Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KPK Tetapkan 5 Tersangka di Kasus EDC BRI, Ada Eks Wadirut Catur

    KPK Tetapkan 5 Tersangka di Kasus EDC BRI, Ada Eks Wadirut Catur

    Bisnis com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di BRI (Persero) 2020-2024. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan satu dari lima tersangka itu adalah Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH). 

    “Yang dilakukan secara melawan hukum oleh saudara CBH [Catur Budi Harto] Wakil Direktur Utama BRI,” ujar Asep di KPK, Rabu (9/7/2025).

    Dia menambahkan, Indra Utoyo (IU) selaku mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI; Dedi Sunardi (DS) selaku SEVP Manajemen Aktiva dan pengadaan BRI juga turut menjadi tersangka.

    Selain itu, lembaga antirasuah ini juga turut menetapkan dua pihak dari korporasi lainnya seperti Elvizar selaku PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dan Rudi Suprayudi (RSK) dari PT Bringin Inti Teknologi.

    “Kita sudah menetapkan 5 orang ini, kita akan update ke depannya jika ditemukan bukti baru dan mengarah ke beberapa pihak yang perlu diminta pertanggungjawaban tentu kami akan melakukan penetapan berikutnya atau upaya hukum berikutnya,” pungkas Asep.

    Sekadar informasi, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp744 miliar pada proyek di salah satu bank BUMN itu. Kerugian itu dihitung dari skema sewa Rp505 miliar periode 2020-2024 dan skema beli putus Rp241 miliar.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nilai kerugian berdasarkan penghitungan oleh penyidik dari total nilai proyek pengadaan EDC tahun anggaran 2020-2024 sebesar Rp2,1 triliun. Budi menyebut total kerugian keuangan negara yang diduga timbul yaitu sebesar 30% dari nilai proyek.

    “Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Picu Konflik Pengguna dan Driver, Garda Minta Double Order ShopeeFood-Grab Cs Dihapus

    Picu Konflik Pengguna dan Driver, Garda Minta Double Order ShopeeFood-Grab Cs Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyorot ihwal algoritma double order pada aplikasi milik perusahaan penyedia layanan on-demand yang disinyalir memicu masalah antara konsumen dan mitra ShopeeFood di Yogyakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan kerawanan terjadinya konflik akibat multi atau double order sangat besar, sehingga algoritma tersebut harus dihapus dan tak diterapkan oleh semua perusahaan aplikator.

    “Garda menyatakan algoritma ini harus dihapus jangan lagi diterapkan oleh semua aplikator,” kata Raden kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Algoritma double order dinilai sangat merugikan. Sebab, kata Raden, pembayaran order kedua yang diterima mitra pengemudi hanya 50% dari nilai pemesanan pertama. 

    Di sisi lain, akibat keterlambatan pengiriman order juga merugikan konsumen.

    Raden berharap negara segera turun tangan mengatasi permasalahan ini. Pemerintah, sambungnya, diharapkan membuat regulasi menyoal tarif serta mekanisme pemesanan makanan dan antaran barang.

    “Sampai dengan saat ini regulasi tarif pengantaran barang dan pemesanan makanan tidak ada regulasinya sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya konflik antara driver dengan konsumen,” kata dia.

    Selain itu, Raden menyayangkan masalah antara konsumen dengan pengemudi Shopee yang mengakibatkan kekisruhan massal di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

    Algoritma double order disebut membuat akhirnya membuat waktu tunggu pemesanan makanan menjadi lebih lama 20-45 menit dari waktu normal.

    “Apabila hanya melayani satu order saja, hal inilah yang dikeluhkan kawan-kawan driver pada beberapa aplikator yang juga menerapkan algoritma multi order atau double order lainnya,” jelasnya.

    Diketahui, beberapa waktu lalu ratusan pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu pengguna Shopee dengan inisial TTW lantaran TTW berlaku kasar kepada salah satu driver.

    Adapun kekesalan TTW terjadi karena driver Shopee lama mengantarkan makanan yang sudah TTW pesan. 

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menduga lamanya pesanan tersebut karena algoritma yang diterapkan oleh aplikator dalam hal ini ShopeeFood. 

