Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Airlangga Klaim Mal Penuh Saat Libur Nataru, Bos Ritel Bilang Begini

    Airlangga Klaim Mal Penuh Saat Libur Nataru, Bos Ritel Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pusat perbelanjaan alias mal di berbagai daerah ramai dikunjungi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Airlangga menyebut lonjakan aktivitas belanja didorong oleh sejumlah program nasional, salah satunya Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang digelar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di seluruh pusat perbelanjaan dengan transaksi yang diincar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, pemerintah juga mengandalkan program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dengan target sekitar Rp35 triliun serta kampanye Every Purchase is Cheap (EPIC). Secara total, pemerintah membidik nilai belanja masyarakat hingga akhir tahun mencapai kisaran Rp110 triliun.

    Menurutnya, target tersebut ditopang oleh strategi diskon besar-besaran yang diterapkan pelaku ritel. Airlangga menyebut hampir seluruh tenant menawarkan potongan harga hingga 50%, ditambah diskon lanjutan, serta cashback.

    Dia berharap skema ini mampu menggenjot daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Menjelang acara ini hampir di semua mal itu ramai. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini juga akan mendorong kegiatan ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Beda Pola Belanja

    Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan pola belanja masyarakat tahun ini menunjukkan perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Menurut Budihardjo, peningkatan jumlah wisatawan turut memberikan dampak positif terhadap penjualan ritel, khususnya di daerah tujuan wisata seperti Bali. Dia menyebut, pembelian di Bali tercatat meningkat sekitar 30% seiring dengan tingginya belanja wisatawan.

    Namun, Budihardjo mengakui peningkatan trafik pengunjung pusat perbelanjaan secara nasional pada awal periode libur masih berada di bawah 10%. Meski demikian, lonjakan signifikan mulai terlihat sejak 25 Desember 2025 atau pada momentum Natal 2025.

    “Puncaknya itu justru mulai hari kemarin. Dari tanggal 25 itu naik sekali, semua teman-teman kita cek ramai, penjualan juga ada, restoran penuh,” ujar Budihardjo.

    Ke depan, Hippindo memperkirakan peningkatan tersebut akan berlanjut hingga 4 Januari 2026, seiring masih berlangsungnya masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dia menilai, berbagai stimulus pemerintah seperti diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif jalan tol akan mendorong mobilitas masyarakat dan perputaran belanja.

    Hippindo juga optimistis kinerja sektor ritel dapat mencatatkan pertumbuhan positif sebesar dua digit pada 2026, khususnya dengan dukungan kebijakan pemerintah terhadap ritel offline serta penindakan terhadap peredaran barang ilegal.

  • Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pemerintah akan mengebut berbagai perjanjian dagang internasional untuk membuka akses pasar baru ke kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah pada 2026.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan sejumlah perjanjian bilateral dan regional yang dinilai strategis untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    “Tahun depan kita kejar yang GCC [Gulf Cooperation Council] dengan Timur Tengah. Kemudian, Amerika Latin sama Afrika. Itu ada beberapa bilateral dengan Afrika Selatan. Kemudian, juga Inggris dan Meksiko yang bilateral,” kata Budi dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Budi mengungkapkan, hingga saat ini, Indonesia telah memiliki total 20 perjanjian internasional dan 19 lainnya masih dalam tahap proses.

    Secara terperinci, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) pada 23 September 2025.

    Kemudian, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) dan perjanjian Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA—CEPA).

    Budi menambahkan, pemerintah juga akan menandatangani perundingan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (IT—PTA) pada Januari 2026 di Indonesia.

    Indonesia, sambung dia, juga telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I—EAEU) pada 21 Desember 2025 di Saint Petersburg, Rusia. Penandatanganan Indonesia–EAEU melibatkan lima negara, yakni Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan, pemerintah tidak menunggu proses ratifikasi rampung untuk mulai menggerakkan aktivitas bisnis. Sejumlah langkah akselerasi disiapkan, termasuk pembentukan Business Council dan penyelenggaraan business forum.

    Dia mengatakan, sejumlah langkah ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang. “Jadi semua sudah siap meskipun belum diimplementasikan, jadi sekarang sudah masing-masing akan mencari partner,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembukaan pasar baru sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi nasional.

