Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PLN Gasifikasi Pembangkit di Nias, Diklaim Hemat Biaya Rp153 Miliar per Tahun

    PLN Gasifikasi Pembangkit di Nias, Diklaim Hemat Biaya Rp153 Miliar per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) melalui subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) resmi memulai pembangunan infrastruktur gasifikasi klaster Nias yang ditandai dengan groundbreaking pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG). Proyek tersebut dinilai dapat menghemat biaya operasional hingga Rp153 miliar per tahun saat beroperasi penuh.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, proyek gasifikasi di Nias menunjukkan kolaborasi lintas sektor mampu mempercepat transisi energi nasional. Hal ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan investasi dan terciptanya lapangan kerja baru.

    Dia menjelaskan, dengan cadangan daya mencapai 20 megawatt (MW) atau sekitar 43% dari beban puncak, sistem kelistrikan Nias dinilai cukup untuk menopang pertumbuhan sektor perikanan, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Gasifikasi ini diperkirakan menghemat sekitar Rp72,4 miliar per tahun dan bisa mencapai Rp153 miliar per tahun saat beroperasi penuh. Efisiensi ini membuka ruang investasi baru dan mendukung pertumbuhan konsumsi listrik Nias yang naik 11%, tertinggi di Sumatra,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi dikutip Senin (7/7/2025).

    Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi upaya PLN dalam mendukung visi swasembada energi Presiden Prabowo Subianto melalui pemanfaatan gas alam yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menyebut, proyek PLTMG merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Hal ini juga sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional, selaras dengan peta jalan transisi energi dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    “Groundbreaking gasifikasi di PLTMG Nias bukan hanya untuk menghadirkan listrik yang andal dan terjangkau, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan energi nasional,” ujar Jisman.

    Dia mengatakan, sebagai bagian dari strategi tersebut PLN juga telah menyiapkan pengembangan enam klaster gasifikasi di berbagai wilayah, meliputi Nias, Sulawesi-Maluku, Nusa Tenggara, Papua Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan, proyek ini mencakup pembangunan tangki penyimpanan liquefied natural gas (LNG) berkapasitas 3.000 meter kubik dengan kapasitas regasifikasi hingga 13 million standard cubic feet per day (MMscfd). 

    Menurutnya, infrastruktur ini akan menopang operasional PLTMG berkapasitas awal 35 megawatt (MW) yang akan ditingkatkan menjadi 59 MW.

    Rakhmad menjelaskan, proyek ini berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 30%, setara dengan 29.000 ton karbon dioksida per tahun pada tahap awal, dan hingga 47 ribu ton CO₂ saat kapasitas penuh tercapai.

    “Kami sangat berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar proyek ini berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi lebih dari 150.000 pelanggan di Nias,” kata Rakhmad.

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK yang batal pada tahun ini, kembali direncanakan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun depan. 

    Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengungkapkan memang rencana tersebut diagendakan untuk tahun depan, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa mendatang. 

    “Ya tergantung situasinya tahun depan seperti apa. DPR kan sudah setuju, tinggal aturannya kami buat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/7/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun memilih tidak berkomentar terkait cukai MBDK. 

    Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyampaikan terus mundurnya kebijakan ini karena butuh sosialisasi yang komprehensif dari mulai hulu hingga hilir ekosistem MBDK. 

    Dirinya tidak ingin kebijakan ini jadi multitafsir oleh khalayak ramai, tetapi dirinya tetap berharap cukai MBDK dapat diwujudkan pada tahun depan. 

    Apabila mana objek cukai tersebut tidak diperluas, maka pemerintah perlu menghadapi kenyataan penurunan penerimaan negara. Sebagaimana penerimaan pajak tahun ini yang proyeksikan hanya akan mencapai 94,9% dari target. 

    “Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu dengan objek pajaknya [termasuk cukai], maka penerimaan negara kita.. turun. Tetapi kalau menteri keuangannya melakukan kreativitas menambah objek baru, dengan dirjen yang baru, otomatis pendapatan negara kita dapat bertambah,” ungkapnya. 

