Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejagung Kembali Kuasai 81.793 Hektare Lahan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo

    Kejagung Kembali Kuasai 81.793 Hektare Lahan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menguasai kembali lahan 81.793 hektare di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan penguasaan kembali ini bertujuan agar puluhan ribu hektare lahan TNTN kembali menjadi kawasan konservasi bagi ekosistem di dalamnya.

    “Karena itu telah dilakukan penguasaan seluas 81.793 ha. Dan ini tentunya akan diupayakan untuk kembali fungsinya menjadi hutan,” ujar Febrie di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan dalam penguasaan kembali lahan ini memiliki sejumlah kendala atau hambatan. Misalnya, banyak penolakan masyarakat yang tidak ingin direlokasi hingga adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dinyatakan ilegal.

    Namun demikian, Febrie mengatakan bahwa pihaknya selalu mengedepankan tindakan humanis dalam penertibannya. Sementara itu, untuk SHM yang dinilai ilegal bakal ditangani langsung kementerian terkait.

    “Dan di sana juga kita temukan ada sertifikat hak milik ilegal. Ini tentunya memerlukan proses penyesuaian hukum, Pak Menteri,” imbuhnya.

    Di samping itu, satgas besutan Presiden Prabowo Subianto ini juga telah menguasai kembali Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 101.105 ha.

    “Ini sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena itu pula telah dilakukan penguasaan seluas 101.105 ha,” pungkas Febrie.

    Lahan TNTN Menyusut 

    Sebelumnya, Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengungkap bahwa kawasan hutan TNTN Riau ini telah mengalami penyusutan dari luas kawasan hutan ±81.793 hektar, saat ini hanya tersisa ±12.561 hektar. 

    “Hal ini disebabkan oleh perambahan hutan yang merusak ekosistem dan fungsi hutan sebagai rumah satwa serta paru-paru dunia,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (13/7/2025).

    Dia mengungkap, terdapat sejumlah persoalan di kawasan hutan TNTN mulai dari perkebunan sawit yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat lokal.

    Kemudian, adanya dugaan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam kawasan hutan TNTN, serta dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum aparat. 

    Selanjutnya, banyak masyarakat yang bermukim di TNTN merupakan pendatang dari luar daerah; adanya bangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan hutan TNTN hingga persoalan terkait satwa langka.

    “Permasalahan TNTN bukan hanya isu lingkungan hidup, tetapi juga mencakup permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat,” pungkasnya.

  • Mark Zuckerberg Kembali Bajak Talenta AI, Setelah OpenAI Giliran Apple jadi Korban

    Mark Zuckerberg Kembali Bajak Talenta AI, Setelah OpenAI Giliran Apple jadi Korban

    Bisnis.com, JAKARTA —  Meta, raksasa teknologi induk Facebook dan Instagram, kembali merekrut pentolan utama di bidang Artificial intelligence (AI) perusahaan lain. 

    Menurut laporan Bloomberg pada 8 Juni 2025, perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut membajak Ruoming Pang, Kepala Model AI Apple, untuk bergabung dengan tim superintelligence terbaru Meta.

    Pang sebelumnya memimpin tim internal Apple yang bertanggung jawab melatih model fondasi AI yang mendasari Apple Intelligence dan fitur-fitur AI yang berjalan langsung di perangkat (on-device). 

    Namun, kinerja model AI Apple sejauh ini dinilai belum mampu menyaingi model dari perusahaan lain seperti OpenAI, Anthropic, maupun Meta sendiri.

    Apple bahkan disebut-sebut tengah mempertimbangkan untuk menggandeng pihak ketiga dalam mendukung peningkatan kecerdasan Siri versi terbaru yang akan dirilis.

    Sumber Bloomberg menyebut, hengkangnya Pang bisa menjadi sinyal awal dari potensi eksodus yang lebih besar di unit AI Apple yang disebut tengah menghadapi sejumlah tantangan internal.

