Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Tiket Kereta Jarak Jauh Bisa Dipesan 30 Menit Jelang Berangkat, Simak Caranya

    Tiket Kereta Jarak Jauh Bisa Dipesan 30 Menit Jelang Berangkat, Simak Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI meningkatkan kemudahan layanan dengan membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh hingga 30 menit sebelum keberangkatan demi fleksibilitas lebih bagi penumpang dalam merencanakan perjalanan secara spontan.

    “Kini, pemesanan tiket KA antarkota dapat dilakukan hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sedangkan untuk KA perkotaan hingga 10 menit sebelum keberangkatan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Dia menjelaskan kebijakan itu diambil untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pelanggan yang memiliki kebutuhan perjalanan mendadak.

    “Kebijakannya berlaku mulai hari ini, Kamis [10/7/2025]. KAI menghadirkan kemudahan baru bagi pelanggan dalam memesan tiket kereta api,” ujarnya.

    Ia menuturkan hal itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Penumpang dapat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI dan situs https://booking.kai.id hingga mendekati waktu keberangkatan kereta yang sebelumnya maksimal 1 jam sebelum keberangkatan.

    Penyesuaian ini berlaku untuk seluruh pemesanan yang dilakukan secara digital melalui aplikasi Access by KAI dan situs web booking.kai.id.

    Pelanggan yang belum memperbarui aplikasinya dapat segera melakukan pembaruan ke versi minimal 6.12.1 untuk Android dan 6.13.0 untuk iOS agar dapat menikmati fitur terbaru ini.

    Selain itu, untuk memperkuat akurasi data dan keamanan perjalanan, seluruh penumpang Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengisi data diri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), termasuk bagi penumpang infant.

    Sementara penumpang Warga Negara Asing (WNA) wajib mengisi data dengan nomor identitas yang tercantum dalam paspor.

    Aplikasi Access by KAI juga kini mendukung pembelian tiket dengan tarif khusus/Go show, yang bisa dilakukan mulai 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api, selama tempat duduk masih tersedia.

    “Hal ini memberikan alternatif menarik bagi pelanggan yang ingin bepergian secara lebih hemat,” tutur Anne.

    KAI terus mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital yang lebih cepat, praktis, dan aman. Dengan fitur pemesanan tiket yang semakin fleksibel, KAI berharap dapat menjawab kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang.

    Ia menegaskan transformasi digital terus dilakukan pihaknya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

    “Fitur ini menjadi salah satu upaya KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai dengan ritme kehidupan modern yang serba mendadak,” kata Anne.

  • Pemerintah Diminta Tak Gegabah Penuhi Permintaan Trump Pacu Investasi di Amerika

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Penuhi Permintaan Trump Pacu Investasi di Amerika

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah Indonesia tak perlu gegabah memenuhi permintaan Trump untuk menanamkan modal di Negeri Paman Sam, demi menurunkan tarif resiprokal. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pemerintah Indonesia untuk menanamkan investasi di AS melalui instrumen seperti Danantara, memang langkah strategis merespons tekanan dari AS yang menerapkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32%. 

    “Namun, pemerintah juga harus hati-hati dan tidak gegabah dalam memenuhi permintaan Trump tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/7/2025). 

    Pasalnya terdapat beberapa pertimbangan penting. Salah satunya, Pemerintah perlu secara matang mengevaluasi manfaat jangka panjang dibandingkan sekadar merespons tekanan jangka pendek.

    Investasi yang tidak tepat sasaran hanya demi memenuhi permintaan AS bisa menjadi beban fiskal di kemudian hari tanpa manfaat ekonomi yang setimpal. Selain itu, Josua mendorong agar Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus ke AS semata. 

    Dalam kondisi saat ini pula, justru Indonesia harus terus mendiversifikasi investasi internasionalnya, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi lebih setara dan komplementer. Asean, Timur Tengah, Uni Eropa, maupun mitra dagang lainnya juga harus tetap menjadi prioritas. Hal yang paling penting, setiap investasi besar harus melalui proses kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendalam. 

    “Pertimbangan ini sangat krusial agar tidak terjebak dalam keputusan politik sesaat, namun benar-benar memberikan dampak positif berkelanjutan bagi Indonesia,” lanjut Josua.

