Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Lama Kosong, Dubes RI untuk AS Diisi Demi Negosiasi Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan alasan di balik langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 24 nama calon duta besar (dubes) ke DPR, termasuk untuk mengisi posisi Dubes RI di Amerika Serikat (AS) yang selama ini kosong.

    Penjelasan ini disampaikan Hasan saat memberikan keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

    Hasan membenarkan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden, dan prosesnya mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya dinamika global terkini.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujar Hasan.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, dari 24 nama yang diajukan, 18 di antaranya adalah diplomat karir dari Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya merupakan sosok non-karir yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, jaringan luas, serta pemahaman mendalam tentang negara tujuan. 

    Menjawab pertanyaan apakah pengisian posisi Dubes RI untuk AS yang lama kosong berkaitan langsung dengan upaya lobi menghadapi kebijakan tarif impor terbaru dari Presiden AS Donald Trump, Hasan tak membantah bahwa hubungan bilateral yang kuat memang menjadi prioritas. 

    “Termasuk juga di Amerika kan sudah kosong beberapa tahun dan harus segera diisi. Tentu kepentingannya adalah untuk kepentingan jangka panjang. Hubungan baik, diplomasi, hubungan kerja sama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang,” jelasnya.

    Kendati demikian, Hasan menegaskan bahwa penempatan duta besar bukan hanya untuk menghadapi satu isu tertentu seperti tarif Trump, melainkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jangka panjang.

    “Jadi nanti diharapkan ke depan juga para duta besar-duta besar ini bisa meningkatkan hubungan baik negara kita dengan negara sahabat. Tentu tidak hanya dalam soal ekonomi, tidak hanya dalam soal diplomasi, tapi dalam segala macam hal untuk menciptakan perdamaian dunia,” tambahnya.

    Hasan juga menekankan pentingnya kehadiran para duta besar dalam mendukung diplomasi Indonesia di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, politik, hingga upaya menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil.

    “Pak Presiden selalu sampaikan, menciptakan tatanan dunia yang stabil. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti punya dampak terhadap banyak hal termasuk perekonomian negara kita,” tandas Hasan.

  • Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penggunaan teknologi terkini dan drone untuk membantu petani agar mempercepat swasembada gula.

    Gibran menargetkan bahwa Indonesia harus swasembada gula konsumsi maksimal pada 2028 nanti. Maka dari itu, kata Gibran untuk mempercepat swasembada tersebut, dibutuhkan teknologi terbaru, salah satunya adalah drone untuk membantu para petani.

    “Jadi untuk peningkatan produksi, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya itu mekanisasi alat modern. Nanti ada demo penggunaan drone karena sekali lagi, jika kita di lapangan, yang diminta para petani itu pasti alat-alat modern,” tuturnya di sela-sela acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7/2025).

    Selain itu, Gibran juga telah memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk merekrut anak muda di sektor pertanian dan membantu para petani. Pasalnya, kata Gibran, teknologi terbaru seperti drone itu bisa lebih tepat jika digunakan anak muda.

    “Saya juga titip ini pak menteri melibatkan anak-anak muda karena kita menggunakan alat modern, saya mohon lebih banyak anak muda yang dilibatkan,” katanya.

    Gibran mengakui bahwa peralatan modern yang diminta petani untuk terus menggenjot jumlah produksi, tidaklah murah. Kendati demikian, Gibran memastikan pemerintah tetap akan membantu para petani yang ada di lapangan.

    “Memang ini alat-alatnya kan sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar produksi terus meningkat,” ujarnya.

  • Kecerdasan Buatan (AI) Berpontensi Dongkrak Ekonomi RI 10x Lipat

    Kecerdasan Buatan (AI) Berpontensi Dongkrak Ekonomi RI 10x Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA— Teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai berpotensi menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 10 kali lipat menuju visi Indonesia Emas 2045. 

    Untuk mencapainya, Indonesia perlu memperkuat ekosistem AI secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tata kelola data, etika, hingga pengembangan talenta digital. 

    Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional. 

    “Kita perlu menjadikan AI sebagai akselerator. AI dapat merevolusi semua sektor strategis dan membawa kita dari ekonomi berbasis efisiensi menuju ekonomi berbasis inovasi,” kata Hammam dalam World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Dia  mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolas AS) pada 2030. 

    Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat. 

    Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045. 

    Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika. 

    “Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

    Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan: AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

    “AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu. 

    Sementara itu, CEO DANA Indonesia Vincent Henry Iswara melihat AI sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan. 