    Sementara itu, bagi Meta, kehadiran Pang dinilai akan memperkuat fokus perusahaan dalam pengembangan model AI kecil yang dapat berjalan langsung di perangkat. 

    Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil merekrut empat peneliti dari OpenAI.  Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi agresif Meta dalam mengembangkan proyek superintelijensi yang dipimpin langsung oleh Zuckerberg. 

    Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/6/2025) keempat peneliti yang direkrut adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren.  

    Mereka dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses perekrutan ini. 

    Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    Sebelumnya, Meta juga telah merekrut sejumlah pakar AI dari Google DeepMind hingga Safe Superintelligence untuk memperkuat divisi AI superintelligence mereka.

  • Satgas PKH Telah Serahkan Lahan 833.413 Hektare ke BUMN Agrinas

    Satgas PKH Telah Serahkan Lahan 833.413 Hektare ke BUMN Agrinas

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyerahkan total lahan sawit seluas 833.413 hektare ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah mengatakan ratusan ribu hektare itu dilakukan selama tiga tahap hingga Juni 2025.

    “Total keseluruhan penyerahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara menjadi seluas 833.413,461 hektare,” ujarnya di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    Dia merincikan, pada tahap I perusahaan plat merah itu telah menerima lahan seluas 221.868 hektare dari penguasaan kembali Duta Palma Group pada Maret 2025.

    Selanjutnya, pada tahap II dilakukan penyerahan 216.990 hektare dari 109 perusahaan pada 26 Maret 2025. Teranyar, terdapat lahan 394.547 hektare telah diserahkan ke Agrinas Palma.

    Untuk tahap III, penguasaan kembali lahan itu dilakukan terhadap 232 perusahaan yang tersebar di empat provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

    “Kita akan pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara. Ini merupakan anugerah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat kita,” pungkasnya.

  • MK Soal Polemik Putusan Pemisahan Pemilu: Kami Tunggu DPR Tindaklanjuti

    MK Soal Polemik Putusan Pemisahan Pemilu: Kami Tunggu DPR Tindaklanjuti

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan tak banyak buka suara perihal putusan MK soal pemisahan jadwal keserentakan pemilu nasional dan lokal yang memunculkan polemik, terkhusus bagi partai politik.

    Heru hanya mengatakan bahwa putusan MK sudah dibacakan dan tinggal ditindaklanjuti oleh DPR selaku pembentuk undang-undang, sehingga pihaknya hanya akan menunggu saja.

    “Putusan MK kan sudah diucapkan, kami tinggal menunggu kewenangan DPR untuk menindaklanjuti. Kami tunggu. Karena DPR juga punya kewenangan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Diberitakan sebelumnya, partai politik ramai-ramai menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pelaksanaan pemilu daerah dan nasional. 

    Seluruh partai politik tengah mengkosolidasikan sikapnya terhadap putusan tersebut. Mayoritas partai menentang tentang putusan tersebut.  Pasalnya, putusan MK tersebut dinilai telah bertentangan dengan konstitusi karena menyalahi Undang-Undang Dasar 1945. 

    Ketua Fraksi PKB pada MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz berpandangan bahwa UUD 1944 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, menurutnya, setiap undang-undang atau peraturan hukum di bawahnya harus menyesuaikan UUD 1945.

    “Di pasal 22E UUD 1945 ayat 1 jelas disebut pemilu dilaksanakan secara LUBER setiap lima tahun sekali. Ayat 2 juga menyebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres, dan DPRD, jadi jelas dasar hukumnya. Tidak boleh ada aturan yang tidak sesuai dengan ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (7/7).

    Di lain pihak, Politisi sekaigus legislator Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda menilai Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan kualitasnya usai mengeluarkan putusan terkait dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan lokal. 

    Dia mengatakan seharusnya tugas MK hanya sampai di titik menilai suatu norma undang-undang saja soal apakah itu konstitusional atau inkonstitusional, sehingga tidak sampai membentuk suatu norma tertentu. 