    Untuk diketahui, AS masuk dalam 10 negara dengan investasi terbanyak di Indonesia. Per kuartal I/2025, AS menduduki posisi keenam dengan nilai investasi mencapai US$802,16 juta dengan total 2.652 proyek. 

     

    Potensi Investasi RI di AS

    Pada dasarnya, Trump secara eksplisit mengharapkan Indonesia membuka pasar dan meningkatkan investasi di AS, sebagai imbalan untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif tersebut.

    Melihat potensi investasi di AS, Josua menyampaikan bahwa Indonesia memiliki beberapa opsi strategis yang layak dipertimbangkan. 

    Pertama, sektor energi, khususnya energi terbarukan dan pengolahan mineral kritis seperti nikel, mangan, kobalt, dan tembaga yang secara eksplisit diminati oleh AS. 

    Di mana AS membutuhkan pasokan mineral kritis tersebut untuk mendukung industri kendaraan listrik dan baterai. Investasi pengolahan mineral kritis ini sejalan dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dan kebutuhan pasar AS yang tinggi.

    Kedua, investasi potensial di sektor pertanian dan produk pangan. AS memiliki pasar konsumsi besar dengan standar tinggi untuk produk organik dan premium.

    Menurut Josua, investasi seperti pendirian fasilitas pengolahan atau distribusi pangan, akan memberikan Indonesia akses langsung ke pasar AS yang luas sekaligus memperbaiki posisi neraca perdagangan antar kedua negara.

    Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan investasi di AS oleh BUMN dan Danantara.

    Meski demikian, Airlangga tidak menjabarkan lebih lanjut terkait rencana investasi di AS melalui badan pengelola invetasi yang baru dibentuk pada Februari 2025 lalu. Baik terkait sektor, lokasi, maupun besaran dana yang akan ditanamkan di Negeri Paman Sam tersebut.

  • GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

    GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

    Bisnis.com, Jakarta — PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk memastikan akan kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook.

    Direktur Public Affair dan Communication GOTO Ade Mulya mengatakan, bahwa GOTO selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan,” katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Ade menegaskan bahwa GOTO bakal mendukung penuh proses penegakan hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang kini ditangani oleh Kejagung. “GOTO menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum,” katanya.

    Ade memastikan pihaknya juga bakal kooperatif terhadap Kejagung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook tersebut. “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor GOTO yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari alat bukti lain terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.”Memang benar ada penggeledahan dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.

  • Eks Ketua KPPU Soroti Perang Harga Ojol: Makin Tidak Sehat!

    Eks Ketua KPPU Soroti Perang Harga Ojol: Makin Tidak Sehat!

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menilai perang harga dalam industri transportasi online seperti ojek online (ojol) kian tidak sehat.

    Menurutnya, perang harga transportasi online saat ini sudah di tahap menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar, bukan lagi untuk menarik pelanggan. Dia khawatir jika terus terjadi, ekosistem digital di Indonesia hanya akan dikuasai oleh satu pemain dominan.

    “Price war atau perang harga dalam ekosistem digital untuk jasa pengantaran orang, makanan dan barang bertujuan bukan untuk menarik pelanggan, tetapi untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Sehingga, dalam jangka panjang ekosistem digital hanya dikuasai oleh satu pemain dominan,” kata Syarkawi dalam pernyataannya, Jumat (11/7/2025).

    Syarkawi Rauf juga menyatakan perang harga dalam ekosistem digital di Indonesia sudah mengarah pada siklus persaingan harga yang ekstrem dengan melibatkan modal asing dalam jumlah besar.

    “Platform digital yang didukung modal asing dalam jumlah besar menggunakan strategi harga yang sangat rendah bahkan mengarah pada predatory pricing atau jual rugi,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, Syarkawi menilai pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mencegah dampak jangka panjang dari perang harga ekstrim tersebut. Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memastikan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tarif batas bawa (TBB) dan tarif batas atas (TBA) dijalankan oleh semua platform.