    “Inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 80%, tapi pertumbuhan literasi keuangan masih lambat. Banyak orang punya akses, tapi belum tahu apa yang bisa dilakukan dengan layanan keuangan yang tersedia,” kata Vincent.

    Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan seperti tabungan, investasi, asuransi mikro, hingga kredit. 

    “Bayangkan jika setiap orang punya semacam penasihat keuangan cerdas berbasis AI yang bisa memberi saran sesuai kemampuan mereka. Ini bukan hal yang terlalu jauh, bahkan bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

    Dia juga menyoroti peran AI dalam mendorong kemajuan sektor UMKM, yang menyerap lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya AI bisa membantu UMKM dalam perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, hingga meningkatkan pendapatan. 

    “Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif,” kata Vincent.

  • Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Istana Ungkap Strategi Prabowo di Balik Nama 24 Calon Dubes

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan 24 nama calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera diproses dan disetujui.

    Langkah ini dijelaskan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat diplomasi Indonesia di tengah situasi global yang dinamis, termasuk untuk mengisi sejumlah pos penting yang telah lama kosong, seperti posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025), menegaskan bahwa penunjukan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan banyak aspek.

    “Termasuk juga pertimbangan situasi global tentu menjadi pertimbangan besar dari Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Dari 24 nama calon dubes tersebut, mayoritas atau sekitar 18 orang berasal dari jalur karier di Kementerian Luar Negeri. Sementara sisanya adalah figur yang dinilai memiliki modal sosial, keluwesan, pengalaman luas, dan jejaring yang kuat di negara tujuan penugasan.

    “Jadi kalau berbasis integritas, kompetensi, pengalaman, tidak melulu harus karier. Tapi kompetensi, networking, dan pemahaman seluk beluk negara tersebut juga menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.

    Menurutnya, penunjukan duta besar ini juga dilakukan untuk mengisi posisi-posisi yang selama ini kosong, termasuk di Amerika Serikat yang sudah beberapa tahun tidak terisi penuh. Nama Indroyono Soesilo diusulkan untuk posisi strategis tersebut. 

    Meski begitu, Hasan menegaskan bahwa penunjukan ini bukan semata untuk tujuan jangka pendek seperti negosiasi tarif impor AS, melainkan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang Indonesia.

    “Kepentingannya adalah untuk hubungan baik, kerja sama ekonomi, diplomasi, dan menciptakan perdamaian dunia. Karena begitu tatanan dunia tidak stabil, pasti berdampak ke banyak hal termasuk perekonomian kita,” tambahnya.

    Dengan diajukannya para calon dubes ini, pemerintah berharap diplomasi Indonesia dapat semakin aktif menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tatanan dunia yang stabil dan damai.

    Hasan juga menekankan bahwa penunjukan ini dilakukan demi kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau terbatas pada isu tertentu.

    “Tentu tidak hanya spesifik untuk satu-dua tujuan tertentu, tapi untuk kepentingan kita di jangka panjang. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

  • Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Fasilitasi Kemendag Antarkan Keripik Kultiva Dikenal hingga Mancanegara

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya perluasan produk ekspor Indonesia terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menjaring calon pembeli dari luar negeri.

    PT Kultiva Indonesia Makmur alias Kultiva Co menjadi satu dari sekian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima dukungan Kemendag. Kultiva Co merupakan eksportir produk makanan yang berbasis di Pademangan, Jakarta Utara.

    Suryaningsih Wibowo selaku pemilik Kultiva Co berkisah bahwa perusahaannya memiliki fokus pada produk aneka keripik seperti keripik tempe, buah, umbi umbian, dan sayur dengan jenama atau merek Woh.

    Usahanya itu berawal dari skala rumah tangga pada 2016. Berasal dari Malang, Jawa Timur, Suryaningsih perlahan memperluas bisnisnya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pameran di Jakarta.

    “Pada 2018, kami mendapatkan kesempatan mengikuti pameran di luar negeri untuk pertama kalinya. Pameran tersebut berlangsung di Malaysia. Saya kaget, ternyata produk kami sangat diterima, mungkin karena secara selera rasa juga dekat,” katanya kepada Tim Bisnis Indonesia Jelajah Ekspor 2025, Sabtu (5/7/2025).

    Kesempatan tersebut terus memotivasinya untuk mengembangkan bisnis. Usai menyandang status PT pada 2021, Kultiva Co akhirnya pecah telur untuk melakukan ekspor satu kontainer penuh ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

    Menurutnya, pemerintah termasuk Kemendag telah membantu mendorong kelayakan proses ekspor ini, contohnya melalui sertifikasi internasional Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang tidak dipungut biaya pada periode pertama.

