Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Profil Saudagar Minyak Riza Chalid yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pertamina

    Profil Saudagar Minyak Riza Chalid yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka. 

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025) malam.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan renca kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak. 

    “Dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan penambahan penyimpanan stok BBM,” kata Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Adapun pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023. 

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun. Lantas siapa sebenarnya Riza Chalid? 

    Profil Riza Chalid: The Gasoline Godfather

    Dikutip dari Solopos, Mohammad Riza Chalid atau dikenal juga dengan Reza Chalid adalah pengusaha asal Indonesia dengan berbagai bidang usaha dari ritel mode, kebun sawit, jus, hingga minyak bumi. 

    Dia dijuluki sebagai Saudagar Minyak atau The Gasoline Godfather karena dianggap mendominasi bisnis impor minyak. Dia bahkan kerap dianggap sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. 

    Dikutip dari Wikipedia, Selasa (25/2/2025), namanya menjadi kontroversial karena terkait dengan bisnis perminyakan di Indonesia yang melibatkan Petral, perusahaan milik Pertamina berbasis di Singapura yang bertanggung jawab dalam memasok minyak mentah dan BBM dengan harga yang tidak kompetitif. 

    Nilai bisnisnya diperkirakan mencapai US$30 miliar per tahun. Dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai US$415 juta, Riza Chalid merupakan orang terkaya ke-88 dalam daftar 150 orang terkaya versi Globe Asia 2015.

    Riza Chalid diketahui memiliki sejumlah perusahaan seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil dan Cosmic Petroleum. Semua perusahaan Riza yang berbasis di Singapura didaftarkan di Kepulauan Virgin, sebuah wilayah yang dikenal di seluruh dunia sebagai surga pajak orang-orang kaya.

  • Perusahaan Pencari Kerja PHK 1.300 Karyawan Imbas Kecerdasan Buatan (AI)

    Perusahaan Pencari Kerja PHK 1.300 Karyawan Imbas Kecerdasan Buatan (AI)

    Bisnis.com, JAKARTA — Recruit Holdings, induk perusahaan firma pencarian kerja dan ulasan karyawan, Glassdoor, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah 1.300 karyawan pada Kamis (10/07/25).

    Pengurangan jumlah pekerja itu dilakukan di tengah peralihan fokus perusahaan mereka ke arah kecerdasan buatan dan menyasar pada sekitar 6% dari tenaga kerja segmen teknologi SDM. Perusahaan akan segera mengirimkan pemberitahuan pada karyawan yang kehilangan pekerjaannya.

    Pemutusan hubungan kerja akan menyasar tim penelitian dan pengembangan perusahaan, serta tim “manusia & keberlanjutan” di Amerika Serikat (AS), tetapi tidak menutup kemungkinan akan berdampak serupa pada area dan wilayah lain. 

    “AI sedang mengubah dunia, dan kami harus beradaptasi dengan memastikan produk kami memberikan pengalaman yang benar-benar luar biasa bagi para pencari kerja dan pemberi kerja.” Kata CEO Recruit Holdings, Hisayuki “Deko” Idekoba menjelaskan peralihan fokus perusahaan tersebut, dilansir Reuters. 

    Langkah ini mencerminkan fokus Recruit Holdings dalam menggunakan AI untuk mentransformasi cara mencari pekerjaan serta cara perusahaan menangani rekrutmen. Sebagai bagian dari upaya tersebut, perusahaan akan menggabungkan operasi Glassdoor ke dalam Indeed. 

    Penggabungan Indeed dan Glassdoor bahkan mengakibatkan CEO Glassdoor, Christian Sutherland-WOng akan meninggalkan perusahaannya per 1 Oktober mendatang.

    “Sangat sulit menemukan industri besar dengan persentase biaya manual tenaga kerja manusia yang begitu tinggi. Jadi yang kami yakini pada dasarnya adalah bagaimana kita dapat menyederhanakan perekrutan dengan memanfaatkan AI, teknologi, dan data untuk mengurangi pekerjaan manual, itu yang kami fokuskan.” Jelas Deko mengenai usaha yang dilakukan perusahaan untuk melakukan perombakan besar.