    “Pemerintah juga perlu mengkaji kembali rencana kenaikan tarif dan penurunan komisi aplikasi menjadi hanya 10 persen, karena adanya fakta yang menunjukkan bahwa permintaan konsumen dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi online sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan tarif dan penurunan komisi aplikasi juga dikhawatirkan mengganggu posisi Indonesia sebagai jangkar ekosistem digital Asean, karena ekosistem digital Indonesia mencapai 35 persen dari total ekosistem digital Asean,” papar Syarkawi.

    Tarif Ojol Naik?

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memastikan bahwa tarif ojol (ojek online) bakal segera mengalami penyesuaian. Rencananya tarif transportasi online itu bakal naik sekitar 8%-15%.

    Hal tersebut terungkap usai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan bahwa kajian penyesuaian tarif baru ojol yang disusun pemerintah telah memasuki tahap final.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus antara 8% hingga 15% untuk kendaraan Ojek Online roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pada saat yang sama, Aan memastikan bahwa rencana mengerek tarif Ojol itu sudah final dan telah mendapat persetujuan aplikator. Meski demikian, pihaknya masih akan kembali melakukan konsultasi final dengan 4 aplikator mengenai realisasi rencana tersebut.

    “Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujarnya.

    Selain membahas mengenai kenaikan tarif ojol, Kemenhub juga membahas usulan revisi potongan tarif 10% oleh aplikator kepada pengemudi ojol. Aan mengaku bakal berhati-hati dalam menetapkan keputusan tersebut guna menjaga ekosistem bisnis ojek online.

    “Kemudian untuk terkait pemotongan 10%, ini juga kami sedang mengkaji dan men-survei, karena seperti diketahui dan disampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sudah sangat banyak sekali,” ujarnya.

    Aan menyoroti saat ini terdapat lebih 1 juta driver ojol yang tercatat sebagai mitra aplikator. Di samping itu, terdapat 25 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang turut terlibat dalam ekosistem tersebut.

  • Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan

    Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memuat soal penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/7/2025).

    “Lalu soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata dia.

    Legislator Gerindra ini melanjutkan, soal penyadapan ini nantinya akan dibahas di Undang-Undang khusus terkait pernyadapan. Prosesnya pun menurut dia akan panjang lagi.

    “Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHAP ini,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, draf revisi KUHAP yang pernah dilihat Bisnis, wewenang penyadapan oleh penegak hukum diatur dalam pasal 124 hingga 129. 

    Pada pasal 124 ayat (1), KUHAP mengatur bahwa penyidik, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau penyidik tertentu dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.  

    Kemudian, pada ayat (2), penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). 

    Sebelumnya pula, Komisi Yudisial mengusulkan adanya sinkronisasi dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) berkenaan aturan penyadapan di luar penegakan hukum pidana. 

    Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan hingga kini materi penyadapan masih belum diatur dalam KUHAP tetapi tersebar di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

    Merujuk ketentuan dua beleid tersebut, Amzulian berujar upaya penyadapan dimungkinkan dalam rangka penyelidikan ataupun penyidikan dalam penegakan hukum pidana. 

    “Selain untuk kepentingan penegakan hukum, rupanya penyadapan juga mendapatkan peluang penggunaannya untuk kepentingan penegakan disiplin dan pelanggaran etik,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

  • Urgensi RI Perkuat Transfer Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    Urgensi RI Perkuat Transfer Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia perlu memperkuat transfer teknologi pembangkit listrik berbasis pengelolaan sampah (PLTSa) ramah lingkungan, demi mempercepat upaya transisi energi sekaligus mengatasi benang kusut tata kelola sampah kota di berbagai wilayah.

    Komitmen Tanah Air sebenarnya telah tergambar dari rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 yang mendongkrak target investasi PLTSa nasional dari sebelumnya hanya di 12 wilayah menjadi 33 wilayah.

    Selain itu, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru periode 2025–2034, pembangkit berbasis bioenergi, baik dari biomassa, biogas, dan sampah, dipatok menyumbang 0,9 GW secara nasional.

    Sejalan dengan hal tersebut, SUS ENVIRONMENT—penyedia teknologi insinerasi limbah terbesar di dunia dan salah satu dari tiga investor global terbesar dalam proyek waste-to-energy (WTE) yang juga berinvestasi di Indonesia—berkomitmen untuk mendukung para pemangku kepentingan di Indonesia dalam memperkuat upaya transfer teknologi.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memfasilitasi kunjungan perwakilan pemerintah Indonesia ke Xi’an, Tiongkok, untuk menghadiri the 11th Waste-to-Energy Technology and Equipment Conference serta the 1st ISWA Beacon Conference on Waste to Energy pada awal bulan ini.

