Author: Bisnis.com

  • Kapan Waktu yang Tepat untuk Ganti Resolusi Webcam dari 720p ke 1080p?

    Kapan Waktu yang Tepat untuk Ganti Resolusi Webcam dari 720p ke 1080p?

    Bisnis.com, JAKARTA — Laptop atau komputer desktop masa kini, di dalamnya kemungkinan sudah terpasang webcam 720p. Ini sudah menjadi standar webcam USB yang terintegrasi dengan laptop ataupun yang berdiri sendiri. Namun, apakah kita lantas tidak butuh webcam dengan 1080p?

    Saat ini tidak sulit untuk menemukan webcam pihak ketiga dengan resolusi full HD 1080p. Aspek Seperti ketajaman dan reproduksi warna yang bervariasi menjadikan 1080p sebagai resolusi awal paling sesuai untuk webcam. 

    Tetapi, apakah itu berarti bahwa kita tidak akan pernah cukup bila hanya mengandalkan webcam bawaan perangkat yang hanya berada di standar 720p? Berikut ini adalah pembahasannya, dilansir Techradar.

    Apakah resolusi 720p pada webcam cukup bagus?

    1080p menjadi standar baru resolusi webcam pada saat ini. Laptop-laptop kelas atas biasanya sudah memiliki webcam bawaan dengan resolusi tersebut. 

    Pengguna yang bersedia merogoh kocek lebih dalam pun dapat membeli webcam 4K di sejumlah e-commerce dengan harga berkisar Rp2,5-3,8 juta.

    Tentunya, bukan berarti setiap orang harus mengganti webcam 720p bawaan pada laptopnya, terutama jika laptop dirasa masih bagus dan tidak perlu diganti. 

    Resolusi 720p atau yang dapat disebut sebagai “HD Ready” ini masih memadai bagi sebagian besar orang. Jika webcam hanya diperlukan untuk panggilan video, misal Zoom atau Google Meet dengan rekan kerja, pengguna tidak perlu mengganti webcamnya, karena sudah sangat cukup memadai.

    Dengan tidak mengganti webcam 720p yang masih berfungsi cukup baik, kita juga dapat mengurangi sampah elektronik. Selain itu, ada pula opsi untuk menggunakan smartphone sebagai webcam, yang tidak kalah hemat.

    Bagaimana jika ingin tetap meng-upgrade ke 1080p?

    Tetap ada alasan yang dapat diterima untuk melakukan peningkatan ini. Perbedaan antara 720p dan 1080p seringkali cukup terlihat dalam praktiknya, apalagi jika dibandingkan 4K (Dalam hal ini, resolusi layar juga perlu diperhatikan. Jangan membeli webcam 4K jika monitor hanya mendukung 1080p).

    Webcam 1080p akan sangat berguna untuk segala jenis pembuatan konten, mulai dari streaming langsung di Twitch hingga merekam video untuk podcast atau video YouTube. 1080p menjadi resolusi paling dasar untuk pembuatan konten modern

    Saat ini, mendapatkan webcam 1080p juga tidak mahal. Banyak pilihan dengan berbagai merek (seperti HP, Logitech, atau Jete) dan kisaran harga, ada yang Rp175 ribu atau paling mahal hanya Rp1,5 juta.

    Pada akhirnya, pengguna sangat bebas untuk memilih meningkatkan ke Webcam 1080p atau tidak, meskipun tidak berencana untuk membuat konten, atau hanya ingin tampil lebih baik saat melakukan panggilan video.

    Perlu diingat juga bahwa kualitas video pada panggilan langsung juga bergantung pada kecepatan koneksi internet, sehingga jangan buru-buru menyalahkan webcam 1080p apabila kualitas video pada panggilan buruk. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia kembali mencatat aliran modal keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada minggu kedua Juli 2025 dan mendorong pelemahan rupiah dalam sepekan terakhir, usai pada minggu lalu mengalir masuk cukup deras. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan berdasarkan data transaksi tanggal 7-10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,90 triliun. 

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN [Surat Berharga Negara],” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp56,24 triliun di pasar saham, Rp35,08 triliun di SRBI. 

    Berbeda dengam obligasi pemerintah alias SBN yang masih menjadi primadona dan terus mencatatkan aliran modal masuk dengan beli neto senilai Rp59,27 triliun sepanjang pekan ini. 