    “Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap undang-undang dasar apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi mahkamah yang membentuk norma,” singgungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

  • MA Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,6 Triliun pada 2026, untuk Gaji dan Tunjangan Hakim

    MA Usulkan Tambahan Anggaran Rp7,6 Triliun pada 2026, untuk Gaji dan Tunjangan Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) meminta tambahan anggaran sebesar Rp7,67 triliun untuk mendukung beberapa penguatan hak keuangan dan fasilitas hakim.

    Adapun, hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris MA, Sugiyanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    “Mahkamah Agung telah berupaya mengajukan usulan tambahan anggaran melalui surat Ketua Mahkamah Agung, kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Nmor 146/KMA/RAI.6/VI/2025 tanggal 11 juni 2025, tentang usulan tambahan anggaran MA Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp7,67 triliun,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, usulan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk para hakim seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol.

    “[kemdian] penghasilan pensiun, tunjangan lain yang diatur dalam PP 94 Tahun 2012 Tentang Hak dan Keuangan. Dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan PP 44 2024,” ucapnya.

    Sugiyanto berujar program usulan tambahan anggaran MA Tahun 2026 telah disusun untuk memastikan hak keuangan dan fasilitas hakim secara bertahap dapat terpenuhi.

    “Yaitu pembangunan flat rumah dinas hakim pada 212 satuan kerja pengadilan, jaminan kesehatan, transportasi, dan bantuan sewa rumah dinas bagi hakim yang dilantik pada Juli 2025 serta honorarium penanganan perkara bagi hakim agung,” katanya.

    Menurutnya, hal-hal tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menungkatkan kesejahteraan hakim yang diungkapkan dalam kesempatan laporan tahunan MA dan pengukuhan hakim beberapa waktu silam.

    Dia pun menekankan bahwa hakim memegang peranan vital dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. 

    Sebab itu, dia berpandangan negara perlu hadir dalam memberikan fasilitas tunjangan kesejahteraan dan perlindungan yang layak bagi para hakim, guna menjaga integritas independensi dan proferionalitas.

    “Oleh sebab itu, pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim sebagaimana tercantum dalam usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2026 penting untuk dipenuhi,” tandasnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional 15 mei 2025 perihal pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2026, MA mendapatkan pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp10,87 triliun.

  • Satgas PKH Kembali Kuasai 2,09 Juta Ha Lahan hingga Juni 2025

    Satgas PKH Kembali Kuasai 2,09 Juta Ha Lahan hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan seluas 2,09 juta hektare selama Februari hingga Juni 2025.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH RI, Febrie Adriansyah mengatakan penguasaan kembali lahan itu dilakukan secara dua tahap. Perinciannya, 1,01 juta hektare pada tahap I selama periode Februari-Maret 2025.

    Pada tahap I itu, penguasaan dilakukan di sembilan provinsi dan 369 korporasi. Sementara itu, pada tahap II dilakukan penguasaan pada lahan seluas 1,07 hektare di 12 provinsi dan 315 perusahaan selama periode April-Juni 2025.

    “Total, luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektare,” ujar Febrie di Kejagung, Rabu (9/7/2025).

    Jampidsus Kejagung itu menambahkan bahwa dari dua juta lahan yang telah dikuasai kembali itu, sebagian lahan telah diserahkan kepada perusahaan plat merah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola.

    Di samping itu, kata Febrie menekankan, upaya penguasaan kembali lahan oleh Satgas PKH ini sudah sejalan dengan Perpres No.5/2025. Oleh karenanya, penguasaan kembali dua juta lahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Tanah Air.

    “Kita akan pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara. Ini merupakan anugerah yang harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat kita,” pungkasnya.