    Permasalahan serupa dapat ditemukan juga, tidak hanya di Shopee, di Grab dan Gojek. Bisnis coba menghubungi Gojek dan Shopee mengenai fitur Double Order. Hingga berita ini diturunkan keduanya tidak memberi tanggapan.

  • Picu Konflik Pengguna dan Driver, Garda Minta Double Order ShopeeFood-Grab Cs Dihapus

    Picu Konflik Pengguna dan Driver, Garda Minta Double Order ShopeeFood-Grab Cs Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyorot ihwal algoritma double order pada aplikasi milik perusahaan penyedia layanan on-demand yang disinyalir memicu masalah antara konsumen dan mitra ShopeeFood di Yogyakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan kerawanan terjadinya konflik akibat multi atau double order sangat besar, sehingga algoritma tersebut harus dihapus dan tak diterapkan oleh semua perusahaan aplikator.

    “Garda menyatakan algoritma ini harus dihapus jangan lagi diterapkan oleh semua aplikator,” kata Raden kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Algoritma double order dinilai sangat merugikan. Sebab, kata Raden, pembayaran order kedua yang diterima mitra pengemudi hanya 50% dari nilai pemesanan pertama. 

    Di sisi lain, akibat keterlambatan pengiriman order juga merugikan konsumen.

    Raden berharap negara segera turun tangan mengatasi permasalahan ini. Pemerintah, sambungnya, diharapkan membuat regulasi menyoal tarif serta mekanisme pemesanan makanan dan antaran barang.

    “Sampai dengan saat ini regulasi tarif pengantaran barang dan pemesanan makanan tidak ada regulasinya sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya konflik antara driver dengan konsumen,” kata dia.

    Selain itu, Raden menyayangkan masalah antara konsumen dengan pengemudi Shopee yang mengakibatkan kekisruhan massal di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

    Algoritma double order disebut membuat akhirnya membuat waktu tunggu pemesanan makanan menjadi lebih lama 20-45 menit dari waktu normal.

    “Apabila hanya melayani satu order saja, hal inilah yang dikeluhkan kawan-kawan driver pada beberapa aplikator yang juga menerapkan algoritma multi order atau double order lainnya,” jelasnya.

    Diketahui, beberapa waktu lalu ratusan pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu pengguna Shopee dengan inisial TTW lantaran TTW berlaku kasar kepada salah satu driver.

    Adapun kekesalan TTW terjadi karena driver Shopee lama mengantarkan makanan yang sudah TTW pesan. 

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menduga lamanya pesanan tersebut karena algoritma yang diterapkan oleh aplikator dalam hal ini ShopeeFood. 

    Permasalahan serupa dapat ditemukan juga, tidak hanya di Shopee, di Grab dan Gojek. Bisnis coba menghubungi Gojek dan Shopee mengenai fitur Double Order. Hingga berita ini diturunkan keduanya tidak memberi tanggapan.

  • RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    RI Bidik Tarif Impor AS Lebih Rendah dari Negara Asean Lain

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Adapun, tarif resiprokal 32% untuk Indonesia lebih rendah dari yang dikenai Trump atas Kamboja, Myanmar (40%), Laos (40%), Kamboja (36%), dan Thailand (36%). Hanya saja, tarif Indonesia itu lebih tinggi dari Malaysia (25%), Brunei Darussalam (24%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).

    Sejauh ini, kata Haryo, Indonesia telah menyampaikan tawaran-tawaran terbaik kepada AS, termasuk dalam bentuk second best offer yang disebut pemerintah AS sebagai tawaran yang sangat baik. Meski begitu, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Trump.

    “Kemudian ini belum berakhir, saya melihat keputusan ini masih menunggu respons dari setiap negara apa yang akan ditawarkan kembali. Jadi kata 32% itu belum final, kita masih akan terus respons dan berunding kembali dan menawarkan nilai-nilai lebih untuk jadi pertimbangan Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Haryo menambahkan, selain tarif, negosiasi juga mencakup aspek hambatan non-tarif. Menurutnya, Indonesia selama ini juga terus mendorong perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi, baik untuk AS maupun negara lain.