    Pada rapat kerja tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati kebijakan penerimaan negara untuk tahun depan. 

    Salah satunya, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) melalui penambahan objek cukai baru berupa MBDK untuk mendukung penerimaan negara. 

    Untuk tahun depan, kedua pihak menyepakati penerimaan bea cukai sebear 1,18% hingga 1,30% dari produk domestik bruto (PDB). Kesepakatan tersebut lebih tinggi dari usulan awal pemerintah yang sebesar 1,18%—1,21%. 

    Bercermin pada tahun ini, meski telah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara senilai Rp4,39 triliun, tetapi batal dilakukan. 

    Dirjen Djaka pun tidak menjelaskan secara perinci terkait alasan tertundanya cukai minuman manis tersebut pada tahun ini. Bos baru di bea cukai tersebut pun sebelumnya meminta awak media dan masyarakat mendoakan Ditjen Bea Cukai untuk bisa mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini senilai Rp301,6 triliun, meskipun tidak akan ada sumber pendapatan baru dari cukai minuman manis. 

    “Bagaimana cara menutupi [potensi penerimaan cukai minuman manis yang hilang]? Tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, saya mohon doanya dari para awak media bahwa Bea Cukai bisa memenuhi target,” ujar Djaka bulan lalu. 

  • Plus Minus Rencana RI Impor Energi Rp251 Triliun dari AS

    Plus Minus Rencana RI Impor Energi Rp251 Triliun dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran senilai US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$) untuk belanja impor LPG, LNG, dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini dinilai menguntungkan sekaligus dapat menjadi tantangan. 

    Adapun, rencana impor energi dari Negeri Paman Sam itu merupakan salah satu upaya negosiasi RI untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang akan dikenakan Presiden AS Donald Trump. Dalam negosiasi itu, Indonesia secara total berencana untuk membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun untuk impor dari AS.

    Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai langkah Indonesia untuk meningkatkan impor energi dari AS merupakan pilihan rasional. Menurutnya, selama ini RI memang mengimpor LPG dan minyak mentah dalam jumlah besar. Untuk itu, mengalihkan impor ke AS tak menjadi masalah besar.

    “Jadi akan positif saja bagi kita, setidaknya netral saja karena toh kalau bukan dari AS kita juga masih tetap harus mengimpornya dalam besaran nominal yang kurang lebih juga akan setara, tergantung fluktuasi harga migas dan kurs US$ juga,” tutur Pri Agung kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Pri Agung pun menuturkan, karena menjadi bagian dari paket negosiasi, sebaiknya pemerintah juga mendorong investasi migas di AS. Apalagi, AS memiliki kekuatan dalam pengembangkan teknologi, eksplorasi, dan produksi migas.

    Oleh karena itu, investasi di sektor hulu maupun hilir migas di AS cukup potensial. Menurutnya, PT Pertamina (Persero) sangat berpeluang untuk bisa mengakuisisi lapangan atau proyek yang sudah masuk tahap eksplorasi maupun produksi di AS.

    “Hulu migas AS, khususnya pengembangan dan produksi shale oil shale gas itu para pemainnya banyak dari perusahaan migas AS kelas independen, yang secara skala ukuran korporasi sebenarnya jauh di bawah Pertamina,” imbuh Pri Agung.

    Pri Agung pun berpendapat, jika Pertamina berinvestasi di AS, maka akan mendukung ekspansi perusahaan pelat merah itu di ranah global. Di samping itu, upaya itu juga dapat mendukung lifting migas nasional dan ketahanan energi RI.

    “Hasil produksi migasnya kan bisa dibawa, seperti impor dari AS, tetapi itu dari produksi kita sendiri,” katanya.

    Lebih lanjut, Pri Agung menuturkan bahwa kebijakan tarif Trump memang bagian dari upaya AS untuk ekspansi pasar LNG ke Asia Pasifik. Hal ini pun berpotensi memperketat persaingan dan keekonomian LNG global.

