Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kuota Internet Hangus, Transparansi Operator dan Literasi Konsumen jadi Sorotan

    Kuota Internet Hangus, Transparansi Operator dan Literasi Konsumen jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti menyoroti urgensi peningkatan literasi pengguna atas paket internet. Di sisi lain, operator seluler juga harus memberikan informasi jelas dan transparan mengenai layanan yang diberikan.  

    Trubus menilai dua hal utama yang menjadi akar masalah kuota internet hangus adalah kurang informatifnya operator seluler dalam menyampaikan produk dan kurangnya kesadaran masyarakat atas paket yang dipakai. 

    Masyarakat, menurutnya, kurang detail dalam memahami paket yang dibeli sehingga muncul keluhan atas paket kuota internet yang hangus setelah periode tertentu. 

    “Kasus itu sebenarnya ada di pihak operator yang tidak patuh kepada aturan yang sudah dibuat Komdigi, kemudian yang kedua adalah minimnya literasi digital masyarakat sendiri,” kata Trubus saat dihubungi Bisnis pada Jumat (11/7/2025).

    Diketahui, pada Peraturan Menteri Kominfo no.5/202, Pasal 79 disebutkan bahwa penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mensosialisasikan setiap skema tarif kepada Pelanggan secara benar, jelas, tidak menyesatkan, dan transparan. 

    Informasi yang disampaikan paling sedikit meliputi jenis Produk Layanan,. besaran tarif,. Area layanan, waktu pemberlakuan tarif; korespondensi untuk informasi.

    Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dengan memperhatikan etika dalam beriklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian Pasal 82, ISP wajib memberikan pilihan kepada Pelanggan melanjutkan atau menghentikan penggunaan layanan setelah pemakaian mencapai batasan penggunaan seperti periode dan/atau volume layanan ISP yang dipilih pelanggan. 

    Nelaya mengakses internet untuk membuka aplikasi

    Dalam hal pelanggan memilih penggunaan layanan secara berkelanjutan maka kewajiban sebagaimana dimaksud dapat tidak diberlakukan.

    Dengan kondisi tersebut, maka selama operator seluler telah memberikan informasi yang jelas mengenai skemat tarif secara jelas, termasuk volume kuota hingga periode penggunaan, maka operator telah melakukan regulasi yang berlaku. 

    Trubus menyampaikan bahwa kebijakan masa aktif kuota pada layanan telekomunikasi memiliki landasan hukum yang rasional dan tidak merugikan secara sepihak, dengan beberapa pertimbangan. 

    Pertama, masa aktif kuota diatur dalam syarat dan ketentuan layanan yang disepakati oleh pelanggan saat pembelian. 

    “Informasi ini disampaikan secara jelas, sehingga hangusnya kuota merupakan konsekuensi logis dari model bisnis berbasis waktu,” lanjutnya. 

    Dia menambahkan kebijakan masa aktif mendukung pengelolaan sumber daya jaringan secara optimal. Tanpa masa aktif, penumpukan kuota oleh pelanggan dapat membebani infrastruktur, meningkatkan biaya operasional, dan berpotensi

    Selain itu, lanjutnya, masa aktif memungkinkan operator menawarkan paket data dengan harga terjangkau serta promosi menarik, sehingga memperluas akses layanan telekomunikasi bagi berbagai kalangan masyarakat.

    Dia  juga menyayangkan kurang optimalnya peran Komdigi dalam mengedukasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya aktif menyosialisasikan aturan yang berlaku, khusus terkait perlindungan konsumen.

    Dia khawatir ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan oleh operator yang tidak bertanggung jawab.

    “Nah terus masyarakat itu tetap konteksnya dilindungi gitu, jadi bagaimana kemudian agar konsumen ini punya daya tawar. Sehingga dia ada perlindungan tersendiri dan tidak dieksploitasi oleh operator,” kata Trubus. 

    Tiang pemancar internet

    Sebelumnya, polemik kuota internet hangus ramai diperbincangkan publik setelah Indonesian Audit Watch (IAW) menyebut potensi kerugian negara hingga Rp63 triliun.