    Pada saat yang sama, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 Juli 2025 sebesar 73,03 bps, turun stabil dibandingkan dengan 4 Juli 2025 sebesar 73,74 bps. 

    Tingkat imbal hasil atau yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,56% dan stabil hingga akhir perdagangan pekan ini.

    Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, membuat rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (10/7/2025), dan dibuka pada level yang sama keesokan harinya. 

    Seperti diberitakan Bisnis, mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS pada Jumat (11/7/2025) dibandingkan pembukaan Rp16.228 per dolar AS.

    Mengutip data Bloomberg pada penutupan rupiah pekan lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

    Sementara itu, mengacu data BI, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,350% diikuti dengan kenaikan indeks dolar yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) alias DXY ke level 97,65.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • PGE Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Kehutanan Sosial

    PGE Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Kehutanan Sosial

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan energi baru terbarukan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) berupaya memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis kehutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

    Kegiatan tersebut digerakkan oleh emiten berkode saham PGEO itu melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Margo Rukun Bestari bekerja sama dengan PKK di sekitar Wilayah kerja Area Ulubelu, Lampung.

    KUPS aktif mendampingi dan membina para peserta dalam seluruh proses penanaman, mulai dari pemilihan bibit, teknik budi daya, hingga pemanfaatan hasil panen.

    Wakil Ketua KUPS Margo Rukun Bestari, Wastoyo, mengatakan program penanaman hortikultura difokuskan pada budi daya tanaman cabai dan bawang karena bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga serta memberikan nilai ekonomi tambahan masyarakat.

    “Harapannya, kegiatan ini tidak hanya mencukupi kebutuhan dapur, tetapi juga membuka peluang usaha kecil yang mendukung ekonomi rumah tangga,” ujar Wastoyo, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Sementara itu, General Manager PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Ulubelu Hadi Suranto mengatakan penanaman cabai dan bawang ini menjadi langkah awal dari rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan terus dikembangkan di wilayah perhutanan sosial Ulubelu.

    Menurut dia, program ini akan diperluas dengan pelatihan lanjutan seperti pengolahan hasil tani, pengelolaan pupuk organik, dan strategi pemasaran melalui koperasi lokal.

    “Ini adalah bentuk kemandirian masyarakat yang perlu terus kita dukung,” ungkap Hadi.

    KUPS Margo Rukun Bestari menjadi salah satu program CSR unggulan dari PGE Area Ulubelu, yang sukses mengubah upaya konservasi hutan menjadi gerakan produktif berbasis perhutanan sosial, melalui pembibitan, kompos, dan budi daya madu yang memperkuat ekonomi warga sekaligus menjaga kelestarian alam.

    Selain itu, ada beberapa program CSR PGE Area Ulubelu di antaranya Kopi Beloe, Kemassari, dan Ulubelu Triumphant.  

    ⁠Kopi Beloe yang merupakan inisiatif transformasi sektor kopi Ulubelu dari hulu ke hilir, mencakup pembibitan, produksi, hingga pemasaran. Program ini didukung oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sehingga Kopi Beloe berhasil menghubungkan hasil pertanian lokal dengan pasar nasional, mendorong produktivitas dan daya saing petani kopi Ulubelu.

    ⁠Adapun, program Kemassari merupakan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pendampingan perempuan dan lansia di bidang kesehatan melalui usaha preventif dan partisipatifdalam menciptakan keluarga yang mandiri, sehat, sejahtera, dan lestari.

    Selain itu, ada ⁠Ulubelu Triumphant yang merupakan inisiatif unggulan PGE Area Ulubelu yang menggabungkan pemanfaatan energi panas bumi melalui teknologi direct use geothermal dengan inovasi pertanian modern budi daya melon.

    Kegiatan ini didukung infrastruktur PLTS sehingga dapat menghadirkan model ekonomi hijau yang berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar.

    Hadi mengatakan bahwa PGE percaya bahwa keberhasilan program CSR bukan semata diukur dari angka, tetapi dari bagaimana program tersebut mampu menginspirasi, memberdayakan, dan menciptakan nilai bersama bagi masyarakat sekitar. Melalui pendekatan yang terintegrasi, PGE berkomitmen mendukung agenda transisi energi bersih nasional dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.

