Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Tersangka Korupsi Pertamina, Kejagung Belum Tahan Riza Chalid

    Tersangka Korupsi Pertamina, Kejagung Belum Tahan Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan pengusaha minyak Riza Chalid masih belum ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan alasan belum dilakukan penahanan itu lantaran Riza Chalid saat ini masih berada di luar negeri. 

    “Berdasarkan informasi yang bersangkutan [Riza] tidak tinggal di dalam negeri,” kata Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Qohar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap Riza sebanyak tiga kali. Namun, saudagar minyak itu mangkir dari seluruh panggilan penyidik korps Adhyaksa itu.

    “Khusus MRC, selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir,” tutur Riza.

    Dengan demikian, Qohar menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan kolaborasi dengan Kejaksaan di luar negeri, khususnya di Singapura agar bisa memboyong Riza ke Tanah Air.

    “Jadi langkah-langkah ini kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan bisa mendatangkan yang bersangkutan,” pungkas Qohar.

    Sekadar informasi, Riza Chalid menjadi satu-satunya tersangka yang tidak ditahan dalam gelombang dua penetapan tersangka pada Kamis (11/7/2025).

    Adapun, tersangka yang baru ditetapkan bersamaan dengan Riza Chalid itu berasal dari mantan pejabat Pertamina hingga pihak swasta.

  • OpenAI Bakal Rilis Browser Berbasis AI, Tandingan Google Chrome

    OpenAI Bakal Rilis Browser Berbasis AI, Tandingan Google Chrome

    Bisnis.com, JAKARTA— OpenAI dikabarkan tengah bersiap merilis browser berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa pekan mendatang. 

    Melansir laman Reuters pada Kamis (10/7/2025), langkah ini disebut-sebut sebagai upaya menyaingi dominasi Google Chrome di pasar peramban internet. Browser AI buatan OpenAI tersebut dikembangkan dengan pendekatan baru dalam menjelajah web, serupa dengan Comet milik Perplexity dan Dia dari The Browser Company. 

    Bedanya, browser ini memungkinkan beberapa interaksi pengguna tetap berlangsung di dalam platform ChatGPT, tanpa perlu membuka tautan eksternal ke situs lain. 

    Menurut laporan Reuters, OpenAI kemungkinan akan menyematkan Operator, agen AI penjelajah web miliknya, sebagai salah satu fitur utama dalam browser tersebut. Ini akan memperkuat fungsionalitas pencarian dan interaksi langsung pengguna dengan informasi dari internet.

    Sebelumnya, laporan dari The Information mengungkap OpenAI memang telah mempertimbangkan untuk mengembangkan browser pesaing Chrome sejak awal 2024. 

    Seperti halnya Perplexity, tujuan OpenAI adalah mendapatkan akses langsung terhadap data pengguna dan merancang pengalaman browsing yang lebih inovatif tanpa bergantung pada perantara seperti Google.

    Dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun sejak meluncurkan platform chatbot populernya, ChatGPT, OpenAI berhasil mencatat lonjakan pendapatan yang signifikan. 

    Perusahaan ini mengklaim telah mencapai pendapatan tahunan sebesar US$10 miliar atau setara sekitar Rp163 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Angka tersebut naik hampir dua kali lipat dari sekitar US$5,5 miliar atau setara Rp89,65 triliun pada tahun sebelumnya.

    Melansir laman TechCrunch, Selasa (10/6/2025), seorang juru bicara OpenAI menyebutkan bahwa angka tersebut mencakup pendapatan dari berbagai lini bisnis, mulai dari produk konsumen, layanan ChatGPT untuk kalangan bisnis, hingga API untuk perusahaan.

    Saat ini, OpenAI tercatat melayani lebih dari 500 juta pengguna aktif mingguan dan memiliki 3 juta pelanggan bisnis berbayar. Ke depan, perusahaan yang dipimpin oleh Sam Altman ini menargetkan pendapatan mencapai US$125 miliar atau sekitar Rp2.037 triliun pada 2029.