    Mereka bahkan melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk mengaudit model bisnis prabayar oleh operator telekomunikasi.

    Namun, sejumlah pihak menilai tudingan itu keliru. Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2012–2015, Riant Nugroho, mengatakan sistem kuota berbatas waktu sudah sesuai hukum perdata dan prinsip jual beli yang berlaku di Indonesia.

    Menurut Riant, selama operator sudah memberikan informasi yang transparan, konsumen dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada yang memperkarakan sistem tersebut secara hukum.

    Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) juga menyatakan masa aktif kuota adalah praktik yang lazim dalam industri, bahkan diterapkan oleh operator global. 

    Mereka pun terbuka untuk berdialog demi meningkatkan literasi digital masyarakat agar bisa lebih bijak dalam memilih paket layanan sesuai kebutuhan.

    “Kami percaya, kebijakan yang adil bagi pelanggan dan mendukung keberlanjutan industri harus berbasis pada pemahaman menyeluruh atas model bisnis telekomunikasi,” kata Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir.

    Pengguna Tahu dan Berharap

    Dari sisi pengguna, Putri, mahasiswa Semester 6 di salah satu perguruan tinggi, mengaku mengetahui mengenai batas pemaikaian. Wanita yang telah menggunakan kartu Tri selama bertahun-tahun itu tidak mempermasalahkan karena kuota internet selalu habis sebelumnya waktunya. 

    “Malah ketika saya membeli kuota langganan untuk satu bulan, habis dalam satu minggu,” kata Putri.

    Dia juga mengatakan paket kuota harian yang disediakan provider itu cukup bisa jadi solusi terjangkau bagi pelanggan yang butuh, terlebih dalam keadaan darurat. 

    Dia berharap jika memungkinkan kuota yang hangus karena melewati batas pemakaian dapat dikonversi lagi menjadi pulsa sehingga menambah manfaat bagi pengguna. 

    Sementara itu, Vivian, mahasiswa semester 4, berharap tidak ada kuota hangus dan operator seluler jika memungkinkan menerapkan praktik roll out sehingga kuota yang tidak habis dipakai, dapat digabung ke bulan selanjutnya. 

    “Tapi mungkin, memang di sisi lain, kita sebagai pelanggan kurang memahami soal masa aktif dan aturan dari paket data yang dibeli itu secara mendalam,” kata Vivian. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Fakta-fakta Hari Terpendek dalam Sejarah, Terjadi Tahun Ini

    Fakta-fakta Hari Terpendek dalam Sejarah, Terjadi Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Rabu, 9 Juli 2025 menjadi hari yang luar biasa pendek, berlangsung 1,3 milidetik lebih cepat dari rata-rata, karena Bumi berputar lebih cepat pada porosnya.

    Namun, hari-hari yang lebih pendek lagi masih akan tiba, dengan 22 Juli dan 5 Agustus diperkirakan akan berkurang 1,38 dan 1,52 milidetik, masing-masing, menurut timeanddate.com. Tetapi mengapa beberapa hari menjadi lebih pendek di musim panas ini, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita?

    Dilansir dari livescience, satu hari di Bumi berlangsung sekitar 86.400 detik, atau 24 jam waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar penuh pada porosnya. Namun, kecepatan rotasi ini bergantung pada banyak faktor, termasuk posisi matahari dan bulan, serta medan gravitasi Bumi.

    Pada 9 Juli, 22 Juli, dan 5 Agustus 2025, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari khatulistiwa, yang mengubah dampak tarikan gravitasinya terhadap rotasi Bumi. Bayangkan Bumi seperti gasing yang berputar — jika Anda melingkarkan jari di tengahnya dan memutarnya, ia tidak akan berputar secepat jika Anda memegangnya dari atas ke bawah. Hal serupa terjadi pada Bumi: Dengan bulan yang lebih dekat ke kutub, Bumi mulai berputar lebih cepat, membuat hari-hari kita lebih pendek dari biasanya.

    Bagaimana hilangnya 1,5 milidetik memengaruhi kehidupan di Bumi?