    “Setiap inisiatif yang kami jalankan dirancang untuk menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih hijau, adil, dan seimbang—sebuah warisan yang kami persembahkan untuk generasi mendatang,” kata Hadi.

  • Uap Panas Bumi PGEO untuk Pertanian Raih Prestasi Internasional

    Uap Panas Bumi PGEO untuk Pertanian Raih Prestasi Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi pemanfaatan uap panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) Area Kamojang berhasil meraih prestasi di tingkat internasional.

    Dalam ajang Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 yang diselenggarakan oleh Enterprise Asia di Bangkok, Thailand, Jumat (27/6/2025), PGE Area Kamojang meraih penghargaan sebagai The Winner kategori Social Empowerment melalui program unggulannya, Gemah Karsa (Geothermal Empowerment for Maximizing Agriculture through KamojangResponsible and Sustainable Farming).

    General Manager PGE Area Kamojang I Made Budi Kesuma Adi Putra mengatakan bahwa perseroan melalui Gemah Karsa telah menghadirkan solusi pertanian berkelanjutan yang mendorong pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

    “Kami percaya bahwa energi panas bumi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Adapun, Program Gemah Karsa merupakan inisiatif pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan pemanfaatan energi panas bumi untuk mendukung produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

    Program ini mencakup pembibitan tanaman dengan memanfaatkan uap panas bumi sebagai pemanas alami, pengembangan sistem air bersih pertanian melalui jaringan perpipaan dan teknologi penyaringan ultrafiltrasi bertenaga surya (PLTS), produksi pupuk organik GeO-Fertyang diolah dari limbah pertanian dan dikeringkan menggunakan uap panas bumi.

    Ketiga komponen tersebut dirancang secara terintegrasi untuk membentuk ekosistem pertanian yang tangguh, efisien, dan rendah emisi karbon.

    Gemah Karsa tidak hanya membawa inovasi teknologi terbarukan, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur di antaranya mengurangi emisi hingga 4.556,2 ton CO₂ serta mengolah 24,96 ton sampah organik pertanian menjadi pupuk organik.

    Program ini juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta memberikan akses air bersih kepada lebih dari 900 warga lokal.​

    Untuk diketahui, Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Asia atas praktik bisnis bertanggung jawab yang memberi dampak sosial positif. Kategori Social Empowerment ditujukan bagi inisiatif yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

    Penghargaan ini memperkuat komitmen PGE Area Kamojang dalam mendukung transisi energi bersih, yang tidak hanya berfokus pada pembangkitan listrik, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar melalui pemanfaatan energi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

  • Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

    Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan tidak bisa mengunggah secara langsung setiap revisi pasal Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

    Politikus Gerindra itu bercerita bahwa pada alurnya penyusunan undang-undang tahapannya dimulai melalui rapat kerja, dilanjut dengan kementerian terkait, kemudian dibentuklah panita kerja (panja).

    Panja, jelasnya, bertugas membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dia menyebut semua proses ini telah Komisi III DPR lakukan secara terbuka dan langsung (live streaming) melalui platform YouTube.

    “Memang kami belum bisa meng-upload, misalnya pasal A diubah langsung di-upload, kan menunggu pasal-pasal yang lainnya, gitu loh. Tadinya maksud kami, baru hari Senin lah [diunggah] selesai kerja tim perumus dan tim sinkronisasi,“ katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

    Dia mengklaim bahwa pihaknya, pemerintah, dan timus serta timsin bekerja simultan untuk merapikan dan menyinkronkan revisi KUHAP itu. Sebab itu, dia mengklaim adanya kesulitan bila setiap pasal yang sudah disepakati langsung diunggah ke website.

    “Toh ini kan belum diketok, ya diketoknya nanti setelah penyerahan dari timsin ke Panja, baru Panja yang anggota DPR juga ngecek lagi, gitu loh,” tegasnya.

    Waketum Gerindra ini juga mengaku daripada pihaknya dituduh macam-macam, akhirnya rapat timus dan timsin yang biasanya tidak disiarkan langsung, hari ini disiarkan langsung melalui YouTube.

    “Jadi saya enggak ngerti lagi apa yang perlu kami lakukan untuk memenuhi unsur transparansi. Saya minta bisa enggak nih kawan-kawan, nginep di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga enggak apa-apa, silakan, yang mau teman-teman mengikuti proses ini,“ pintanya.