    “Jadi pemerintah menjaga daya beli dalam negeri. Kemudian, melihat membuka pasar, kemudian sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri, tetapi di pihak lain kita membuka pasar luar yang baru, termasuk EAEU,” ujar Airlangga.

    Airlangga menuturkan, perjanjian dagang tersebut membuka peluang besar bagi pengusaha nasional, termasuk UMKM, untuk menembus pasar global dengan tarif yang semakin kompetitif.

    “Kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM, juga untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutupnya.

  • Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membidik perputaran uang hingga Rp110 triliun selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target tersebut tercapai lewat guyuran diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan luring hingga platform dagang-el (e-commerce).

    Airlangga menjelaskan bahwa target jumbo tersebut merupakan akumulasi dari berbagai program belanja akhir tahun. Salah satunya adalah program ‘Belanja di Indonesia Aja (Bina)’ yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan target transaksi sebesar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, kontribusi signifikan juga diharapkan datang dari perhelatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diproyeksikan menyumbang transaksi sekitar Rp35 triliun, serta program promosi ‘Every Purchase is Cheap’.

    “Jadi sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp110 triliun dibelanjakan,” ujar Airlangga saat melakukan peninjauan di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Untuk memacu daya beli masyarakat, pemerintah menggandeng peritel untuk memberikan potongan harga yang agresif. Airlangga menyebutkan bahwa skema diskon bertingkat menjadi daya tarik utama untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025.

    “Kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko itu ada diskonnya sampai dengan 50%. Bahkan, ada yang tambah 25% lagi ditambah cashback lagi 10%. Jadi, itulah yang didorong agar terjadi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya mengandalkan pasar domestik, Airlangga juga menargetkan peningkatan belanja dari wisatawan mancanegara (wisman). Pemerintah mencatat kunjungan wisman tahun ini diproyeksikan memecahkan rekor pascapandemi dengan angka 15,3 juta kunjungan.

    Secara spesifik, dia menyoroti tingginya minat wisman asal Malaysia yang gemar berbelanja di Indonesia, khususnya di Bandung, Jawa Barat, sembari menjajal Kereta Cepat Whoosh.

    “Jadi quality tourism [pariwisata yang berkualitas] semacam itu lah yang akan kita dorong,” tuturnya.

    Dalam agenda tersebut, turut hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang diharapkan dapat memastikan produk UMKM ikut terdongkrak dalam pesta belanja akhir tahun ini. Selain itu, ada Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

  • ASPRIASI Nilai Penetapan UMP 2026 Belum Jawab Kebutuhan Riil Buruh

    ASPRIASI Nilai Penetapan UMP 2026 Belum Jawab Kebutuhan Riil Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPRIASI) menyatakan menghormati penetapan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

    Kendati demikian, Presiden ASPRIASI Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup nyata para buruh dan pekerja.

    “Secara substantif, kenaikan upah yang ditetapkan masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan biaya hidup,” ucapnya lewat rilisnya, Jumat (26/12/2025)

    Dia menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi buruh saat ini bukan hanya terletak pada besaran upah, tetapi pada lemahnya pengendalian biaya hidup oleh pemerintah.

    “Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh dan pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” ujar Mirah.

    Menurut Mirah, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan berkelanjutan, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari akibat naiknya biaya hidup, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli buruh.

    “Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh,” tegasnya.

    Dia menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menghadirkan kebijakan pendukung yang konkret, seperti stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta penyediaan transportasi publik yang layak bagi pekerja.

    “Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna agar kebijakan UMP di masa mendatang benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia,” pungkasnya.

  • Daftar UMP 2026 Tertinggi dan Terendah di Indonesia, Jakarta Paling Atas

    Daftar UMP 2026 Tertinggi dan Terendah di Indonesia, Jakarta Paling Atas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah secara bertahap telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. DKI Jakarta tercatat memiliki upah tertinggi, yakni mencapai Rp5,72 juta.

    Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025. Upah minimum tersebut, baik provinsi hingga sektoral kabupaten/kota, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2026.