    Dia mencontohkan bahwa tim negosiasi sudah menyampaikan berbagai upaya perbaikan hambatan non-tarif yang dilakukan seperti penerapan (OSS) Online Single Submission) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan utama saat ini tetap pada tarif, terutama terkait volume perdagangan dan komoditas prioritas.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

  • Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

    Sri Mulyani Heran Transferan ke Pemda Naik Terus tapi Ketimpangan Antardaerah Tak Berubah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa jumlah transfer ke daerah alias TKD dari bendahara negara terus meningkat setiap tahunnya, tetapi ketimpangan tak kunjung berakhir.

    Dirinya menyampaikan hal tersebut di depan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (9/7/2025).

    Menurutnya, dalam 24 tahun terakhir atau sejak 2001 saat memasuki era desentralisasi fiskal, dana TKD naik signifikan dari Rp81,7 triliun menjadi Rp864,1 triliun pada 2025. 

    “Itu kenaikannya luar biasa. Jadi kalau tadi disampaikan masih ada ketimpangan, Ini padahal dengan transfer yang cukup besar ke daerah,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut. 

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa transfer yang pemerintah lakukan pada dasarnya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan antara pusat dan daerah (vertical imbalances) maupun antardaerah (horizontal imbalances). 

    Melihat outlook 2025, pemerintah diprediksi akan mengucurkan TKD, sekaligus Dana Desa di dalamnya, senilai Rp864,1 triliun atau 93,9% dari pagu awal senilai Rp919,9 triliun.

    “[TKD] tahun 2025 ini sekarang mencapai Rp864 triliun, karena DAK Fisik untuk infrastruktur sekarang dilakukan direct dari pusat, untuk kemudian menjamin bahwa pelaksanaannya bisa dijalankan secara konsisten,” lanjut Sri Mulyani.

    Hingga 30 Juni 2025 atau semester I, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan semester I/2024 yang kala itu senilai Rp400,1 triliun. 

    Utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

    Pada tahun ini, dilakukan penyaluran TKD berbasis kinerja seperti DAU specific grant (SG) yang mendukung pemerataan layanan termasuk untuk PPPK. 

    Melalui DAU SG, Sri Mulyani memberikan syarat salur sehingga tidak diberikan cek kosong, namun harus memiliki atau mencapai syarat tertentu untuk dapat menerima TKD.

    Selain itu, terdapat perubahan pola penyaluran DBH dari kuartalan menjadi bulanan, mendorong perbaikan kualitas belnja APDB melalui efisiensi—selayaknya pemerintah pusat yang juga efisiensi. 

    Kemudian pada tahun ini pula, pemerintah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung dari pusat, bukan lagi dari daerah. Hal ini imbas penyaluran TPD di daerah yang kerap tidak tepat waktu. 

    Terakhir, TKD pada tahun ini juga akan mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Adapun, secara perinci, realisasi TKD paling tinggi berasal dari Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta yang telah mencapai 66,7% hingga akhir semester I/2025. Kemudian diikuti Dana Desa yang mencapai 53,9% dari pagu, serta DAU yang telah mencapai 50,4%. 

    Sementara realisasi yang minim berasal dari Dana Otonomi Khusus yang baru mencapai 19,4% atau senilai Rp3,4 triliun dari total alokasi Rp17,5 triliun.

    Data transfe ke daerah yang mencerminkan desentralisasi fiskal. / dok Kemenkeu

  • Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Pemerintah Akui Tak Bisa Berharap Banyak dari AS, Genjot Diversifikasi Pasar Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan AS di tengah kebijakan proteksionis yang tengah digencarkan Presiden Donald Trump.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, meski proposal dagang yang diajukan Indonesia selama proses negosiasi dianggap baik oleh AS, pemerintah menyadari hasil akhir negosiasi tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.

    “Kita juga tentu tidak bisa berharap sepenuhnya untuk keberhasilan seperti apa yang kita mau, karena ini AS ini kan sekarang bukan dengan Indonesia saja tapi dengan juga berbagai negara,” jelas Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.

    Pemerintah, sambungnya, menyadari AS akan sangat sibuk dan perlu waktu yang lama untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Dia mencontohkan Trump yang secara tidak terduga mengumumkan tarif baru sebesar 32% ke Indonesia pada 7 Juli 2025 waktu AS.

