Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Harga Pangan Hari Ini 11 Juli: Harga Beras dan Gula Kompak Naik

    Harga Pangan Hari Ini 11 Juli: Harga Beras dan Gula Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan dibuka bervariasi pada hari Ini, Jumat (11/7/2025). Secara rata-rata nasional, komoditas pangan seperti cabai hingga daging ayam kompak mengalami penurunan, sedangkan harga beras dan gula masih terus merangkak naik.

    Mengacu pada tabel harga pangan di laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 8.30 WIB, harga beras premium naik 0,95% menjadi Rp16.145 per kilogram (kg).

    Kemudian, beras medium juga naik 0,12% menjadi Rp14.289 per kg diikuti kenaikan harga Beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) meningkat 1,12% menjadi Rp12.675 per kg.

    Selain itu, harga kedelai biji kering (impor) juga masuk ke dalam daftar komoditas yang melanjutkan tren kenaikan. Di mana, pada hari Ini posisinya meningkat 0,40% menjadi Rp10.883 per kg.

    Harga ikan kembung turut mencatatkan kenaikan 4,44% menjadi Rp42.947 per kg, ikan tongkol naik 2,01% menjadi Rp34.841 per kg ,dan ikan bandeng naik 7,29% menjadi Rp37.297 per kg.

    Sementara itu, harga cabai merah keriting turun 8,81% menjadi Rp40.291 per kg, cabai merah besar turun cukupi signifikan mencapai 10,51% menjadi Rp38.827 per kg dan cabai rawit merah turun 3,77% menjadi Rp65.815 per kg.

    Harga bawang merah turun 4,18% menjadi Rp42.414 per kg dan bawang putih bonggol turun 3,25% menjadi Rp37.877 per kg.

    Selanjutnya, harga daging ayam ras turun 0,48% menjadi Rp35.142 per kg dan telur ayam ras turun 0,33% menjadi Rp29.380 per kg.

    Harga dging sapi murni pada hari ini melanjutkan tren penurunan harga, posisinya turun 0,99% menjadi Rp133.752 per kg. Bersamaan dengan harga daging kerbau beku (impor) turun 4,61% menjadi Rp100.417 per kg Dan daging kerbau segar (lokal) turun 4,42% menjadi Rp135.000 per kg,

    Kemudian, harga minyak goreng kemasan turun 1,93% menjadi Rp20.479 per liter, minyak goreng curah turun 0,82% menjadi Rp17.331 per liter dan Minyakita turun 1,27% menjadi Rp17.356 per liter.

    Kemudian, tepung terigu (curah) turun 1,53% menjadi Rp9.694 per kg dan tepung terigu kemasan turun 3,47% menjadi Rp12.582 per kg.

    Terakhir, harga gula konsumsi justru naik 0,38% menjadi Rp18.456 per kg dan harga garam konsumsi turun 1,53% menjadi Rp11.488 per kg.

  • Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 35% terhadap sejumlah barang asal Kanada yang masuk ke AS. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

    Ancaman Trump untuk menaikkan tarif tinggi bagi Kanada disebut akan menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang sedang berusaha menghindari beban tarif tinggi pada ekspor negaranya ke AS.

    Tarif baru ini lebih tinggi dari besaran tarif sebelumnya yakni 25% yang dikenakan atas barang-barang Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko (USMCA). 

    “Fentanyl bukanlah satu-satunya tantangan yang kita miliki dengan Kanada, yang memiliki banyak tarif, nontarif, kebijakan dan hambatan perdagangan, yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat,” kata Trump dalam sebuah surat kepada Carney yang diunggah pada Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/7/2025).

    Hubungan dagang antara AS dan Kanada sebelumnya juga sempat memanas. Bulan lalu, Trump sempat menghentikan negosiasi setelah Kanada mengusulkan pajak layanan digital, yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah Kanada.

    Meski sebagian besar ekspor Kanada dilindungi oleh perjanjian USMCA, Trump telah memberlakukan tarif 25% atas banyak barang dengan alasan ancaman fentanyl. Padahal, data pemerintah AS menunjukkan bahwa peredaran narkotika adiktif tersebut dari Kanada ke AS sangat kecil. Logam seperti baja dan aluminium bahkan telah dikenakan tarif sebesar 50%.

