Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

    Habiburokhman ungkap Alasan Belum Unggah Revisi Pasal KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan tidak bisa mengunggah secara langsung setiap revisi pasal Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

    Politikus Gerindra itu bercerita bahwa pada alurnya penyusunan undang-undang tahapannya dimulai melalui rapat kerja, dilanjut dengan kementerian terkait, kemudian dibentuklah panita kerja (panja).

    Panja, jelasnya, bertugas membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dia menyebut semua proses ini telah Komisi III DPR lakukan secara terbuka dan langsung (live streaming) melalui platform YouTube.

    “Memang kami belum bisa meng-upload, misalnya pasal A diubah langsung di-upload, kan menunggu pasal-pasal yang lainnya, gitu loh. Tadinya maksud kami, baru hari Senin lah [diunggah] selesai kerja tim perumus dan tim sinkronisasi,“ katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).

    Dia mengklaim bahwa pihaknya, pemerintah, dan timus serta timsin bekerja simultan untuk merapikan dan menyinkronkan revisi KUHAP itu. Sebab itu, dia mengklaim adanya kesulitan bila setiap pasal yang sudah disepakati langsung diunggah ke website.

    “Toh ini kan belum diketok, ya diketoknya nanti setelah penyerahan dari timsin ke Panja, baru Panja yang anggota DPR juga ngecek lagi, gitu loh,” tegasnya.

    Waketum Gerindra ini juga mengaku daripada pihaknya dituduh macam-macam, akhirnya rapat timus dan timsin yang biasanya tidak disiarkan langsung, hari ini disiarkan langsung melalui YouTube.

    “Jadi saya enggak ngerti lagi apa yang perlu kami lakukan untuk memenuhi unsur transparansi. Saya minta bisa enggak nih kawan-kawan, nginep di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga enggak apa-apa, silakan, yang mau teman-teman mengikuti proses ini,“ pintanya.

    Adapun, selama hingga konferensi pers dijalankan, pihaknya telah menyisir 150 pasal dalam revisi KUHAP. Habiburokhman menjelaskan definisi penyisiran di sini adalah penulisan dan penomorannya dirapikan lagi.

    “Jadi kita belum bisa prediksi kapan selesai. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita nggak tau kapan bisa selesai, kalau begitu selesai kita akan gelar rapat. Rapat itu adalah kami dijelaskan oleh tim yang kerja teknis, hasil disinkronisasi lalu kami cermati lagi,” pungkasnya.

  • Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub Rp24,4 Triliun TA 2026

    Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub Rp24,4 Triliun TA 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp24,4 triliun.

    Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dan Rencana Kerja Pemerintah​​​​​​​ (RKP) K/L antara Komisi V DPR RI, Kemenhub, dan mitra kerja, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/7/2025).

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI terhadap penguatan sektor transportasi nasional.

    Ia menegaskan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan layanan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kami menyambut baik pengesahan pagu indikatif ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun sistem transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menhub.

    Pagu indikatif tahun 2026 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti pemeliharaan perlengkapan jalan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.

    Selain itu, peningkatan keselamatan penerbangan dan perkeretaapian, operasional dan pemeliharaan bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan, serta pelayanan angkutan perintis termasuk angkutan barang dan ternak.

    Anggaran juga dialokasikan untuk mendukung proyek pembangunan MRT Jakarta East–West Line, pengembangan Pelabuhan Patimban, proyek Indonesia Mass Transportation (MASTRAN), pelatihan vokasi, dan pengembangan sarana pendidikan transportasi.

    Adapun rincian distribusi alokasi anggaran Rp24,4 triliun ini diperuntukkan, di antaranya kegiatan layanan keperintisan sebesar Rp3,21 triliun, dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp2,88 triliun.

    Berikutnya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebesar Rp1,13 triliun, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebesar Rp1,17 triliun, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp1,85 triliun.

    Meski telah disetujui pagu indikatif sebesar Rp24,4 triliun, angka itu mengalami penurunan sebesar Rp7,05 triliun dibandingkan alokasi anggaran 2025.

    Kemenhub mencatat kebutuhan anggaran ideal untuk tahun 2026 sebenarnya mencapai Rp48,88 triliun, sehingga masih terdapat selisih atau backlog sebesar Rp24,48 triliun, atau sekitar 50,1 persen dari total kebutuhan.