  • Yusril Klarifikasi Wapres Gibran Tidak akan Berkantor di Papua

    Yusril Klarifikasi Wapres Gibran Tidak akan Berkantor di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra meluruskan kembali pernyataannya terkait dengan penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam percepatan pembangunan Papua, sekaligus penempatannya untuk berkantor di sana.

    Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Yusril pada acara penyampaian Laporan Tahunan Komnas HAM, Rabu (2/7/2025). 

    Melalui keterangan tertulis, Yusril meluruskan bahwa yang dimaksud olehnya berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Badan itu dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, sehingga bukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meski demikian, Yusril menyebut pernyataannya mengenai penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua tertuang pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang (UU) No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

    “Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Badan Khusus itu telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dengan Perpres No. 121 Tahun 2022. Namun aturan-aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua,” jelas Yusril dikutip dari siaran pers, Rabu (9/7/2025). 

    Adapun Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua. 

    Ketentuan lebih lanjut terkait dengan badan tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Yusril mengingatkan, bisa saja struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada itu ditata ulang dengan Peraturan Pemerintah sesuai kebutuhan dan perkembangan.

    Oleh sebab itu, Yusril menegaskan bahwa pihak yang akan berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden. Bukan Wapres Gibran.

    “Sebagai Ketua Badan Khusus, apabila Wakil Presiden dan para Menteri anggota badan itu jika sedang berada di Papua, beliau-beliau tentu dapat berkantor di Kesekretariatan Badan Khusus tersebut. Jadi bukan Wakil Presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril.

    Adapun Wakil Presiden mempunyai tugas tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945, sehingga tempat kedudukannya berada di Ibu Kota Negara. Kedudukan Wakil Presiden berada di tempat kedudukan Presiden. 

    Secara konstitusional, tambah Yusril, tempat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin terpisah. Untuk itu, dia membantah sendiri pernyataannya sebagaimana yang diberitakan oleh sejumlah media massa. 

    “Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Pasal 68A UU No.2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua.

    Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden, dengan anggota Mendagri, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu wakil dari setiap provinsi di Papua, dan bertugas memastikan percepatan pembangunan berjalan optimal.

    Untuk mendukung kerja Badan Khusus itu, terdapat lembaga kesekretariatan Badan Khusus yang berkantor di Jayapura, Papua. Keberadaan kantor di Jayapura ini berfungsi sebagai titik koordinasi dan pusat administrasi untuk memudahkan komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dalam pelaksanaan program percepatanpembangunan.

    Namun, seperti dijelaskan Mendagri Tito Karnavian, kantor tersebut bukan merupakan kantor Wakil Presiden secara permanen, melainkan kantor kesekretariatan badan khusus yang dapat digunakan Wapres saat berada di Papua untuk memimpin rapat atau koordinasi lapangan terkait tugas percepatan pembangunan Papua.

    Pada pemberitaan sebelumnya, Yusril sempat menyebut Gibran mendapatkan tugas khusus dari Prabowo terkait dengan pembangunan sekaligus permasalahan HAM di Papua. Ada kemungkinan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu bakal berkantor di Papua. 

    Ahli hukum tata negara itu menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

    “Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip dari YouTube Komnas HAM. 

  • Kejagung Periksa Sespri Nadiem Makarim pada Kasus Pengadaan Chromebook

    Kejagung Periksa Sespri Nadiem Makarim pada Kasus Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan satu dari tujuh saksi yang diperiksa yaitu DAS selaku sekretaris pribadi eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    “DAS selaku Mantan Sekretaris Pribadi Mendikbudristek 2019-2024 telah diperiksa,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

    Dia menambahkan, dua eks Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada direktorat SD dan SMP berinisial SW serta MTY juga telah diperiksa dalam perkara ini.

    Selanjutnya, Kejagung juga telah memeriksa CI selaku eks anggota tim teknis analisa pembelajaran TIK pada Direktorat SD dan SMP; MS selaku Direktur Utama PT Tera Data Indonusa tahun 2020; IA selaku konsultan infrastruktur teknologi pada Kemendikbudristek; dan KK selaku Manajer Produksi PT Bangga Teknologi Indonesia tahun 2021.