    Namun, ambisi besar ini datang bersama tekanan besar pula. OpenAI harus terus mendorong pertumbuhan pendapatan di tengah tingginya biaya operasional, mencakup miliaran dolar per tahun yang digunakan untuk merekrut talenta unggulan dan membangun infrastruktur guna melatih serta menjalankan sistem kecerdasan buatan miliknya. 

    Hingga kini, perusahaan belum secara terbuka mengungkap besaran biaya operasional maupun apakah mereka sudah mulai mendekati titik impas. Seiring ekspansi dan inovasi yang terus dilakukan, OpenAI juga terus mendapatkan suntikan dana dari sejumlah investor besar. 

    Baru-baru ini, perusahaan berhasil mengumpulkan pendanaan sekitar US$6,6 miliar atau sekitar Rp107,58 triliun dari berbagai pemodal, termasuk Microsoft, NVIDIA, Thrive Capital, dan Khosla Ventures. 

    Dana segar ini turut mendorong valuasi perusahaan melonjak hingga menyentuh US$157 miliar atau setara sekitar Rp2.560 triliun. 

    Menurut laporan Reuters, sebagian besar pendanaan ini diperoleh melalui penerbitan obligasi konversi. 

    Thrive Capital bahkan disebut telah menggelontorkan investasi lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16,3 triliun, dengan potensi tambahan investasi pada tahun depan apabila OpenAI berhasil mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan.

    Di sisi lain, SoftBank lewat Vision Fund dikabarkan tengah menjajaki peluang untuk berpartisipasi dalam putaran pendanaan tersebut yang akan menjadi investasi pertama mereka di OpenAI, jika terealisasi. 

    Sementara itu, Apple disebut memilih mundur dari rencana keterlibatan dalam pendanaan. Adapun, untuk tahun 2025, OpenAI memproyeksikan pendapatan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp189 triliun, naik signifikan dibanding estimasi pendapatan pada 2024 yang sebesar US$3,7 miliar atau sekitar Rp60,31 triliun. 

  • Ahmad Dhani Laporkan Kasus Perundungan Anaknya ke Polda Metro

    Ahmad Dhani Laporkan Kasus Perundungan Anaknya ke Polda Metro

    Bisnis.com, JAKARTA — Musisi Ahmad Dhani telah melaporkan psikolog Lita Gading (LG) ke kepolisian terkait dengan kasus dugaan pelanggaran UU Anak dan UU ITE ke Polda Metro Jaya.

    Laporan Ahmad Dhani itu terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/4750/7/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 15 Juli 2025. 

    Kuasa Hukum Dhani, Aldwin Rahadian mengatakan pelaporan kini dilakukan lantaran Lita diduga telah merundung anak Dhani berinisial SA yang masih di bawah umur.

    “Kami telah resmi melaporkan seseorang berinisial LG atas dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak dan ITE. Dari kajian kami, unsur pidananya sudah terpenuhi,” kata Aldwin di Polda Metro Jaya, Kamis (10/7/2025).

    Dia menambahkan, perilaku terlapor dinilai telah menyerang anak Dhani yang masih di bawah umur. Terlebih, foto anak Dhani itu sampai disebarkan di akun sosial media Lita.

    Oleh sebab itu, Aldwin tak hanya melaporkan Lita dengan kasus dugaan perundungan anak, namun juga terkait dengan pelanggaran UU ITE.

    “Apalagi setelahnya, didistribusi melalui elektronik. Artinya selain UU perlindungan anak, juga kita laporkan UU ITE,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ahmad Dhani yang juga anggota DPR RI itu memilih untuk tidak banyak bicara dan meminta seluruh pihak agar mengikuti proses hukum selanjutnya.

    “Sudah tidak sabar. Nanti tunggu saja,” ujar Dhani.

  • Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Diplomat Kemlu yang Tewas Dilakban

    Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Diplomat Kemlu yang Tewas Dilakban

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya akhirnya mengambil alih kasus tewasnya Diplomat atau pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta pusat.

    Kasus ini mulanya ditangani jajaran Polsek Metro Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, Kapolsek Metro Menteng Kompol Rezha Rahandhi mengatakan perkara tewasnya diplomat Kemlu itu telah ditangani Polda Metro Jaya.

    “Untuk saat ini perkara penemuan jenazah di kosan Gondangdia, Jakarta Pusat ditangani oleh Dit Krimum Polda metro jaya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

    Di samping itu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana membenarkan informasi tersebut pelimpahan kasus tersebut.

    Hanya saja, Putu tidak menjelaskan lebih detail terkait proses penyidikan ini. Dia hanya menyatakan bahwa penyidik Direktorat Krimum Polda Metro Jaya tengah melakukan penyelidikan.

    “Betul. Dalam penyelidikan,” ujar Putu.

    Sekadar informasi, kasus ini terungkap pada Selasa (8/7/2025). Kala itu, warga setempat melaporkan temuan jasad dengan kepala dibungkus lakban ke kepolisian. 

    Berdasarkan proses penyelidikan yang ada, kepolisian telah mengungkap bahwa sejauh ini pada jasad Arya belum ditemukan tanda kekerasan. Adapun, pada lakban yang menutupi wajah jenazah hanya ditemukan sidik jari Arya.

    Di samping itu, Wakasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono mengatakan bahwa Arya mengidap sejumlah penyakit di antaranya Gerd dan penyakit kolesterol. 

    Kemudian, Sigit menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami lebih lanjut terkait dengan temuan yang ada, termasuk dengan CCTV. Hal tersebut juga telah di asistensi dari Pusiden Mabes Polri.

    “Apakah korban ini benar-benar meninggal karena apa gitu kan, sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan,” ujar Sigit.

  • Microsoft Hemat Rp8 Triliun Berkat AI Usai PHK Ribuan Karyawan

    Microsoft Hemat Rp8 Triliun Berkat AI Usai PHK Ribuan Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA— Microsoft mengklaim pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perusahaan. 

    Chief Commercial Officer Microsoft Judson Althoff mengatakan, alat berbasis AI telah meningkatkan produktivitas di berbagai lini seperti penjualan, layanan pelanggan, dan rekayasa perangkat lunak. 

    Bahkan, berkat optimalisasi tersebut, Microsoft mengklaim mampu menghemat lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,15 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS) hanya dari operasional pusat layanan (call center) sepanjang tahun lalu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.

    Pernyataan tersebut muncul sepekan setelah Microsoft mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 9.000 karyawan. 

    Itu menjadi gelombang ketiga PHK sepanjang tahun ini sehingga total karyawan yang terdampak mencapai sekitar 15.000 orang. Langkah efisiensi ini memicu sorotan karena dilakukan di tengah periode kinerja keuangan perusahaan yang justru sedang mencetak rekor.

    Microsoft dilaporkan mencatat laba bersih senilai US$26 miliar atau sekitar Rp423,8 triliun dan pendapatan sebesar US$70 miliar sekitar Rp1.141 triliun pada kuartal pertama 2025. Belum ada kejelasan apakah ribuan posisi yang dipangkas pada tahun ini memang digantikan oleh AI atau sekadar bagian dari strategi penyesuaian struktur pascapandemi. 

    Microsoft sebelumnya telah mengumumkan rencana investasi senilai US$80 miliar atau sekitar Rp1.304 triliun untuk infrastruktur AI sepanjang 2025. 

    Pada saat yang sama, perusahaan juga terus merekrut talenta-talenta unggulan untuk memperkuat posisinya dalam kompetisi global pengembangan AI, yang kini semakin diperebutkan oleh perusahaan teknologi besar. 

    Prioritas rekrutmen pun tampaknya akan lebih difokuskan pada peneliti dan insinyur AI dengan bayaran tinggi ketimbang posisi manajerial menengah atau staf operasional.