    Selain itu, kata Pri Agung, proyek-proyek pengembangan lapangan LNG di Indonesia akan mendapatkan persaingan yang lebih ketat untuk bisa mendapatkan pasar.

    “Monetisasi pengembangan lapangan-lapangan gas di Indonesia skala besar bisa terkena dampaknya, bisa makin mundur atau batal, jika tidak segera mendapatkan market,” ucap Pri Agung.

    Kendati demikian, secara umum tentu juga ada peluang di dalam tantangan tersebut. Menurut Pri Agung, market gas domestik RI yang terus naik mestinya harus dimaksimalkan dengan percepatan pengembangan infrastruktur.

    “Kalau bisa sekalian menggandeng AS di situ atau bahkan langsung ke sisi hulunya, mengajak industri migas AS untuk masuk sebagai investor di dalam memonetisasi lapangan-lapangan gas di kita, tentu akan positif,” kata Pri Agung.

  • BMKG Proyeksi Cuaca Ekstrem Terjadi Sepekan Ke Depan, Pemda Diminta Siaga

    BMKG Proyeksi Cuaca Ekstrem Terjadi Sepekan Ke Depan, Pemda Diminta Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta pemerintah daerah untuk bersiaga dalam sepekan ke depan terkait dengan adanya potensi cuaca ekstrem. Dia menyebut fenomena tersebut bisa bergeser hingga ke Indonesia Tengah dan Timur. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut fenomena cuaca ekstrem yang kini tengah terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, berpeluang terjadi juga di Indonesia Tengah dan Timur. Dia memperkirakan hal itu bisa terjadi setelah 8 Juli 2025. 

    “Oleh karena itu mohon pemerintah daerah itu tetap berjaga-jaga, bersiaga gitu ya. Bukan hanya sekadar waspada, bersiaga caranya bagaimana, terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Dwikorita menyebut lembaganya selalu berjejaring dengan pemerintah maupun aparat di setiap daerah. Bahkan, komunikasi antar lembaga dan instansi langsung dilakukan melalui WhatsApp Group. 

    Pada jejaring itu, BMKG akan selalu memberikan peringatan dini terhadap beberapa fenomena cuaca yang diperkirakan terjadi. Peringatan akan diberikan sepekan sebelum perkiraan waktu terjadinya fenomena tertentu. 

    Peringatan itu akan disampaikan juga kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai (BWS) serta Basarnas. 

    “Katakan peringatan dini untuk cuaca ekstrem kemarin mulai keluar tanggal 28 Juni. Diulang lagi 3 Juli, tapi berlaku mulai 4 Juli sampai 11 Juli. Jadi diulang lagi, nah kemudian setiap 3 hari diulang lagi,” tutur Dwikorita. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat melaporkan bahwa terdapat 50 titik di Jakarta tergenang banjir, Minggu (6/7/2025). Ratusan orang akhirnya mengungsi akibat situasi tersebut. 

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyebut, curah hujan yang tinggi sejak Sabtu telah memicu kenaikan tinggi muka air di sejumlah pintu air. Terdapat pula pengaruh fenomena pasang air laut di pesisir utara Jakarta. 

    “Adapun, wilayah terdampak di Jakarta Selatan mencakup 20 RT yang tersebar di Kelurahan Tanjung Barat, Pengadegan, Rawa Jati, Pejaten Timur, Kebon Baru, dan Manggarai,” katanya dalam keterangan resmi. 

    Lebih lanjut, sebanyak 30 RT lainnya berada di Jakarta Timur, meliputi Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Bale Kambang, Cawang, dan Cililitan. Ketinggian muka air bervariasi antara 40 hingga 270 sentimeter.

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    BRICS Tetap ‘Kepala Dingin’ Merespons Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara BRICS tetap ‘berkepala dingin’ merespons ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan menambah tarif 10% kepada negara-negara yang disebut “anti-Amerika”.