    Terkait pameran dan business matching, dia juga menggarisbawahi andil Kemendag, salah satunya dalam Permanent Trade Exhibition (PTE). Produk Kultiva Co berhasil ditampilkan di ruang pamer yang terletak di Lantai 2 Gedung Utama, Kementerian Perdagangan setelah melalui proses kurasi.

    “Fasilitasi ini memberi calon buyer keyakinan bahwa produk yang ditawarkan berasal dari penjual yang kredibel karena mendapat dukungan pemerintah. Dengan begitu, peluang tercapainya kesepakatan pun semakin besar,” ungkapnya.

    Suryaningsih kemudian bertutur bahwa produk Kultiva Co, khususnya keripik tempe Woh telah diekspor ke 11 negara dengan pangsa pasar terbesar di Malaysia, RRT, dan Amerika Serikat (AS).

    Kapasitas ekspor Kultiva dapat mencapai 300.000 pcs atau setara dengan 6 kontainer per bulannya. Menurutnya, rata-rata nilai ekspor per kontainer itu berkisar US$21.000.

    Kultiva Co pun saat ini bersiap memperluas ekspansi produk ke pasar Eropa, antara lain Prancis dan Jerman. Dia berharap agar dukungan pemerintah terus berjalan guna memperkenalkan produk UMKM Indonesia hingga ke mancanegara.

    “Kami ingin terus membanggakan Indonesia dengan produk yang kami tawarkan. Untuk itu, kami berharap keripik Woh menjadi salah satu camilan yang selalu dirindukan oleh orang Indonesia di luar negeri,” imbuhnya.

    Upaya Pemberdayaan Masyarakat

    Suryaningsih kemudian menceritakan upaya perusahaannya dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Saat ini, puluhan tenaga kerja Kultiva Co merupakan ibu rumah tangga dan anak putus sekolah.

    Situasi ini berawal dari hantaman pandemi Covid-19. Kultiva Co membuka pintu untuk berbagai lapisan masyarakat agar dapat tetap berpenghasilan, selagi perusahaanya terus berupaya untuk terus beroperasi.

    “Di tempat kami memang tidak melihat ijazah, tetapi menilai karakternya, apakah mau belajar dan apakah mau benar-benar mengikuti instruksi pekerjaan yang diberikan,” urainya.

    Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perdagangan Budi Santoso atau yang populer disapa dengan Mendag Busan mengatakan bahwa UMKM Tanah Air memiliki potensi besar untuk memperlebar sayap ke pasar internasional.

    Menurut Mendag Busan, dukungan seluruh pihak untuk segmen UMKM perlu terus didorong agar target pertumbuhan ekspor nasional sebesar 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$294,45 miliar pada 2025 dapat tercapai.

    “Kita memiliki banyak potensi ekspor, tapi terkadang tidak tahu bagaimana caranya mengekspor dan sebagainya. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, dukungan pelaku usaha dan media sangat penting guna mendorong program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor berjalan dengan baik,” katanya usai melakukan pelepasan Jelajah Ekspor 2025 di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (25/6/2025).

  • Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Hasan Nasbi Sebut Anjuran WNI Cari Kerja ke Luar Negeri Seperti Budaya Merantau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan menanggapi munculnya polemik terkait anjuran agar warga negara Indonesia (WNI) mencari peluang kerja ke luar negeri.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa mendorong tenaga kerja ke luar negeri bukan berarti pemerintah pesimis atau menyerah terhadap penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu justru dilihat sebagai bagian dari strategi melihat pasar tenaga kerja secara global.

    “Kita harus membayangkan diri kita dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian dari pasar global,” ujar Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Gedung Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Menurutnya, pandangan ini bukan sekadar ‘inward looking’ yang hanya fokus pada peluang di dalam negeri, tetapi juga ‘outward looking’ untuk memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di berbagai negara.

    Hasan menjelaskan, analoginya sama seperti kesempatan kuliah. Banyak mahasiswa memilih kuliah di luar negeri bukan karena kampus dalam negeri kurang baik, tetapi karena kesempatan itu memperkaya pengalaman, memperluas jaringan, dan meningkatkan kemampuan.

    “Bukan karena tidak ada kesempatan untuk kuliah tinggi di dalam negeri, tapi kesempatan di luar negeri juga menarik untuk diambil. Jadi kita anggap ini memperbanyak opsi, memperbanyak pilihan,” jelasnya.

    Dia menegaskan, data hingga Februari 2025 justru menunjukkan pemerintah berhasil menciptakan sekitar 3,6 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir. Fakta tersebut membuktikan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri tetap tumbuh.