    Untuk menjembatani kekurangan tersebut, Kemenhub sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun guna mendukung berbagai kegiatan prioritas yang belum terakomodasi pagu indikatif.

    Kegiatan tersebut meliputi layanan keperintisan di sektor darat dan laut, peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) serta pelapisan landasan pacu, pengadaan bus sekolah dan perlengkapan jalan, serta penguatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di sektor transportasi.

    Menhub menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam membangun konektivitas nasional.

    Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Kemenhub tetap berkomitmen memaksimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien guna mewujudkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, keterbatasan anggaran bukanlah hambatan untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang andal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Menhub.

  • China Perpanjang BMAD Baja Nirkarat RI, Harga Nikel Bakal Terseok

    China Perpanjang BMAD Baja Nirkarat RI, Harga Nikel Bakal Terseok

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencemaskan kebijakan China yang menerapkan tambahan biaya masuk terhadap produk baja nirkarat asal Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat menekan harga bijih nikel. 

    Adapun, China resmi memperpanjang bea masuk anti-dumping (BMAD) sebesar 20,2% terhadap produk stainless steel billet dan hot-rolled plates asal Indonesia, bersama produk serupa dari Uni Eropa, Inggris, dan Korea Selatan. Kebijakan ini berlaku selama 5 tahun ke depan, mulai 1 Juli 2025 hingga 2030.

    Dewan Pembina APNI Djoko Widajatno mengatakan, tekanan tak hanya ke pengusaha baja nirkarat, tetapi juga akan merembet ke sektor hulu yang disebabkan menurunnya permintaan bijih nikel saprolit sebagai bahan baku.

    “Pada akhirnya bisa menekan harga jual dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP],” kata Djoko kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati demikian, dia tak memberikan potensi penurunan harga nikel akibat kebijakan tersebut. Namun, hal ini dirasa memberatkan di tengah beban biaya produksi yang sedang meningkat. 

    Tak hanya itu, dia pun mengkhawatirkan terjadinya risiko overkapasitas dan stagnasi pada smelter pirometalurgi yang terpusat di kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara. 

    Adapun, stainless steel merupakan produk turunan dari NPI yang merupakan produk hasil pabrik rotary kiln electric furnace (RKEF). Saat ini, smelter tersebut banyak beroperasi di Kawasan Industri IMIP, IWIP, serta beberapa kawasan industri lainnya.

    Di samping itu, Djoko menyoroti adanya potensi pergeseran investasi ke sektor hidrometalurgi yang berkaitan dengan industri baterai sehingga memunculkan ketimpangan dalam pengembangan hilirisasi nikel. 

    “Dalam jangka panjang, ketergantungan ekspor terhadap pasar tunggal dan produk mentah bisa menghilangkan peluang untuk diversifikasi produk dan pasar,” jelasnya. 

    Bagi eksportir Indonesia, keputusan ini menjadi pukulan telak. Tarif tambahan sebesar 20,2% membuat harga produk stainless steel Indonesia tidak lagi kompetitif di pasar China, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor.

    Kondisi ini mendorong perusahaan Indonesia untuk mulai mencari pasar alternatif, seperti Jepang, India, Amerika Serikat, dan Eropa. 

    Namun, pengalihan pasar disebut tidak bisa dilakukan dengan mudah karena memerlukan penyesuaian mutu produk, sertifikasi internasional, serta adaptasi terhadap regulasi dan standar yang berbeda di masing-masing negara tujuan.

    Di sisi lain, kebijakan ini juga menambah tekanan terhadap sektor hilirisasi dalam negeri. Untuk bertahan dari proteksionisme global, industri dalam negeri perlu segera mendorong pengembangan produk stainless steel bernilai tambah tinggi. 

    “Ini termasuk produk cold-rolled dan coated products, serta produk akhir seperti pipa baja tahan karat, layanan teknik, hingga campuran logam khusus [premix alloys],” jelasnya. 

  • Tiket Kereta Jarak Jauh Bisa Dipesan 30 Menit Jelang Berangkat, Simak Caranya

    Tiket Kereta Jarak Jauh Bisa Dipesan 30 Menit Jelang Berangkat, Simak Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI meningkatkan kemudahan layanan dengan membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh hingga 30 menit sebelum keberangkatan demi fleksibilitas lebih bagi penumpang dalam merencanakan perjalanan secara spontan.