    Trump mengatakan dirinya bersedia mempertimbangkan penyesuaian terhadap kebijakan ini jika Kanada bekerja sama untuk menghentikan aliran fentanyl. Namun, dia juga mengkritik kebijakan tarif Kanada terhadap produk susu asal AS.

    Kendati demikian, Trump juga mempertahankan tarif lebih rendah sebesar 10% untuk impor energi serta tarif yang lebih tinggi terhadap komoditas penting seperti logam. Namun, situasinya masih berkembang dan landasan hukum resmi belum dirumuskan. 

    Adapun, kenaikan tarif impor tersebut akan menjadi perubahan yang lebih moderat dibandingkan dengan penerapan tarif 35% secara menyeluruh. Sebab, Trump masih mempertahankan pengecualian bagi sektor-sektor yang sangat terintegrasi seperti industri otomotif.

    Meski demikian, isi surat tersebut menunjukkan bahwa Trump tetap bersikeras untuk meningkatkan tensi perang dagang dengan negara tetangga di utara AS tersebut.

    Pengumuman rencana kenaikan tarif untuk Kanada juga disampaikan bersamaan dengan wawancara Trump di NBC News pada Kamis. Presiden AS itu juga mempertimbangkan tarif menyeluruh sebesar 15% hingga 20% bagi sebagian besar mitra dagang. Saat ini, tarif menyeluruh yang berlaku adalah sebesar 10%.

    Langkah ini mempertegas bahwa Trump tidak mundur dari kebijakan ekonomi andalannya. Dia juga menyebut kepada NBC bahwa pasar saham AS baru-baru ini menguat meskipun rencana kenaikan tarif terhadap mitra dagang besar akan berlaku dalam beberapa minggu ke depan.

    Sebagai informasi, sepanjang pekan ini, Trump telah mengirimkan surat kepada mitra dagang untuk memberi tahu mengenai tarif baru yang akan berlaku mulai 1 Agustus jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Surat serupa untuk anggota Uni Eropa juga akan segera dikirim.

    Pengumuman tarif terhadap Kanada disampaikan setelah pemerintah Ottawa mengkritik keras rencana AS untuk mengenakan tarif impor 50% terhadap tembaga.

    “Kami sedang menunggu detail keputusan ini dari Gedung Putih dan dari presiden, tapi kami akan melawannya, titik,” ujar Menteri Industri Kanada Melanie Joly pada Kamis pagi.

  • Siap-Siap! Harga Uniqlo Bakal Makin Mahal Imbas Tarif Trump

    Siap-Siap! Harga Uniqlo Bakal Makin Mahal Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Brand pakaian asal Jepang, Uniqlo, mengakui kebijakan Tarif Trump yang tinggi akan berdampak besar pada operasional bisnis mereka mulai akhir tahun ini. 

    Dikutip dari Bloomberg, Jumat (11/7/2025) untuk menekan ongkos produksi Uniqlo berencana menaikkan harga beberapa produknya. Adapun, tarif Trump untuk barang asal Jepang dikenai 25%. 

    Terlebih, Uniqlo memiliki sejumlah fasilitas produksi di berbagai negara yang juga dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat (AS), termasuk Indonesia, China, Vietnam, Bangladesh, India, dan lainnya. 

    Manajemen Keuangan PT Fast Retailing, induk usaha Uniqlo, Takeshi Okazaki mengagakan dampak dari kebijakan Trump tersebut sulit dihindari. 

    “Akan sulit untuk menyerap semua biaya. Pendekatan kami adalah menaikkan harga jika memungkinkan dan bukan di tempat yang tidak memungkinkan, sementara pada akhirnya berfokus pada menciptakan bisnis berkelanjutan yang menghasilkan keuntungan dengan aman,” lanjutnya.

    Mayoritas produk Uniqlo yang dijual di AS diproduksi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Namun mulai 1 Agustus, Sri Lanka sebagai salah satu eksportir pakaian utama ke AS akan dikenakan tarif 30%, menurut surat pemberitahuan dari Trump pada Rabu lalu. 

    Vietnam, pesaing utama Sri Lanka, juga akan terkena tarif 20%, sementara pengiriman tidak langsung melalui Vietnam akan dikenakan tarif lebih tinggi yakni 40%.

    Meski demikian, Uniqlo memperkirakan dampak tarif pada tahun fiskal ini masih terbatas. Hal ini karena perusahaan telah mengirimkan banyak stok lebih awal ke AS.