    Chairman dan CEO SUS ENVIRONMENT Long Jisheng yang berbicara dalam forum tersebut pada sesi bertajuk “Energized Development of Solid Waste & Exploration of Best Practice”, menekankan bahwa transfer teknologi sangat penting untuk membantu Indonesia mewujudkan komitmennya dalam pengembangan WTE.

    Sebagai informasi, SUS ENVIRONMENT saat ini sedang menginvestasikan US$200 juta dalam proyek PLTSa di Makassar, Sulawesi Selatan. Fasilitas ini akan mengelola 1.300 ton sampah per hari melalui dua jalur insinerasi, masing-masing berkapasitas 650 ton/hari, dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2026.

    “Kami dengan senang hati menyambut para pemangku kepentingan dari berbagai negara, termasuk delegasi khusus dari Indonesia, untuk menghadiri konferensi dan mengikuti kunjungan lapangan ke fasilitas WTE operasional kami di Xi’an,” kata Long dalam pernyataannya kepada Bisnis, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Sebagai bagian dari agenda transfer teknologi, delegasi Indonesia turut melakukan kunjungan ke Proyek SUS Gaoling yang terletak di Distrik Gaoling, Xi’an, dan dikelola oleh SUS ENVIRONMENT. Proyek ini merupakan yang pertama di Provinsi Shaanxi yang menerapkan sistem pengolahan limbah padat perkotaan terpadu dengan pembangkit listrik dan pemanas (cogeneration).

    Proyek ini, yang telah beroperasi sejak Januari 2020, dianggap sebagai proyek percontohan. Fasilitas ini menggunakan sistem insinerator modern dengan kontrol emisi yang ketat, pemantauan digital, dan teknologi konversi energi yang efisien.

    Secara khusus, fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi digital canggih untuk membuat proses waste-to-energy menjadi lebih aman, ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

    Dengan luas area 101.667 m², Proyek SUS Gaoling memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.250 ton sampah per hari, melayani lima distrik di Xi’an dengan total populasi lebih dari 2,6 juta jiwa. Fasilitas ini mengoperasikan tiga tungku pembakaran tipe mekanik dan dua unit turbin generator.

    “Hingga Desember 2024, Proyek Xi’an Gaoling telah mengolah 4,14 juta ton sampah padat perkotaan dan menghasilkan lebih dari 2 miliar kWh listrik. Proyek ini juga telah menyuplai 0,9 juta GJ panas untuk setiap musim dingin,” tambahnya.

    Proyek ini juga menerapkan teknologi emisi ultra rendah, dengan teknologi pengolahan sinergis limbah padat multi-sumber yang memungkinkan pengurangan kumulatif emisi gas rumah kaca setara dengan 1,49 juta ton CO₂.

    “Sebagai hasilnya, proyek ini juga telah menjadi pusat edukasi lingkungan bersertifikasi nasional, yang menerima lebih dari 7.400 pengunjung setiap tahunnya, termasuk pelajar, anggota komunitas, dan mitra industri,” ujarnya.

    Mewakili delegasi Indonesia, Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ridha Yasser sepakat bahwa transfer teknologi merupakan keniscayaan.

    “Dari berbagai teknologi yang dibahas dalam konferensi tersebut, Indonesia berharap bisa mendapatkan dukungan berbagai teknologi pemusnahan dan pemanfaatan sampah, serta pendekatan sosial engineering untuk pengelolaan sampah dari sumbernya,” jelas Ridha.

    Terlebih, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak inspirasi untuk membangun proyek-proyek perintis yang dapat diterapkan secara luas guna mendukung inisiatif energi hijau dan pembangunan berwawasan lingkungan.

    “Semua ini penting untuk mengoptimalkan berbagai opsi untuk memaksimalkan usaha penyelesaian sampah kota sekaligus menekan biaya operasionalnya,” tambahnya.