    “Kini, pemesanan tiket KA antarkota dapat dilakukan hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, sedangkan untuk KA perkotaan hingga 10 menit sebelum keberangkatan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Dia menjelaskan kebijakan itu diambil untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pelanggan yang memiliki kebutuhan perjalanan mendadak.

    “Kebijakannya berlaku mulai hari ini, Kamis [10/7/2025]. KAI menghadirkan kemudahan baru bagi pelanggan dalam memesan tiket kereta api,” ujarnya.

    Ia menuturkan hal itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Penumpang dapat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI dan situs https://booking.kai.id hingga mendekati waktu keberangkatan kereta yang sebelumnya maksimal 1 jam sebelum keberangkatan.

    Penyesuaian ini berlaku untuk seluruh pemesanan yang dilakukan secara digital melalui aplikasi Access by KAI dan situs web booking.kai.id.

    Pelanggan yang belum memperbarui aplikasinya dapat segera melakukan pembaruan ke versi minimal 6.12.1 untuk Android dan 6.13.0 untuk iOS agar dapat menikmati fitur terbaru ini.

    Selain itu, untuk memperkuat akurasi data dan keamanan perjalanan, seluruh penumpang Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengisi data diri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), termasuk bagi penumpang infant.

    Sementara penumpang Warga Negara Asing (WNA) wajib mengisi data dengan nomor identitas yang tercantum dalam paspor.

    Aplikasi Access by KAI juga kini mendukung pembelian tiket dengan tarif khusus/Go show, yang bisa dilakukan mulai 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api, selama tempat duduk masih tersedia.

    “Hal ini memberikan alternatif menarik bagi pelanggan yang ingin bepergian secara lebih hemat,” tutur Anne.

    KAI terus mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital yang lebih cepat, praktis, dan aman. Dengan fitur pemesanan tiket yang semakin fleksibel, KAI berharap dapat menjawab kebutuhan mobilitas pelanggan yang terus berkembang.

    Ia menegaskan transformasi digital terus dilakukan pihaknya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

    “Fitur ini menjadi salah satu upaya KAI dalam menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, efisien, dan sesuai dengan ritme kehidupan modern yang serba mendadak,” kata Anne.

  • Pemerintah Diminta Tak Gegabah Penuhi Permintaan Trump Pacu Investasi di Amerika

    Pemerintah Diminta Tak Gegabah Penuhi Permintaan Trump Pacu Investasi di Amerika

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah Indonesia tak perlu gegabah memenuhi permintaan Trump untuk menanamkan modal di Negeri Paman Sam, demi menurunkan tarif resiprokal. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai rencana pemerintah Indonesia untuk menanamkan investasi di AS melalui instrumen seperti Danantara, memang langkah strategis merespons tekanan dari AS yang menerapkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32%. 

    “Namun, pemerintah juga harus hati-hati dan tidak gegabah dalam memenuhi permintaan Trump tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (11/7/2025). 

    Pasalnya terdapat beberapa pertimbangan penting. Salah satunya, Pemerintah perlu secara matang mengevaluasi manfaat jangka panjang dibandingkan sekadar merespons tekanan jangka pendek.

    Investasi yang tidak tepat sasaran hanya demi memenuhi permintaan AS bisa menjadi beban fiskal di kemudian hari tanpa manfaat ekonomi yang setimpal. Selain itu, Josua mendorong agar Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus ke AS semata. 

    Dalam kondisi saat ini pula, justru Indonesia harus terus mendiversifikasi investasi internasionalnya, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi lebih setara dan komplementer. Asean, Timur Tengah, Uni Eropa, maupun mitra dagang lainnya juga harus tetap menjadi prioritas. Hal yang paling penting, setiap investasi besar harus melalui proses kajian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mendalam. 

    “Pertimbangan ini sangat krusial agar tidak terjebak dalam keputusan politik sesaat, namun benar-benar memberikan dampak positif berkelanjutan bagi Indonesia,” lanjut Josua.

    Untuk diketahui, AS masuk dalam 10 negara dengan investasi terbanyak di Indonesia. Per kuartal I/2025, AS menduduki posisi keenam dengan nilai investasi mencapai US$802,16 juta dengan total 2.652 proyek. 

