Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). Lembaga itu menyampaikan kerap dianggap tidak cepat dalam upaya pencarian maupun pertolongan. 

    Pada akhir pemaparannya terkait dengan kinerja dan anggaran Basarnas di hadapan DPR, Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii menyampaikan bahwa lembaganya bukan lembaga administrasi, melainkan operasional.

    Syafii menyebut setiap keterlambatan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, maupun kemampuan personel yang tidak terjaga bisa berimbas pada jiwa yang bisa diselamatkan dan akhirnya melayang.

    Padahal, terangnya, keterbatasan anggaran Basarnas turut berdampak pada operasi yang dilakukan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. 

    “Saat ini operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat dan terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik khususnya jaminan keselamatan,” terangnya, dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Keterbatasan anggaran itu sudah dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kasus Basarnas, Syafii menyebut ada banyak kegiatan atau program lembaga yang jadinya tidak teranggarkan pada pagu indikatif 2026. 

    Pos anggaran itu meliputi kegiatan pembinaan tenaga SAR, pengelolaan operasi SAR, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan seluruh kegiatan di program dukungan manajemen.

    Bahkan, Basarnas pun turut mengajukan tambahan anggaran untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawainya. 

    “Basarnas telah mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp1,09 triliun untuk pemenuhan kekurangan gaji, operasional barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi dan teknologi informasi,” terangnya. 

    Adapun Kemenkeu dan Bappenas telah menetapkan pagu indikatif untuk Basarnas pada RAPBN 2026 sebesar Rp1,01 triliun. Namun, anggaran itu dinilai masih jauh dari kebutuhan Basarnas yang diklaim harusnya sebesar Rp2,27 triliun guna mempertahankan kesiapan maupun kemampuan lembaga. 

  • Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada bulan Juli, seharusnya Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun nyatanya sampai saat ini hujan masih terus mengguyur, bahkan memicu banjir.

    Umumnya musim kemarau berkisar pada Juni hingga September di mana puncak kemarau terjadi pada akhir Juli hingga Agustus.

    Selain hujan, suhu dingin juga terasa selama musim kemarau saat ini.

    Pada periode ini kita akan merasakan udara pada pagi hari yang terasa lebih dingin. Fenomena udara dingin ini di daerah Jawa dikenal sebagai Bediding.

    Fenomena bediding dalam konteks klimatologi merupakan hal normal karena memang proses fisisnya berkaitan dengan kondisi atmosfer saat musim kemarau.

    Pada musim kemarau umumnya jarang terjadi hujan di mana tutupan awan berkurang, sehingga panas permukaan bumi akibat radiasi Matahari lebih cepat dan lebih banyak yang dilepaskan kembali ke atmosfer berupa radiasi balik gelombang panjang.

    Dengan curah hujan yang kurang maka kelembapan udara juga rendah yang berarti uap air di dekat permukaan bumi juga sedikit.

    Bersamaan dengan kondisi langit yang cenderung bersih dari awan maka panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepaskan ke atmosfer luar, sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari.

    Kondisi ini umum terjadi pada wilayah Indonesia dekat khatulistiwa hingga bagian utara. Pada wilayah ini, meski pagi hari cenderung lebih dingin namun pada siang hari udara akan terasa lebih panas.

    Hal ini karena ketiadaan awan dan juga kurangnya uap air saat musim kemarau menyebabkan radiasi langsung matahari akan lebih banyak pula yang mencapai permukaan bumi.

    Pada wilayah selatan Indonesia seperti Sumatera Selatan, Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB pada siang hari suhu udara juga akan lebih rendah dari suhu udara periode bulan lainnya.

    Fenomena ini cukup terasa pada bulan Juli di mana saat ini angin timuran atau monsun Australia yang kering mengalir melewati wilayah-wilayah tersebut. Pada bulan Juli juga merupakan puncak musim dingin Australia sehingga udara dinginnya mengintrusi masuk wilayah Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB.

    Dampaknya, meskipun kemarau di mana siang hari matahari bersinar terang tanpa hambatan awan, namun udara dingin dari aliran monsun Australia lebih dominan memengaruhi penurunan suhu udara pada siang hari tersebut.

    Adapun posisi Matahari saat ini berada pada titik jarak terjauh dari Bumi (Aphelion) dalam siklus gerak revolusi bumi mengitari Matahari, hal itu tidak berpengaruh secara signifikan pada fenomena atmosfer dekat permukaan bumi.

  • Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK ‘Downgrade’ Dirinya Sendiri

    Politisi Nasdem Kritik Putusan Pemisahan Pemilu: MK ‘Downgrade’ Dirinya Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi sekaligus legislator Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda menilai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan kualitasnya usai mengeluarkan putusan terkait dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal.