    “Upah minimum provinsi tahun 2026, upah minimum sektoral provinsi tahun 2026, upah minimum kabupaten/kota tahun 2026, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2026,” tulis beleid tersebut, dikutip pada Jumat (26/12/2025). 

    Pada Pasal 26 ayat (2) juga tertulis bahwa penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. 

    Kemudian, penghitungan nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan hasil tersebut direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

    Untuk diketahui, perubahan pokok dalam ketentuan upah minimum dalam PP ini antara lain terkait dengan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum dan penambahan jenis upah minimum. Indeks tertentu dalam hal ini yang dilambangkan dengan alpha, ditetapkan pada rentang 0,50 sampai dengan 0,90. 

    Melihat dari 37 provinsi yang telah melaporkan UMP 2026, tercatat kenaikan tertinggi secara persentase adalah Sulawesi Tengah, yang mencapai 9,08% atau sejumlah Rp264.565. Dengan demikian, UMP wilayah tersebut naik menjadi Rp3.179.565 dari sebelumnya Rp2.915.000. 

    Terendah, UMP 2026 Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya naik 2,73% atau setara Rp70.930 dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.673.861. 

    Sementara melihat peningkatan secara nominal, tertinggi berada di wilayah DKI Jakarta yang naik Rp333.115 atau setara 6,17% menjadi Rp5.729.876. DKI Jakarta juga tercatat menjadi provinsi dengan UMP tertinggi se-Indonesia. 

    Adapun, UMP terendah secara nilai berada di Jawa Barat, yakni senilai Rp2.327.386,07. Jumlah tersebut pun telah mengalami kenaikan 5,77% atau setara Rp126.368,82. 

    Sementara itu, Aceh belum menetapkan UMP 2026. 

    Berikut daftar UMP 2026 di Seluruh Provinsi Indonesia:

    UMP DKI Jakarta 2026: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
    UMP Papua Pegunungan 2026: naik 5,2% atau Rp222.864 menjadi Rp4.508.714
    UMP Papua Selatan 2026: naik 5,19% atau Rp222.250 menjadi Rp4.508.100
    UMP Papua 2026: naik 3,51% atau Rp150.433 menjadi Rp4.436.283
    UMP Papua Tengah 2026: tetap Rp4.285.848
    UMP Kepulauan Bangka Belitung 2026: naik 4,09% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
    UMP Sulawesi Utara 2026: naik 6,02% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
    UMP Sumatra Selatan 2026: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
    UMP Sulawesi Selatan 2026: naik 7,21% atau Rp263.560 menjadi Rp3.921.088
    UMP Kepulauan Riau 2026: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
    UMP Papua Barat 2026: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
    UMP Riau 2026: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.495
    UMP Kalimantan Utara 2026: naik 5,45% atau Rp195.083 menjadi Rp3.775.243
    UMP Papua Barat Daya 2026: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
    UMP Kalimantan Timur 2026: naik 5,12% atau Rp183.117,23 menjadi Rp3.762.431
    UMP Kalimantan Selatan 2026: naik 6,54% atau Rp228.805 menjadi Rp3.725.000
    UMP Kalimantan Tengah 2026: naik 6,12% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
    UMP Maluku Utara 2026: naik 3% atau Rp102.240 menjadi Rp3.510.240
    UMP Jambi 2026: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
    UMP Gorontalo 2026: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
    UMP Maluku 2026: naik 6,14% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
    UMP Sulawesi Barat 2026: naik 6,81% atau Rp211.504 menjadi Rp3.315.934
    UMP Sulawesi Tenggara 2026: naik 7,58% atau Rp232.944,48 menjadi Rp3.306.496,18
    UMP Sumatra Utara 2026: naik 7,9% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.949
    UMP Bali 2026: naik 7,04% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
    UMP Sumatra Barat 2026: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
    UMP Sulawesi Tengah 2026: naik 9,08% atau Rp264.565 menjadi Rp3.179.565
    UMP Banten 2026: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
    UMP Kalimantan Barat 2026: naik 6,12% atau Rp176.266 menjadi Rp3.054.552
    UMP Lampung 2026: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
    UMP Bengkulu 2026: naik 5,89% atau Rp157.210,6 menjadi Rp2.827.250
    UMP NTB 2026: naik 2,73% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
    UMP NTT 2026: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898 
    UMP Jawa Timur 2026: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881 
    UMP DI Yogyakarta 2026: naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
    UMP Jawa Tengah 2026: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
    UMP Jawa Barat 2026: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601

  • Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.137 Korban Jiwa, 21 Daerah Transisi Status Darurat

    Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.137 Korban Jiwa, 21 Daerah Transisi Status Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Total korban jiwa sebanyak 1.137, korban hilang menjadi 163 jiwa, dan 457.255 pengungsi.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan terjadi penambahan dua korban jiwa pada hari ini, Jumat (26/12/2025). Penambahan jumlah korban jiwa berada di Aceh dan Sumatra Barat.

    Selain korban jiwa, Abdul menjelaskan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

    “Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara pararel kemudian masuk pada fase recovery,” kata Abdul saat konferensi secara daring di akun YouTube @BNPB Indonesia, Jumat (26/12/2025).

    Dari data yang dipaparkan Abdul, di Aceh kabupaten/kota yang telah melakukan transisi, yakni:

    1. Aceh Tenggara

    2. Aceh Selatan

    3. Kota Subulussalam

    4. Kota Langsa

    5. Aceh Singkil (proses pengesahan SK)

    6. Aceh Besar (proses pengesahan SK)

    Di Sumatra Utara transisi darurat ke pemulihan dilakukan oleh: 

    1. Deli Serdang 

    2. Langkat 

    3. Mandailing Natal 

    4. Kota Sibolga

    5. Kota Padang Sidempuan

    6. Batubara 

    7. Binjai (proses SK)

    8. Tebing Tinggi (proses SK)

    9. Tapanuli Selatan

    10. Tapanuli Tengah 

    Sedangkan di Sumatra Barat transisi darurat ke pemulihan berada di kabupaten/kota:

    1. Kota Padang Panjang

    2. Pasaman

    3. Solok

    4. Padang Pariaman 

    5. Kota Pariaman

    6. Lima Puluh Kota (proses pengesahan SK)

    7. Pesisir Selatan (proses pengesahan SK)

    8. Kota Padang (proses pengesahan SK)

    Sementara itu, sejumlah jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Di Aceh, kata Abdul, 33 dari 38 ruas jalan nasional sudah diperbaiki; 11 dari 12 jalan nasional di Sumatra Utara telah diperbaiki; dan Sumatra Barat sudah rampung secara menyeluruh.

    “Sehingga dari total kumulatif dari tiga provinsi 80 titik ruas terdampak, 74 ruas sudah operasional sehingga kisaran progres per Harini 92,5%,” papar Abdul.

    Abdul menuturkan untuk perbaikan jembatan di Aceh, sebanyak 9 jembatan telah diperbaiki, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah rampung secara menyeluruh. Sehingga 26 dari 33 jembatan kembali berfungsi.

  • Airlangga Pastikan Sawit RI Bebas Tarif Masuk AS, Tekstil Tetap Kena

    Airlangga Pastikan Sawit RI Bebas Tarif Masuk AS, Tekstil Tetap Kena

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Amerika Serikat (AS) telah bersedia memasukkan kelapa sawit ke dalam daftar komoditas yang menikmati fasilitas pembebasan tarif bea masuk (0%). 

    Kesepakatan ini nantinya menjadi bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART), pasca-terbitnya perintah eksekutif (executive order) Presiden AS Donald Trump soal tarif resiprokal pada awal April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kerangka awal pembebasan tarif tersebut sejatinya mengacu pada daftar komoditas yang telah ditetapkan dalam Executive Order Trump. Kendati demikian, pemerintah mengajukan negosiasi tambahan agar komoditas unggulan nasional turut terakomodasi.

    “Kalau untuk Indonesia nanti ditambahkan beberapa komoditas lain, termasuk kelapa sawit,” ujar Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Meski demikian, dia belum memerinci jumlah pasti total pos tarif yang akan mendapatkan fasilitas 0% tersebut. Dia menekankan bahwa detail teknis masih dalam tahap finalisasi.