     

    Potensi Investasi RI di AS

    Pada dasarnya, Trump secara eksplisit mengharapkan Indonesia membuka pasar dan meningkatkan investasi di AS, sebagai imbalan untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif tersebut.

    Melihat potensi investasi di AS, Josua menyampaikan bahwa Indonesia memiliki beberapa opsi strategis yang layak dipertimbangkan. 

    Pertama, sektor energi, khususnya energi terbarukan dan pengolahan mineral kritis seperti nikel, mangan, kobalt, dan tembaga yang secara eksplisit diminati oleh AS. 

    Di mana AS membutuhkan pasokan mineral kritis tersebut untuk mendukung industri kendaraan listrik dan baterai. Investasi pengolahan mineral kritis ini sejalan dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dan kebutuhan pasar AS yang tinggi.

    Kedua, investasi potensial di sektor pertanian dan produk pangan. AS memiliki pasar konsumsi besar dengan standar tinggi untuk produk organik dan premium.

    Menurut Josua, investasi seperti pendirian fasilitas pengolahan atau distribusi pangan, akan memberikan Indonesia akses langsung ke pasar AS yang luas sekaligus memperbaiki posisi neraca perdagangan antar kedua negara.

    Adapun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah merencanakan investasi di AS oleh BUMN dan Danantara.

    Meski demikian, Airlangga tidak menjabarkan lebih lanjut terkait rencana investasi di AS melalui badan pengelola invetasi yang baru dibentuk pada Februari 2025 lalu. Baik terkait sektor, lokasi, maupun besaran dana yang akan ditanamkan di Negeri Paman Sam tersebut.

  • GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

    GOTO Pastikan Kooperatif Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

    Bisnis.com, Jakarta — PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk memastikan akan kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook.

    Direktur Public Affair dan Communication GOTO Ade Mulya mengatakan, bahwa GOTO selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan,” katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Ade menegaskan bahwa GOTO bakal mendukung penuh proses penegakan hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang kini ditangani oleh Kejagung. “GOTO menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum,” katanya.

    Ade memastikan pihaknya juga bakal kooperatif terhadap Kejagung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook tersebut. “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kejaksaan Agung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik dari hasil penggeledahan di Kantor GOTO yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik melakukan penggeledahan tersebut untuk mencari alat bukti lain terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.”Memang benar ada penggeledahan dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.

  • Eks Ketua KPPU Soroti Perang Harga Ojol: Makin Tidak Sehat!

    Eks Ketua KPPU Soroti Perang Harga Ojol: Makin Tidak Sehat!

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menilai perang harga dalam industri transportasi online seperti ojek online (ojol) kian tidak sehat.

    Menurutnya, perang harga transportasi online saat ini sudah di tahap menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar, bukan lagi untuk menarik pelanggan. Dia khawatir jika terus terjadi, ekosistem digital di Indonesia hanya akan dikuasai oleh satu pemain dominan.

    “Price war atau perang harga dalam ekosistem digital untuk jasa pengantaran orang, makanan dan barang bertujuan bukan untuk menarik pelanggan, tetapi untuk menyingkirkan pesaing dan menguasai pasar. Sehingga, dalam jangka panjang ekosistem digital hanya dikuasai oleh satu pemain dominan,” kata Syarkawi dalam pernyataannya, Jumat (11/7/2025).

    Syarkawi Rauf juga menyatakan perang harga dalam ekosistem digital di Indonesia sudah mengarah pada siklus persaingan harga yang ekstrem dengan melibatkan modal asing dalam jumlah besar.

    “Platform digital yang didukung modal asing dalam jumlah besar menggunakan strategi harga yang sangat rendah bahkan mengarah pada predatory pricing atau jual rugi,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, Syarkawi menilai pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mencegah dampak jangka panjang dari perang harga ekstrim tersebut. Menurutnya, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memastikan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tarif batas bawa (TBB) dan tarif batas atas (TBA) dijalankan oleh semua platform.

    “Pemerintah juga perlu mengkaji kembali rencana kenaikan tarif dan penurunan komisi aplikasi menjadi hanya 10 persen, karena adanya fakta yang menunjukkan bahwa permintaan konsumen dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi online sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan tarif dan penurunan komisi aplikasi juga dikhawatirkan mengganggu posisi Indonesia sebagai jangkar ekosistem digital Asean, karena ekosistem digital Indonesia mencapai 35 persen dari total ekosistem digital Asean,” papar Syarkawi.