    Hanya saja, Harli tidak menjelaskan materi pemeriksaan secara detail. Dia hanya menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara Chromebook.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Harli.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu peralatan TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, Kejagung menilai ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun.

  • Dampak Tarif Trump, AS Berpotensi Raup Bea Masuk US0 Miliar

    Dampak Tarif Trump, AS Berpotensi Raup Bea Masuk US$300 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyebut pemerintah berpotensi mendapat penerimaan bea masuk sebesar US$300 miliar dari kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Donald Trump.

    Melansir Reuters pada Rabu (9/7/2025), Bessent menyebut penerimaan bea masuk dari kebijakan tarif telah mencapai sekitar US$100 miliar sepanjang 2025. Dia memperkirakan penerimaan tersebut akan melonjak menjadi US$300 miliar hingga akhir tahun.

    Bessent menyampaikan,  lonjakan pendapatan tarif sebagian besar mulai terealisasi pada kuartal II/2025, setelah Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% atas seluruh impor AS, serta menaikkan bea masuk untuk baja, aluminium, dan otomotif.

    “Jadi, kami memperkirakan totalnya bisa melewati US$300 miliar pada akhir tahun,” ujarnya dalam rapat kabinet di Gedung Putih.

    Menurut juru bicara Departemen Keuangan AS, proyeksi tersebut mengacu pada akhir tahun kalender 2025, yakni 31 Desember, bukan pada akhir tahun fiskal pemerintah AS yang jatuh pada 30 September.

    Apabila target US$300 miliar tercapai, maka penerimaan tarif akan mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan tarif secara signifikan dan menyeluruh terhadap berbagai produk impor.

    Bessent menambahkan, Kantor Anggaran Kongres atau Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan bahwa pendapatan dari tarif selama 10 tahun ke depan akan mencapai US$2,8 triliun. Namun, menurutnya angka tersebut masih terlalu konservatif.

    Data Departemen Keuangan menunjukkan bea masuk bruto AS mencapai rekor tertinggi sebesar US$22,8 miliar pada Mei 2025, naik hampir empat kali lipat dibandingkan US$6,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, total penerimaan bea masuk sepanjang delapan bulan pertama tahun fiskal 2025 telah mencapai US$86,1 miliar, sementara untuk lima bulan pertama tahun kalender 2025 tercatat sebesar US$63,4 miliar.

    Hasil anggaran bulan Juni dijadwalkan akan diumumkan pada Jumat (11/7/2025) waktu setempat, dan diperkirakan menunjukkan lonjakan tambahan dalam penerimaan bea masuk. 

    Berdasarkan pernyataan harian keuangan Departemen Keuangan, hingga 30 Juni 2025 total gabungan bea masuk dan pajak cukai telah menembus US$122 miliar untuk tahun fiskal berjalan.

    Trump sebelumnya menetapkan tenggat baru pada 1 Agustus 2025 untuk mulai memberlakukan tarif timbal balik yang lebih tinggi terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. 

    Namun, pemerintahannya membuka peluang negosiasi dengan beberapa negara dalam tiga pekan ke depan untuk memperoleh keringanan.

    “Uang besar akan mulai masuk pada 1 Agustus. Hal itu sudah cukup jelas melalui surat-surat yang kami kirim kemarin dan hari ini,” kata Trump.

    Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengumumkan rencana penerapan tarif sebesar 50% atas impor tembaga—logam industri yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari konstruksi perumahan, elektronik konsumen, kendaraan, jaringan listrik hingga alat-alat militer. 

    Selain itu, tarif tambahan atas produk semikonduktor dan farmasi juga tengah dipersiapkan.

