Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencegah dan menangkal tersangka sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Mohammad Riza Chalid.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan alasan pihaknya mencekal tersangka atas nama Mohammad Riza Chalid tersebut agar semakin cepat ditemukan dan diperiksa di Kejagung dalam kasus korupsi di PT Pertamina (Persero).

    Harli mengatakan bahwa penyidik Kejagung juga telah berkoordinasi dengan Imigrasi dan semua atase Kejaksaan di luar negeri agar mencari keberadaan Mohammad Riza Chalid.

    “Tentu kita juga berkoordinasi dengan pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita, untuk melakukan monitoring. Termasuk juga pihak-pihak lain, kita terus upayakan,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7).

    Harli juga mengimbau agar pihak tersangka Mohammad Riza Chalid kooperatif dan bisa hadir ke Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejagung.

    “Kami minta tersangka ini kooperatif dan hadir memenuhi undangan kami,” katanya

    Selain itu, Harli menegaskan jika tersangka Mohammad Riza Chalid tetap tidak mau kooperatif, maka tim penyidik Kejagung memastikan bakal terus memburu pihak tersangka hingga ke luar negeri.

    “Kami akan terus kejar hingga kemana pun,” ujarnya.

    Riza Chalid Tersangka 

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.

    Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.

    Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.

    “Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.

  • Komdigi Masih Cari Pendekatan Terbaik untuk Penyusunan Peta Jalan AI

    Komdigi Masih Cari Pendekatan Terbaik untuk Penyusunan Peta Jalan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memutuskan pendekatan spesifik yang akan diadopsi dalam penyusunan peta jalan (road map) kecerdasan buatan (AI). 

    Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) R. Wijaya Kusumawardhana mengatakan, pihaknya masih mencari pendekatan yang terbaik. 

    “Kami belum memilih, masih dalam proses. Nanti akan masuk dalam road map AI. Saya tidak ingin mendahului, tapi kami akan cari pilihan terbaik,” kata Wijaya dalam acara Ngopi Bareng Media di Jakarta pada Jumat (11/7/2025). 

    Dia menyebut, salah satu acuan yang dipertimbangkan adalah Undang-Undang Kecerdasan Artifisial yang dirumuskan Uni Eropa atau yang dikenal sebagai EU AI Act. Meski mengakui regulasi tersebut cukup komprehensif, Wijaya menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final.

    Dalam penyusunan peta jalan ini, lanjut Wijaya, Komdigi tidak hanya mengandalkan pandangan internal semata, melainkan juga mendengarkan masukan dari kementerian dan sektor lainnya.

    “Karena pemerintah itu bukan hanya Komdigi, pemerintah itu ada kementerian lain. Makanya kami akan mendengarkan. Tapi yang paling penting adalah,kami harus integratif. Sistemnya harus bisa interoperabilitas satu sama lain. Bisa kita terkoneksi ke lain. Nah, itu yang paling penting,” katanya. 

    Dia menilai pentingnya membangun sistem yang terintegrasi dan terbuka sehingga dapat terkoneksi antarsektor dan mampu bersinergi secara nasional. Dalam konteks ini, Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih maju, seperti Singapura.

    Wijaya juga membandingkan ekosistem digital Indonesia dengan Singapura yang dinilai sudah sangat mapan. Dia menyoroti bagaimana ekspor teknologi informasi dan komunikasi Indonesia menurun dibandingkan dengan Singapura dalam kurun waktu 2010 hingga 2021.

    “Kita dari kalau enggak salah 11%, ternyata makin lama makin turun menjadi sekitar 4% atau 5%. Nah, sementara yang Singapura, itu yang tadi cuma 6%, kok ini makin meningkat. Singapura ini sudah sangat bagus karena apa? Ekosistem yang dibangun itu sudah sangat maju, sudah sangat mapan,” katanya. 

    Menurutnya, keberhasilan Singapura tak lepas dari skala negara yang kecil, integrasi sistem yang baik, serta kolaborasi yang luas dengan lembaga-lembaga riset internasional.

    “Singapura ini bisa memanfaatkan research-research dari luar, berkolaborasi. Nah, ini salah satu juga tantangan kita harus berani membuka diri dan mengakui bahwa kita harus juga open-minded untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak yang memang bisa membantu kita untuk lebih maju,” tandasnya.