    Tarif Ojol Naik?

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memastikan bahwa tarif ojol (ojek online) bakal segera mengalami penyesuaian. Rencananya tarif transportasi online itu bakal naik sekitar 8%-15%.

    Hal tersebut terungkap usai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan bahwa kajian penyesuaian tarif baru ojol yang disusun pemerintah telah memasuki tahap final.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus antara 8% hingga 15% untuk kendaraan Ojek Online roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pada saat yang sama, Aan memastikan bahwa rencana mengerek tarif Ojol itu sudah final dan telah mendapat persetujuan aplikator. Meski demikian, pihaknya masih akan kembali melakukan konsultasi final dengan 4 aplikator mengenai realisasi rencana tersebut.

    “Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujarnya.

    Selain membahas mengenai kenaikan tarif ojol, Kemenhub juga membahas usulan revisi potongan tarif 10% oleh aplikator kepada pengemudi ojol. Aan mengaku bakal berhati-hati dalam menetapkan keputusan tersebut guna menjaga ekosistem bisnis ojek online.

    “Kemudian untuk terkait pemotongan 10%, ini juga kami sedang mengkaji dan men-survei, karena seperti diketahui dan disampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sudah sangat banyak sekali,” ujarnya.

    Aan menyoroti saat ini terdapat lebih 1 juta driver ojol yang tercatat sebagai mitra aplikator. Di samping itu, terdapat 25 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang turut terlibat dalam ekosistem tersebut.

  • Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan

    Komisi III DPR Tegaskan Revisi KUHAP Tidak Atur soal Penyadapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memuat soal penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/7/2025).

    “Lalu soal penyadapan, bahaya penyadapan sewenang-wenang. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata dia.

    Legislator Gerindra ini melanjutkan, soal penyadapan ini nantinya akan dibahas di Undang-Undang khusus terkait pernyadapan. Prosesnya pun menurut dia akan panjang lagi.

    “Nanti prosesnya panjang lagi itu. Kita uji publik, minta partisipasi masyarakat. Tidak ada pengaturan penyadapan di KUHAP ini,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, draf revisi KUHAP yang pernah dilihat Bisnis, wewenang penyadapan oleh penegak hukum diatur dalam pasal 124 hingga 129. 

    Pada pasal 124 ayat (1), KUHAP mengatur bahwa penyidik, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau penyidik tertentu dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.  

    Kemudian, pada ayat (2), penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri (PN). 

    Sebelumnya pula, Komisi Yudisial mengusulkan adanya sinkronisasi dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) berkenaan aturan penyadapan di luar penegakan hukum pidana. 

    Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan hingga kini materi penyadapan masih belum diatur dalam KUHAP tetapi tersebar di Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

    Merujuk ketentuan dua beleid tersebut, Amzulian berujar upaya penyadapan dimungkinkan dalam rangka penyelidikan ataupun penyidikan dalam penegakan hukum pidana. 

    “Selain untuk kepentingan penegakan hukum, rupanya penyadapan juga mendapatkan peluang penggunaannya untuk kepentingan penegakan disiplin dan pelanggaran etik,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

  • Urgensi RI Perkuat Transfer Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    Urgensi RI Perkuat Transfer Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia perlu memperkuat transfer teknologi pembangkit listrik berbasis pengelolaan sampah (PLTSa) ramah lingkungan, demi mempercepat upaya transisi energi sekaligus mengatasi benang kusut tata kelola sampah kota di berbagai wilayah.

    Komitmen Tanah Air sebenarnya telah tergambar dari rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018 yang mendongkrak target investasi PLTSa nasional dari sebelumnya hanya di 12 wilayah menjadi 33 wilayah.

    Selain itu, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru periode 2025–2034, pembangkit berbasis bioenergi, baik dari biomassa, biogas, dan sampah, dipatok menyumbang 0,9 GW secara nasional.