    Senada, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Keuangan Agunan Samosir menilai Indonesia butuh transfer teknologi untuk mengatasi masalah persampahan, terutama wilayah perkotaan. “Pengolahan sampah dengan teknologi yang canggih terbukti bisa mengurangi sampah secara masif,” ujarnya. 

  • Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan melonjak tahun ini untuk memenuhi permintaan dari smelter-smelter nikel China di Indonesia yang terdampak pembatasan produksi oleh pemerintah.

    Melansir dari Bloomberg, Jumat (11/7/2025), Presiden DMCI Mining, perusahaan tambang Filipina, Tulsi Das Reyes memproyeksikan ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton.

    Sebagian besar produksi bijih nikel Filipina yang mencapai lebih dari 30 juta ton tetap diekspor ke pasar utama, yaitu China. Namun, pengiriman ke negara tetangga, Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pengetatan regulasi tambang pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

    Reyes mengatakan, sebagian dari target ekspor bijih nikel DMCI sebanyak 2 juta ton pada tahun ini diperkirakan akan dikirim ke Indonesia. Menurutnya, tren peningkatan ekspor bijih nikel ke Indonesia tidak akan berlangsung lama, tetapi akan tetap stabil.

    “Kalau saya jadi Indonesia, saya akan memaksimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Reyes dalam sebuah wawancara pada Kamis.

    “Saya rasa mereka [Indonesia] tidak ingin terlalu banyak impor dari Filipina,” imbuhnya, sembari menyebut bahwa para pemilik smelter China juga kemungkinan akan lebih mengutamakan pasokan dari tambang mitra mereka di Indonesia.

    Filipina merupakan produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia. Namun, masih tertinggal dari Indonesia dalam mengembangkan industri hilir karena tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan smelter. Upaya terbaru pemerintah Filipina untuk melarang ekspor mineral mentah guna mendorong investasi di sektor pengolahan gagal karena ditolak oleh parlemen pada bulan lalu, menyusul penolakan dari pelaku industri.

    Namun, beberapa perusahaan tambang Filipina belum sepenuhnya meninggalkan rencana pengembangan smelter nikelnya. DMCI bekerja sama dengan perusahaan tambang besar lainnya, Nickel Asia Corp., untuk mengkaji kelayakan pembangunan pabrik pemurnian. Keduanya tengah mempertimbangkan pembangunan smelter nikel dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL) senilai sekitar US$1,5 miliar dan telah berdiskusi dengan perusahaan asing terkait keahlian teknis dan potensi investasi.

    Reyes menuturkan, keputusan untuk melanjutkan proyek tersebut akan bergantung pada kecepatan eksplorasi tambang karena dibutuhkan cadangan bijih nikel sekitar 300 juta ton dengan kadar tertentu untuk operasional selama 30 tahun. Saat ini, DMCI memiliki dua tambang nikel dan tengah menjajaki pengembangan lokasi baru.

    DMCI Mining, yang kembali mencetak laba pada kuartal pertama setelah sebelumnya merugi, memperkirakan akan mengeskpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton bijih nikel pada tahun depan, dengan China tetap menjadi pasar utamanya. Namun, kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China dapat menjadi risiko bagi sektor tambang ke depannya.

    “Pertumbuhan bisnis kami sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi di China,” ujar Reyes.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses Bisnis pada Jumat (11/7/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Januari-Mei 2025 mencapai 2,77 juta ton dengan nilai US$122,71 juta. Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 995.200 ton dengan nilai US$37,06 juta.

    Mayoritas impor nikel mengalir ke Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan volume tertinggi tercatat pada Mei 2025 yang mencapai 1,20 juta ton. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 57.450 ton pada Januari 2025, 53.500 ton pada Februari 2025, 279.450 ton pada Maret 2025, dan 630.773 ton pada April 2025.

    Sebagian impor nikel juga mengalir ke Morowali, Sulawesi Tengah, sebesar 52.200 ton pada Maret 2025 dan melonjak menjadi 442.895 ton pada Mei 2025.

  • Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Kejagung Cekal Tersangka Riza Chalid, Diburu Sampai Luar Negeri

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencegah dan menangkal tersangka sekaligus Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Mohammad Riza Chalid.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan alasan pihaknya mencekal tersangka atas nama Mohammad Riza Chalid tersebut agar semakin cepat ditemukan dan diperiksa di Kejagung dalam kasus korupsi di PT Pertamina (Persero).