    Airlangga hanya memastikan bahwa kriteria produk yang berhak mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut secara spesifik ditujukan bagi komoditas sumber daya alam (SDA) berbasis tropis (tropical based natural resources). Dengan demikian, komoditas hasil manufaktur seperti tekstil (yang banyak diekspor ke AS) akan tetap dikenai tarif resiprokal 19%.

    “Tekstil kan bukan dari alam. Jadi ya semua yang sumber daya alam berbasis tropical,” tegasnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai aspirasi industri agar pembebasan tarif diekspansi ke produk manufaktur, Airlangga kembali mengingatkan batasan definisi dalam kesepakatan tersebut.

    “Ya balik lagi, yang [tarif] nol itu kan sumber daya alam. Sementara kalau produk manufaktur dalam tanda petik bukan sumber daya alam,” pungkas Airlangga.

    Prabowo-Trump Teken Kesepakatan Akhir Januari 2026

    Dokumen ATR antara RI-AS itu ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

    Kepastian tersebut disampaikan Airlangga usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C. pada Senin (22/12/2025) waktu setempat.

    Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

    “Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

    Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih sedang mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

    Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

    Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), teh, kopi hingga kakao.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo dan Kembalinya Penguasaan Hutan

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo dan Kembalinya Penguasaan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Selama puluhan tahun, kawasan hutan di Indonesia hidup dalam paradoks. Di atas kertas, hutan merupakan milik negara dan dijaga oleh konstitusi. Namun, di lapangan secara de facto jutaan hektar hutan dikuasai secara ilegal, setengah ilegal, atau “abu-abu” oleh para pengusaha tambang dan perkebunan yang tidak sepenuhnya patuh taat hukum.

    Bukan negara tidak tahu, tetapi keinginan untuk melakukan penertiban selalu saja berhenti pada tataran wacana semata karena tersangkut dalam sikap kompromi struktural yang diwariskan oleh rezim masa lalu.

    Dalam masa kerja telah berjalan selama 1 tahun terakhir ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 telah menertibkan dan menguasai kembali 4,08 juta hektare kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan Indonesia.

    Angka itu bukan sekadar statistik semata. Tapi luas kawasan hutan berhasil ditertibkan dan dikuasai kembali oleh negara tersebut setara dengan delapan kali luas Pulau Bali. Karena itu, boleh jadi ini merupakan operasi penertiban kawasan hutan terbesar dan tercepat dalam sejarah negara Indonesia modern.

    Kalau melihat lebih jauh bagaimana desain Satgas PKH memang tampak jelas bila ia menandai perubahan cara negara untuk menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan. Lintas pemangku kepentingan (stakeholders) mulai dari Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga kementerian teknis disatukan dalam satu payung komando nasional.

    Karena itu, upaya penertiban kali ini tidak lagi bersifat administratif dan sektoral semata, tapi menggabungkan daya paksa hukum, kontrol lapangan, dan konversi pelanggaran sekaligus untuk menjadi penerimaan negara. Hasil yang dituai pun jauh lebih konkret, sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap “mustahil” dapat terjadi dalam hitungan bulan saja.

    Satu hal yang patut digarisbawahi juga sasaran operasi ini bukanlah rakyat kecil. Besaran Rp2,3 triliun denda pada tahun 2025 berasal dari 21 perusahaan serta potensi Rp142 triliun pada 2026, menunjukkan bila fokus satgas PKH adalah korporasi-korporasi besar yang melakukan pelanggaran struktural.

    Realitas ini sekaligus mematahkan narasi yang berkembang selama ini bahwa penertiban kawasan hutan identik dengan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Justru sebaliknya negara akhirnya berani menyentuh para pelaku dengan daya rusak besar.

    Dari sisi lingkungan, hasil yang diperoleh jauh dari sekadar simbolik semata. Sekitar 688.000 hektare kawasan hutan konservasi di sembilan provinsi saat ini telah dikembalikan untuk dilakukan rehabilitasi, termasuk kawasan kritis seperti Taman Nasional Tesso Nilo.