    Bagi kebanyakan dari kita, hilangnya satu atau dua milidetik sama sekali tidak disadari. Namun, komputer, GPS, sistem perbankan, teleskop besar, dan jaringan listrik bergantung pada sinkronisasi yang sangat akurat agar dapat beroperasi. Bagi sistem ini, setiap milidetik sangat berarti.

    David Gozzard, peneliti senior di University of Western Australia yang berspesialisasi dalam pengukuran presisi dan komunikasi laser satelit mengatakan pengukuran yang tepat tersebut disinkronkan dengan waktu referensi global yang disebut Waktu Universal Terkoordinasi (UTC).

    “[UTC] adalah referensi dunia berdasarkan lebih dari 400 jam atom yang dioperasikan di sekitar 80 lembaga pencatat waktu yang berkontribusi,” ujar Dirk Piester, kepala Time Dissemination Group 4.42 di Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), lembaga meteorologi nasional Jerman, kepada Live Science melalui email.

    PTB bertanggung jawab untuk menentukan waktu resmi di Jerman dan merupakan salah satu dari sekitar 80 lembaga di seluruh dunia yang berkontribusi dalam penghitungan UTC.

    Tidak seperti jam atom, yang mampu menghitung waktu dalam skala sepersemiliar detik (nanodetik), rotasi Bumi bisa tidak teratur. Akibatnya, UTC sebagian besar tidak bergantung pada panjang hari yang ditentukan oleh rotasi Bumi, kata Piester.

    Variasi rotasi Bumi seringkali saling meniadakan atau terlalu kecil untuk kita sadari. Namun seiring waktu, satu milidetik di sini dan satu milidetik di sana dapat bertambah. Ketika ini terjadi, pencatat waktu global di IERS menambahkan “detik kabisat”.

    “Jika terdapat deviasi konstan panjang hari dari UTC, maka detik kabisat diterapkan dalam UTC,” kata Piester. “Ini untuk memastikan bahwa waktu yang diberikan oleh UTC sesuai dengan waktu yang diberikan oleh rotasi Bumi dalam satu detik.”

    Namun, pada tahun 2022, para ilmuwan memutuskan untuk menghapuskan detik kabisat pada tahun 2035, karena gangguan yang ditimbulkannya pada sistem yang mengandalkan pencatatan waktu presisi.

    Selama beberapa miliar tahun terakhir, rotasi Bumi justru melambat, yang menyebabkan hari-hari kita menjadi lebih panjang. Misalnya, para peneliti pada tahun 2023 menemukan bahwa, antara sekitar 1 miliar dan 2 miliar tahun yang lalu, satu hari di Bumi hanya berdurasi 19 jam. Para ilmuwan berpendapat bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh pergeseran bulan secara bertahap menjauh dari planet kita, yang telah membuat tarikan gravitasi bulan melemah seiring waktu dan menyebabkan Bumi berputar lebih lambat pada porosnya.

    Namun, sejak tahun 2020, para ilmuwan telah memperhatikan bahwa Bumi mulai berputar sedikit lebih cepat.

    “Saat ini, hari-hari kita sedikit lebih pendek dibandingkan 50 tahun terakhir,” kata Piester.

  • Megawati Dorong China Ambil Peran Kunci dalam Konferensi Asia Afrika Plus

    Megawati Dorong China Ambil Peran Kunci dalam Konferensi Asia Afrika Plus

    Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Asia Afrika pada 1955 telah menjadi tonggak sejarah solidaritas bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. 

    Tujuh dekade berselang, semangat itu kembali digaungkan melalui gagasan Konferensi Asia Afrika Plus yang diusulkan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dalam Forum Peradaban Global di Beijing, 10 Juli 2025.

    Megawati menegaskan dunia sedang menghadapi tantangan membangun masa depan bersama yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.

    Dia lantas menyoroti transformasi China sebagai contoh negara Global South yang kini menjadi kekuatan dunia, sekaligus menyerukan agar Negeri Tirai Bambu dan negara-negara lain mengambil peran lebih besar sebagai kekuatan moral peradaban.