    Dia juga mengatakan bahwa sekitar sepertiga kode pemrograman baru perusahaan ditulis oleh AI, dan diperkirakan akan melonjak menjadi setengahnya.

    Recruit, yang mengakuisisi Indeed pada 2012 dan glassdoor pada 2018 saat ini memiliki 20.000 karyawan di unit bisnis teknologi SDM. dan pemangkasan jumlah pekerja tahun ini bukanlah yang pertama.

    Pada tahun 2024, Indeed mengumumkan rencana untuk memangkas 1.000 posisi. Hal ini menyusul pengumuman pada 2023, ketika perusahaan itu menyatakan akan memangkas sekitar 2.200 pekerjaan, yang mewakili 15% dari total stafnya.

    Pada akhirnya, tren PHK ini merupakan kenyataan yang terjadi, bahwa para pemimpin perusahaan tengah menggembar-gemborkan kemampuan AI, dan berpotensi menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Tiba di Prancis, Prabowo Langsung Kasih Kejutan Ulang Tahun ke Asisten Pribadinya

    Tiba di Prancis, Prabowo Langsung Kasih Kejutan Ulang Tahun ke Asisten Pribadinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asisten pribadi Presiden Prabowo Subianto, Agung Surahman mendapatkan kejutan ulang tahun saat rombongan kenegaraan sudah mendarat di Prancis.

    Momen itu diunggah Agung dalam laman Instagram @agung_surahman. Dalam video berdurasi sekitar satu menit, Prabowo, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kasespri Rizky Irmansyah, Sespri Rajif Sutirto beserta ajudan Prabowo lainnya terlihat mendekati Agung sembari bertepuk tangan.

    Kue ulang tahun dibawa oleh Rajif, kemudian semuanya termasuk Prabowo mengamini doa dan harapan yang disebutkan Agung serta meniup lilin kue ulang tahunnya. Setelah itu, Agung salim ke Prabowo dan bersalaman dengan yang lainnya.

    “Begitu Begitu mendarat, bukan jet lag yang sambut… tapi kejutan kue ulang tahun dari Pak Presiden, Pak Seskab, Kasespri, Sespri, dan Ajudan. Terharu, hangat, dan penuh rasa syukur!” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    Sebelum mengunggah momen video itu, Agung juga lebih dulu mengunggah fotonya bersalaman dengan Prabowo. Mereka kompak mengenakan jas berwarna masing-masing abu-abu tua dan muda.

    Sebagai informasi, sebelum menginjakkan kaki di Perancis, Prabowo dan rombongan baru saja mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Brasil. Mereka meninggalkan Brasilia pada Rabu, 9 Juli 2025.

    Diberitakan sebelumnya, Prabowo kembali memulai lawatan luar negerinya dengan agenda kunjungan dengan rencana setidaknya ke dua negara. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan menginjakkan kaki ke Arab Saudi dan Brasil. Adapun, Prancis juga menjadi negara yang tentatif akan dikunjungi.

    Terkait undangan menghadiri peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang mengingat Prabowo memang diundang secara langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prasetyo menyebut Presiden belum memastikan kehadirannya. 

    “Direncanakan [ke Prancis, tetapi] nanti dilihat kondisinya setelah BRICS,” pungkas Prasetyo.

  • Sederet Pembelaan Sekjen PDIP Hasto usai Dituntut 7 Tahun Penjara

    Sederet Pembelaan Sekjen PDIP Hasto usai Dituntut 7 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah membacakan pledoi atau pembelaan usai dituntut penjara selama 7 tahun. Hasto lagi-lagi menyinggung tentang kriminalisasi.

    Hasto, misalnya, mengeklaim bahwa perkara yang menjeratnya sebagai terdakwa saat ini adalah proses ‘daur ulang’. Perkara itu berangkat dari penanganan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. 

    Dia menyebut proses ‘daur ulang’ itu tidak lepas dari proses politik yang bergulir pada Pemilihan Umum 2024. Bahkan, dia mengeklaim telah menyelami tekanan sebelum adanya Pemilu serentak untuk eksekutif hingga legislatif pusat maupun daerah itu. 