    Dia mengatakan seharusnya tugas MK hanya sampai di titik menilai suatu norma undang-undang saja soal apakah itu konstitusional atau inkonstitusional, sehingga tidak sampai membentuk suatu norma tertentu.

    “Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap undang-undang dasar apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi mahkamah yang membentuk norma,” singgungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    Padahal, ujarnya, DPR RI lah yang sebenarnya memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang atau norma, karena memiliki konteks open legal policy.

    “Kemudian [MK] mengambil alih dalam tanda kutip tugas konstitusional kami, Presiden dan DPR, untuk membentuk norma,” ucapnya.

    Sebab itu, legislator NasDem ini menegaskan bahwa sebagai anggota Fraksi NasDem dirinya ingin menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas itu.

    Lebih lanjut, Rifqi pun menekankan sikap partai NasDem terhadap putusan MK ini adalah bila ditindaklanjuti maka itu adalah bagian dari pelanggaran konstitusi itu sendiri.

    Sepemahamannya pula, imbuh dia, dalam konteks teori hukum data negara dan hukum konstitusi putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sebab itu, dia memandang bila ada judicial review (JR) lagi, maka putusan MK itu sifatnya jadi tidak final dan mengikat.

    “Dan itulah yang sekarang menjadi kritik kami terhadap MK. Satu objek yang sama itu bisa diputus berkali-kali dengan putusan yang berbeda,” ungkapnya

  • Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. 

    Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.

    Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas. 

    “Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.

    Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.

    “Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya. 

    Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.

    Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.

    Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

    “Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.

    Meutya  menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

    Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.

    “Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya. 

  • Laba Samsung Diprediksi Turun 39% Akibat Masalah Pasokan Chip

    Laba Samsung Diprediksi Turun 39% Akibat Masalah Pasokan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, diprediksi mengalami penurunan laba operasi sebesar 39% pada kuartal II/2025 akibat masalah pasokan chip.

    Mereka diproyeksikan melaporkan laba operasi April-Juni sebesar US$4,62 miliar atau sekitar Rp75,09 triliun (kurs: Rp16.000), yang menjadikannya sebagai pendapatan terendah dalam enam kuartal terakhir.

    Para analis juga melaporkan bahwa upaya Samsung mendapatkan sertifikasi Nvidia untuk chip HBM versi terbarunya berlangsung lambat.

    “Pendapatan HBM kemungkinan tetap datar pada kuartal kedua, karena pembatasan penjualan di China masih berlaku dan Samsung belum mulai memasok chip HBM3E ke Nvidia.” Kata analis senior di NH Investment di NH Investment & Securities dilansir Reuters.

    Di sisi lain, perusahaan pesaing Samsung seperti SK Hynix dan Micron, tengah mengalami perkembangan pesat setelah mendapatkan permintaan yang besar untuk chip memori yang dibutuhkan untuk AI.

    Keuntungan Samsung telah berkurang disebabkan juga oleh ketergantungan mereka pada pasar Tiongkok, dan Amerika Serikat (AS) membatasi penjualan chip canggih ke negara tersebut.

    Banyak bisnis utama Samsung, termasuk chip, smartphone, dan peralatan rumah tangga terus menghadapi ketidakpastian bisnis akibat kebijakan perdagangan AS termasuk usulan Presiden Donald Trump untuk tarif 25% pada smartphone buatan non-AS, serta batas waktu 9 Juli untuk tarif timbal balik terhadap banyak mitra dagangnya.

    AS pun juga mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan otorisasi yang diberikan kepada produsen chip global termasuk Samsung.

    Pembatasan perdagangan oleh AS ini berpotensi pula menimbulkan risiko bagi perusahaan global lain yang tengah menghadapi tantangan serupa.

    Meski begitu, dikutip dari Finimize, Samsung tetap memasok chip, dengan mengalihkan target perusahaannya ke AMD, dan juga tetap bersaing kuat dalam aspek penjualan smartphone.

    Saham Samsung pun sebenarnya naik pada tahun ini sekitar 19%, tetapi masih tertinggal dari kenaikan indeks KOSPI sebesar 27,3%. 

    Potensi pencabutan izin teknologi oleh AS akan semakin mengganggu operasi Samsung di China, maka dari itu, industri teknologi perlu menavigasi ketegangan geopolitik ini dengan bijak demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan di masa depan yang didukung AI. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut keterbatasan anggaran menyebabkan peralatan deteksi dini yang dimiliki tidak dapat dioperasikan. 