    Sejauh ini, kesepuluh negara anggota ekonomi negara berkembang tersebut enggan merespons ancaman tambahan tarif Trump sebesar 10% saat meninggalkan hotel mereka di Rio de Janeiro. Adapun, Brasil menjadi tuan rumah KTT BRICS tahun ini.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak untuk memberikan komentar saat ditanyai wartawan. Dia mengatakan baru akan berbicara setelah KTT. Sedangkan penasihatnya Celso Amorim juga menghindari untuk memberikan komentar.

    “Ancaman [Trump] itu hanya menunjukkan bahwa organisasi seperti BRICS, yang memiliki kapasitas untuk bereaksi, harus bertemu dan mencapai kesepakatan,” kata Amorim dalam wawancara, sambil menambahkan bahwa BRICS tidak mengancam AS dalam hal apapun, dikutip Bloomberg, Senin (7/7/2025).

    Beberapa pejabat dari negara anggota BRICS mengatakan saat ini tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Trump. Ancaman terbaru Trump itu bisa saja benar-benar ancaman atau hanya retorika saja.

    BRICS sepakat untuk saat ini akan wait and see mencermati apa yang akan disepakati lewat KTT.

    Adapun, negara-negara BRICS mewakili 49% dari total populasi dunia dan 39% dari total PDB dunia. Posisi BRICS berada di tempat yang canggung karena pemerintahan Trump menyinggung dari segala sisi seperti perang dan perdamaian, perdagangan, dan tata kelola global.

    Walaupun negara-negara BRICS menanggapi dengan serius tentang tarif, anggaran pertahanan, dan mencela serangan udara AS ke anggota BRICS yaitu Iran, negara-negara ini menolak untuk menyebut nama AS.

    Trump pun merespons lewat ancaman bakal menambah tarif 10% kepada negara-negara yang menggabungkan diri ke kelompok “Anti-Amerika yaitu BRICS.” Saham-saham di negara berkembang pun anjlok pada awal pekan ini menyusul ancaman Trump tersebut.

    “Semua orang saat ini bertopang pada BRICS dalam rangka multilateralisme,” kata Amorim.

  • Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat aturan kepemilikan kartu SIM dengan menetapkan sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan maksimal tiga nomor prabayar untuk satu nomor induk kependudukan (NIK). 

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, sejatinya sudah ada Peraturan Menteri Permen) yang mengatur satu NIK hanya boleh dipakai untuk resgistrasi tiga nomor. Meski aturan tersebut sudah ada, Meutya mengungkapkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan melalui sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. 

    Meutya juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama dalam rangka mendukung transformasi digital nasional dan keamanan siber.

    “Pada prinsipnya, kami menyampaikan kepada operator selular untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah kami sampaikan juga secara publik,” katanya. 

    Meutya menambahkan pihaknya akan sangat senang apabila DPR turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator selular dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik dengan jumlah nomor yang mencapai 350 juta.

    Dia juga menyoroti pola penggunaan SIM di Indonesia yang unik dibandingkan negara lain, dengan dominasi pelanggan prabayar yang sangat tinggi.

    “Terkait SIM card, mungkin kami sampaikan data di sini bahwa di Indonesia itu kita memiliki kekhasan pelanggan di mana perundingan prabayar itu menempati 96,3%, pascabayar hanya 30,7%. Model ini yang saya rasa di negara lain tidak seperti ini, justru lebih banyak pascabayar,” katanya.

    Dia menambahkan pengaturan baru juga mempertimbangkan dinamika bisnis di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong migrasi secara bertahap ke e-SIM yang lebih aman dan efisien.

    Menurut data yang dikantongi Komdigi, dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru sekitar 1 juta yang bermigrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengguna untuk beralih.

    Upaya ini, kata Meutya, bukan semata-mata untuk migrasi teknologi, melainkan demi keamanan data dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Terlebih saat migrasi  ke e-SIM dilakukan pendataan ulang, biometrik, dan akan didorong layanan-layanan IoT lainnya.

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” ungkapnya. 

  • Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) belum memiliki alat sonar untuk mendeteksi lokasi pasti kapal Tunu Pratama yang tenggelam di Selat Bali beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus usai melaksanakan rapat dengan Kepala Basarnas dan jajarannya, Senin (7/7/2025). 