    Sejalan dengan hal tersebut, SUS ENVIRONMENT—penyedia teknologi insinerasi limbah terbesar di dunia dan salah satu dari tiga investor global terbesar dalam proyek waste-to-energy (WTE) yang juga berinvestasi di Indonesia—berkomitmen untuk mendukung para pemangku kepentingan di Indonesia dalam memperkuat upaya transfer teknologi.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memfasilitasi kunjungan perwakilan pemerintah Indonesia ke Xi’an, Tiongkok, untuk menghadiri the 11th Waste-to-Energy Technology and Equipment Conference serta the 1st ISWA Beacon Conference on Waste to Energy pada awal bulan ini.

    Chairman dan CEO SUS ENVIRONMENT Long Jisheng yang berbicara dalam forum tersebut pada sesi bertajuk “Energized Development of Solid Waste & Exploration of Best Practice”, menekankan bahwa transfer teknologi sangat penting untuk membantu Indonesia mewujudkan komitmennya dalam pengembangan WTE.

    Sebagai informasi, SUS ENVIRONMENT saat ini sedang menginvestasikan US$200 juta dalam proyek PLTSa di Makassar, Sulawesi Selatan. Fasilitas ini akan mengelola 1.300 ton sampah per hari melalui dua jalur insinerasi, masing-masing berkapasitas 650 ton/hari, dan diperkirakan akan selesai pada akhir 2026.

    “Kami dengan senang hati menyambut para pemangku kepentingan dari berbagai negara, termasuk delegasi khusus dari Indonesia, untuk menghadiri konferensi dan mengikuti kunjungan lapangan ke fasilitas WTE operasional kami di Xi’an,” kata Long dalam pernyataannya kepada Bisnis, dikutip Jumat (11/7/2025).

    Sebagai bagian dari agenda transfer teknologi, delegasi Indonesia turut melakukan kunjungan ke Proyek SUS Gaoling yang terletak di Distrik Gaoling, Xi’an, dan dikelola oleh SUS ENVIRONMENT. Proyek ini merupakan yang pertama di Provinsi Shaanxi yang menerapkan sistem pengolahan limbah padat perkotaan terpadu dengan pembangkit listrik dan pemanas (cogeneration).

    Proyek ini, yang telah beroperasi sejak Januari 2020, dianggap sebagai proyek percontohan. Fasilitas ini menggunakan sistem insinerator modern dengan kontrol emisi yang ketat, pemantauan digital, dan teknologi konversi energi yang efisien.

    Secara khusus, fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi digital canggih untuk membuat proses waste-to-energy menjadi lebih aman, ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

    Dengan luas area 101.667 m², Proyek SUS Gaoling memiliki kapasitas pengolahan sebesar 2.250 ton sampah per hari, melayani lima distrik di Xi’an dengan total populasi lebih dari 2,6 juta jiwa. Fasilitas ini mengoperasikan tiga tungku pembakaran tipe mekanik dan dua unit turbin generator.

    “Hingga Desember 2024, Proyek Xi’an Gaoling telah mengolah 4,14 juta ton sampah padat perkotaan dan menghasilkan lebih dari 2 miliar kWh listrik. Proyek ini juga telah menyuplai 0,9 juta GJ panas untuk setiap musim dingin,” tambahnya.

    Proyek ini juga menerapkan teknologi emisi ultra rendah, dengan teknologi pengolahan sinergis limbah padat multi-sumber yang memungkinkan pengurangan kumulatif emisi gas rumah kaca setara dengan 1,49 juta ton CO₂.

    “Sebagai hasilnya, proyek ini juga telah menjadi pusat edukasi lingkungan bersertifikasi nasional, yang menerima lebih dari 7.400 pengunjung setiap tahunnya, termasuk pelajar, anggota komunitas, dan mitra industri,” ujarnya.

    Mewakili delegasi Indonesia, Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ridha Yasser sepakat bahwa transfer teknologi merupakan keniscayaan.

    “Dari berbagai teknologi yang dibahas dalam konferensi tersebut, Indonesia berharap bisa mendapatkan dukungan berbagai teknologi pemusnahan dan pemanfaatan sampah, serta pendekatan sosial engineering untuk pengelolaan sampah dari sumbernya,” jelas Ridha.

    Terlebih, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak inspirasi untuk membangun proyek-proyek perintis yang dapat diterapkan secara luas guna mendukung inisiatif energi hijau dan pembangunan berwawasan lingkungan.

    “Semua ini penting untuk mengoptimalkan berbagai opsi untuk memaksimalkan usaha penyelesaian sampah kota sekaligus menekan biaya operasionalnya,” tambahnya.