    “China adalah negara peserta Konferensi Asia Afrika yang kini telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi dan politik global, sebuah perjalanan yang menunjukkan bahwa negara-negara dari Global South atau negara-negara yang dulu dianggap pinggiran, negara yang sangat miskin, kini mampu menjadi salah satu kekuatan episentrum dunia,” ujarnya. 

    Megawati menganggap inilah saat yang tepat bagi China untuk melangkah lebih jauh sebagai sebuah kekuatan moral peradaban dunia. Untuk itu, Megawati mengusulkan kepada Presiden China Xi Jinping dan para pemimpin dunia yang hadir, agar bersama memprakarsai pertemuan lanjutan antar negara-negara Konferensi Asia Afrika dalam sebuah format yang lebih luas.

     “Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, mulai dari konflik geopolitik, krisis iklim, sekarang ini yang sangat rawan adalah serangan militer global, hingga revolusi teknologi dan informasi, dialog saja tidak lagi memadai,” tegasnya. 

    Selain itu, kata Megawati, forum Konferensi Asia Afrika Plus bisa menjadi wadah permanen bagi negara-negara “Global South”, dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk membangun masa depan bersama.

    Ia pun mengajak untuk membangun tatanan dunia yang baru, bukan dunia untuk segelintir elit dan negara, tapi untuk seluruh bangsa dan seluruh umat manusia.

    “Dunia yang adil, dunia yang damai, dan dunia yang penuh hormat terhadap keberagaman. Dunia yang didiami oleh generasi ke generasi dalam keadaan berkehidupan yang aman dan damai. Kalau kita bersepakat berbuat ‘Pasti kita bisa!’,” kata Megawati.

    Turut mendampingi Megawati, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menjelaskan momen pidato Megawati Soekarnoputri dalam Forum Dialog Peradaban global juga dimaksukan untuk merekomendasikan lahirnya piagam masa depan sebagai payung etika universal yang dapat dianut oleh segala bangsa. 

    “Bagaimana piagam ini bisa mengarah pada nilai nilai penghormatan terhadap keberagaman budaya, penegakan martabat dan kebebasan manusia termasuk kebebasan beragama, kebebasan ilmiah yang terukur dan kebebasan berekspresi,” katanya, saat dihubungi Bisnis, Jumat (11/7/2025).

    Selain itu, Gubernur Sulawesi Utara periode 2017 – 2024 ini juga menyebut lahirnya piagam ini juga dapat menjadi payung etika yang membangun tanggung jawab kolektif dalam menjaga bumi sebagai satu-satunya tempat untuk membangun perdamaian dunia. 

  • Pengamat Ungkap Alasan Warga RI Ogah Pakai e-SIM

    Pengamat Ungkap Alasan Warga RI Ogah Pakai e-SIM

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai rendahnya minat masyarakat untuk bermigrasi ke teknologi e-SIM disebabkan oleh tidak adanya keunggulan signifikan dibanding kartu SIM fisik.

    Ditambah lagi, mayoritas perangkat di Indonesia masih menggunakan kartu SIM konvensional.

    “Ya karena kemudahan pindah-pindah operator dengan SIM card biasa dibanding e-SIM. Dan tidak ada kelebihan e-SIM membuat pengguna malas migrasi, tambah lagi tidak semua ponsel sudah bisa e-SIM,” kata Heru saat dihubungi, Kamis (10/7/2025).

    Heru juga menyoroti mayoritas masyarakat pengguna prabayar masih berharap bisa bebas berganti nomor. Namun, penggunaan e-SIM dinilai kurang fleksibel dalam hal ini.

    Di sisi lain, Heru menilai penerapan teknologi biometrik dan e-SIM akan berdampak baik jika sistem keamanannya bisa dijamin.

    “Dampak penerapan bagus sepanjang data biometriknya juga dijaga secara aman,” katanya.

    Namun, dia mengingatkan penggunaan data biometrik tidak bisa sembarangan karena termasuk data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “Biometrik terganjal UU PDP karena biometrik adalah data pribadi spesifik, tidak bisa sembarangan diambil dari masyarakat. Termasuk harus diamankan secara khusus juga,” kata Heru.

