Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    PU Bidik Sekolah Rakyat Tahap 2 Senilai Rp32 Triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap segera memulai pembangunan sekolah rakyat tahap 2 pada tahun ini. Dalam laporannya, sebanyak 100 sekolah rakyat ditargetkan rampung pada semester I/2026.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Essy Asiah menjelaskan sebanyak 100 sekolah rakyat yang akan dibangun itu bakal menampung murid untuk tahun ajaran 2026/2027.

    “Tahap 2 pun kita Insya Allah akan mulai di tahun ini dengan nanti multiyears. Selesainya sebelum tahun ajaran 2026, mudah-mudahan sebelum 2026, di Juni sudah selesai,” kata Essy saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian, Essy belum dapat merinci di mana saja lokasi 100 Sekolah Rakyat yang bakal dibangun pada tahap 2 tersebut. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi kebutuhan lahan yang dinilai cukup besar.

    Berdasarkan perhitungannya, satu Sekolah Rakyat setidaknya membutuhkan luas lahan mencapai 6 hektare. Lantaran, nantinya sekolah itu bakal dilengkapi asrama untuk menampung siswa yang masuk kategori miskin ekstrem. 

    “Karena untuk tahap 2 ini kita perlu luas lahan itu cukup besar, sehingga memang lagi menyiapkan sekitar 6 hektare ke atas,” jelasnya. 

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica. 

    “Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025). 

    Maulidya memerinci, tak hanya membangun Sekolah Rakyat, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, hingga sosial budaya.

    Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya dia membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun.  

    “Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, kemudian madrasah Rp3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” pungkasnya. 

  • RI Negosiasi Tarif Trump, Pakar Usul Kebijakan DHE Dikaji Ulang

    RI Negosiasi Tarif Trump, Pakar Usul Kebijakan DHE Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, pemerintah harus pintar bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk bisa menurunkan tarif perdagangan Indonesia ke Negeri Paman Sam itu. Salah satunya, dengan mengkaji kebijakan yang dinilai dapat menghambat produk AS masuk ke Indonesia.

    Direktur Celios Nailul Huda menyampaikan, salah satu kebijakan yang patut dikaji ulang adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini disebut merugikan pihak AS lantaran dolar AS akan lebih lama tersimpan di Indonesia.

    Namun, tidak hanya AS, Nailul menyebut bahwa kebijakan ini juga merugikan pengusaha dalam negeri lantaran ketersediaan dolar akan terbatas.

    “Saya rasa kebijakan DHE ini memang patut dikaji ulang karena bagi pelaku usaha dalam negeri pun tidak menguntungkan,” kata Nailul kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Nailul menuturkan, kenaikan atau pemberian tarif impor barang luar negeri dari AS tentu akan berdampak terhadap Indonesia. Dia mengatakan, kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat AS.

    Akibatnya, permintaan agregat barang-barang impor tersebut akan mengalami koreksi. Menurut publikasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 2024, kenaikan tarif impor 1% akan mengurangi impor barang sebesar 0,8%. 

    “Artinya, ekspor Indonesia ke AS bisa turun hingga 25%,” ungkap Nailul.

    Dampaknya, kata dia, surplus perdagangan luar negeri Indonesia bisa terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia yakni sebesar US$16 miliar.

    Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Dia menjelaskan, ketika produksi dalam negeri menurun, maka perusahaan di Indonesia akan “menyesuaikan” dengan cara, salah satunya, memberhentikan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Angka PHK di dalam negeri berisiko meningkat seiring dengan penurunan permintaan AS. Menurut perkiraannya, industri tekstil dan produk tekstil akan mengalami PHK massal sebanyak 191.000 tenaga kerja.

    Untuk itu, Nailul menyebut bahwa Indonesia harus berkoalisi dengan negara lain untuk menghadapi situasi ini. Misalnya, menjadikan BRICS sebagai salah satu pintu masuk, atau bilateral dengan negara yang memiliki komoditas yang sama, seperti Malaysia untuk kasus minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Selain itu, menurutnya pemerintah dapat pula menguatkan permintaan domestik dengan memperbaiki daya beli masyarakat. Salah satunya, melalui insentif-insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah seperti kebutuhan listrik dan energi.