    “Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Menurut Lasarus, dari pemaparan Basarnas, lembaga SAR nasional itu sudah memiliki alat untuk mendeteksi apabila masih ada korban yang terperangkap di kapal. Namun demikian, masalahnya, Basarnas belum bisa menemukan di mana kapal itu lantaran tidak memiliki alat sonar dimaksud. 

    Selain tidak adanya alat tersebut, lembaga SAR nasional belum memiliki operator yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Basarnas masih harus meminjam tenaga dari luar.

    Lasarus lalu menuturkan, Basarnas diminta untuk memprioritaskan anggaran yang dimiliki untuk program atau pekerjaan yang utama-utama saja terlebih dahulu. Apalagi, Indonesia dinilai penting memiliki alat sonar itu karena wilayah negara yang didominasi oleh lautan. 

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui adanya masalah keterbatasan anggaran pada Basarnas. Oleh sebab itu, dia menyebut Komisi V DPR akan memprioritaskan pengadaan itu untuk 2026.

    “Soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, pada rapat yang diselenggarakan terbuka itu, Basarnas mengakui belum memiliki alat sonar yang dibutuhkan untuk mendeteksi lokasi pasti dari KMP Tunu Pratama. 

    “Kalau untuk kapal memiliki sonar dari Basarnas belum memiliki. Namun kami memiliki tiga ROV [remotely operated vehicle]. Hanya saja bekerjanya ROV setelah obyek ditemukan,” ungkap Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii di ruang rapat Komisi V DPR.

    Kemudian, seorang pejabat Basarnas yang turut menghadiri rapat tersebut membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki sonar yang dinamakan multibeam sonar echosounder itu. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. 

    Pihak operator sonar itu pun masih bergantung dari pihak luar lantaran belum ada SDM di dalam negeri yang bisa mengoperasikannya. 

    Hal itulah, ungkap Basarnas, mengapa tim baru bisa mendeteksi kecelakaan tersebut ketika kapal hilang dari permukaan Selat Bali, Rabu (2/7/2025), sekitar 23.55 malam.

    Syafii lalu menceritakan, tim lalu bergerak setelah mendapatkan informasi pertama kecelakaan itu. Perwira Tinggi TNI AU bintang tiga itu menyebut tim baru menemukan satu korban dari KMP Tunu Pratama sekitar 3-4 jam setelahnya. 

    “Kira-kira jam 03.00 atau 04.00 pagi korban pertama ditemukan di kira-kira 10 mile dari [titik kecelakaan]. [Jaranknya setara] kira-kira 18 kilometer,” lanjut Syafii.

    Syafii mencatat bahwa ada sebanyak 612 personil yang dikerahkan untuk mencari korban dan kapal KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Ratusan personil itu termasuk dari TNI AL. 

    Menurutnya, lokasi tenggelamnya kapal memiliki kedalaman laut sekitar 50-70 meter. Namun, ada kemungkinan kedalaman bisa lebih jauh lantaran adanya palung tidak jauh dari titik kejadian. 

    Salah satu dari dua kapal AL yang dioperasikan disebut telah mendeteksi dua titik obyek dengan panjang sekitar 50-60 meter yang diduga merupakan KMP Tunu Pratama. 

    “Salah satu dari kapal sudah men-detect ada dua titik lokasi memungkinkan obyek itu panjangnya berkisar 50-60 meter. Itu yang saat ini memang sedang difokuskan di situ,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, data jumlah penumpang atau manifes KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 orang penumpang 12 orang kru kapal dan 22 unit kendaraan.

  • Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). Lembaga itu menyampaikan kerap dianggap tidak cepat dalam upaya pencarian maupun pertolongan. 

    Pada akhir pemaparannya terkait dengan kinerja dan anggaran Basarnas di hadapan DPR, Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii menyampaikan bahwa lembaganya bukan lembaga administrasi, melainkan operasional.