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

  • Dukcapil Laporkan Jumlah Penduduk RI 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Laki-Laki Lebih Banyak

    Dukcapil Laporkan Jumlah Penduduk RI 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Laki-Laki Lebih Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan saat ini total penduduk Indonesia telah mencapai 286.693.693 jiwa per akhir Juni 2025.

    Teguh menyampaikan bahwa jumlah penduduk Tanah Air tersebut naik sekitar 1,7 juta bila dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Di samping itu, terjadi perubahan pula terhadap jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu enam bulan ini. 

    “Tentu saja banyak data yang menarik. Misal, ternyata penduduk laki-laki pada semester I/2025 jauh lebih banyak, sekitar lebih 2,6 juta dari perempuan,” tuturnya dalam acara Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045, Jumat (11/7/2025).

    Melihat data tersebut, nyatanya berbeda dengan data yang Badan Pusat Statistik (BPS) keluarkan. Di mana jumlah penduduk pada periode yang sama tercatat sejumlah 284.438.800 jiwa. Jumlah tersebut naik sebanyak 2.835.000 jiwa dalam kurun waktu satu tahun atau semenjak Juni 2024. 

    Teguh menegaskan bahwa data kependudukan menjadi salah satu data penting untuk merencanakan pembangunan nasional, baik pusat maupun daerah, termasuk menggunakan data kependudukan sebagai dasar pengembilan kebijakan di daerah. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan dengan data kependudukan yang tepat, pemerintah dapat merencakanan kebutuhan pelayanan dasar. 

    “Berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan,” ujarnya. 

    Bahkan termasuk berapa banyak kebutuhan buku-buku yang harus dicetak, jumlah dokter yang harus disiapkan, serta kebutuhan guru yang perlu dikembangkan. 

    Maka dari itu, lanjut Rachmat, pemerintah meluncurkan penyusunan DBPK 2025-2045 sebagai rencana induk pembangunan kependudukan yang merumuskan kebijakan, strategi, serta indikator pencapaian pembangunan kependudukan hingga 2045. 

    Maklum, struktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan setiap tahunnya dan menuju aging population sebelum 2045 kelak. Rachmat menjelaskan pasalnya jumlah penduduk usia 0–14 tahun dan kategori usia 15–65 tahun diprediksi mengalami penurunan dalam 20 tahun mendatang atau pada 2045, yang masing-masing turun dari 23,46% menjadi 19,61% dan dari 68,95% menjadi 65,79%. 

    Sementara penduduk usia di atas 65 tahun akan bertambah, dari 7,59% pada 2025 menjadi 14,61% pada 2045 mendatang. 

    Adapun nantinya DBPK ini berperan sebagai arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas penduduk, mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan wilayah, serta memperkuat tata kelola yang inklusif dan terintegrasi. 

  • China Lirik Industri Aluminium RI, Asosiasi Bauksit: Perlu Gandeng Pengusaha Lokal

    China Lirik Industri Aluminium RI, Asosiasi Bauksit: Perlu Gandeng Pengusaha Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mengingatkan perusahaan China harus menggandeng pengusaha lokal dalam mengembangkan industri aluminium nasional.

    Sejumlah perusahaan China disebut mulai melirik industri aluminium di Indonesia. Ini diyakini bakal menggairahkan hilirisasi bauksit yang sebelumnya stagnan. Bauksit merupakan bahan dasar penghasil alumina, sebagai bahan baku aluminium.

    Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto menjelaskan, pengembangan usaha bagi pengusaha asing di Indonesia dimungkinkan dalam undang-undang. Namun, perusahaan asing itu perlu melibatkan pengusaha lokal.

    “Siapapun yang mau menanamkan investasi di Indonesia boleh. Tapi dengan catatan, tidak boleh dia sendirian. Kan dia harus menggandeng perusahaan Indonesia,” ucap Ronald kepada Bisnis, Kamis (10/7/2025).

    Dia menekankan bahwa tidak mungkin perusahaan asing bekerja sendiri di Indonesia. Sebab, ada kewajiban untuk ikut memberdayakan pengusaha lokal.