    “Insentif ini bisa memberikan kekuatan bagi ekonomi domestik di saat ekonomi global terkena resesi,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump akan memberlakukan tarif baru terhadap seluruh negara mitra dagangnya mulai 9 Juli 2025. Sejumlah negara akan dikenakan tarif dengan besaran yang berbeda-beda.

    Adapun, Trump sebelumnya menyatakan bakal menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%, lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), TKDN, sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Namun, Trump menunda pemberlakuan kebijakan tersebut selama 90 hari sambil dilakukan proses negosiasi antar kedua negara. Hingga saat ini, belum diketahui, hasil kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan AS.

  • Daftar 24 Calon Dubes Baru yang Telah Fit and Proper Test di Komisi I DPR

    Daftar 24 Calon Dubes Baru yang Telah Fit and Proper Test di Komisi I DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR telah merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test 24 calon duta besar RI untuk negara sahabat. Proses tersebut berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (5/7/2025) dan Minggu (6/7/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Budisatrio Djiwandono seusai rapat internal Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dia menjelaskan bahwa seluruh calon duta besar (dubes) telah selesai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

    “Kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu,” katanya, Minggu (6/7/2025).

    Adapun, legislator Gerindra ini menjelaskan bahwa rapat internal Komisi I DPR berisikan tanggapan dan jawaban tentang kelayakan calon dubes RI, yang nantinya diserahkan ke pimpinan DPR untuk segera diproses lebih lanjut.

    Meski begitu, Budi mengaku pihaknya tak bisa mengungkap hasil seluruh fit and proper test calon dubes ke publik. Pasalnya, sesuai mekanisme rapat ini bersifat tertutup dan rahasia.

    “Saya rasa hasil rapat internal tersebut, kalau ya tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI untuk selanjutnya pimpinan DPR RI, bu ketua DPR RI menentukan langkah-langkah selanjutnya,” bebernya.

    Di lain sisi, Ketua Komisi i DPR RI Utut Adianto membeberkan bahwa 24 calon dubes RI kebanyakan berlatar belakang diplomat.

    “Mostly diplomat, Ada satu Pak Hotmangaraja, beliau itu dulu Letnan Jenderal TNI. Jadi kalau dari petinju ini kelas berat semua, heavyweight, bukan kelas yang 48 kilo,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2025).

    Berikut 24 Calon Dubes yang Sudah Fit and Proper Test di Komisi I DPR:

    Sabtu, 5 Juli 2025

    Dubes RI untuk Jerman (Berlin), Abdul Kadir Jaelani
    Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Redianto Heru Nurcahyo
    Dubes RI untuk PTRI New York, Umar Hadi
    Dubes RI untuk Singapura, Hotmangaradja Pandjaitan
    Dubes RI untuk Jepang (Tokyo), Nurmala Kartini Sjahrir
    Dubes RI untuk AS (Washington DC), Indroyono Soesilo
    Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi), Adam Mulawarman Tugio
    Dubes RI untuk Belanda (Den Haag), Laurentius Amrih Jinangkung
    Dubes RI untuk UAE, Judha Nugraha
    Dubes RI untuk PBB Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro
    Dubes RI untuk Qatar, Syahda Guruh Langkah Samudera
    Dubes RI untuk Brasil, Andhika Chrisnayudhanto

    Minggu, 6 Juli 2025

    Dubes RI untuk Algeria (Alger), Yusron Bahauddin Ambary
    Dubes RI untuk Azerbaijan (Baku), Berlian Helmy
    Dubes RI untuk Thailand (Bangkok), Hari Prabowo
    Dubes RI untuk Belgia (Brussel), Andi Rachmianto
    Dubes RI untuk Suriah (Damascus), Lukman Hakim Siregar
    Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Listyowati
    Dubes RI untuk Mesir (Kairo), Kuncoro Giri Waseso
    Dubes RI untuk Malaysia (Kuala Lumpur), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo
    Dubes RI untuk Oman (Muscat), Andi Rahardian
    Dubes RI untuk Papua Nugini (Port Moresby), Okto Dorinus Manik
    Dubes RI untuk Korea Utara (Pyongyang), Mayjen (Purn) Gina Yoginda
    Dubes RI untuk Ekuador (Quito), Imam As’ari