    Haryo mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025.

    “Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya akan fokus ke AS. Saat ini, Haryo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor, termasuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian dagang lainnya.

    “Karena untuk membuka pangsa pasar yang baru,” ungkapnya.

    Pengumuman Trump

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Untuk Indonesia, Trump menegaskan penerapan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan yang adil antara kedua negara.

    “Harap dipahami bahwa angka 32% jauh lebih sedikit dari apa yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesenjangan Defisit Perdagangan yang kita miliki dengan Negara Anda,” ujar Trump dalam surat tersebut.

    AS juga setuju untuk terus bekerja sama dengan Indonesia, meskipun memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Indonesia. Trump mengundang RI untuk berpartisipasi dalam ekonomi Amerika Serikat, sebagai pasar utama dunia saat ini.

    Kendati demikian, setelah bertahun-tahun, hubungan dagang AS dengan Indonesia dinilai tak adil karena menyebabkan defisit mendalam.

    “Kami harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang, dan sangat gigih, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, dan Non Tarif, Kebijakan dan Hambatan Perdagangan. Sayangnya, hubungan kami jauh dari Timbal Balik,” tuturnya.

  • Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Melansir situs resmi PLN EPI, para pemegang saham menunjuk Rakhmad Dewanto sebagai direktur utama menggantikan Iwan Agung Firstantara. Adapun, Rakhmad sebelumnya menjabat sebagai direktur gas dan BBM.

    Lalu, posisi direktur gas dan BBM kini ditempati oleh Erma Melina Sarahwati. Selain itu, para pemegang saham juga menunjuk Hokkop Situngkir sebagai direktur biomassa. Hokkop menggantikan posisi Antonius Aris.

    Sementara itu, posisi direktur batu bara masih ditempati oleh Ary Bastari. Lalu, direktur management human capital dan administrasi masih diemban oleh Dedeng Hidayat.

    Kemudian, posisi direktur keuangan dan manajemen risiko masih ditempati oleh Efin Febriantoro.

    Selain jajaran direksi, PLN EPI juga merombak susunan komisaris. Para pemegang saham menunjuk Nikson Silalahi sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Nikson menggantikan Achmad Bakir Pasaman pada posisi tersebut.

    Para pemegang saham juga menunjuk Wamenpora Taufik Hidayat, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, dan Julizar Idris sebagai komisaris, serta Ridwan Dhani Wirianata sebagai komisaris independen.

    Berikut daftar direksi dan komisaris terbaru PLN EPI:

    Direksi PLN EPI

    – Rakhmad Dewanto: Direktur Utama

    – Erma Melina Sarahwati: Direktur Gas dan BBM

    – Hokkop Situngkir: Direktur Biomassa

    – Ary Bastari: Direktur Batu bara

    – Dedeng Hidayat: Direktur Management Human Capital dan Administrasi

    – Efin Febriantoro R: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

    Komisaris PLN EPI

    – Nikson Silalahi: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    – Anggawira: Komisaris

    – Julizar Idris: Komisaris

    – Taufik Hidayat: Komisaris

    – Ridwan Dhani Wirianata: Komisaris Independen

  • Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Pakar Ungkap Dampak Pengenaan Bea Keluar Batu Bara saat Ekspor Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Pengamat menilai wacana pemerintah untuk menambah penerimaan negara melalui pungutan bea keluar emas dan batu bara berpotensi menekan pelaku industri.

    Wacana pungutan bea keluar itu sebelumnya muncul dari Ketua Komisi XI DPR sekaligus pimpinan Panja Penerimaan Mukhamad Misbakhun yang melaporkan hasil rapat panja, yang salah satunya menyepakati kebijakan teknis kepabeanan dan cukai sebagai implementasi kebijakan umum perpajakan.   

    DPR dan pemerintah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara di mana pengaturan teknisnya mengacu pada pengaturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menilai kebijakan itu bakal berdampak signifikan bagi pelaku usaha, khususnya batu bara. Apalagi, harga emas hitam itu kini tengah anjlok.