    “Dampak FY2025 kemungkinan akan terbatas, apa pun tarifnya,” tulis perusahaan dalam laporan pendapatannya.

    Dalam periode tiga bulan hingga 31 Mei, Fast Retailing mencatat kenaikan laba operasi sebesar 1,4% menjadi JP¥146,7 miliar atau sekitar US$1 miliar. Namun angka tersebut masih di bawah ekspektasi analis sebesar JP¥ 153,8 miliar, menurut data jajak pendapat LSEG.

    Sebagai informasi, Uniqlo yang bermula dari satu toko kecil di Hiroshima 40 tahun lalu, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.500 gerai di seluruh dunia. Perusahaan itu menjual pakaian kasual seperti jaket bulu dan kemeja katun yang sebagian besar diproduksi di Cina dan wilayah Asia lainnya.

    Namun, model bisnis yang mengandalkan produksi murah dari Asia itu kini menghadapi tekanan akibat kebijakan tarif dari Trump dan menurunnya permintaan di pasar Cina.

    Uniqlo kini mulai mengalihkan fokus pertumbuhannya ke wilayah Amerika Utara dan Eropa. Cina, yang merupakan pasar internasional terbesar mereka dengan lebih dari 900 toko, kini menunjukkan tanda-tanda pelemahan permintaan.

  • Maju Mundur Wapres Gibran ‘Ngantor’ di Papua

    Maju Mundur Wapres Gibran ‘Ngantor’ di Papua

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sudah siap jika memang harus ditugaskan untuk bekerja di Papua.

    Gibran membenarkan telah menerima penugasan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus menegakan HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.

    Menurut Gibran, dirinya adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus siap dengan penugasan apapun dan di mana pun. “Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemana pun dan kapan pun,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/7/2025) kemarin.

    Gibran mengatakan penugasan seorang wapres ke Papua bukan hanya berlaku pertama kali kepada dirinya, tetapi sejak zaman KH. Maruf Amin sebagai wapres sudah ada. 

    “Itu bukan hal baru, itu sejak zaman Pak Kiai Maruf Amin sejak 2021-2022 sudah ada. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemana pun dan kapan pun. Saat ini kita tunggu perintah berikut dari Pak Presiden,” katanya.

    Bahkan, Gibran menegaskan meskipun Keputusan Presiden (Keppres) belum keluar, dirinya sudah siap menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Misalnya keppresnya belum keluar saya siap kapan pun,” ujarnya.

    Menurut Gibran, dirinya sudah siap untuk melanjutkan perjuangan KH. Maruf Amin di Papua dan mempercepat pembangunan di Papua serta menegakan HAM di Bumi Cendrawasih tersebut.

    “Kita akan melanjutkan kerja keras Pak Kiai Maruf Amin di sana,” tuturnya.

    Penugasan ke Papua 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meluruskan informasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua setelah diberi mandat oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Semula, Pras menjelaskan ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di dalamnya secara eksplisit menyebutkan bahwa percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori alias diketuai oleh Wakil Presiden.

    “Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lebih lanjut, politikus Gerindra ini turut menjelaskan soal kantor nantinya difasilitasi oleh negara yang dalam hal ini tugasnya Kementerian Keuangan. Dia menyebut di Jayapura ada kantor KPKN yang memang akan dipakai untuk operasional tim perencanaan pembangunan Papua.

    “Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga,” jelasnya.

    Dengan demikian, Pras menegaskan bahwa yang akan berkantor atau beraktivitas langsung lebih banyak di Papua adalah tim satgas atau tim badan percepatan pembangunan Papua, bukan Wapres. 

    Tidak Berkantor di Papua

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan tugas wapres yang dimaksud itu adalah menangani berbagai masalah di Papua, seperti di antaranya mempercepat pembangunan Papua secara fisik sekaligus menangani masalah HAM di Papua. 

    “Konsen pemerintah dalam menangani Papua beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan penugasan khusus presiden kepada wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” tutur Yusril di Youtube Komnas HAM bertema Laporan Tahunan Komnas HAM 2025 yang diakses pada Selasa (8/7/2025).

    Namun demikian, dia meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.

    Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

    Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal. 

    Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. 

    Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan.

  • Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

    Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia masih memiliki potensi untuk membalik neraca perdagangan Indonesia—Uganda dari defisit menjadi surplus.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Roro, terlihat neraca perdagangan Indonesia—Uganda mencatatkan defisit senilai US$44,25 juta pada 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada Januari—April 2025, neraca perdagangan kedua negara ini kembali mencatatkan defisit sebesar US$35,97 juta.

    “Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya. Namun kalau kita melihatnya, oportunitas. Jadi, oportunitas untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” kata Roro saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

    “Jadi justru pasar-pasar nonkonvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

    Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

    “Furnitur adalah yang besar, dan kami mengekspor cukup banyak ke daerah-daerah seperti Eropa, Amerika, juga. Tapi mungkin ini, ini mungkin menarik bagi pasar Uganda, juga, dan saya berharap bahwa hari ini melayani kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain,” ujarnya.

    Sepanjang Januari—April 2025, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta. Namun, neraca dagangnya masih didominasi impor dari Urganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

    Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Uganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Urganda ke Indonesia US$44,39 juta.

    Namun demikian, Roro optimistis masih ada peluang untuk Indonesia mendorong peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia—Uganda ke depan.

    Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

    Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

    Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

    “Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” tandasnya.

  • Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Negosiasi Tarif 32% Trump, CSIS Dorong Pemerintah Tawarkan ‘Pemanis’ Non-Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu memperluas strategi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif yang ditetapkan sebesar 32% per 1 Agustus 2025. Negosiasi bukan hanya mengandalkan insentif ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan instrumen non-ekonomi yang relevan dengan kepentingan Presiden AS Donald Trump.

    Peneliti Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Habib menilai bahwa selama ini Indonesia cenderung fokus pada economic sweetener atau insentif ekonomi semata dalam upaya menekan tarif AS.

    “Akan lebih baik apabila misalnya pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek non-ekonomi untuk bernegosiasi dengan Trump. Ada aspek kebijakan luar negeri, beberapa area kerjasama, yang mungkin kita bisa tawarkan,” ujarnya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Habib mencontohkan, sejumlah isu non-ekonomi yang menjadi perhatian utama Trump yaitu imigrasi, pemberantasan narkotika seperti fentanyl, transshipment, serta sikap terhadap kebijakan anti-AS di kawasan. Menurutnya, isu-isu itu bisa dijadikan pintu masuk untuk negosiasi.

    Dia mendorong pemerintah menawarkan kerja sama di bidang-bidang tersebut kepada AS, asalkan tidak menomorduakan kepentingan nasional.

    “Apa yang sangat dipedulikan oleh Trump tentunya adalah konstituennya, maka kita juga harus melakukan pendekatan untuk memahami apa yang sebenarnya bisa menjual di hadapan konstituennya Trump,” paparnya.

    Di luar isu non-ekonomi, Habib juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam perdagangan mineral kritis, khususnya timah, yang bisa menjadi instrumen tawar-menawar penting dalam negosiasi dagang dengan AS.

    Menurutnya, timah dari Indonesia sebenarnya sudah menjadi bahan baku penting bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS seperti Apple, Microsoft, hingga Nvidia meski tanpa adanya perjanjian khusus terkait mineral kritis.

    Dia juga mencatat bahwa Executive Order terkait tarif yang diterbitkan AS secara spesifik mengecualikan mineral kritis mentah dari pengenaan tarif tinggi.

    “Ini yang kemudian perlu dikomunikasikan lebih lanjut bagaimana misalnya Indonesia dan AS bisa bekerjasama untuk eksplorasi soal critical mineral ini,” ungkapnya.

    Indonesia Kena Tarif 32%

    Adapun Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Tanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

  • Panja Revisi KUHAP Selesaikan 1.676 DIM dalam Dua Hari

    Panja Revisi KUHAP Selesaikan 1.676 DIM dalam Dua Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Panitia kerja (panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan 1.676 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kurun waktu dua hari sejak Rabu (9/10/2025) hingga Kamis (10/10/2025).

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merincikan 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, 131 merupakan substansi baru.

    Habiburokhman melanjutkan, tahapan selanjutnya setelah pembahasan DIM selesai adalah pihaknya akan segera mengesahkan revisi KUHAP di tingkat I. “Iya dong harus segera ya, karena KUHAP yang lama ini kan sangat tidak adil dan harus segera kita ganti dengan KUHAP yang baru,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Meski demikian, legislatir Gerindra ini belum bisa memasang target kapan revisi KUHAP ini akan tuntas. Pasalnya, setelah disahkan di tingkat I nantinya tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) akan segera mensinkronisasikannya.