  • SpaceX Elon Musk Incar Pendanaan Rp6,5 Triliun, Ingin Kalahkan Valuasi OpenAI

    SpaceX Elon Musk Incar Pendanaan Rp6,5 Triliun, Ingin Kalahkan Valuasi OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX sedang dalam pembicaraan untuk meningkatkan pendanaan baru dengan valuasi US$400 miliar atau sekitar Rp6,5 triliun (Kurs: Rp16.000).

    Dilansir Techcrunch, Selasa (9/7/2025) perusahaan milik Elon Musk itu menyusun strategi untuk mengumpulkan dana melalui putaran penggalangan dana dan secara terpisah mengadakan penawaran tender agar karyawan dapat menjual sebagian saham mereka kepada sekelompok investor tertentu.

    Putaran penggalangan dana akan berjalan dengan cara, mereka akan menjual sejumlah kecil saham baru kepada investor. 

    Salah satu putaran penggalangan dana yang pernah SpaceX adakan pada 2021 berhasil mengumpulkan sekitar US$850 juta atau sekitar Rp13,8 miliar (kurs: Rp16.000).

    Sementara itu, untuk penjualan internal saham kepada karyawan dan investor awal dilakukan untuk penawaran sekunder, dengan harga yang ditentukan oleh putaran pertama. Rinciannya dapat berubah, bergantung pada minat dari penjual dan pembeli dari orang dalam.

    Perusahaan ini pada umumnya mengadakan penawaran tender dua kali dalam setahun.

    Jika kesepakatan tersebut berjalan sesuai rencana, ini akan menandai lompatan besar lainnya dalam  lintasan valuasi SpaceX.

    Sejak perusahaan ini didirikan lebih dari dua dekade lalu, SpaceX menembus angka valuasi US$100 miliar atau sekitar Rp1,6 triliun (kurs Rp16.00) dan menggandakannya hanya dalam waktu tiga tahun.

    Sebelumnya, SpaceX mencatat pendapatan sekitar US$15,5 miliar atau Rp253,18 triliun pada 2024, dengan Starlink menjadi kontributor utama pendapatan tersebut.

    Selain itu, Angka ini menegaskan dominasi SpaceX yang makin kuat di sektor antariksa komersial global, sekaligus melampaui anggaran tahunan NASA untuk program komersial yang hanya sekitar US$1,1 miliar tahun depan.

    Elon Musk membagikan kabar ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), menyoroti pertumbuhan pesat bisnis peluncuran roket dan layanan satelit SpaceX.

    Sementara NASA tetap fokus pada eksplorasi luar angkasa dan riset ilmiah, SpaceX memanfaatkan permintaan tinggi untuk layanan peluncuran yang lebih murah dan komunikasi satelit. Inovasi utama SpaceX terletak pada roket Falcon 9 dan Falcon Heavy yang dapat digunakan kembali, sehingga memangkas biaya peluncuran secara signifikan dan memperbesar pangsa pasar global.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (4/6/2025) pada 2024, SpaceX mencatat rekor dengan 134 peluncuran Falcon, menjadikannya operator peluncuran paling aktif di dunia. Perusahaan bahkan menargetkan 170 peluncuran hingga akhir tahun ini guna memenuhi permintaan pemasangan satelit yang terus meningkat.

    Pendapatan terbesar SpaceX saat ini berasal dari layanan internet satelit Starlink. Jaringan ini telah meluncurkan ribuan satelit untuk menyediakan akses internet broadband ke seluruh dunia.

    Pada November 2023, Musk mengumumkan bahwa Starlink sudah mencapai arus kas impas (breakeven cashflow). Meski Musk pernah menyatakan rencana untuk membawa Starlink go public, dia belum memberikan jadwal pasti.

    Selain Falcon, SpaceX juga tengah mengembangkan sistem roket raksasa Starship setinggi 122 meter. Musk menyebut Starship akan menjadi kunci utama dalam misi mengirim manusia ke Mars di masa depan.

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)