    Dia pun menekankan perlunya transparansi terkait penggunaan data biometrik sebelum sistem ini diimplementasikan secara luas.

    “Sebelum diimplementasikan, dipastikan data apa yang dipakai, bagaimana metode registrasi, penyimpanan data, dan keamanan datanya. Masyarakat terus terang ragu kalau pakai biometrik dan e-SIM,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti lambannya adopsi teknologi e-SIM di Indonesia. 

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut dari sekitar 25 juta perangkat yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru satu juta yang bermigrasi.

    “Kami tahu bahwa belum semua menggunakan e-SIM, namun demikian kami melihat celah dari 25 juta ponsel yang sudah berteknologi e-SIM, baru satu juta yang migrasi,” kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR pada Senin, 7 Juli 2025.

    Meutya menjelaskan migrasi ke e-SIM penting untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan data, khususnya dalam pengembangan layanan digital seperti Internet of Things (IoT). Proses migrasi ini juga mencakup pembaruan data pengguna dan verifikasi biometrik.

    Meski begitu, Meutya menekankan bahwa pemerintah belum mewajibkan migrasi penuh ke e-SIM. 

    “Bahasa permennya [Permen/Peraturan Menteri] tidak demikian, bahasa permennya adalah mendorong untuk kemudian migrasi ke e-SIM,” katanya.

    Untuk SIM fisik, Meutya menyebut saat ini sudah ada regulasi yang membatasi kepemilikan nomor berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maksimal tiga nomor. Pemerintah pun tengah mengkaji penerbitan regulasi baru yang akan mengatur sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan ini.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami eksersais, mungkin kami akan keluarkan permen baru yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi itu,” ungkapnya.

    Mengutip laman resmi Komdigi, e-SIM merupakan evolusi dari teknologi SIM card fisik yang telah terintegrasi langsung ke dalam perangkat, sehingga tidak memerlukan kartu fisik untuk mengakses layanan seluler. 

    Selain mendukung efisiensi, e-SIM membuka peluang bagi pengembangan teknologi wearable, machine-to-machine (M2M), dan IoT.

    Registrasi pelanggan e-SIM dilakukan melalui verifikasi data biometrik seperti pengenalan wajah (minimal 90% akurasi) dan/atau sidik jari (100% akurat), yang divalidasi langsung dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

    Meutya menyebut pemanfaatan teknologi e-SIM dan biometrik akan menjadi fondasi sistem komunikasi masa depan. 

    “Dengan lebih dari 350 juta pelanggan seluler di Indonesia, kita membutuhkan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari kejahatan digital yang lebih aman, efisien, dan terpercaya,” katanya.

    Komdigi, melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital (DJED), mewajibkan seluruh operator telekomunikasi untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 dan memastikan perlindungan data pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 

    Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran data dan tindak kejahatan siber lainnya, serta mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan transparan.

  • Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Untuk diketahui, Presiden Trump sebelumnya telah memutuskan bahwa akan tetap menerapkan tarif 32% atas produk maupun barang yang diimpor dari Indonesia. Keputusannya dimuat dalam surat yang ditujukan langsung ke Presiden Prabowo.

    Saat ini pun, tim negosiator yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah kembali melakukan proses negosiasi dengan regulator di Negara Paman Sam itu.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)

  • Teknologi e-SIM Sepi Peminat, Komdigi: Pengguna Baru 1 Juta

    Teknologi e-SIM Sepi Peminat, Komdigi: Pengguna Baru 1 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti rendahnya tingkat migrasi pengguna ke teknologi e-SIM meski perangkat yang mendukung teknologi ini telah beredar luas.

    Dari sekitar 25 juta perangkat yang telah berteknologi e-SIM, baru satu juta yang melakukan migrasi.

    “Kami tahu bahwa belum semua menggunakan e-SIM, namun demikian kami melihat celah dari 25 juta ponsel yang sudah berteknologi e-SIM, baru satu juta yang migrasi,” kata Meutya Hafid dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 7 Juli 2025.