    Sebelumnya, Microsoft menyampaikan bahwa PHK terhadap sekitar 9.000 karyawan yang merupakan kurang dari 4% dari total tenaga kerja global dilakukan untuk menyesuaikan organisasi dan memangkas lapisan manajemen demi meningkatkan efisiensi. 

    PHK ini mencakup berbagai tim, wilayah, dan level jabatan, termasuk divisi penjualan dan Xbox. PHK terakhir ini menyusul pemangkasan pada Mei lalu yang berdampak pada sekitar 6.000 posisi, mayoritas di bidang produk dan teknik.

    Di tengah gelombang transformasi digital dan percepatan investasi AI, perusahaan teknologi seperti Microsoft dihadapkan pada tantangan besar, yakni bagaimana tetap mempertahankan efisiensi sambil menjaga keseimbangan antara keuntungan, inovasi, dan keberlangsungan tenaga kerja.

  • Kejagung: Total Kerugian Negara di Kasus Pertamina Naik jadi Rp285 Triliun

    Kejagung: Total Kerugian Negara di Kasus Pertamina Naik jadi Rp285 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 mencapai Rp285 triliun.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan total kerugian negara di kasus Pertamina berdasarkan hasil hitung dari kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

    “Bahwa kerugian perekonomian negara dan keuangan negara berdasarkan hasil hitung yang sudah pasti itu Rp285 triliun, ini terdiri dari dua komponen,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (10/7/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan kerugian negara dari perkara ini mencapai Rp193,7 triliun pada 2023.

    Kejagung mencatat kerugian negara ratusan triliun itu dihitung berdasarkan kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun dan kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun. 

    Selanjutnya, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; Kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

    “Rp193,7 triliun itu pada 2023,” ujarnya di Kejagung, Rabu (26/2/2025).

    Adapun, secara total Kejagung telah menetapkan 18 tersangka belasan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Teranyar, korps Adhyaksa juga telah menetapkan pengusaha minyak Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM). Riza dan delapan orang lainnya baru ini ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025).

  • KPK Selidiki Kasus Tata Kelola Tambang, Eks Menteri ESDM Arifin Tasrif Dipanggil

    KPK Selidiki Kasus Tata Kelola Tambang, Eks Menteri ESDM Arifin Tasrif Dipanggil

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan. Hal itu diketahui saat KPK meminta keterangan mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai terperiksa, Rabu (9/7/2025). 

    Saat dimintai konfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto tidak membantah maupun mengonfirmasi terkait dengan penyelidikan tersebut. Dia menyebut lembaganya bakal menjelaskan kasus tersebut secara detail. 

    “Ya yang namanya penyelidikan, tentu saya enggak bisa menyampaikan juga. Gitu ya, nanti tunggu saja informasi lebih detail,” ungkap Setyo kepada wartawan, Kamis (10/7/2025). 

    Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengonfirmasi adanya penyelidikan yang dilakukan terkait dengan kasus tersebut. Namun, dia masih enggan membeberkan substansi kasus yang tengah diselidiki karena masih dalam tahapan awal mencari data dan informasi.

    Nantinya, lanjut Johanis, KPK akan menganalisis secara hukum seluruh bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

    “Kalau kemudian terjadi indikasi adanya korupsi baru kemudian kita tingkatkan. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

    Adapun Rabu (9/7/2025), penyelidik KPK meminta keterangan mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Usai menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Arifin masih enggan memerinci kasus yang tengah diselidiki KPK itu.

    Namun, Menteri ESDM 2019-2024 itu mengungkap bahwa dirinya memberikan keterangan ke KPK soal tata kelola mineral. Dia juga memastikan bahwa kasus tersebut belum naik ke tahap penyidikan.

    Menurutnya, KPK sudah lama membuat kajian mengenai kasus tersebut. “Terkait mineral,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut terkait dengan periode kasus tersebut, Arifin membeberkan bahwa dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu pada periode dua tahun yang lalu. Namun, pertambangan yang diduga terkait dengan kasus itu sudah ada sejak 21 tahun yang lalu.