    Hal itu diungkap oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii, pada rapat bersama dengan Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). 

    Peralatan deteksi dini dimaksud adalah MEOLUT, atau Middle Earth Orbit Local User Terminal. Stasiun bumi satelit SAR itu berguna untuk mendeteksi dini terhadap kecelakaan maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. 

    Dilansir dari berbagai sumber, MEOLUT milik Basarnas sudah didirikan pda Pelatihan SDM Basarnas di Cariu, Jonggol. Dengan sistem ini, deteksi sinyal darurat dapat dilakukan secara realtime, sehingga mempercepat respons SAR.

    Pada pemaparannya kepada parlemen hari ini, Syafii menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan MEOLUT di lembaganya membuat sistem itu saat ini tidak dapat beroperasi. 

    “Secara khusus kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki MEOLUT, dan kondisi saat ini kami laporkan dalam kondisi unserviceable. Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan hanya mampu mendukung sampai Juni 2025,” jelasnya dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Kemudian, perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) bintang tiga itu menuturkan, apabila MEOLUT tidak diaktifkan kembali, maka bisa berdampak kepada keanggotaan Indonesia dalam Corpas Sarsat. 

    Untuk diketahui, Corpas Sarsat adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang memanfaatkan teknologi satelit untuk mendeteksi sinyal darurat dari peralatan di pesawat, kapal, serta perangkat pribadi, guna mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di seluruh dunia.

    “Apabila kondisi tidak diaktifkan kembali maka Indonesia akan dinyatakan tidak aktif salam keanggotaan Cospas-Sarsat,” terang Syafii.  

    Selain alat deteksi dini,  kurangnya anggaran pada tahun ini turut berdampak pada pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana Basarnas lainnya. 

    Misalnya, kapal Basarnas yang bisa menjalani pemeliharaan (docking) hanya 11 kapal dari awalnya direncanakan 23 kapal. Realisasinya sampai dengan Juli 2025, baru 5 kapal yang docking. 

    Kemudian, dari awalnya 12 unit helikooter yang ada, hanya 5 unit helikopter yang bisa mendapatkan pemeliharaan. 

    “Dengan keterbatasan anggaran yang ada 2025 hanya mampu merencanakan kesiapan heli ini sebanyak 5 unit secara bergantian,” terang Syafii. 

    Adapun, untuk 2026 Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan pagu indikatif anggaran Basarnas sebesar Rp1,01 triliun. 

    Syafii mengaku pagi indikatif itu sangat jauh dari kebutuhan lembaga, apabila dibandingkan dengan pagu minimal yang diusulkan Rp2,27 triliun. Pagu itu, katanya,  akan lebih mengakomodasi Basarnas untuk memertahankan kesiapan dan kemampuan lembaga dalam aktivitas SAR. 

    “Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif akan terdapat backlog anggaran Rp1,26 triliun,” pungkasnya. 

  • PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, masih dalam penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan proses serah terima proyek secara profesional telah selesai dilakukan. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN. 

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN Cikarang masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kementerian telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

    Pada awal Juni, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan penundaan operasional PDN Cikarang terjadi karena adanya sejumlah temuan dalam proses assessment keamanan oleh BSSN yang masih perlu ditindaklanjuti. 

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng bersama media di Kantor Komdigi, padw Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan aspek keamanan menjadi perhatian utama Komdigi, mengingat fungsi PDN sebagai tulang punggung sistem digital nasional. Karena itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari mulai pengadaan, pengujian mesin, hingga pengecekan sistem secara fisik dan administratif.

    Arief memastikan peluncuran akan dilakukan dalam kondisi matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Saat ditanya mengenai kepastian jadwal baru, Arief menjawab, “Nanti kami pastikan kembali, kami tanyakan.”

    Komdigi juga memastikan bahwa mesin-mesin yang akan digunakan di PDN Cikarang telah sesuai spesifikasi teknis sebelum diimpor ke Indonesia.

    “Bagaimana SOP-SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai bangun pertama kita SOP,” pungkas Arief.

  • Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

    Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada Kamis, 10 Juli 2025 akan muncul fenomena bulan purnama pertama musim panas astronomis di Belahan Bumi Utara yang dikenal sebagai Buck Moon.

    Ini akan menjadi salah satu bulan purnama dengan posisi terendah tahun ini.

    Meskipun bulan secara resmi mencapai fase penuhnya pada pukul 4:38 p.m. EDT pada tanggal 10 Juni, momen itu terjadi saat bulan masih berada di bawah cakrawala bagi para pengamat di Amerika Utara.