    Menurut Hasto, tekanan dialami olehnya sejak menolak keikutsertaan tim nasional Israel pada pertandingan sepak bola yang bakal diselenggarakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam catatan Bisnis, pertandingan dimaksud adalah kompetisi U-20 pada 2023. 

    “Aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang saya suarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika [KAA] tahun 1955 di Bandung. Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip ” ucapnya di dalam ruang sidang. 

    Politisi asal Yogyakarta itu lalu menyampaikan, kini masyarakat Indonesia tahu dan menyadari kejahatan kemanusiaan tanpa yang dilakukan Israel di Gaza. 

    Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di U-20 pada dua tahun lalu berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Beberapa politisi PDIP saat itu, khususnya yang menjabat kepala daerah, diketahui secara terbuka menyampaikan penolakan tersebut. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    “Saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil,” klaimnya. 

    Ketua KPU Ditekan Kasus

    Di sisi lain, Hasto juga menyebut ada beberapa saksi persidangan yang mengubah keterangannya terkait dengan perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Salah satunya mantan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. 

    Pada nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya pada Kamis (10/7/2025), Hasto menyebut ada beberapa saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan persidangan pada perkara yang sama saat 2020 lalu, dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustina Tio Fridelina serta Saeful Bahri. 

    Pertama, saksi Wahyu Setiawan. Komisioner KPU 2017-2022 itu sebelumnya sudah terpidana pada perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Perkara itu juga menjerat Harun Masiku yang saat ini masih buron. 

    Wahyu lalu dihadirkan lagi sebagai saksi di persidangan saat Hasto menjadi terdakwanya. Namun, politisi asal Yogyakarta itu menyebut Wahyu memberikan keterangan berbeda saat persidangan 2025 dan 2020 yang lalu. 

    Menurut Hasto, keterangan itu berkaitan dengan pemberian uang dari Hasto untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku di KPU. Dia menduga Wahyu mendapatkan tekanan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya dan menggeledah rumahnya pada Desember 2023 terkait dengan dugaan pencucian uang. 

    “Undangan TPPU inilah yang menjadi bentuk ancaman sehingga akhirnya Wahyu Setiawan memberikan keterangan baru, meskipun tidak terbukti kebenarannya di persidangan in,” kata Hasto di ruang sidang. 

    Tidak hanya Wahyu, mantan Komisioner KPU lain yakni Hasyim Asy’ari juga disebut mengubah keterangannya terkait dengan perkara itu. Hasyim sebelumnya menjabat sebagai komisioner periode 2017-2022, dan menjabat Ketua KPU 2022-2027 sebelum akhirnya dipecat pada 2024. 

    Keterangan Hasyim yang disoroti Hasto adalah terkait dengan pertemuannya dengan Wahyu di Pejaten Village. Hasyim disebut mengaku mendengar adanya pertemuan Hasto dan Wahyu di salah satu mal di Jakarta itu. 

    Hasto lalu menyebut keterangan itu baru muncul pada persidangan 2025 ketika dia menjadi terdakwa, namun tidak muncul pada 2020 lalu.

    Dia kemudian menduga bahwa keterangan Hasyim yang berubah memiliki keterkaitan dengan skandal penggunaan pesawat jet pribadi oleh komisioner KPU. Skandal itu turut menyeret Hasyim dan kini sudah dilaporkan ke Dumas KPK. 

    “Beberapa minggu setelah Saudara Hasyim Asy’ari diperiksa di KPK, saya mendengarkan bahwa yang bersangkutan ditekan karena telah menyewa private jet ketika menjadi Ketua KPU. Karena itu bukan satu kebetulan, satu hari sebelum pemeriksaan Hasyim Asy’ari di persidangan ini, muncul pemberitaan di media massa berkaitan dengan charter private jet tersebut,” tutur Hasto.

    Mengaku Pegal Tulis Pledoi

    Nota pembelaan yang dibacakan Hasto atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu terdiri dari 108 halaman, termasuk daftar pustaka. Dia menyebut pledoi itu disusun olehnya sendiri. 

    “Ini adalah pleidoi yang saya tulis tangan sendiri, sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran,” ujarnya kepada wartawan sebelum jalannya sidang. 