    Meutya menegaskan pentingnya percepatan migrasi ke e-SIM bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga keamanan data dan pengembangan layanan digital seperti Internet of Things (IoT).

    Terlebih proses migrasi ke e-SIM tidak sekadar mengganti kartu fisik, tetapi juga mencakup pembaruan data pengguna dan verifikasi biometrik, yang dinilai penting untuk peningkatan kualitas layanan digital ke depan.

    Meutya pun menekankan bahwa pemerintah tidak mewajibkan migrasi penuh ke e-SIM, melainkan mendorongnya secara bertahap.

    “Bahasa permennya tidak demikian, bahasa permennya adalah mendorong untuk kemudian migrasi ke e-sim,” ungkapnya.

    Untuk pengguna yang masih menggunakan SIM fisik, Meutya mengingatkan saat ini telah ada regulasi yang membatasi kepemilikan kartu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiga nomor. 

    Ke depan, Komdigi juga mempertimbangkan untuk menerbitkan regulasi tambahan berupa sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi ketentuan ini.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exsercise, mungkin kami akan keluarkan permen baru yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi itu,” ujarnya.

    Meutya juga menyoroti pentingnya peran operator dalam memperbarui data pelanggan. Menurutnya, dari 350 juta nomor yang terdaftar di Indonesia, pembaruan data menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas sistem komunikasi nasional.

    Meutya juga menyambut baik jika DPR berkenan melakukan pengawasan khusus terhadap kepatuhan operator dalam menjalankan instruksi tersebut.

    “Jadi monggo jika memang juga DPR melakukan pengawasan khusus terhadap bagaimana operator seluler juga melakukan pemuktahiran data sesuai instruksi dari Komdigi,” kata Meutya.

  • Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Fadli Zon Bakal Gelar Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah Mulai 20 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan akan memulai proses uji publik dari penulisan ulang buku sejarah pada 20 Juli.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan uji publik tersebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kalangan.

    “Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” kata Fadli dikutip dari Antara, Jumat (11/7/2025).

    Menteri Fadli menjelaskan bahwa uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi dari buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.

    Fadli mengatakan bahwa selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun menurutnya kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.

    Oleh sebab itu uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draft dari tulisan di dalam buku nanti.

    Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “[Saat uji publik] DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” kata dia.

    Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah, di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.

    DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

  • Komdigi, Indosat, hingga Nvidia Luncurkan Indonesia AI Center of Exellence.

    Komdigi, Indosat, hingga Nvidia Luncurkan Indonesia AI Center of Exellence.

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi meluncurkan Indonesia AI Center of Exellence. 

    Ini merupakan ekosistem inklusif nasional untuk mendorong daya saing Indonesia di bidang kecerdasan buatan (AI) yang berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), Cisco, dan Nvidia.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan, AI Center of Excellence merupakan hasil dari komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat adopsi teknologi AI di Indonesia.

    “Kami sangat senang dengan inisiatif yang dilakukan oleh Indosat, dibantu oleh Cisco dan Nvidia untuk mencoba meluncurkan AI Center of Excellence. Jadi, AI Center of Excellence, atau kami sebut AICCE, adalah sebuah inisiatif yang mencoba menyatukan para pemangku kepentingan yang ada,” kata Nezar dalam acara peluncuran AI Center of Excellence di Jakarta pada Jumat (11/7/2025). 

    Tidak hanya menggandeng para pakar teknologi, Nezar mengatakan, pemerintah juga bekerja sama dengan universitas, industri, dan komunitas yang mengembangkan AI.

    Menurutnya, mereka dapat memanfaatkan akses yang akan dibuka oleh AI Center of Excellence supaya adopsi teknologi AI dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

    Tidak hanya sampai di situ, Nezar mengatakan, pihaknya juga memberikan suatu perspektif berupa perluasan adopsi AI ke semua daerah di Indonesia. 

    “Jadi, ada dua kata kunci. Pertama, kami memperkuat kolaborasi. Kedua, kami mendorong inklusivitas dalam adopsi teknologi AI,” ungkapnya. 