    Adapun, selama hingga konferensi pers dijalankan, pihaknya telah menyisir 150 pasal dalam revisi KUHAP. Habiburokhman menjelaskan definisi penyisiran di sini adalah penulisan dan penomorannya dirapikan lagi.

    “Jadi kita belum bisa prediksi kapan selesai. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita nggak tau kapan bisa selesai, kalau begitu selesai kita akan gelar rapat. Rapat itu adalah kami dijelaskan oleh tim yang kerja teknis, hasil disinkronisasi lalu kami cermati lagi,” pungkasnya.

  • Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub Rp24,4 Triliun TA 2026

    Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub Rp24,4 Triliun TA 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp24,4 triliun.

    Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dan Rencana Kerja Pemerintah​​​​​​​ (RKP) K/L antara Komisi V DPR RI, Kemenhub, dan mitra kerja, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/7/2025).

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI terhadap penguatan sektor transportasi nasional.

    Ia menegaskan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan layanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kami menyambut baik pengesahan pagu indikatif ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun sistem transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menhub.

    Pagu indikatif tahun 2026 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti pemeliharaan perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.

    Selain itu, peningkatan keselamatan penerbangan dan perkeretaapian, operasional dan pemeliharaan bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan, serta pelayanan angkutan perintis termasuk angkutan barang dan ternak.

    Anggaran juga dialokasikan untuk mendukung proyek pembangunan MRT Jakarta East–West Line, pengembangan Pelabuhan Patimban, proyek Indonesia Mass Transportation (MASTRAN), pelatihan vokasi, dan pengembangan sarana pendidikan transportasi.

    Adapun rincian distribusi alokasi anggaran Rp24,4 triliun ini diperuntukkan, di antaranya kegiatan layanan keperintisan sebesar Rp3,21 triliun, dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp2,88 triliun.

    Berikutnya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebesar Rp1,13 triliun, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebesar Rp1,17 triliun, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp1,85 triliun.

    Meski telah disetujui pagu indikatif sebesar Rp24,4 triliun, angka itu mengalami penurunan sebesar Rp7,05 triliun dibandingkan alokasi anggaran 2025.

    Kemenhub mencatat kebutuhan anggaran ideal untuk tahun 2026 sebenarnya mencapai Rp48,88 triliun, sehingga masih terdapat selisih atau backlog sebesar Rp24,48 triliun, atau sekitar 50,1 persen dari total kebutuhan.

    Untuk menjembatani kekurangan tersebut, Kemenhub sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun guna mendukung berbagai kegiatan prioritas yang belum terakomodasi pagu indikatif.

    Kegiatan tersebut meliputi layanan keperintisan di sektor darat dan laut, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) serta pelapisan landasan pacu, pengadaan bus sekolah dan perlengkapan jalan, serta penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di sektor transportasi.

    Menhub menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam membangun konektivitas nasional.

    Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kemenhub tetap berkomitmen memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien guna mewujudkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, keterbatasan anggaran bukanlah hambatan untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang andal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Menhub.

  • China Perpanjang BMAD Baja Nirkarat RI, Harga Nikel Bakal Terseok

    China Perpanjang BMAD Baja Nirkarat RI, Harga Nikel Bakal Terseok

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencemaskan kebijakan China yang menerapkan tambahan biaya masuk terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat menekan harga bijih nikel. 

    Adapun, China resmi memperpanjang bea masuk anti-dumping (BMAD) sebesar 20,2% terhadap produk stainless steel billet dan hot-rolled plates asal Indonesia, bersama produk serupa dari Uni Eropa, Inggris, dan Korea Selatan. Kebijakan ini berlaku selama 5 tahun ke depan, mulai 1 Juli 2025 hingga 2030.

    Dewan Pembina APNI Djoko Widajatno mengatakan, tekanan tak hanya ke pengusaha baja nirkarat, tetapi juga akan merembet ke sektor hulu yang disebabkan menurunnya permintaan bijih nikel saprolit sebagai bahan baku.

    “Pada akhirnya bisa menekan harga jual dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP],” kata Djoko kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati demikian, dia tak memberikan potensi penurunan harga nikel akibat kebijakan tersebut. Namun, hal ini dirasa memberatkan di tengah beban biaya produksi yang sedang meningkat. 