    “Dampaknya akan sangat signifikan bagi industri pertambangan batu bara mengingat saat ini komoditas tersebut sedang tertekan harganya. Tentu akan berdampak kepada keuntungan bisnis tersebut,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Ucapan Rizal tentu bukan isapan jempol. Harga batu bara acuan (HBA) sepanjang tahun ini relatif turun. Tercatat HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Juli 2025 ditetapkan sebesar US$107,35 per ton. Angka itu turun dibanding Januari 2025 yang senilai US$124,01 per ton.

    Rizal menuturkan, pemerintah memang sedang menggenjot pendapatan negara di tengah gejolak geopolitik global yang saat ini terjadi. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali rencana pengenaan bea kelauar untuk emas dan batu bara itu.

    “Mengingat saat ini juga terjadi kelesuan impor batu bara oleh China yang menjadi penentu harga batu bara global,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, lesunya permintaan batu bara dari China itu membuat harga terus turun. Selain itu, dia mengatakan, para pelaku usaha juga ternah menanggung beban pengenaan royalti.

    Saat ini, kata Rizal, pemerintah juga sudah melakukan perubahan untuk prosentase royalti terhadap komoditas batu bara dan bahkan ada yang mencapai 28% terutama untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) atau kelanjutan perpanjangannya.

    “Apabila harga terus menurun dan pengeluaran tambahan meningkat tentu saja akan dilakukan rasionalisasi stripping ratio sehingga terganggunya konservasi batu bara ke depan,” ucap Rizal.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM pun buka suara terkait wacana pengenaan bea keluar batu bara dan emas tersebut. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi detil dari wacana tersebut. Pihaknya pun belum berbicara dengan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal melakukan pembahasan dengan Kemenkeu.

    “Kami akan duduk bersama Kemenkeu,” kata Yuliot di Le Meridien Hotel Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan, penetapan bea keluar untuk emas dan batu bara harus dilihat secara adil. Menurutnya, kebijakan itu pun harus mengacu pada harga di pasar internasional.

    Dengan kata lain, jika harga internasional sedang anjlok, sementara pungutan bea keluar diberlakukan, maka pelaku usaha bisa tertekan.

    “Kalau permintaanya lemah, [lalu] kenakan kenakan bea keluar, justru ini akan berdampak. Jadi ini gak ada yang beli juga. Jadi kita melihat kompetitif dari komoditas yang kita miliki,” jelas Yuliot.

  • Respons Grab soal Double Order, Fitur yang Diperbincangkan di Kasus ShopeeFood Jogja

    Respons Grab soal Double Order, Fitur yang Diperbincangkan di Kasus ShopeeFood Jogja

    Bisnis.com, JAKARTA – Grab Indonesia buka suara soal pernyataan pihak Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) tentang algoritma double order (pesanan berganda) yang dinilai merugikan mitra pengemudi, buntut dari insiden yang melibatkan mitra ShopeeFood beberapa waktu lalu.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, algoritma pesanan berganda disebut oleh pihak SPAI menjadi penyebab keterlambatan pengantaran order yang berujung tindak kekerasan oleh konsumen terhadap pengemudi Shopee Food di Yogyakarta.

    Menanggapi ihwal ini, Country Marketing Head, Grab Indonesia & OVO, Melinda Savitri, mengatakan perusahaan juga menerapkan pesanan berganda. Namun, driver mendapat opsi untuk mengambil pesanan tersebut atau menolaknya.

    “Terkait dengan pesanan berganda yang ditemui pada layanan tertentu, dapat kami informasikan mitra pengemudi dapat memilih untuk mengambil pesanan gabungan atau tidak, sesuai dengan preferensi mereka,” kata Melinda kepada Bisnis, Rabu (9/7/2025).

    Perusahaan berbasis di Singapura tersebut, jelasnya, juga memiliki sistem teknologi yang mempertimbangkan jarak, estimasi waktu tempuh, ketersediaan mitra pengemudi terdekat, hingga kondisi lalu lintas.

    “Sistem ini dirancang untuk meminimalisir waktu tunggu pelanggan, dan memastikan pesanan diterima pelanggan sesuai alamat pengantaran,” kata Melinda.

    Dia menjelaskan Grab menerapkan sistem pengaturan order menggunakan teknologi real-time, dengan memadukan algoritma dengan machine learning serta multi round radius yang memungkinkan perluasan radius pencarian mitra pengemudi.