    Meskipun belum ada fasilitas fisik, Nezar menekankan pihaknya akan menyiapkan kemudahan akses. Dia mencontohkan, bagi mereka yang ingin mengembangkan teknologi AI atau mendapatkan pengalaman dari teknologi AI, termasuk daya komputasi yang disiapkan Indosat yang juga dapat diakses untuk kebutuhan riset. 

    “Dan juga kebutuhan bagaimana AI diadopsi di dunia bisnis, bagaimana AI diadopsi untuk layanan publik, juga diadopsi di sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menekankan AI Center of Excellence bukan semata tentang penerapan teknologi, tetapi tentang memastikan akses yang merata terhadap AI. 

    “Di Indosat, kami percaya bahwa AI harus inklusif bukan hanya soal akses, tapi juga soal membuka peluang,” kata Vikram. 

    Dengan dukungan dari para mitra global, Vikram mengatakan, pihaknya ingin mempercepat laju pertumbuhan Indonesia dengan memastikan masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga kreator dan inovator. 

    “Inilah wujud komitmen kami untuk memperkuat talenta lokal yang berdaya saing global. Seluruh hal ini sejalan dengan tujuan besar kami memberdayakan Indonesia,” katanya. 

    Chuck Robbins, selaku Chair and Chief Executive Officer Cisco, menambahkan tansformasi di era AI membutuhkan fondasi infrastruktur kuat dengan sumber daya manusia yang siap bersaing. Lewat kolaborasi bersama Komdigi, Indosat, dan Nvidia, Cisco mendukung AI Center of Excellence sebagai fondasi yang aman, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital. 

    “Dukungan ini memperkuat kemitraan kami selama lebih dari 25 tahun dengan sektor publik dan swasta di Indonesia dalam membangun ekosistem digital yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya. 

    Terakhir, SVP Telecom Nvidia Ronnie Vasishta berharap bahwa kolaborasi tersebut menjadi model bagi negara lain dalam mengintegrasikan teknologi demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Selain itu, penting untuk memastikan AI bisa diakses oleh semua orang. Melalui kolaborasi strategis ini Nvidia tak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga mendorong pembangunan fondasi ekosistem AI yang kokoh,” ungkapnya. 

    Adapun, AI Center of Excellence diperkuat enam pilar utama dalam mendorong perkembangan AI, di antaranya:

    1. AI Sandbox yang berfokus pada pengembangan aplikasi nyata di sektor prioritas.

    2. Program pelatihan serta sertifikasi AI dan data untuk puluhan ribu talenta digital Indonesia.

    3. Akselerator untuk mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan lokal.

    4. Enterprise hub untuk menciptakan solusi nyata bersama pelaku industri.

    5. Platform pengembangan Large Language Model berskala nasional.

    6. Forum think-tank nasional untuk merumuskan kebijakan AI yang etis dan bertanggung jawab.

  • Kecerdasan Buatan (AI) Perlambat Pengembangan Software hingga 19%, Ini Studinya

    Kecerdasan Buatan (AI) Perlambat Pengembangan Software hingga 19%, Ini Studinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga penelitian Kecerdasan Buatan (AI), METR, menemukan bahwa penggunaan alat-alat AI ternyata malah memperlambat pengembangan perangkat lunak (software), alih-alih meningkatkan pekerjaan. Hal tersebut diungkap dalam studi terbaru mereka pada Kamis (11/07/25), 

    Lembaga tersebut telah melakukan studi mendalam pada sekelompok developer berpengalaman pada awal tahun ini saat mereka menggunakan asisten pengkodean AI, Cursor, untuk membantu mereka menyelesaikan tugas dalam proyek sumber terbuka (Open-source) yang mereka kenal.

    Dilansir Reuters, sebelum studi ini, para pengembang perangkat lunak open-source percaya bahwa penggunaan AI akan mempercepat proses, dan memperkirakan waktu penyelesaian tugas akan berkurang hingga 24%.