    Menurut Ronald, hal ini penting untuk transfer of knowledge. Dia mencontohkan, dalam pembangunan smelter alumina kelas smelter (SGA) pertama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, perusahaan China itu bekerja sama dengan Harita Group. Alhasil, Harita Group kini mampu membangun smelter sendiri.

    “Harita Group sekarang sudah bisa membangun sendiri dan akan membangun sendiri. Artinya apa? Transfer of knowledge-nya ada, pembelajarannya ada, kan begitu,” tutur Ronald.

    Oleh karena itu, dia pun mengingatkan para pengusaha lokal pun harus bijak. Menurutnya, pengusaha lokal juga jangan merasa besar kepala dan ingin memimpin proyek tatkala bekerja sama dengan perusahaan asing.

    Apalagi, jika perusahaan lokal itu belum memiliki modal yang mumpuni. Ronald menyebut, kerja sama dengan perusahaan asing setidaknya memberikan ilmu baru bagi pengusaha lokal.

    “Kira-kira kita masih bisa menikmati dalam konteks menikmati teknologinya, metodologi bagaimana cara mengembangkan smelter itu sendiri, saya kira sudah bagus lah,” ucap Ronald.

  • Kejagung Geledah Kantor GoTo, Ratusan Dokumen Disita!

    Kejagung Geledah Kantor GoTo, Ratusan Dokumen Disita!

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor GoTo yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari alat bukti lain terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Memang benar ada penggeledahan dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.

    Kendati demikian, Harli mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan sejauh mana posisi GoTo di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook ini. 

    “Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya,” ujar Harli.

  • Telkomsel Ungkap Tantangan Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat

    Telkomsel Ungkap Tantangan Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut baik inisiatif pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadirkan konektivitas internet berbasis fiber optik berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps di seluruh sekolah rakyat (SR). 

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, mengatakan pihaknya melihat ini sebagai langkah strategis yang sejalan dengan semangat Telkomsel dalam mendukung pemerataan akses digital dan kemajuan pendidikan nasional. Namun demikian pihaknya menyadari upaya ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.

    “Termasuk diantaranya ketersediaan jalan akses untuk mobilisasi, catu daya listrik yang stabil, dan lainnya,” kata Saki saat dihubungi Bisnis pada Jumat (11/7/2025).

    Namun demikian, lanjut Saki, tantangan tersebut juga menjadi peluang bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Telkomsel, untuk berkontribusi nyata dalam mendorong transformasi digital yang inklusif di Indonesia.

    Saki menambahkan Telkomsel memiliki kapabilitas dan pengalaman untuk mendukung penyediaan konektivitas internet yang andal, termasuk melalui perluasan jaringan fiber optik, integrasi layanan berbasis teknologi, serta pemeliharaan dan dukungan teknis yang berkelanjutan.

    Apabila terdapat mandat atau ruang kolaborasi tambahan, lanjut dia, Telkomsel akan mendukung bersama pelibatan stakeholder lainnya melalui solusi terpadu, meliputi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah yang belum terjangkau, penyediaan perangkat konektivitas di SR, serta penyediaan platform pembelajaran digital untuk mendukung pembelajaran daring dan interaktif. 

    Lebih lanjut, Saki mengatakan supaya kolaborasi ini berjalan efektif dan berkelanjutan, Telkomsel memandang pentingnya kepastian regulasi, sinergi lintas sektor dan stakeholder terkait, serta skema insentif yang mendukung keberlanjutan investasi, terutama dalam penggelaran jaringan di wilayah non-komersial. 

    “Dukungan pemerintah, baik berupa insentif fiskal maupun nonfiskal, dibutuhkan demi kelangsungan layanan ini,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi wacana pemerintah mengenai pemberian insentif baik berupa insentif fiskal maupun non-fiskal termasuk keringanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan skema cost-sharing yang diorientasikan untuk pengembangan akses internet di sektor pendidikan. 