    Hasto menyinggung tudingan bahwa dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan jaksa merupakan rekayasa hukum. Hal itu turut ditulisnya di dalam pledoi yang dia susun di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Jakarta. 

    Tuntutan Jaksa KPK

    Adapun, JPU dari KPK menuntut Hasto dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun. Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Selain pidana badan berupa kurungan penjara, Hasto dituntut hukuman denda sebesar Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan. 

    Hasto sebelumnya didakwa mencegah dan merintangi penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, bersama-sama dengan Harun, Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah. 

  • Baleg DPR Setujui Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Akan Setara Menteri

    Baleg DPR Setujui Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Akan Setara Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR secara resmi menyetujui revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai inisiatif DPR. 

    Mengutip laman resmi DPR RI pada Kamis (10/7/2025), persetujuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola haji nasional karena dalam revisi ini kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji diusulkan sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri.

    Adapun, Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menuturkan usulan ini tertuang dalam pasal baru yakni Pasal 1A yang secara eksplisit mendefinisikan BP Haji dan Umrah.

    “Yang selanjutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah,” ujarnya dalam rapat di Ruang Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

    Politisi PKB tersebut melanjutkan, revisi ini juga memuat pengaturan mengenai pembagian visa haji menjadi dua kategori yakni visa kuota dan visa nonkuota. Menurutnya, ini diperlukan guna memberi perlindungan hukum bagi jemaah yang berangkat melalui jalur nonkuota.

    “Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian arah pengaturan mengenai tata kelola terhadap perlindungan jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan kuota haji Indonesia,” ujarnya.

    Tak sampai di situ, ujarnya, revisi ini juga memuat ketentuan baru mengenai mekanisme pengusulan dan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 

    Mekanisme ini akan dimulai pasa 2025 untuk penyelenggaraan tahun 2026 dan 2027. Sementara itu untuk tahun-tahun selanjutnya, BPIH akan ditetapkan satu tahun sebelum pelaksanaan ibadah haji.

    “Menyisipkan pasal 127D mengenai mekanisme pengusulan dan pembahasan BPIH, serta mengubah judul BAB 12A dari ‘peran serta masyarakat’ menjadi ‘partisipasi masyarakat’,” papar Iman.

    Dengan demikian Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyatakan bahwa seluruh anggota Baleg sepakat untuk membawa hasil harmonisasi revisi UU ini ke tingkat II atau Rapat Paripurna terdekat untuk disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI. 

    “Apa yang menjadi catatan harmonisasi ini penting sekali untuk dibawakan di tahapan selanjutnya,” tegas dia.

    Sebagai informasi, keberadaan BP Haji diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024. Namun demikian, dengan masuknya definisi BP Haji dalam undang-undang maka status lembaga ini menjadi lebih kuat secara hukum dan administratif.

    Asal tahu saja, Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Pada musim hahi 2025, jemaah haji Indonesia mencapai 241.000 orang, yang terdiri atas 221.000 jemaah kuota dan 20.000 jemaah nonkuota.

  • XLSMART Respons Soal Rencana Komdigi Beri Sanksi Aturan 1 NIK 3 Nomor

    XLSMART Respons Soal Rencana Komdigi Beri Sanksi Aturan 1 NIK 3 Nomor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan sanksi terhadap operator seluler yang tidak patuh aturan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tiga nomor telepon. 

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mematuhi aturan pembatasan registrasi nomor prabayar berdasarkan NIK tersebut. 

    “XLSMART sepenuhnya berkomitmen untuk mematuhi seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku terkait batas penggunaan NIK untuk registrasi nomor, dan kami tentunya juga mendukung rencana-rencana Komdigi tersebut,” kata Henry kepada Bisnis pada Jumat (11/7/2025). 

    Namun demikian, Henry mengatakan pihaknya berharap pemerintah memberikan ruang dialog dalam proses penerapan sanksi terhadap operator seluler yang melanggar.

    “Dalam penerapan sanksi, kami sangat berharap untuk adanya ruang diskusi/dialog dengan kami,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan lebih dari satu perangkat telekomunikasi turut mendorong tingginya kepemilikan multi-SIM card. 