  • Maruarar Pastikan Aturan KUR Perumahan Segera Terbit, Ini Bocorannya

    Maruarar Pastikan Aturan KUR Perumahan Segera Terbit, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggodok aturan pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

    Adapun, implementasi pemberian KUR Perumahan ini menyusul instruksi dari Badan Pengelola Investasi (BPI) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diminta untuk menyalurkan kredit guna mendorong realisasi program 3 juta rumah Presiden Prabowo.

    Menteri PKP, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara memastikan pihaknya saat ini tengah melakukan percepatan perumusan draf Peraturan Menteri (Permen). 

    “Hari ini saya melakukan rapat pembahasan tentang draf Peraturan Menteri untuk KUR Perumahan. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kemarin bersama Menko Perekonomian dan Menkeu,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Meski demikian dirinya belum dapat merinci apa saja poin yang bakal diatur dalam beleid tersebut. Pasalnya, draf Permen KUR masih dalam tahap pembahasan dan melibatkan sejumlah pihak terkait.

    Meski demikian, dia membocorkan beleid itu salah satunya akan mengatur siapa saja pihak yang berhak mendapatkan alokasi pendanaan KUR Perumahan.

    “Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal-hal lainnya, tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto resmi menyebut bahwa pemerintah bakal menyalurkan program KUR untuk sektor perumahan. 

    KUR tersebut bakal dikucurkan baik untuk pengembang guna mendukung ketersediaan suplai 3 juta rumah maupun untuk masyarakat perorangan yang hendak melakukan renovasi hunian.

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.  

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya. 

    Sementara itu, pemerintah juga menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi. 

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, nantinya kreditur KUR hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%. 

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

  • BGN: Penerima MBG Naik Hampir 7 Juta Orang Pekan Depan

    BGN: Penerima MBG Naik Hampir 7 Juta Orang Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa penerima manfaat program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah sebanyak 1,2 juta pada pekan depan. Dengan demikian, total penerima manfaat program yang telah dilayani mencapai 7 juta orang.

    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara BGN Reddy Hendra dalam update mingguan, sebagaimana dipantau melalui Youtube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Minggu (6/7/2025).

    “Pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat sejumlah 1,2 juta sehingga total yang akan kami layani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta penerima manfaat,” kata Reddy dalam konferensi pers, Minggu (6/7/2025).

    Penambahan jumlah penerima manfaat ini sejalan dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

    Reddy melaporkan, per 6 Juli 2025 total SPPG yang telah beroperasi mencapai 1.873 unit SPPG. Dalam pekan depan, Reddy menyebut akan ada penambahan sebanyak 473 unit SPPG sehingga total SPPG yang beroperasi mencapai 2.346 unit.

    Dia menyebut, total SPPG yang beroperasi itu telah melampaui target yang ditetapkan BGN. Lembaga itu sebelumnya menargetkan 1.994 SPPG beroperasi di Juli 2025.

    “Ini sudah melebihi target dari Badan Gizi Nasional,” ujar Reddy. 

    Dari total 2.364 unit yang bakal beroperasi pekan depan, Reddy menyebut bahwa SPPG yang ada tersebut setidaknya akan menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja langsung yang bekerja di SPPG.

    Selain itu, akan ada sekitar 10.000 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang terlibat dalam menyuplai bahan baku ke SPPG yang ada.

    Reddy memastikan, BGN akan tetap melaksanakan operasional SPPG dengan standar-standar yang telah ditentukan guna menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

    Pihaknya juga tengah melakukan percepatan verifikasi mitra SPPG. Dia mengatakan per 6 Juli 2025 sudah ada sekitar 4.000-an SPPG yang mengantri untuk kemudian diverifikasi oleh BGN.

