selasa (20/5/2025) lalu.

    Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel. Djoko juga mengatakan, pemerintah harus memberikan dukungan lewat kemudahan perizinan.

    “Kami jelas targetnya untuk menaikkan produksi dan welcome untuk semua teknologi untuk menaikkan produksi. Nah, itu yang membuat mereka tertarik,” imbuhnya.

  • Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Wapres Gibran Minta PBSI Jangan Segan Kritik Pedas ke Pemerintah

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika pemerintahannya dikritik keluarga besar Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PBSI).

    Gibran menjelaskan bahwa PBSI selama ini selalu memberikan dukungan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ketika Pilpres 2024 berlangsung.

    Maka dari itu, Gibran mengaku sudah siap jika pemerintahan Prabowo-Gibran diberi masukan hingga kritik yang pedas untuk pemerintahan yang lebih baik.

    “Jadi Bapak-Bapak itu kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedes sekalipun tidak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi,” tutur Gibran di Bukit Golf Pondok Indah Convention Hall, Jakarta, Senin (7/7).

    Gibran juga meminta PBSI terus mendukung program pemerintah baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, para menteri nantinya bakal mengenalkan semua program yang bisa dibantu oleh PBSI.

    Gibran optimistis program kerja PBSI bisa disinergikan dengan program pemerintah pusat maupun daerah.

    “Semoga nanti para Menko, Menteri bisa lebih mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti juga tolong untuk disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran juga meminta kepada PSBI terus menjaga persatuan dan kesatuan. Pasalnya, ada lebih dari 300.000 masyarakat dengan marga simbolon yang kini tergabung dalam PSBI.

    Gibran menambahkan bahwa Indonesia itu memiliki berbagai suku dan budaya dengan keunikannya masing-masing. Menurutnya, PBSI harus merawat kekayaan budaya.

    “Perbedaan ini menyatukan kita, perbedaan ini menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi PSBI selama ini. Konsistensi PSBI dalam menjaga nilai budaya, toleransi, dan persatuan bangsa,” ujarnya.

  • RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    RI Belum Sepakat soal Tarif dengan AS, Wamenkeu Anggito: Tak Ganggu Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim bahwa penerimaan negara tidak akan terganggu meski Indonesia masih belum sepakat soal tarif Trump.

    Anggito minim berkomentar terkait hal tersebut dan hanya mengungkapkan secara umum belum mengetahui dampak pasti terhadap penerimaan negara.

    Namun, dari beberapa penawaran yang Indonesia berikan kepada AS, seperti peningkatan impor maupun soal administrasi, hal tersebut tidak akan mengganggu penerimaan.

    “Kami belum tahu. Kalau yang ditawarkan [ke AS] ada beberapa, impor tidak berdampak pada penerimaan, administrasi juga tidak berdampak pada penerimaan,” ujarnya kepada awak media di kompleks parlemen, Senin (7/7/2025).

    Menjelang tenggat waktu 9 Juli, sebelum diperpanjang, Indonesia masih dalam proses negosiasi untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Trump.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun diagendakan bakal bertolak ke Washington usai mendampingi Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Adapun untuk menarik hati Trump menurunkan tarif RI, pemerintah bersama Amerika Serikat akan menandatangani sejumlah kesepakatan dagang dan investasi senilai total US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (kurs US$1=Rp16.209) sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS menjelang tenggat 9 Juli mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan Indonesia berencana berinvestasi di AS, sekaligus membeli produk pertanian dan produk energi senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,23 triliun dari Negeri Paman Sam.

    Bersamaan dengan KTT BRICS, belum selesai negosiasi tarif, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    BRICS merupakan blok yang beranggotakan 11 negara, seperti Brasil, China, Rusia, Afrika Selatan, India, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.

    Ancaman ini terjadi saat para pemimpin BRICS hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil akhir pekan lalu. Dalam pertemuan, para negara sepakat melanjutkan pembahasan terkait sistem pembayaran lintas batas untuk perdagangan dan investasi