    “Kami berharap implementasi kebijakan tersebut dapat memperkuat kontribusi operator dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk penyediaan layanan internet di SR, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung misi Asta Cita Presiden RI dan visi Indonesia Emas 2045,” tandas Saki.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

    Wayan menjelaskan apabila di lokasi sekolah belum terdapat jaringan FO, Komdigi akan bekerja sama dengan operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah.Sejauh ini, dua sekolah percontohan telah terhubung dengan jaringan FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul dengan kecepatan 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan internet 100 Mbps. 

    Koneksi tersebut telah mendukung aktivitas belajar lebih dari 275 siswa. Menteri Komdigi Meutya Hafid menambahkan, penyediaan layanan internet di SR merupakan bagian dari konsep smart school yang digagas Presiden Prabowo. Konsep ini menempatkan teknologi dan konektivitas sebagai elemen penting dalam proses pembelajaran.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun, peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat akan dilangsungkan pada 14 Juli 2025 dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Hore! Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Lagi 11-13 Juli, Cek Daftar Ruasnya

    Hore! Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Lagi 11-13 Juli, Cek Daftar Ruasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas anaknya yakni PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mengumumkan kembali memberlakukan potongan atau diskon tarif tol pada hari ini, Jumat (11/7/2025). Di mana, besaran diskon yang diberikan mencapai 20%.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan bahwa diskon tarif tol sebesar 20% kembali diberlakukan selama tiga hari dalam rangka menyambut berakhirnya masa libur sekolah. 

    “Diskon tarif tol yang berlaku pada ruas jalan tol Trans Jawa dimulai pada Jumat, 11 Juli 2025 pukul 00.00 WIB hingga Minggu, 13 Juli 2025 pukul 24.00 WIB. Langkah ini merupakan upaya kami untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman di penghujung libur sekolah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).

    Sebagai catatan, diskon tersebut hanya diberikan untuk pengendara yang melakukan perjalanan menerus di sepanjang ruas Trans Jawa yang dikelola oleh PT JTT.

    Ria juga menegaskan, diskon tarif itu bakal berlaku pada seluruh jenis golongan kendaraan yang menggunakan uang elektronik dengan saldo cukup. 

    Dia menjelaskan, diskon ini diberikan untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju Semarang melewati GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang begitupun sebaliknya.

    “Diskon tarif tol sebesar 20% ini merupakan bagian dari kontribusi aktif PT JTT dalam mendukung kebijakan pemerintah guna mendorong pergerakan masyarakat. Program ini juga menjadi bentuk apresiasi kami kepada pengguna jalan atas kepercayaan yang telah diberikan, kami berharap langkah ini dapat menghadirkan perjalanan yang lebih menyenangkan dan efisien di momen libur panjang,” jelas Ria.

    Secara terperinci, daftar tarif perjalanan dari Jakarta menuju Semarang, khusus untuk asal GT Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung, berlaku pada periode 11-13 Juli 2025, menjadi sebagai berikut:

    – Kendaraan Golongan I: Semula Rp413.500 menjadi Rp350.300 (potongan tarif sebesar Rp63.200)

    – Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp639.000 menjadi Rp540.500, (potongan tarif sebesar Rp98.500)

    – Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp841.000 menjadi Rp711.900 (potongan tarif sebesar Rp129.100).

    Sementara itu, untuk perjalanan dari Semarang menuju Jakarta, khusus untuk asal GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama, berlaku pada periode 11-13 Juli 2025, dengan rincian tarif sebagai berikut:

    – Kendaraan Golongan I: Semula Rp434.500 menjadi Rp367.100 (potongan tarif sebesar Rp67.400)

    – Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp671.000 menjadi Rp566.100 (potongan tarif sebesar Rp104.900)

    – Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp883.500 menjadi Rp745.900 (potongan tarif sebesar Rp137.600)

    Lebih lanjut, diskon tarif tol juga diberlakukan bagi kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dari GT Kejapanan Utama Jalan Tol Surabaya–Gempol hingga GT Singosari Jalan Tol Pandaan–Malang, serta berlaku untuk arah sebaliknya.