    “Tadi kan ada perubahan urutan pasal, penomoran pasal, ada apa namanya soal redaksi. Ya kita enggak bisa kita kasih target, tapi mereka mulai malam ini sebetulnya bisa kerja, karena kan kerja juga bisa online ya kan, besok juga kerja ya,“ bebernya.

    Lebih jauh, Habiburokhman juga mengklaim bahwa pembahasan revisi KUHAP ini sangat terbuka dan memenuhi partisipasi bermakna (meaningful participation). Menurut dia Komisi III DPR sudah mengundang beberapa elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait.

    “Lebaran, masih suasana lebaran kami undang kok, gitu loh dan ini Anda lihat sendiri, pasal-pasal yang masuk ini adalah pasal dari masyarakat semua loh, gitu loh. Jadi ini silakan masyarakat yang menilai, kami yang omong kosong atau mereka yang omong kosong,” singgungnya.

    Sementara itu, Waketum Gerindra ini menyampaikan ada dua poin utama dalam revisi KUHAP yang dirinya sebut sebagai kado dari Komisi III DPR untuk para pencari keadilan. Pertama, berkenaan ruang bagi penyelesaian dalam konteks restorative justice yang sebelumnya tidak ada di KUHAP lama.

    “Hal lain selain restorative justice adalah, keluhan masyarakat selama kami kunjungan kerja berbagai daerah seluruh Indonesia adalah apa namanya hak tersangka, kemudian hak advokat yang mendampingi tersangka, peran advokat yang sangat minim sekali,” ujarnya.

  • Kemendag Dorong Penguatan Kerja Sama Dagang RI-Uganda

    Kemendag Dorong Penguatan Kerja Sama Dagang RI-Uganda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penguatan kerja sama perdagangan Indonesia dan Uganda di tengah tensi geopolitik.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dalam acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    “Seperti yang kita ketahui, meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi global dan situasi geopolitik yang menantang saat ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uganda tetap cukup kuat,” ujar Roro.

    Secara umum, Roro menuturkan bahwa total perdagangan antara Indonesia dan Uganda menunjukkan tren peningkatan sebesar 47,25% dari 2020–2024, yakni dari US$8,93 juta pada 2020 menjadi US$55,35 juta pada 2024.

    Teranyar, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta pada Januari—April 2025. Kendati demikian, Roro mengakui neraca perdagangan Indonesia—Uganda masih didominasi impor dari Uganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

    Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Urganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Uganda ke Indonesia US$44,39 juta.

    “Dari angka-angka ini, saya percaya masih banyak peluang yang dapat kita kembangkan dan eksplorasi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kerja sama perdagangan [Indonesia—Uganda] di masa mendatang,” ujarnya.

    Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

    Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

    Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

    “Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” pungkasnya.

  • Uganda Bocorkan Alasan Incar Indonesia jadi Mitra Dagang

    Uganda Bocorkan Alasan Incar Indonesia jadi Mitra Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Uganda untuk Malaysia, Betty Oyela Bigombe mengungkap alasan negaranya berupaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Indonesia.

    Bigombe menuturkan peningkatan kerja sama bilateral dengan Indonesia akan mendorong keselarasan strategis dan pertumbuhan ekonomi bersama. Selain itu, Uganda ingin menciptakan kemitraan yang melampaui sektor perdagangan dengan mencakup inovasi, keberlanjutan, dan pembangunan yang inklusif.

    “Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan Asean, anggota G20, sekaligus pemimpin dalam kerja sama Selatan-Selatan (south-south cooperation). Hal ini yang menjadikannya sebagai mitra strategis utama bagi Uganda,” jelas Dubes Bigombe yang juga terakreditasi di Indonesia dalam Uganda-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Dia menuturkan, upaya peningkatan kerja sama dagang dan investasi dengan Indonesia salah satunya didasarkan oleh sejarah hubungan yang cukup panjang antara kedua negara. Hal tersebut salah satunya berasal dari kerja sama kedua negara dalam Gerakan Non Blok (GNB).