    Lebih lanjut, Henry menyatakan XLSMART telah menjalankan sejumlah langkah konkret untuk menertibkan dan memperbarui data pelanggan sesuai kebijakan yang berlaku. 

    Langkah-langkah tersebut mencakup penerapan sistem validasi data dengan Dukcapil, pembaruan data pelanggan secara berkala, serta sosialisasi kebijakan registrasi kepada masyarakat.

    “Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, XLSMART juga telah membatasi jumlah registrasi kartu prabayar maksimal tiga nomor per NIK secara sistem, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen dalam menjaga ketertiban data pelanggan,” ungkapnya.

    XLSMART juga telah memulai penerapan verifikasi biometrik dalam proses reaktivasi SIM card untuk meningkatkan akurasi dan keamanan data pelanggan. Pihaknya menantikan terbitnya regulasi resmi dari Kominfo agar implementasi penuh dapat segera dilakukan secara nasional. 

    “Kami meyakini percepatan kebijakan ini akan semakin memperkuat ekosistem identitas digital dan perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aturan baru yang akan memperkuat penerapan kebijakan pembatasan satu NIK hanya boleh digunakan untuk maksimal tiga nomor prabayar. 

    Aturan ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, namun belum mencantumkan sanksi yang tegas bagi operator yang melanggar.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Dia menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama untuk mendukung transformasi digital nasional dan meningkatkan keamanan siber. Meutya juga mengajak DPR untuk turut mengawasi proses ini secara ketat, mengingat data Komdigi menunjukkan jumlah nomor yang beredar mencapai 350 juta.

    Lebih lanjut, Meutya menyoroti pola penggunaan SIM card di Indonesia yang dinilai unik karena dominasi pelanggan prabayar yang mencapai 96,3%. Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong migrasi ke teknologi e-SIM demi efisiensi dan keamanan data.

    Dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung e-SIM di Indonesia, baru sekitar satu juta yang bermigrasi. 

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” kata Meutya.

  • Alasan KPK Tidak Periksa Khofifah di Jakarta pada Kasus Suap Dana Hibah

    Alasan KPK Tidak Periksa Khofifah di Jakarta pada Kasus Suap Dana Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) bersumber dari APBD Jawa Timur. Namun, akhirnya pemeriksaan tidak dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Gedung Merah Putih yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan adalah pusat dari seluruh kegiatan KPK baik pencegahan hingga penindakan. Pejabat negara maupun daerah, menteri sampai gubernur hingga bupati/wali kota datang ke KPK apabila dipanggil untuk memberikan keterangan baik pada proses penyelidikan dan penyidikan.

    Untuk proses penyidikan, banyak pejabat-pejabat di daerah yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih. Hal itu tidak terkecuali saksi maupun tersangka kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim. 

    Pada pengembangan kasus tersebut, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka di antaranya adalah mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Khofifah lalu saat itu meminta penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Alhasil, baru hari ini, Kamis (10/7/2025), penyidik memeriksa Gubernur Jatim yang terpilih dari dua kali Pilkada itu. Namun, pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim.

    Hal tersebut kontras dengan pemanggilan Khofifah sebelumnya yang dijadwalkan di Gedung Merah Putih, 20 Juni 2025 lalu. Tidak hanya itu, pada hari ini pula, penyidik memeriksa mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. 

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu terkonfirmasi hadir memenuhi panggilan penyidik. Akan tetapi, berbeda dengan Khofifah, dia diperiksa di Jakarta meski sama-sama berasal dari Jatim.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemeriksaan Khofifah dilakukan di Jatim karena bersamaan dengan upaya paksa yang tengah dilakukan penyidik pada kasus lain di sana. Dia mengungkap efisiensi tidak lepas dari faktor mengapa tim penyidik memutuskan untuk tidak memeriksa Khofifah di ibu kota. 

    “Bahkan sudah beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan, mereka semua ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, ini berkaitan juga efisiensi, bersamaan ya. Mereka melakukan kegiatan di perkara yang lain gitu. Jadi dalam rangka efisiensi ya sekalian aja melakukan pemeriksaan di situ,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (10/7/2025). 

