Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima berpandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semestinya tidak menyampaikan hal-hal bersifat lebih personal terkait dengan berbagai hal yang dia rasakan.
Adapun pandangannya ini disampaikan kala merespons pernyataan Jokowi yang menduga adanya agenda besar politik untuk menurunkan reputasinya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Airlangga, kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Justru, menurut Aria yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah dorongan dan semangat dari Jokowi selaku negarawan, orang yang pernah menjadi Presiden RI dua periode, mantan gubernur, dan mantan wali kota, untuk bangkit dan maju menghadapi persoalan bangsa yang ada saat ini.
“Daripada mendengarkan keluh-kesah yang itu juga hampir ada di setiap pemimpin dan politisi di Republik Indonesia,” singgungnya.
Meski begitu, dari sisi politik Aria menilai pernyataan Jokowi tentang hal itu sah-sah saja diucapkan, tetapi menurutnya akan lebih tepat dan bijak bila Jokowi memberikan semangat kepada rakyat menghadapi masalah negeri.
“Jadi saya melihat, jangan rakyat justru diberi PR untuk memikirkan hal-hal yang terjadi di masing-masing individu pemimpin yang ada,” ucap dia.
Mengutip Solopos pada Selasa (15/7/2025), pernyataan Jokowi itu diungkapkan saat diwawancarai wartawan di rumahnya, Jl Kutai Utara Nomor 1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).
“Saya berperasaan memang ada agenda besar politik di balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” ujar dia.
Namun, Jokowi menyatakan hal itu merupakan sesuatu yang biasa di dunia politik. “Ya buat saya biasa-biasa saja lah. Iya termasuk isu pemakzulan. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa saja lah itu,” ungkap dia.
Terkait kasus ijazah palsu, Jokowi kembali mengatakan sudah dalam proses hukum. “Masa itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum, malah saya baca sudah proses penyidikan, ya sudah serahkan ke proses hukum, kita lihat di sidang-sidang pengadilan,” tutur dia.