    Adapun rincian tarif untuk perjalanan dari Surabaya menuju Malang maupun arah sebaliknya pada periode 11-13 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

    – Kendaraan Golongan I: Semula Rp54.500 menjadi Rp43.600 (potongan tarif sebesar Rp10.900)

    – Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp83.000 menjadi Rp66.400 (potongan tarif sebesar Rp16.600)

    – Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp109.500 menjadi Rp87.600 (potongan tarif sebesar Rp21.900)

  • Perludem: Ide Pilkada Dipilih DPRD Tak Relevan Lagi Usai Putusan MK Soal Pemilu

    Perludem: Ide Pilkada Dipilih DPRD Tak Relevan Lagi Usai Putusan MK Soal Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal berpendapat bahwa ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah tidak relevan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.

    Dia menjelaskan, salah satu amar putusan itu secara tegas menyatakan bahwa pemungutan suara anggota DPRD dilakukan pada hari yang sama dengan pemilihan kepada daerah.

    “Artinya, kepala daerah harus dipilih dengan cara pemungutan suara langsung di hari yang sama dengan pemungutan suara anggota DPRD. Ini menutup celah untuk kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tegasnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025).

    Senada, anggota dewan pembina Perludem, Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan MK tersebut membuat gagasan Pilkada oleh DPRD menjadi tutup buku alias end game.

    Dia menerangkan, ini karena Putusan MK dengan jelas menyebut desan pemilu serentak daerah dilakukan untuk memilih DPRD dan kepala daerah dalam satu hari yang sama. Artinya, Pilkada dilakukan dengan mekanisme Pemilu melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    “Mestinya, tidak usah lagi melihat ke belakang dan terus berusaha untuk mengembalikan pilkada ke DPRD,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025).

    Menurut pengajar hukum pemilu FH UI ini, justru seharusnya semua pihak fokus mewujudkan pengaturan pilkada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini terjadi seperti politik uang, politisasi bansos, mobilisasi ASN, ketidaknetralan penyelenggara, ataupun manipulasi suara.

    “Konsolidasi denokrasi Indonesia makin tertata, hanya saja masih banyak masalah yang disebabkan perilaku elite dan politisasi yang siap menang tapi tidak siap kalah, sehingga cenderung melakukan berbagai tindakan pragmatis untuk melakukan berbagai cara supaya bisa menang,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda enggan berkomentar banyak soal peluang pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia merasa belum perlu untuk membicarakan hal tersebut.

    “Nggak usah bicara itu dulu, kan belum running revisi UU Pemilunya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Adapun jika menelisik akhir tahun lalu, ide kepala daerah dipilih oleh DPRD sempat muncul dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. 

    Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.  

    “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).   

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten.  

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi. 

  • Komdigi Target Regulasi AI Masuk Legislasi Awal Agustus 2025

    Komdigi Target Regulasi AI Masuk Legislasi Awal Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap regulasi terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diharapkan sudah masuk legislasi pada awal Agustus 2025. 

    “Kami berharap dalam akhir bulan ini sudah bisa, atau awal bulan depan, sudah masuk legislasi. Jadi sudah dibahas lintas kementerian,” kata Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Wijaya Kusumawardhana dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi pada Jumat (11/7/2025).

    Wijaya menegaskan bahwa regulasi terkait AI tersebut sebenarnya sudah diproses di internal Komdigi. Mereka tengah mencoba mencari kesepakatan dengan berbagai kementerian dan lembaga. 

    Nantinya setelah mendapatkan hasil, lanjut Wijaya, baru akan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pihaknya berharap aturan tersebut bisa berbentuk minimal Peraturan Presiden (Perpres). 

    “Kami harapkan minimal Perpres, syukur-syukur bisa setingkat di atasnya,” katanya. 

    Wijaya menambahkan seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), yang awalnya hanya setingkat Perpres. Namun, ternyata setelah melalui pembahasan lebih lanjut, aturan tersebut dinaikan menjadi PP. 

    “Jadi tidak hanya Perpres, dinaikan ke tingkat peraturan pemerintah, supaya lebih kuat dan menjangkau segala macam,” katanya. 

    Pada Januari 2025, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pihaknya masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika AI. 

    Kala itu, Meutya menyebut, regulasi tersebut diharapkan dapat selesai 3 bulan lagi atau pada April 2025. Dia menambahkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

    Namun, Meutya menuturkan, pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).