    Adapun pemeriksaan Kusnadi tetap dilaksanakan di Jakarta, terang Setyo, lantaran adanya pertimbangan penyidik yang menangani kasus dana hibah. Dia memastikan semua keputusan juga dilatarbelakangi oleh efisiensi dan efektivitas. 

    Lembaga antirasuah membantah soal anggapan bahwa ada perlakuan khusus atau pengistimewaah terhadap Khofifah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada keterangan terpisah memastikan gubernur itu sudah menjalani pemeriksaan hari ini. 

    “Pada prinsipnya tidak ada pengistimewaan dalam pemeriksaan terhadap saksi. Saat ini saksi sudah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik,” katanya kepada wartawan. 

    Budi menerangkan, penyidik menggali keterangan Khofifah terkait dengan perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dana hibah pokmas yang bersumber dari APBD Jatim itu. 

    “Yang bersangkutan baru selesai menjalani proses pemeriksaan pada pukul 17.55 Penyidik menggali keterangan dari Ybs terkait proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dana Hibah dari Prov. Jawa Timur untuk Kelompok Masyarakat dan Lembaga,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Khofifah pun diperiksa masih dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sementara itu, Kusnadi sudah berstatus sebagai tersangka meski belum ditahan. 

    Pemeriksaan Khofifah tidak lepas dari saat OTT KPK 2022 lalu pada awal penanganan kasus tersebut. Saat itu, penegak hukum menggeledah ruangan kerja Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak serta Sekda Jatim Adhy Karyono. 

    KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil. 

    Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Meski demikian, Khofifah saat itu menyebut tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022. 

    Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim.

    “Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

    Pada pengembangan perkara suap dana hibah ini, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara.  

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).   

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.

  • Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

    Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Uganda Wilson Mbasu Mbadi menyoroti ketidakseimbangan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan negaranya.

    Mbadi menuturkan, hingga pertengahan 2025, Indonesia masih mencatatkan defisit perdagangan dengan negara di kawasan Afrika Timur tersebut. Mengutip United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), Mbadi menuturkan, ekspor Indonesia ke Uganda hingga Juni 2025 mencapai US$16,8 juta.

    Produk Indonesia ke Uganda mencakup barang-barang seperti besi, baja, mesin, serta obat-obatan.

    Sementara itu, ekspor Uganda ke Indonesia pada rentang waktu yang sama adalah sebesar US$39,43 juta. Dia menjelaskan, ekspor Uganda ke Indonesia mencakup komoditas seperti kakao, biji minyak (oilseeds), kulit hewan, dan lain-lain.

    Meski demikian, Mbadi menyebut pihak Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ketidakseimbangan tersebut. Menurutnya, hal tersebut justru dapat menjadi titik awal bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan perdagangannya. 

    “Karena ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Uganda untuk meningkatkan volume ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor, termasuk kopi, teh, vanila, dan ikan air tawar berkualitas tinggi,” jelas Mbadi dalam Uganda-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Adapun, ke depannya Uganda mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti kopi, teh, vanila, ikan air tawar, susu, buah, dan bunga. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

    “Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya, namun kalau kita melihatnya, peluang. Jadi, peluang untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” katanya.

    Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

    “Jadi justru pasar-pasar non-konvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

    Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

  • Paket Dagang Vietnam Lebih Menggiurkan, Indonesia Terancam dalam Negosiasi Tarif Trump

    Paket Dagang Vietnam Lebih Menggiurkan, Indonesia Terancam dalam Negosiasi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai paket dagang yang ditawarkan Vietnam kepada AS jauh lebih menggiurkan dibandingkan dengan Indonesia, sehingga dinilai wajar apabila Negeri Paman Sam lebih memprioritaskan Vietnam dalam negosiasi tarif.

    Dandy Rafitrandi, peneliti pada Department of Economics CSIS menyebut posisi perdagangan Vietnam dan Indonesia terhadap AS sangat berbeda, baik dari sisi skala maupun dampak ekonominya.