    Tak hanya itu, dia pun mengkhawatirkan terjadinya risiko overkapasitas dan stagnasi pada smelter pirometalurgi yang terpusat di kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara. 

    Adapun, stainless steel merupakan produk turunan dari NPI yang merupakan produk hasil pabrik rotary kiln electric furnace (RKEF). Saat ini, smelter tersebut banyak beroperasi di Kawasan Industri IMIP, IWIP, serta beberapa kawasan industri lainnya.

    Di samping itu, Djoko menyoroti adanya potensi pergeseran investasi ke sektor hidrometalurgi yang berkaitan dengan industri baterai sehingga memunculkan ketimpangan dalam pengembangan hilirisasi nikel. 

    “Dalam jangka panjang, ketergantungan ekspor terhadap pasar tunggal dan produk mentah bisa menghilangkan peluang untuk diversifikasi produk dan pasar,” jelasnya. 

    Bagi eksportir Indonesia, keputusan ini menjadi pukulan telak. Tarif tambahan sebesar 20,2% membuat harga produk stainless steel Indonesia tidak lagi kompetitif di pasar China, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor.

    Kondisi ini mendorong perusahaan Indonesia untuk mulai mencari pasar alternatif, seperti Jepang, India, Amerika Serikat, dan Eropa. 

    Namun, pengalihan pasar disebut tidak bisa dilakukan dengan mudah karena memerlukan penyesuaian mutu produk, sertifikasi internasional, serta adaptasi terhadap regulasi dan standar yang berbeda di masing-masing negara tujuan.

    Di sisi lain, kebijakan ini juga menambah tekanan terhadap sektor hilirisasi dalam negeri. Untuk bertahan dari proteksionisme global, industri dalam negeri perlu segera mendorong pengembangan produk stainless steel bernilai tambah tinggi. 

    “Ini termasuk produk cold-rolled dan coated products, serta produk akhir seperti pipa baja tahan karat, layanan teknik, hingga campuran logam khusus [premix alloys],” jelasnya. 

  • Tiket Kereta Jarak Jauh Bisa Dipesan 30 Menit Jelang Berangkat, Simak Caranya

    Tiket Kereta Jarak Jauh Bisa Dipesan 30 Menit Jelang Berangkat, Simak Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI meningkatkan kemudahan layanan dengan membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh hingga 30 menit sebelum keberangkatan demi fleksibilitas lebih bagi penumpang dalam merencanakan perjalanan secara spontan.

    “Kini, pemesanan tiket KA antarkota dapat dilakukan hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sedangkan untuk KA perkotaan hingga 10 menit sebelum keberangkatan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Dia menjelaskan kebijakan itu diambil untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pelanggan yang memiliki kebutuhan perjalanan mendadak.

    “Kebijakannya berlaku mulai hari ini, Kamis [10/7/2025]. KAI menghadirkan kemudahan baru bagi pelanggan dalam memesan tiket kereta api,” ujarnya.

    Ia menuturkan hal itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Penumpang dapat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI dan situs https://booking.kai.id hingga mendekati waktu keberangkatan kereta yang sebelumnya maksimal 1 jam sebelum keberangkatan.

    Penyesuaian ini berlaku untuk seluruh pemesanan yang dilakukan secara digital melalui aplikasi Access by KAI dan situs web booking.kai.id.

    Pelanggan yang belum memperbarui aplikasinya dapat segera melakukan pembaruan ke versi minimal 6.12.1 untuk Android dan 6.13.0 untuk iOS agar dapat menikmati fitur terbaru ini.

    Selain itu, untuk memperkuat akurasi data dan keamanan perjalanan, seluruh penumpang Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengisi data diri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), termasuk bagi penumpang infant.

    Sementara penumpang Warga Negara Asing (WNA) wajib mengisi data dengan nomor identitas yang tercantum dalam paspor.

    Aplikasi Access by KAI juga kini mendukung pembelian tiket dengan tarif khusus/Go show, yang bisa dilakukan mulai 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api, selama tempat duduk masih tersedia.

    “Hal ini memberikan alternatif menarik bagi pelanggan yang ingin bepergian secara lebih hemat,” tutur Anne.

    KAI terus mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital yang lebih cepat, praktis, dan aman. Dengan fitur pemesanan tiket yang semakin fleksibel, KAI berharap dapat menjawab kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang.