    Harli mengatakan bahwa penyidik Kejagung juga telah berkoordinasi dengan Imigrasi dan semua atase Kejaksaan di luar negeri agar mencari keberadaan Mohammad Riza Chalid.

    “Tentu kita juga berkoordinasi dengan pihak kita yang ada di luar negeri, para atase kita, untuk melakukan monitoring. Termasuk juga pihak-pihak lain, kita terus upayakan,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7).

    Harli juga mengimbau agar pihak tersangka Mohammad Riza Chalid kooperatif dan bisa hadir ke Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejagung.

    “Kami minta tersangka ini kooperatif dan hadir memenuhi undangan kami,” katanya

    Selain itu, Harli menegaskan jika tersangka Mohammad Riza Chalid tetap tidak mau kooperatif, maka tim penyidik Kejagung memastikan bakal terus memburu pihak tersangka hingga ke luar negeri.

    “Kami akan terus kejar hingga kemana pun,” ujarnya.

    Riza Chalid Tersangka 

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.

    Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.

    Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.

    “Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.

  • Komdigi Masih Cari Pendekatan Terbaik untuk Penyusunan Peta Jalan AI

    Komdigi Masih Cari Pendekatan Terbaik untuk Penyusunan Peta Jalan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum memutuskan pendekatan spesifik yang akan diadopsi dalam penyusunan peta jalan (road map) kecerdasan buatan (AI). 

    Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) R. Wijaya Kusumawardhana mengatakan, pihaknya masih mencari pendekatan yang terbaik. 

    “Kami belum memilih, masih dalam proses. Nanti akan masuk dalam road map AI. Saya tidak ingin mendahului, tapi kami akan cari pilihan terbaik,” kata Wijaya dalam acara Ngopi Bareng Media di Jakarta pada Jumat (11/7/2025). 

    Dia menyebut, salah satu acuan yang dipertimbangkan adalah Undang-Undang Kecerdasan Artifisial yang dirumuskan Uni Eropa atau yang dikenal sebagai EU AI Act. Meski mengakui regulasi tersebut cukup komprehensif, Wijaya menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan final.

    Dalam penyusunan peta jalan ini, lanjut Wijaya, Komdigi tidak hanya mengandalkan pandangan internal semata, melainkan juga mendengarkan masukan dari kementerian dan sektor lainnya.

    “Karena pemerintah itu bukan hanya Komdigi, pemerintah itu ada kementerian lain. Makanya kami akan mendengarkan. Tapi yang paling penting adalah,kami harus integratif. Sistemnya harus bisa interoperabilitas satu sama lain. Bisa kita terkoneksi ke lain. Nah, itu yang paling penting,” katanya. 

    Dia menilai pentingnya membangun sistem yang terintegrasi dan terbuka sehingga dapat terkoneksi antarsektor dan mampu bersinergi secara nasional. Dalam konteks ini, Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih maju, seperti Singapura.

    Wijaya juga membandingkan ekosistem digital Indonesia dengan Singapura yang dinilai sudah sangat mapan. Dia menyoroti bagaimana ekspor teknologi informasi dan komunikasi Indonesia menurun dibandingkan dengan Singapura dalam kurun waktu 2010 hingga 2021.

    “Kita dari kalau enggak salah 11%, ternyata makin lama makin turun menjadi sekitar 4% atau 5%. Nah, sementara yang Singapura, itu yang tadi cuma 6%, kok ini makin meningkat. Singapura ini sudah sangat bagus karena apa? Ekosistem yang dibangun itu sudah sangat maju, sudah sangat mapan,” katanya. 

    Menurutnya, keberhasilan Singapura tak lepas dari skala negara yang kecil, integrasi sistem yang baik, serta kolaborasi yang luas dengan lembaga-lembaga riset internasional.

    “Singapura ini bisa memanfaatkan research-research dari luar, berkolaborasi. Nah, ini salah satu juga tantangan kita harus berani membuka diri dan mengakui bahwa kita harus juga open-minded untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak yang memang bisa membantu kita untuk lebih maju,” tandasnya.

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.