    Selain itu, seluruh tambang ilegal di Geopark Raja Ampat dan lebih dari seribu tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung telah ditertibkan. Capaian-capaian itu bukan “hijau dalam pidato”, tetapi restorasi ekologis yang nyata dan terukur.

    Di luar isu lingkungan, makna terbesar dari operasi Satgas PKH ini terletak pada soal kedaulatan negara atas ruang.

    Selama ini, berbagai permasalahan di kawasan hutan selalu dipandang sebagai beban lantaran sangat terkait dengan konflik sosial, biaya pengawasan, dan tekanan internasional. Namun, satgas PKH telah membalik paradigma itu. Lahan ilegal diubah menjadi aset negara, pelanggaran menjadi penerimaan negara, dan penertiban menjadi instrumen state-building.

    Apakah dengan ini berarti Presiden Prabowo Subianto adalah seorang aktivis pegiat isu lingkungan? Mungkin tidak dalam terminologi pengertian umum selama ini, tapi justru di sana letak signifikansi.

    Lingkungan dalam kebijakan Presiden Prabowo tidak diposisikan sebagai isu moral atau citra global, melainkan sebagai aset strategis nasional. Hutan dijaga bukan karena slogan, tetapi ia menopang kedaulatan pangan, energi, fiskal, dan teritorial Indonesia.

    Pendekatan ini bisa disebut sebagai environmentalism berbasis kedaulatan negara. Ia keras terhadap pelanggaran besar, tidak sentimental, tidak antiekonomi, tetapi tegas menolak ekonomi ilegal dan predatorik.

    Ke depan, konsistensi operasi ini akan diuji oleh waktu. Rehabilitasi harus nyata, penerimaan negara harus transparan, dan penegakan hukum tidak boleh melemah.

    Satu hal sudah jelas di depan mata,tahun ini menandai momen di mana negara berhenti bernegosiasi dengan pelanggaran-pelanggaran lama untuk kembali berdiri sebagai penguasa sah atas hutan yang dimiliki. (*)

  • Lobi Trump, RI Buka Akses Mineral Kritis untuk AS, Nikel hingga Logam Tanah Jarang

    Lobi Trump, RI Buka Akses Mineral Kritis untuk AS, Nikel hingga Logam Tanah Jarang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia membuka akses terhadap mineral kritis (critical mineral), dari nikel hingga Logam Tanah jarang (rare earth), sebagai salah satu poin krusial yang ditawarkan kepada Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan kerja sama dengan Negeri Paman Sam mencakup seluruh sektor strategis. Dia memastikan, keran investasi untuk perusahaan AS di sektor penghiliran mineral terbuka lebar.

    Bahkan, Airlangga mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menjalin komunikasi intensif dengan badan ekspor maupun korporasi AS terkait peluang ini.

    “Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika dan beberapa lagi. Ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia,” ungkap Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Polisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa peran Danantara ke depan akan difokuskan pada skema business to business (B2B). Dia menyebutkan minat korporasi AS tidak hanya terbatas pada pemain lama, tetapi juga raksasa teknologi dan otomotif seperti Ford Motor Company hingga Tesla yang membidik ekosistem baterai.

    Mantan menteri perindustrian itu membantah tudingan bahwa pembukaan akses mineral kritis bagi AS sebagai kebijakan baru. Menurutnya, jejak investasi AS di sektor tambang RI sudah terjadi sejak setengah abad lalu.

    Dia mencontohkan Freeport McMoran yang telah menanamkan modal di sektor tembaga (copper) sejak 1967 dan kini telah memiliki fasilitas pemurnian (refinery) di Gresik. Selain itu, ada pula Vale yang beroperasi di sektor nikel sejak era 1970-an.

    “Jadi bagi Indonesia, critical mineral dan Amerika itu sesuatu yang sudah dijalankan. Jadi bukan sesuatu yang baru,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa mineral kritis yang dibutuhkan AS cukup beragam, mulai dari tembaga, nikel, bauksit, hingga logam tanah jarang yang merupakan produk sampingan timah.

    Dia menyadari posisi tawar Indonesia sangat strategis, mengingat kebutuhan AS terhadap komoditas ini bukan sekadar untuk kendaraan listrik, melainkan juga untuk kepentingan pertahanan dan teknologi tinggi.