    “Kalau AS mau menurunkan defisit neraca perdagangannya, deal dengan Vietnam ini sudah cukup besar dampaknya. Defisit AS dengan Vietnam jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia,” ujarnya dalam media briefing di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Dia mencontohkan, simulasi CSIS menunjukkan bahwa jika Vietnam menurunkan tarif impor menjadi 0% atas produk AS maka ekspor Negeri Paman Sam bisa naik hingga US$3 miliar per tahun. Angka tersebut bisa berulang setiap tahun sehingga potensi manfaatnya bagi AS bisa terus bertambah seiring waktu.

    Selain itu, deal antara Vietnam-AS beberapa waktu lalu juga menyepakati tarif sebesar 20% atas barang Vietnam yang masuk AS. Dandy mengungkapkan, kesepakatan itu bisa membuat penerimaan AS bertambah US$30 miliar per tahun.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia hanya menawarkan paket impor dan investasi sebesar US$34 miliar ke AS. Meski lebih besar dari tawaran Vietnam ke AS, namun Dandy mengingatkan bahwa paket yang ditawarkan Indonesia tidak berkelanjutan (one-off) seperti yang ditawarkan Vietnam.

    “Jadi kalau tadi dibilang bahwa Indonesia mempunyai paket sebesar US$34 miliar dolar yang kita offer [tawarkan], berarti agak tidak apple to apple [setara] karena Vietnam itu menawarkan US$30 miliar ini per tahun,” paparnya.

    Lebih jauh, Dandy menyoroti pentingnya koordinasi antara negara-negara Asean untuk menghadapi tekanan tarif dari AS. Menurutnya, Indonesia perlu menghindari kebijakan yang bersifat scattered atau tidak terkoordinasi, agar tidak saling menjatuhkan di kawasan.

    Dandy menyarankan, solusi terbaik bagi Asean adalah menyusun respons yang terkoordinasi, dengan tetap mengedepankan prinsip non-discriminatory dan most favored nation (MFN) dalam sistem perdagangan multilateral.

    Meski demikian, dia mengakui, langkah ini membutuhkan kemauan politik yang kuat dari seluruh negara Asean, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan tersendiri.

    “Dibandingkan nanti Vietnam sudah deal sendiri, Thailand kalau tidak salah juga akan buka 0%. Ini jadi makan teman sendiri. Itu yang kita ingin hindarkan dari negosiasi Trump ini,” ungkapnya.

    RI Ingin Punya Tarif Terendah

    Pemerintah menargetkan agar tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk asal Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lain.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

  • Tak Ditahan, Riza Chalid Ternyata Berada di Singapura

    Tak Ditahan, Riza Chalid Ternyata Berada di Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menahan pengusaha minyak Riza Chalid pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan bahwa Riza Chalid saat ini masih berada di luar negeri. “Berdasarkan informasi yang bersangkutan [Riza] tidak tinggal di dalam negeri,” kata Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Qohar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap Riza sebanyak tiga kali. Namun, saudagar minyak itu mangkir dari seluruh panggilan penyidik korps Adhyaksa itu.

    “Khusus MRC, selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir,” tutur Riza.

    Dengan demikian, Qohar menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kolaborasi dengan Kejaksaan di luar negeri, khususnya di Singapura agar bisa memboyong Riza ke Tanah Air.

    “Jadi langkah-langkah ini kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan bisa mendatangkan yang bersangkutan,” pungkas Qohar.

    Peran Riza Chalid 

    Adapun Qohar memaparkan bahwa Riza Chalid merupakan Beneficial Owner atau pemilik manfaat dari PT Orbit Terminal Merak (OTM).

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan renca kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak. 

    “Dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan penambahan penyimpanan stok BBM,” papar Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Dia menambahkan Riza juga memiliki peran dalam menghilangkan skema kepemilikan terminal BBM Merak serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi.

    Adapun, peran Riza Chalid ini dilakukan bersama-sama dengan tersangka Hanung Budya (HB) selaku eks Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina.

    Selanjutnya, Alfian Nasution (AN) selaku eks Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina; dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).

    “Tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan GRJ, secara melawan hukum,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Riza Chalid menjadi satu-satunya tersangka yang tidak ditahan dalam gelombang dua penetapan tersangka pada Kamis (11/7/2025).

    Adapun, tersangka yang baru ditetapkan bersamaan dengan Riza Chalid itu berasal dari mantan pejabat Pertamina hingga pihak swasta.