    Hal ini bertujuan memastikan pelayanan pemesanan yang baik, bahkan ketika situasi khusus seperti jam sibuk maupun kondisi hujan.

    Perusahaan ini juga menggunakan GrabMaps, peta digital yang dirancang khusus untuk mengenali kompleksitas jalanan di Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan karakter jalan banyak gang dan jalanan sempit.

    Dia menambahkan tujuan dari layanan ini adalah mengoptimalkan produktivitas dan mendukung operasional pengemudi agar lebih efisien dalam melayani pengguna, dengan tetap memastikan waktu pengantaran yang telah dikalkulasi oleh sistem tetap berada dalam batas waktu yang wajar.

    Sementara dari sisi pengguna, layanan ini menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menggemari kuliner, tapi tetap menginginkan harga yang lebih terjangkau.

    “Tidak dipungkiri, keterlambatan bisa terjadi dan ada beberapa alasan yang membuat mitra pengemudi terlambat mengantarkan pesanan. Apabila terjadi potensi keterlambatan, sistem kami otomatis akan memberitahukannya melalui notifikasi di aplikasi yang dapat dipantau secara langsung oleh pengguna,” jelasnya.

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai sistem double order yang diterapkan aplikator menjadi biang kerok atas kisruh ShopeeFood yang terjadi di Yogyakarta.  Hal yang sama juga berpeluang terjadi di platform lainnya seperti Grab dan Gojek. 

    Diketahui, beberapa waktu lalu ratusan pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu pengguna Shopee dengan inisial TTW karena lantaran TTW berlaku kasar kepada salah satu driver.

    Adapun kekesalan TTW terjadi karena driver Shopee lama mengantarkan makanan yang sudah TTW pesan. SPAI menduga lamanya pesanan tersebut karena algoritma yang diterapkan oleh aplikator. 

    Permasalahan serupa dapat ditemukan juga, tidak hanya di Shopee, di Grab dan Gojek. Bisnis coba menghubungi Gojek dan Shopee. Hingga berita ini diturunkan keduanya tidak memberi tanggapan.

  • SRC Gandeng PT Pos Perkuat Akses Logistik Nasional

    SRC Gandeng PT Pos Perkuat Akses Logistik Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Sampoerna Retail Community (SRC) menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk memperkuat logistik nasional dengan menjadi titik pengiriman dan penerimaan barang hingga menjadi distributor meterai.

    Direktur Penjualan PT HM Sampoerna Tbk., Yohan Lesmana, mengatakan kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran program distribusi produk meterai resmi yang dimulai pada 7 Juli 2025. Selain distribusi meterai, kerja sama ini juga mencakup peran baru Toko SRC sebagai Pos Aja Drop Point.

    “Dengan jaringan toko kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia, kami ingin Toko SRC yang merupakan bagian dari program pemberdayaan UMKM Toko Kelontong Sampoerna menjadi lebih dari sekadar tempat belanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Yohan dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan sejak akhir Mei 2025, toko kelontong SRC telah mulai berfungsi sebagai titik pengiriman dan penerimaan barang, khususnya di wilayah yang selama ini belum optimal terjangkau layanan kurir dan logistik.

    Sementara itu, Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS), Romulus Sutanto, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memperluas akses logistik dan distribusi, sekaligus meningkatkan pendapatan negara dari sektor jasa keuangan.

    “Kami percaya program ini akan menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan,” ujar Romulus.

    Plt Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi menilai pemanfaatan jaringan ritel lokal seperti Toko SRC merupakan kunci pemerataan akses layanan publik.

    “Dengan menggandeng jaringan Toko SRC, kami optimistis dapat menjangkau lebih banyak titik dan mempercepat pemerataan akses layanan,” ujarnya.

    Kolaborasi ini juga mendukung program UMKM Naik Kelas dan transformasi pelayanan publik berbasis komunitas. Dengan lebih dari 250.000 toko selama 17 tahun, ekosistem SRC kini berperan aktif dalam memperkuat ekonomi daerah dan membuka akses layanan yang sebelumnya sulit dijangkau.

    “Kolaborasi ini merupakan wujud nyata langkah maju menuju Indonesia yang lebih terhubung, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.