    “Ini kan baru dua tahun yang lalu, tapi pertambangan ini sudah sejak tahun 2004,” tuturnya.

    Arifin juga masih enggan membeberkan pertambangan komoditas apa yang tengah diusut. Dia hanya menyebut tambang itu berada di kawasan Indonesia timur.

    “Sekitar daerah pertambangan lah. Indonesia Timur lah. Terkait pengelolaan,” ungkapnya.

  • Wamenkop Ferry Juliantono jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga, Segini Hartanya

    Wamenkop Ferry Juliantono jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga, Segini Hartanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Ferry memiliki total harta kekayaan mencapai Rp52,39 miliar.

    Perombakan susunan komisaris subholding PT Pertamina (Persero) itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan Ferry senilai Rp52,39 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp48,9 miliar.

    Perinciannya, Ferry memiliki tanah seluas 500 m2 di Klungkungan, hasil sendiri senilai Rp4 miliar. Lalu, tanah seluas 390 m2 di Gianyar, hasil sendiri senilai Rp8 miliar.

    Kemudian, tanah seluas 183 m2 di Badung, hasil sendiri senilai Rp2,9 miliar. Berikutnya tanah dan bangunan seluas 5.000 m2/600 m2 di Bogor, hasil sendiri senilai Rp5 miliar.

    Selanjutnya, dia memiliki bangunan seluas 138 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp5 miliar. Lalu, bangunan di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp9 miliar.

    Ferry juga memiliki tanah dan bangunan seluas 1.500 m2/1.000 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp15 miliar.

    Lebih lanjut, Ferry juga memiliki alat transportasi dan mesin total senilai Rp3,32 miliar. Ini terdiri atas Mobil BMW X5 Xdrive 351 AT tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp800 juta.

    Dia juga memiliki mobil Merc Benz S 400 L AT tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp1,02 miliar. Lalu, mobil Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar. Ferry juga memiliki mobil Honda HRV tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp300 juta.

    Selain itu, Ferry juga memiliki harta bergerak lainnya Rp3 miliar, surat berharga Rp175 juta, serta kas dan setara kas Rp2 miliar. Di sisi lain, dia memiliki utang sebesar Rp5 miliar.

    Profil Ferry Juliantono

    Dilansir dari berbagai sumber, Ferry merupakan seorang teknokrat, aktivis, birokrat, dan politikus. Pria kelahiran 27 Juli 1967 itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra 2020-2025.

    Ferry memulai karirnya dengan menjadi Auditor Keuangan di Yayasan Mandiri pada proyek kerja sama USAID 1991. Dia kemudian menjadi konsultan Pengembangan Industri Kecil pada Yayasan Mandiri juga 1993.

    Setelah itu, Ferry menjadi Konsultan Prudential Banking System di Bank BNI pada periode 1994-1995. Kemudian, pada 1997-1999 dia diangkat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Masyarakat CIDES (Center for Information and Development Studies) merupakan lembaga Think Thank ICMI.

    Ferry lantas menjadi Komisaris Utama PT Wana Artha Citra Industri pada 2000-2002. Selanjutnya, pada 2004, dia menjadi International Auditor PT Multi Kontrindo dan PT Globindo Nusa Sarana.

    Di bidang pendidikan, Ferry menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran pada 1993.

    Dia kemudian menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia (UI) dan selesai pada 2006.

  • Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Otoritas IKN, Kementan Hingga BGN, Ini 5 Lembaga Negara Paling Minim Habiskan Belanja

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp475 triliun sepanjang semester I/2025 atau 40,6% dari pagu. Namun, terdapat lima K/L yang tercatat masih minim belanja seperti OIKN dan BGN. 

    Padahal, kedua K/L tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas dalam belanja pemerintah pusat tahun ini. 

    Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025, tercatat setidaknya terdapat lima K/L yang realisasinya masih minim, bahkan di bawah 10% dari total alokasi tahun ini. 

    K/L dengan porsi realisasi belanja terendah sepanjang tahun ini adalah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang baru mencapai Rp0,4 triliun dari total alokasi senilai Rp6,4 triliun atau baru terealisasi 6,9% sepanjang semester I/2025.  

    Sama halnya dengan Badan Gizi Nasional (BGN), di mana realisasinya baru mencapai Rp5 triliun dari alokasi Rp71 triliun atau 7%. Di tengah realisasi yang minim, namun pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan senilai Rp100 triliun untuk tahun ini. 

    Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi enam juta orang penerima manfaat dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)/dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 1.994 unit. 

    Selain kedua lembaga tersebut, Kementerian Pertanian baru merealisasikan belanja senilai Rp4,9 triliun dari total Rp29,4 triliun atau mencakup 16,5%. Persentase tersebut lebih rendah dari realisasi belanja Kementan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, bahkan terendah dalam lima tahun terakhir. 

    Realisasi yang masih minim tersebut pada tahun ini sudah dimanfaatkan untuk optimalisasi lahan seluas 44.400 hektare (ha), cetak sawah seluas 6.900 ha. 

    Anggaran tersebut juga digunakan untuk bantuan alat dan emsin pertanian prapanen sebanyak 34.700 unit, sarana produksi pertanian untuk mendukugnpeningkatan produksi pertanian sebanyak 118.000 unit, dan irigasi perpompaan sebanyak 530 unit. 

    Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum turut mencatatkan realisasi yang rendah secara persentase sebsear 16,8% atau baru Rp18,7 triliun yang dibelanjakan dari alokasi Rp111 triliun. 

    Anggaran tersebut tercatat digunakan untuk pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya dengan progress fisik 31,7% dari target 15 unit. Kemudian digunakan untuk pengembangan jaringan irigasi, revitalisasi madrasah sebanyak empat sekolah, dan renovasi balai diklat untuk sekolah rakyat sejumlah 42 unit. 

    Serupa dengan Kemeterian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru membelanjakan anggaran tahun ini senilai Rp0,9 triliun dari pagu Rp5,3 triliun atau mencakup 16,7%.  Adapun, pemerintah memprediksikan belanja K/L pada akhir tahun nanti akan mencapai Rp1.275,6 triliun dari pagu Rp1.160,1 triliun atau 109,9%.

    Di mana belanja K/L pada semester II/2025 mendukung program prioritas pembangunan, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, desa dan UMKM, pertahanan Semesta, dan investasi. 

     

    5 Kementerian/Lembaga Realisasi Anggaran Paling Minim Semester I/2025:

    K/L
    Pagu
    Realisasi
    % terhadap APBN

    OIKN
    6,4 
    0,4 
    6,9%

    BGN
    71
    5
    7%

    Kementerian Pertanian
    29,4
    4,9
    16,5%

    Kementerian PKP
    5,3
    0,9
    16,7%

    Kementerian PU
    111
    18,7
    16,8%

    Sumber: Laporan Pemerintah tentang APBN Semester I/2025

  • Kejagung Tetapkan Riza Chalid jadi Tersangka Kasus Pertamina!

    Kejagung Tetapkan Riza Chalid jadi Tersangka Kasus Pertamina!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pengusaha Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan saudagar minyak Riza Chalid sebagai tersangka.

    “Kesembilan yaitu tersangka MRC [M Riza Chalid] selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak,” ujar Qohar di Kejagung, Kamis (11/7/2025) malam.

    Selain Riza, Kejagung juga turut menetapkan 8 tersangka lainnya mulai dari sejumlah mantan pejabat di Pertamina hingga swasta.

    Qohar menambahkan, kedelapan tersangka baru dalam perkara ini bakal dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Namun, Riza belum dilakukan penahanan lantaran masih di Singapura.

    “Selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285 triliun.