    “Mudah-mudahan percepatan verifikasi ini akan dilaksanakan sehingga target Badan Gizi Nasional di bulan Agustus akan tercapai dengan cepat,” pungkasnya. 

    Pekan lalu, BGN mencatat total penerima manfaat MBG mencapai lebih dari 5,5 juta orang dengan penyerapan tenaga kerja melebihi 72.000 pekerja. 

  • Oxford United Vs Liga Indonesia All Star, Polisi Siagakan 1.725 Personel

    Oxford United Vs Liga Indonesia All Star, Polisi Siagakan 1.725 Personel

    Bisnis.com, Jakarta — Polres Metro Jakarta Pusat telah menyiagakan ribuan personilnya untuk mengamankan pertandingan Oxford United vs Liga Indonesia All-Star malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengemukakan pihaknya juga sudah memerintahkan 1.725 personil gabungan yang ditugaskan untuk mengamankan jalannya pertandingan agar tidak membawa senjata api. 

    “Petugas di lapangan tidak akan membawa senjata api,” tuturnya di Jakarta, Minggu (6/7).

    Dia juga mengimbau penonton menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas umum selama pertandingan berlangsung. Selain itu, penonton juga diingatkan untuk tidak membawa dan menyalakan flare di luar maupun di dalam stadion, serta tidak membawa barang-barang terlarang seperti senjata tajam maupun minuman keras.

    “Kami minta para penonton untuk tidak merusak fasilitas umum dan mengganggu jalannya pertandingan,” katanya.

    Menurutnya, para petugas keamanan akan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh penonton, termasuk para suporter Oxford United yang datang dari luar negeri, agar merasa aman dan nyaman selama berada di Indonesia.

    “Kami ingin para penonton datang dengan semangat sportivitas dan juga menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, serta pulang membawa kebahagiaan tanpa ada gangguan apa pun,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengemukakan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan di kawasan GBK. 

    “Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan sekitar GBK selama pertandingan berlangsung demi mengurangi kepadatan arus lalu lintas,” tuturnya

  • Pengusaha Sawit RI Menanti Hasil Nego Tarif Trump Jelang Tenggat 9 Juli

    Pengusaha Sawit RI Menanti Hasil Nego Tarif Trump Jelang Tenggat 9 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah menanti hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif resiprokal menjelang ambang batas negosiasi yang jatuh pada 9 Juli 2025.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyampaikan, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Kendati begitu, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah sudah ada kesepakatan penurunan tarif impor atau belum.

    “Kita belum mendapatkan informasi apakah tarif resiprokal sudah diturunkan atau belum,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Negara di Asia Tenggara seperti Vietnam telah berhasil mendapatkan kesepakatan penurunan tarif ekspor dari Presiden AS Donald Trump dari 46% menjadi 20%.

    Eddy mengatakan, Gapki sebelumnya telah mengusulkan ke pemerintah agar AS mendapat perlakuan khusus dalam pajak ekspor, domestic market obligation (DMO), dan pungutan ekspor agar lebih murah. 

    Dengan begitu, kata dia, Indonesia tetap dapat mempertahankan pangsa pasar minyak sawit di AS yang saat ini mencapai 89%. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan pasar AS terhadap produk sawit Indonesia, utamanya untuk industri makanan. 

    Adapun, ekspor minyak sawit Indonesia ke AS mencapai 2,5 juta ton pada 2023 dan turun sedikit menjadi 2,2 juta ton di 2024. Menurutnya, ekspor minyak sawit ke AS dapat mencapai 3 juta ton dalam 2 tahun ke depan, jika tidak ada masalah di masa mendatang.

    “Kalau tidak ada masalah kedepan saya meyakini dalam 2 tahun kedepan bisa mencapai 3 juta ton,” ujarnya.

    Pada 2 April 2025, Trump mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Alasannya, karena Indonesia dinilai menghambat laju perdagangan Negeri Paman Sam, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Sepekan kemudian, AS menangguhkan pengenaan tarif resiprokal selama 90 hari untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia untuk memberikan waktu negosiasi. Lalu pada 4 Juni 2025, Trump menggandakan tarif sektoral (baja, aluminium, dan produk turunannya) menjadi 50% untuk semua negara kecuali Inggris.

  • DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    DPR Minta Sri Mulyani Kaji Ulang Pajak UMKM via Shopee-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana memungut Pajak Penghasilan (PPh) pelaku UMKM lewat marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Pasaalnya, wacana tersebut dinilai dapat menambah beban pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan, di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, kebijakan ini perlu dikaji ulang.

    Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri untuk menerapkan kebijakan tersebut, lantaran hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah [pajak] itu kan,” kata Chusnunia, mengutip laman DPR RI, Minggu (6/7/2025).

    Komentar senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini. Menurutnya, penghasilan para usaha mikro belum tentu memiliki profit mengingat pelaku usaha ini sebagian besar berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Untuk itu, dia mengharapkan pemerintah agar tidak membebani para pelaku UMKM, dengan wacana tersebut.

    “Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” ujar Novita.

    Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi bangsa. Jika tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak, dia khawatir pelaku UMKM sulit bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.

    Dia mengatakan, jangan sampai kebijakan ini justru membuat angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya di Tanah Air semakin meningkat.

    “Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli sebelumnya menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).   

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk.  

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online. 

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.   

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Pemerintah Atur Pelabuhan Khusus Impor Tekstil, Untungkan Pengusaha?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan pelabuhan impor khusus untuk masuknya produk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat berdampak baik dan buruh bagi pelaku usaha industri nasional. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan pemerintah akan mengatur tempat pemasukan barang impor TPT. Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor TPT. 

    “Aturan ini dapat memusatkan pengawasan di pelabuhan tertentu sehingga lebih mudah diawasi Bea Cukai,” kata David kepada Bisnis, Minggu (6/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tercantum pada Bab IV tentang Tempat Pemasukan Barang Impor ayat (1-3). 

    Pada ayat pertama disebutkan bahwa impor atas TPT untuk pos tarif/harmonized system dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor. Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.

    Dalam lampiran Permendag 17/2025, impor produk tekstil sudah jadi yang diimpor oleh produsen ataupun importir umum hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, Krueng Geukuh di Aceh Utara, dan Merak Mas di Cilegon. 

    Kemudian, produk pakaian jadi hanya dapat diimpor lewat pelabuhan darat seperti Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi, serta pelabuhan udara yaitu Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.

    Meskipun pengawasan disebut dapat lebih ketat, pengusaha melihat ada potensi kelemahan dari aturan ini, lantaran pilihan pelabuhan terbatas.

    “Artinya importir di daerah tanpa pelabuhan yang ditunjuk harus trans-shipment sehingga ongkos logistik naik,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengevaluasi aturan pengaturan impor terbaru ini sebagai revisi dari aturan relaksasi impor sebelumnya dalam Permendag 8/2024 yang kini resmi dicabut. 

    Sebagaimana diketahui, peraturan impor terbaru ini menambah persyaratan importasi TPT dengan mewajibkan penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian. 

  • KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau yang dikenal dengan MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tepat waktu.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyampaikan, laporan KKPRL merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

    “Ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku,” kata Kartika dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Kartika juga meminta perusahaan yang tergabung dalam MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan tepat waktu. Mengingat, perusahaan yang terlambat melapor KKPRL akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp5 juta per hari.

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP.

    “Sampaikan laporan tahunan secara tepat waktu jangan sampai telat, karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi,” ujarnya.

    Untuk membantu dan mempermudah akses penyampaian laporan tahunan KKPRL, Kartika menyebut bahwa KKP telah menyiapkan sistem aplikasi e-Sea https://e-sea.kkp.go.id/ yang dapat diakses oleh pemegang KKPRL.

    Adapun hingga 2025, KKP setidaknya telah menerbitkan persetujuan KKPRL untuk MIND ID dengan total PNBP mencapai lebih dari Rp165 Miliar yang berasal dari kegiatan pertambangan di laut, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) guna mendukung kegiatan pertambangan yang berada di darat.

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Ardi terbit pada 24 Agustus 2023. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Agustus setiap tahunnya.