    Syafii menyebut setiap keterlambatan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, maupun kemampuan personel yang tidak terjaga bisa berimbas pada jiwa yang bisa diselamatkan dan akhirnya melayang.

    Padahal, terangnya, keterbatasan anggaran Basarnas turut berdampak pada operasi yang dilakukan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. 

    “Saat ini operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat dan terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik khususnya jaminan keselamatan,” terangnya, dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Keterbatasan anggaran itu sudah dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kasus Basarnas, Syafii menyebut ada banyak kegiatan atau program lembaga yang jadinya tidak teranggarkan pada pagu indikatif 2026. 

    Pos anggaran itu meliputi kegiatan pembinaan tenaga SAR, pengelolaan operasi SAR, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan seluruh kegiatan di program dukungan manajemen.

    Bahkan, Basarnas pun turut mengajukan tambahan anggaran untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawainya. 

    “Basarnas telah mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp1,09 triliun untuk pemenuhan kekurangan gaji, operasional barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi dan teknologi informasi,” terangnya. 

    Adapun Kemenkeu dan Bappenas telah menetapkan pagu indikatif untuk Basarnas pada RAPBN 2026 sebesar Rp1,01 triliun. Namun, anggaran itu dinilai masih jauh dari kebutuhan Basarnas yang diklaim harusnya sebesar Rp2,27 triliun guna mempertahankan kesiapan maupun kemampuan lembaga. 

  • Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada bulan Juli, seharusnya Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun nyatanya sampai saat ini hujan masih terus mengguyur, bahkan memicu banjir.

    Umumnya musim kemarau berkisar pada Juni hingga September di mana puncak kemarau terjadi pada akhir Juli hingga Agustus.

    Selain hujan, suhu dingin juga terasa selama musim kemarau saat ini.

    Pada periode ini kita akan merasakan udara pada pagi hari yang terasa lebih dingin. Fenomena udara dingin ini di daerah Jawa dikenal sebagai Bediding.

    Fenomena bediding dalam konteks klimatologi merupakan hal normal karena memang proses fisisnya berkaitan dengan kondisi atmosfer saat musim kemarau.

    Pada musim kemarau umumnya jarang terjadi hujan di mana tutupan awan berkurang, sehingga panas permukaan bumi akibat radiasi Matahari lebih cepat dan lebih banyak yang dilepaskan kembali ke atmosfer berupa radiasi balik gelombang panjang.

    Dengan curah hujan yang kurang maka kelembapan udara juga rendah yang berarti uap air di dekat permukaan bumi juga sedikit.

    Bersamaan dengan kondisi langit yang cenderung bersih dari awan maka panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepaskan ke atmosfer luar, sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari.

    Kondisi ini umum terjadi pada wilayah Indonesia dekat khatulistiwa hingga bagian utara. Pada wilayah ini, meski pagi hari cenderung lebih dingin namun pada siang hari udara akan terasa lebih panas.

    Hal ini karena ketiadaan awan dan juga kurangnya uap air saat musim kemarau menyebabkan radiasi langsung matahari akan lebih banyak pula yang mencapai permukaan bumi.

    Pada wilayah selatan Indonesia seperti Sumatera Selatan, Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB pada siang hari suhu udara juga akan lebih rendah dari suhu udara periode bulan lainnya.

    Fenomena ini cukup terasa pada bulan Juli di mana saat ini angin timuran atau monsun Australia yang kering mengalir melewati wilayah-wilayah tersebut. Pada bulan Juli juga merupakan puncak musim dingin Australia sehingga udara dinginnya mengintrusi masuk wilayah Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB.

    Dampaknya, meskipun kemarau di mana siang hari matahari bersinar terang tanpa hambatan awan, namun udara dingin dari aliran monsun Australia lebih dominan memengaruhi penurunan suhu udara pada siang hari tersebut.

    Adapun posisi Matahari saat ini berada pada titik jarak terjauh dari Bumi (Aphelion) dalam siklus gerak revolusi bumi mengitari Matahari, hal itu tidak berpengaruh secara signifikan pada fenomena atmosfer dekat permukaan bumi.