    Selain itu, Uganda memandang Indonesia merupakan salah satu aktor regional dan internasional yang penting. Hal tersebut juga diperkuat dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tengah tumbuh dan memunculkan peluang-peluang kerja sama.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Uganda Wilson Mbasu Mbadi menambahkan kemitraan yang bermakna dibangun atas dasar nilai, kepercayaan, dan kepentingan bersama. Dia menuturkan, Indonesia telah lama menjadi mitra pembangunan bagi Uganda.

    Mbadi menjelaskan, ekspor Indonesia ke Uganda hingga Juni 2025 mencapai US$16,8 juta yang mencakup barang-barang seperti besi, baja, mesin, serta obat-obatan.

    Sementara itu, ekspor Uganda ke Indonesia pada rentang waktu Yang sama adalah sebesar US$39,43 juta. Ekspor-ekspor Uganda ke Indonesia mencakup komoditas seperti kakao, minyak nabati (oilseeds), kulit hewan dan lainnya.

    Uganda mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti kopi, teh, vanilla, ikan air tawar, susu, buah, dan bunga. Menurutnya, ketidakseimbangan perdagangan tersebut seharusnya tidak menjadi kekhawatiran.

    “Karena ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Uganda untuk meningkatkan volume ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor, termasuk kopi, teh, vanila, dan ikan air tawar berkualitas tinggi,” pungkasnya.

  • IMF: Gelombang Tarif Baru AS Bikin Ketidakpastian Dagang Tetap Tinggi

    IMF: Gelombang Tarif Baru AS Bikin Ketidakpastian Dagang Tetap Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan sedang memantau secara ketat perkembangan terbaru terkait pengumuman tarif baru dari Amerika Serikat, seraya menegaskan bahwa ketidakpastian terhadap prospek ekonomi global masih tinggi. 

    “Perkembangan terkait perdagangan terus bergerak dan ketidakpastian masih tinggi,” ujar juru bicara IMF dikutip dari Reuters pada Jumat (11/7/2025).

    Adapun, lembaga keuangan global tersebut juga menyerukan agar negara-negara bekerja secara konstruktif demi menciptakan iklim perdagangan yang stabil.

    “Negara-negara sebaiknya terus bekerja secara konstruktif untuk mendorong stabilitas lingkungan perdagangan dan mengatasi tantangan bersama,” lanjutnya.

    IMF menyampaikan pembaruan terhadap laporan World Economic Outlook edisi April akan dirilis pada akhir Juli, menjelang tenggat negosiasi dagang baru yang ditetapkan pada 1 Agustus mendatang.

    Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (9/7/2025) mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 50% untuk produk tembaga serta barang-barang asal Brasil yang mulai berlaku 1 Agustus. Selain itu, tarif lebih tinggi juga akan diterapkan terhadap 21 negara lainnya.

    Kekhawatiran terhadap dampak tarif baru AS turut membayangi prospek sektor manufaktur di berbagai kawasan seperti Amerika Serikat, Asia, dan Eropa, menurut sejumlah survei yang dirilis Selasa lalu. Meski begitu, sebagian pelaku usaha masih mampu tumbuh di tengah ketidakpastian tersebut.

    Sejumlah analis menilai pelemahan dalam indikator-indikator tersebut mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dunia usaha dan pembuat kebijakan dalam merespons langkah Trump yang berupaya merombak tatanan perdagangan global.

    Pemerintahan Trump sendiri berdalih bahwa tarif yang telah diberlakukan sejauh ini tidak memicu inflasi. Bahkan, mereka mengklaim bahwa undang-undang pemotongan pajak yang baru disahkan pekan lalu akan mampu mengimbangi dampak negatif jangka pendek dari tarif tambahan tersebut.

    Pada April lalu, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk AS, China, dan sebagian besar negara lain, menyusul kebijakan tarif AS yang berada di level tertinggi dalam 100 tahun terakhir. IMF juga memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi global lebih lanjut.

    Aktivitas ekonomi sempat menunjukkan perbaikan sejak saat itu, sebagian didorong oleh upaya penimbunan barang sebelum tarif diberlakukan. AS dan China pun diketahui menahan diri dari aksi saling balas tarif yang lebih ekstrem. Kondisi ini membuka ruang bagi revisi naik yang bersifat sementara terhadap proyeksi pertumbuhan.

    Namun demikian, para ekonom menilai ketidakpastian masih tinggi dan dampak tarif yang lebih besar kemungkinan baru akan terasa pada paruh kedua 2025.