    Ia menegaskan transformasi digital terus dilakukan pihaknya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

    “Fitur ini menjadi salah satu upaya KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai dengan ritme kehidupan modern yang serba mendadak,” kata Anne.

  • Pemerintah Diminta Tak Gegabah Penuhi Permintaan Trump Pacu Investasi di Amerika

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Penuhi Permintaan Trump Pacu Investasi di Amerika

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah Indonesia tak perlu gegabah memenuhi permintaan Trump untuk menanamkan modal di Negeri Paman Sam, demi menurunkan tarif resiprokal. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pemerintah Indonesia untuk menanamkan investasi di AS melalui instrumen seperti Danantara, memang langkah strategis merespons tekanan dari AS yang menerapkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32%. 

    “Namun, pemerintah juga harus hati-hati dan tidak gegabah dalam memenuhi permintaan Trump tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/7/2025). 

    Pasalnya terdapat beberapa pertimbangan penting. Salah satunya, Pemerintah perlu secara matang mengevaluasi manfaat jangka panjang dibandingkan sekadar merespons tekanan jangka pendek.

    Investasi yang tidak tepat sasaran hanya demi memenuhi permintaan AS bisa menjadi beban fiskal di kemudian hari tanpa manfaat ekonomi yang setimpal. Selain itu, Josua mendorong agar Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus ke AS semata. 

    Dalam kondisi saat ini pula, justru Indonesia harus terus mendiversifikasi investasi internasionalnya, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi lebih setara dan komplementer. Asean, Timur Tengah, Uni Eropa, maupun mitra dagang lainnya juga harus tetap menjadi prioritas. Hal yang paling penting, setiap investasi besar harus melalui proses kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendalam. 

    “Pertimbangan ini sangat krusial agar tidak terjebak dalam keputusan politik sesaat, namun benar-benar memberikan dampak positif berkelanjutan bagi Indonesia,” lanjut Josua.

    Untuk diketahui, AS masuk dalam 10 negara dengan investasi terbanyak di Indonesia. Per kuartal I/2025, AS menduduki posisi keenam dengan nilai investasi mencapai US$802,16 juta dengan total 2.652 proyek. 

     

    Potensi Investasi RI di AS

    Pada dasarnya, Trump secara eksplisit mengharapkan Indonesia membuka pasar dan meningkatkan investasi di AS, sebagai imbalan untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif tersebut.

    Melihat potensi investasi di AS, Josua menyampaikan bahwa Indonesia memiliki beberapa opsi strategis yang layak dipertimbangkan. 

    Pertama, sektor energi, khususnya energi terbarukan dan pengolahan mineral kritis seperti nikel, mangan, kobalt, dan tembaga yang secara eksplisit diminati oleh AS. 

    Di mana AS membutuhkan pasokan mineral kritis tersebut untuk mendukung industri kendaraan listrik dan baterai. Investasi pengolahan mineral kritis ini sejalan dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dan kebutuhan pasar AS yang tinggi.

    Kedua, investasi potensial di sektor pertanian dan produk pangan. AS memiliki pasar konsumsi besar dengan standar tinggi untuk produk organik dan premium.

    Menurut Josua, investasi seperti pendirian fasilitas pengolahan atau distribusi pangan, akan memberikan Indonesia akses langsung ke pasar AS yang luas sekaligus memperbaiki posisi neraca perdagangan antar kedua negara.

    Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan investasi di AS oleh BUMN dan Danantara.

    Meski demikian, Airlangga tidak menjabarkan lebih lanjut terkait rencana investasi di AS melalui badan pengelola invetasi yang baru dibentuk pada Februari 2025 lalu. Baik terkait sektor, lokasi, maupun besaran dana yang akan ditanamkan di Negeri Paman Sam tersebut.

  • GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

    GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

    Bisnis.com, Jakarta — PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk memastikan akan kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook.

    Direktur Public Affair dan Communication GOTO Ade Mulya mengatakan, bahwa GOTO selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan,” katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Ade menegaskan bahwa GOTO bakal mendukung penuh proses penegakan hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang kini ditangani oleh Kejagung. “GOTO menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum,” katanya.

    Ade memastikan pihaknya juga bakal kooperatif terhadap Kejagung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook tersebut. “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor GOTO yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari alat bukti lain terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.”Memang benar ada penggeledahan dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.