    Senada, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Keuangan Agunan Samosir menilai Indonesia butuh transfer teknologi untuk mengatasi masalah persampahan, terutama wilayah perkotaan. “Pengolahan sampah dengan teknologi yang canggih terbukti bisa mengurangi sampah secara masif,” ujarnya. 

  • Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA – Impor bijih nikel dari Filipina diperkirakan akan melonjak tahun ini untuk memenuhi permintaan dari smelter-smelter nikel China di Indonesia yang terdampak pembatasan produksi oleh pemerintah.

    Melansir dari Bloomberg, Jumat (11/7/2025), Presiden DMCI Mining, perusahaan tambang Filipina, Tulsi Das Reyes memproyeksikan ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton.

    Sebagian besar produksi bijih nikel Filipina yang mencapai lebih dari 30 juta ton tetap diekspor ke pasar utama, yaitu China. Namun, pengiriman ke negara tetangga, Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pengetatan regulasi tambang pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

    Reyes mengatakan, sebagian dari target ekspor bijih nikel DMCI sebanyak 2 juta ton pada tahun ini diperkirakan akan dikirim ke Indonesia. Menurutnya, tren peningkatan ekspor bijih nikel ke Indonesia tidak akan berlangsung lama, tetapi akan tetap stabil.

    “Kalau saya jadi Indonesia, saya akan memaksimalkan sumber daya dalam negeri,” ujar Reyes dalam sebuah wawancara pada Kamis.

    “Saya rasa mereka [Indonesia] tidak ingin terlalu banyak impor dari Filipina,” imbuhnya, sembari menyebut bahwa para pemilik smelter China juga kemungkinan akan lebih mengutamakan pasokan dari tambang mitra mereka di Indonesia.

    Filipina merupakan produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia. Namun, masih tertinggal dari Indonesia dalam mengembangkan industri hilir karena tingginya kebutuhan modal untuk pembangunan smelter. Upaya terbaru pemerintah Filipina untuk melarang ekspor mineral mentah guna mendorong investasi di sektor pengolahan gagal karena ditolak oleh parlemen pada bulan lalu, menyusul penolakan dari pelaku industri.

    Namun, beberapa perusahaan tambang Filipina belum sepenuhnya meninggalkan rencana pengembangan smelter nikelnya. DMCI bekerja sama dengan perusahaan tambang besar lainnya, Nickel Asia Corp., untuk mengkaji kelayakan pembangunan pabrik pemurnian. Keduanya tengah mempertimbangkan pembangunan smelter nikel dengan teknologi high-pressure acid leaching (HPAL) senilai sekitar US$1,5 miliar dan telah berdiskusi dengan perusahaan asing terkait keahlian teknis dan potensi investasi.

    Reyes menuturkan, keputusan untuk melanjutkan proyek tersebut akan bergantung pada kecepatan eksplorasi tambang karena dibutuhkan cadangan bijih nikel sekitar 300 juta ton dengan kadar tertentu untuk operasional selama 30 tahun. Saat ini, DMCI memiliki dua tambang nikel dan tengah menjajaki pengembangan lokasi baru.

    DMCI Mining, yang kembali mencetak laba pada kuartal pertama setelah sebelumnya merugi, memperkirakan akan mengeskpor 2,5 juta ton hingga 3 juta ton bijih nikel pada tahun depan, dengan China tetap menjadi pasar utamanya. Namun, kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap China dapat menjadi risiko bagi sektor tambang ke depannya.

    “Pertumbuhan bisnis kami sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi di China,” ujar Reyes.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diakses Bisnis pada Jumat (11/7/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 dari Filipina pada Januari-Mei 2025 mencapai 2,77 juta ton dengan nilai US$122,71 juta. Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 995.200 ton dengan nilai US$37,06 juta.

    Mayoritas impor nikel mengalir ke Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan volume tertinggi tercatat pada Mei 2025 yang mencapai 1,20 juta ton. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 57.450 ton pada Januari 2025, 53.500 ton pada Februari 2025, 279.450 ton pada Maret 2025, dan 630.773 ton pada April 2025.

    Sebagian impor nikel juga mengalir ke Morowali, Sulawesi Tengah, sebesar 52.200 ton pada Maret 2025 dan melonjak menjadi 442.895 ton pada Mei 2025.