    “Lapangan kerja di Indonesia ada. Tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik kan tidak apa-apa. Kita juga punya budaya merantau. Bukan karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri, tapi ada opsi menarik yang baik juga untuk diambil,” tegas Hasan.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sejumlah negara yang jumlah penduduknya mengalami penurunan justru kekurangan tenaga kerja. Kondisi itu menjadi peluang emas bagi Indonesia.

    “Kesempatan itu jadi peluang emas buat kita. Dan kesempatan kerja di luar negeri juga bisa meningkatkan skill, memperluas jaringan, sehingga ketika pulang nanti ke dalam negeri punya nilai tambah yang besar untuk bangsa dan negara,” katanya.

    Menjawab kekhawatiran soal narasi negatif seperti tagar ‘kabur aja dulu’, Hasan menilai hal itu lebih sebagai narasi sesaat. Dia menekankan, budaya merantau yang dimiliki bangsa Indonesia justru menjadi modal positif.

    “Banyak diaspora di luar negeri, tapi mereka tetap cinta Indonesia dan punya sumbangsih. Jadi kita tidak khawatir soal itu. Lebih dilihat sebagai mengambil kesempatan. Bukan karena tidak ada, tapi karena ada kesempatan lebih dari satu,” ungkapnya.

    Hasan menutup dengan mengajak masyarakat melihat peluang kerja di luar negeri sebagai bagian dari keterhubungan dunia yang semakin global, bukan sekadar pelarian akibat sempitnya peluang di dalam negeri.

    “Kalau ada kesempatan di luar negeri, kenapa tidak? Ini soal memperbanyak pilihan dan kesempatan,” pungkas Hasan.

  • DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Penetapan Kebijakan Tarif Trump 32%

    DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Penetapan Kebijakan Tarif Trump 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan RI masih bisa melakukan negosiasi ulang terkait dengan keputusan Donald Trump terkait tarif resiprokal sebesar 32%.

    Hal tersebut disampaikan Dave saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).

    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” tutur Dave.

    Dia menambahkan, untuk saat ini Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam mempertahankan kondisi ekonomi nasional.

    “Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memutuskan untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia.

    Adapun, besaran tarif tersebut tidak berubah dari pungutan yang sebelumnya diumumkan Trump dalam Hari Pembebasannya pada awal April lalu.

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat tarif yang ditujukan Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). 

    Dalam surat tersebut, Trump menyebut pihak AS telah memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia, tetapi hanya dalam kerangka perdagangan yang lebih seimbang dan adil. 

    Trump mengemukakan, tarif ini diperlukan untuk memperbaiki kondisi defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan, yang selama ini disebabkan oleh kebijakan tarif, non-tarif, serta hambatan perdagangan dari pihak Indonesia.

    “Mulai Agustus 2025, AS akan memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, terpisah dari tarif sektoral lainnya,” demikian kutipan surat tersebut.

  • Telkomsel Dorong UKM Lokal Adopsi AI di DCE Summit 2025

    Telkomsel Dorong UKM Lokal Adopsi AI di DCE Summit 2025

    Bisnis.com, BANDUNG – Telkomsel resmi menutup rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) Digital Creative Entrepreneurs (DCE) ke-4 melalui gelaran DCE Summit 2025.

    Mengusung tema “AI for #AdvancingLocals”, konferensi sekaligus ruang kolaborasi ini mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor usaha kecil-menengah (UKM) dengan menghadirkan sesi berbagi wawasan, demonstrasi teknologi, dan jejaring bisnis. Pada puncak acara, Telkomsel menobatkan UKM Seed Paper Indonesia sebagai Best of the Best di DCE ke-4.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan, “Telkomsel terus mendorong digitalisasi UKM melalui DCE, dan tahun ini fokus kami adalah pemanfaatan AI untuk meningkatkan daya saing mereka. Kami berharap dukungan adopsi teknologi terkini bisa semakin mempercepat pertumbuhan UKM Indonesia dan mendukung target ekonomi nasional, sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045.”

    Riska Fadilla Sari, Co-Founder Seed Paper Indonesia dan pimpinan UKM terbaik DCE, menyampaikan, “Program DCE tahun ini benar-benar membuka mata kami terhadap potensi AI, bukan hanya sebagai tren, tetapi alat nyata untuk efisiensi operasional dan memahami pelanggan. Dengan bekal ilmu dan jejaring dari Telkomsel, kami akan terus tumbuh dan terus menjajaki potensi pasar digital yang tak terbatas.”