    “Akses itu mereka perlukan, karena itu untuk otomotif, pesawat terbang, roket, pertahanan, kelautan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, pemerintah Indonesia dan AS telah menyepakati finalisasi ART. Dokumen kerja sama perdagangan strategis ini ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

  • Lion Air Minta Maaf Penerbangan Umrah Jeddah-Jakarta Delay 2 Hari

    Lion Air Minta Maaf Penerbangan Umrah Jeddah-Jakarta Delay 2 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Lion Air menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan atau delay pesawat rute Jeddah—Jakarta, yang membawa rombongan umrah, akibat kebutuhan perbaikan suku cadang. 

    Corporate Communications Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyampaikan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah senantiasa menjadi prioritas utama dalam setiap operasional penerbangan Lion Air.

    “Lion Air menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh jemaah umrah atas ketidaknyamanan yang dialami akibat keterlambatan keberangkatan penerbangan JT-111 rute Jeddah–Jakarta,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (26/12/2025). 

    Danang memahami bahwa keterlambatan ini berdampak pada kenyamanan dan rencana perjalanan jemaah.

    Penundaan ini pun sebagai langkah kehati-hatian dan demi mengutamakan keselamatan penerbangan dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur operasional yang ditetapkan. 

    “Lion Air memutuskan menunda keberangkatan hingga seluruh proses perbaikan selesai dan pesawat dinyatakan aman untuk dioperasikan,” tambahnya. 

    Oleh karena itu, Lion Air berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan sekaligus memberikan penanganan terbaik hingga seluruh jemaah dapat melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman.

    Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan kerja sama jemaah selama proses penanganan berlangsung. 

    Pihaknya pun telah melakukan penanganan dan kompensasi jemaah sejak terjadinya penundaan keberangkatan. Misalnya, menyediakan akomodasi hotel selama masa menunggu di Jeddah.

    Kemudian menyediakan konsumsi/makanan bagi seluruh jemaah serta memastikan proses teknis dilakukan secara menyeluruh hingga pesawat dinyatakan laik terbang (aman untuk dioperasikan).

    Kronologi

    Sejatinya, penerbangan dengan pesawat Airbus A330 registrasi PK—LEH dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 24 Desember 2025 pukul 00.00 WIB. Namun, saat pesawat menjalankan pemeriksaan rutin, ditemukan komponen yang memerlukan penggantian dan pengerjaan lebih lanjut. 

    Dengan demikian pesawat membutuhkan waktu tambahan untuk proses perbaikan dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Alhasil, pesawat pun tidak dapat diberangkatkan.

    Bukan tanpa sebab penundaan berlangsung selama 2 hari. Pasalnya, sebagai bagian dari proses penanganan dalam upaya memastikan kelancaran operasional, Lion Air mengirimkan suku cadang (spare part) dari Jakarta ke Jeddah pada 25 Desember 2025 menggunakan pesawat Airbus 330 registrasi PK-LEV. 

    Pada hari yang sama, Lion Air juga menyiapkan opsi keberangkatan menggunakan pesawat tersebut dan menjadwalkan ulang penerbangan JT-111 pada Desember 2025 pukul 20.00 AST (25 Desember 2025 pukul 00.00 WIB). 

    Namun, dalam proses persiapan, pesawat registrasi PK-LEV juga memerlukan penanganan teknis tambahan sehingga keberangkatan kembali belum dapat dilaksanakan.

    Setelah seluruh proses perbaikan diselesaikan, pesawat PK-LEH dinyatakan serviceable (laik terbang) dan siap dioperasikan. Lion Air menjadwalkan keberangkatan jemaah umrah JT-111 pada Desember 2025 pukul 08.00 AST (26 Desember 2025 pukul 12.00 WIB), dengan awak pesawat yang dipersiapkan dan siap bertugas.

    Saat ini pun, Danang menyampaikan bahwa rombongan telah terbang kembali ke Tanah Air. 

    “Sekarang sudah terbang kembali ke Jakarta [sesuai jadwal],” tuturnya kepada Bisnis.