    Waktu terbaik untuk melihat Buck Moon penuh adalah saat bulan terbit, saat senja, pada Kamis malam, saat bulan akan muncul di cakrawala timur sebagai bola oranye. 

    Buck Moon akan berada di Sagitarius, salah satu konstelasi musim panas paling terkenal di Belahan Bumi Utara. Namun, konstelasi zodiak ini tidak memiliki bintang terang, jadi jangan berharap untuk melihatnya di dekat bulan purnama.

    Bulan purnama bulan Juli adalah salah satu yang terendah dalam setahun, kedua setelah Bulan Stroberi pada tanggal 11 Juni, karena terjadi relatif awal bulan. Menurut definisi, bulan purnama berada di seberang matahari di langit, sehingga mencerminkan posisinya.

    Saat matahari berada di posisi tertinggi di langit seperti saat titik balik matahari musim panas pada tanggal 20 Juni bulan berada pada posisi terendah.

    Oleh karena itu, Bulan Buck akan mencerminkan lengkungan musim dingin matahari yang rendah, terbit saat senja di langit tenggara, bergerak melintasi langit selatan tanpa terlalu jauh di atas cakrawala selatan, dan kemudian terbenam di barat daya saat fajar. (Fenomena ini bekerja dua arah, dengan bulan purnama yang paling dekat dengan titik balik matahari Desember menjadi yang tertinggi dalam setahun.)

    Kedekatan Bulan Buck dengan cakrawala sepanjang malam akan meningkatkan ukuran dan warnanya yang tampak, membuatnya tampak lebih besar dari biasanya. “Ilusi bulan” adalah nama untuk trik yang dimainkan otak kita ini, menurut NASA.

    Buck Moon juga akan menjadi bulan purnama terjauh dari matahari karena orbit Bumi terhadap matahari sedikit elips. Pada tanggal 3 Juli, Bumi berada di aphelion, titik terjauhnya dari matahari pada lintasan orbitnya. Karena bulan purnama berikutnya berada di sisi Bumi yang membelakangi matahari, maka ini adalah bulan purnama terjauh tahun ini.

  • RI Bidik Perkuat Peran Reformasi PBB dalam Forum KTT BRICS 2025

    RI Bidik Perkuat Peran Reformasi PBB dalam Forum KTT BRICS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) menegaskan kehadiran Indonesia di BRICS membuka peluang strategis untuk memperkuat pengaruh dan memastikan semangat kerja sama negara berkembang tetap relevan dalam jangka panjang.

    Hal tersebut disampaikan Tata usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal bagaimana Indonesia melihat keberlanjutan pengaruh BRICS, mengingat sejarah gerakan seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok yang semangatnya masih relevan meski gerakannya melemah, Tata menekankan pentingnya reformasi kelembagaan internasional.

    “Salah satu proses reform yang dilaksanakan adalah di UN. Tahun kemarin Indonesia sangat aktif dalam pembahasan reform di UN, kita menjadi salah satu pemain yang bisa menghasilkan pact of the future di UN,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

    Tata menambahkan, saat ini muncul usulan dari Afrika Selatan dan Brasil agar negara-negara BRICS di New York, Amerika Serikat untuk membentuk kelompok force yang secara kolektif dapat mendorong dan mempercepat proses reformasi di PBB.

    Apalagi, kata Tata, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, pemerintah berharap dapat membawa aspirasi Global South ke panggung multilateral dan mendorong reformasi sistem internasional agar lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Dalam hal ini tentunya Indonesia akan bisa bermain yang cukup besar di situ,” pungkas Tata.

  • Hadiri Pleno KTT BRICS 2025, Prabowo Sentil Standar Ganda Global Soal Perang

    Hadiri Pleno KTT BRICS 2025, Prabowo Sentil Standar Ganda Global Soal Perang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam pertemuan yang bertema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.

    “Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan global south dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” ucapnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

     Airlangga melanjutkan bahwa Kepala negara juga mengangkat pentingnya Bandung spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina.

    Dalam pandangan Indonesia, Prabowo menilai BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara global south secara adil dan konsisten. 

    “Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” lanjutnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut menambahkan bahwa sebagian besar pemimpin negara anggota BRICS menyoroti situasi global yang makin tidak menentu.

    “Salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk global south agar bisa mendorong me-reform sistem multilateral,” kata Tata.

    Menurutnya, konsolidasi negara-negara global south dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang kondusif bagi negara-negara berkembang.

    Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi serta menyambut baik solidaritas antaranggota BRICS untuk menciptakan sistem dunia yang lebih inklusif dan berimbang.

    “Oleh karena itu, tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri,” pungkas Tata.