    Perjalanan Program DCE ke-4

    Rangkaian program DCE ke-4 dimulai dengan seremoni Kick-off di Bandung pada 19 Desember 2024, dilanjutkan Roadshow ke Malang, Medan, dan Makassar sepanjang Januari hingga Februari 2025.

    Dari 2.600 lebih UKM yang mendaftar, 400 pelaku usaha terpilih mengikuti tahap Onboarding untuk belajar dan berkreasi di ekosistem digital. Proses seleksi berikutnya mengerucutkan jumlah peserta menjadi 32 UKM, yang telah mempresentasikan rencana ekspansi digitalnya pada sesi Pitching Tracks di empat kategori: Food & Beverage (F&B), Fashion, Craft, dan Personal Care.

    Tahap Bootcamp Academy berlangsung secara tatap muka di Bandung pada 30 Juni–2 Juli 2025. Selama tiga hari, 12 UKM finalis mendapatkan pendampingan langsung dari mentor industri, seperti Ghea Annisa (Tiasa Plant-Based), Iqbal Muslimin (Evermos), Pujo Laksono (Kazee), dan Fitria Vidyawati (MKS Shoes). Sepuluh produk dari masing-masing finalis dipromosikan melalui simulasi Live Shopping dan akun TikTok Key Opinion Leader (KOL) yang berkolaborasi dalam program ini.

    12 UKM finalis DCE ke-4 yang mengikuti Bootcamp Academy adalah:

    Track F&B – Romadu, Chocoletters, SarjanaChips
    Track Fashion – Rumah Sandal Geulis, KEYTABEE, BayiKu.id
    Track Craft – Seed Paper Indonesia, EcoPlastID, Blue by Astrid
    Track Personal Care – kūn anta!, Poppetite.co, Flos AURUM

    Pada akhir Bootcamp Academy, Telkomsel menyeleksi empat UKM terbaik – Romadu (F&B), BayiKu.id (Fashion), Seed Paper Indonesia (Craft), dan Flos AURUM (Personal Care) – untuk mempresentasikan rencana ekspansi bisnis berbasis AI mereka pada sesi Final Pitching di DCE Summit 2025. Berdasarkan penilaian juri, Seed Paper Indonesia meraih predikat Best of the Best di DCE ke-4.

    “Selamat kepada Seed Paper Indonesia; semoga capaian ini bisa mendorong rekan-rekan UKM semua untuk terus berinovasi dan semakin jitu memenuhi kebutuhan pelanggan,” kata Saki.

    Informasi selengkapnya tentang DCE Summit 2025 dapat diakses di summit.dce.co.id.

    Dampak Berkelanjutan Berbasis ESG

    Sejak diluncurkan pada 2021, program DCE Telkomsel telah menjangkau lebih dari 9.900 pelaku UKM di seluruh Indonesia, mencatatkan 682 alumni aktif, dan mencetak 18 UKM unggulan yang kini menembus pasar nasional maupun internasional.

    Capaian ini memperkuat komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan bagi pemberdayaan UKM, khususnya melalui implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam berbagai lini operasional bisnisnya.

  • Kejagung Kembali Panggil Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Hari Ini

    Kejagung Kembali Panggil Nadiem Makarim di Kasus Chromebook Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan berdasarkan surat pemanggilan, Nadiem dijadwalkan diperiksa pada 09.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung RI.

    “Untuk pemeriksaan Nadiem sesuai surat panggilan rencana hari ini Selasa 8 Juli 2025, pukul 09.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).

    Hanya saja, Harli belum bisa memastikan bahwa Nadiem Makarim bakal hadir dalam pemeriksaan kali ini. Pasalnya, pihak Nadiem belum memberikan konfirmasi.

    “Sesuai surat panggilan begitu, tapi belum terinformasi hadir apa tidak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook.

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI karena pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan perangkat elektronik dalam mendukung program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

  • Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

    Tambahan ini diajukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), dan mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

    Usulan tersebut merupakan penambahan dari pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran Kemkomdigi mencapai Rp20,36 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan ketiga prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan tidak tertinggal dalam kompetisi global.

    “Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Anggaran tersebut akan dialokasikan dalam program pengembangan dan penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital, termasuk pengamanan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta program dukungan manajemen.

    Program-program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan visi Kementerian Komdigi yaitu “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

    Meutya mengatakan Kementerian Komdigi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024.

    Meutya menambahkan Komdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Komdigi juga menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar pada kuartal I 2025 yaitu sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025.

    Rapat kerja ini turut dihadiri Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Komdigi.