    Penulis utama studi tersebut, Joel Becker dan Nate Rush, juga mengharapkan adanya peningkatan kecepatan signifikan hingga dua kali lipat.

    Namun, nyatanya, hasil studi menunjukkan hal yang sebaliknya, bahwa penggunaan AI malah meningkatkan waktu penyelesaian tugas sampai 19%.

    Temuan ini menantang keyakinan bahwa AI selalu membuat insinyur manusia yang mahal jauh lebih produktif, yang menjadi sebuah faktor penarik investasi besar ke perusahaan yang menjual produk AI untuk membantu pengembangan perangkat lunak.

    Literatur sebelumnya tentang peningkatan produktivitas telah menemukan peningkatan yang signifikan. Satu studi menemukan bahwa penggunaan AI mempercepat proses kerja programmer hingga 56%, sementara itu, di studi lainnya menemukan bahwa pengembang mampu menyelesaikan lebih banyak tugas sekitar 26% dalam waktu tertentu.

    Studi METR terbaru menunjukkan bahwa peningkatan tersebut tidak berlaku untuk semua skenario pengembangan perangkat lunak. Khususnya, studi terbaru tersebut menunjukkan bahwa pengembang yang sangat memahami kekhasan dan persyaratan basis kode open-source yang besar dan mapan justru mengalami perlambatan.

    Perlambatan ini disebabkan oleh pengembang yang perlu menghabiskan waktu untuk memeriksa dan mengoreksi apa yang disarankan model AI.

    “Ketika kami menonton video, kami menemukan bahwa AI memberikan beberapa saran tentang pekerjaan mereka, dan saran tersebut seringkali tepat, namun tidak persis seperti yang dibutuhkan” Kata Becker terkait hasil tugas AI yang mungkin terkadang salah menggambarkan tugas di dunia nyata, dikutip The Economic Times.

    Becker dan Rush, selaku penulis memperingatkan bahwa mereka tidak memperkirakan perlambatan ini akan terjadi pada skenario lain, seperti misalnya pada insinyur junior atau insinyur yang bekerja pada basis kode yang tidak mereka kenal.

    Meski demikian, mayoritas partisipan studi masih menggunakan Cursor hingga saat ini. Mereka masih mempercayai AI akan membuat pengalaman pengembangan menjadi lebih mudah, bahkan mampu mengedit esai alih-alih menatap halaman kosong. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Profil Saudagar Minyak Riza Chalid yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pertamina

    Profil Saudagar Minyak Riza Chalid yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan saudagar minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka. 

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025) malam.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan renca kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak. 

    “Dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan penambahan penyimpanan stok BBM,” kata Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Adapun pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023. 

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun. Lantas siapa sebenarnya Riza Chalid? 

    Profil Riza Chalid: The Gasoline Godfather

    Dikutip dari Solopos, Mohammad Riza Chalid atau dikenal juga dengan Reza Chalid adalah pengusaha asal Indonesia dengan berbagai bidang usaha dari ritel mode, kebun sawit, jus, hingga minyak bumi. 

    Dia dijuluki sebagai Saudagar Minyak atau The Gasoline Godfather karena dianggap mendominasi bisnis impor minyak. Dia bahkan kerap dianggap sebagai penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. 

    Dikutip dari Wikipedia, Selasa (25/2/2025), namanya menjadi kontroversial karena terkait dengan bisnis perminyakan di Indonesia yang melibatkan Petral, perusahaan milik Pertamina berbasis di Singapura yang bertanggung jawab dalam memasok minyak mentah dan BBM dengan harga yang tidak kompetitif. 

    Nilai bisnisnya diperkirakan mencapai US$30 miliar per tahun. Dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai US$415 juta, Riza Chalid merupakan orang terkaya ke-88 dalam daftar 150 orang terkaya versi Globe Asia 2015.

    Riza Chalid diketahui memiliki sejumlah perusahaan seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil dan Cosmic Petroleum. Semua perusahaan Riza yang berbasis di Singapura didaftarkan di Kepulauan Virgin, sebuah wilayah yang dikenal di seluruh dunia sebagai surga pajak orang-orang kaya.