Author: Bisnis.com

  • Dapat Tarif 0%, Ini Daftar Barang AS yang Banyak Diimpor RI

    Dapat Tarif 0%, Ini Daftar Barang AS yang Banyak Diimpor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa barang-barang asal Negeri Paman Sam tidak akan dikenai tarif impor ke Indonesia. Selama ini, sejumlah barang impor asal AS memang mendominasi pasar Indonesia.

    Adapun Trump mengumumkan bahwa AS dan Indonesia sudah mencapai kesepakatan dagang pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat. AS menurunkan tarif impor barang asal Indonesia dari 32% ke 19%; sementara barang ekspor AS ke Indonesia tidak dikenai tarif atau 0%.

    Berdasarkan data Harvard Growth Lab, Indonesia kerap mengimpor barang-barang agrikultur dari AS. Data terbaru pada 2023 misalnya, Indonesia mengimpor barang agrikultur AS sebesar US$3,16 miliar atau sekitar Rp51,19 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS).

    US$3,16 miliar setara 32,28% dari total nilai impor Indonesia atas semua barang AS sebesar US$9,8 miliar. Dominasi impor agrikultur itu diikuti oleh barang-barang mineral (16,38%), kimia (16,17%), dan permesinan (13,46%).

    1752640735_64c7c59a-8252-442c-94f4-870b6afbb87e.Sumber: Growth Lab, Harvard University

    Untuk kelompok agrikultur, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah kacang kedelai (US$1,1 miliar pada 2023). Dari total impor kacang kedelai Indonesia senilai US$1,4 miliar pada 2023, kacang kedelai dari AS mendominasi hingga 86,76%—menandakan ketergantungan Indonesia atas kacang kedelai asal AS.

    Di sisi lain, Indonesia bukan tujuan utama ekspor kacang kedelai asal AS. Dari total nilai ekspor kacang kedelai sebesar US$27 miliar pada 2023, AS lebih banyak berdagang dengan China (53,67%), Meksiko (10,14%), Jerman (6,44%), dan Jepang (4,96%) daripada Indonesia (4,35%).

    Artinya, jika pada akhirnya tarif ke China, Meksiko, Jerman, dan Jepang lebih tinggi daripada Indonesia maka kemungkinan besar kacang kedelai asal AS akan lebih banyak membanjiri pasar Indonesia.

    Untuk kelompok mineral, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah gas minyak bumi (US$942 juta pada 2023). Dari total impor gas minyak bumi oleh Indonesia senilai US$2,4 miliar pada 2023, gas minyak bumi asal AS mendominasi hingga 39,34%, diikuti asal Qatar (18,84%) dan Uni Emirat Arab (18,08%).

    Untuk kelompok kimia, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah hidrokarbon asiklik (US$473 juta pada 2023). Dari total impor hidrokarbon asiklik oleh Indonesia senilai US$1,1 miliar pada 2023, hidrokarbon asiklik asal AS mendominasi hingga 44,47%, diikuti asal Malaysia (20,89%) dan Singapura (14,19%).

    Sementara untuk kelompok permesinan, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah turbin gas (US$124 juta pada 2023). Dari total impor turbin gas oleh Indonesia senilai US$706 juta pada 2023, turbin gas asal AS tidak terlalu mendominasi yaitu hanya sebesar 17,54%, lebih sedikit dari Singapura (22,77%) dan Italia (18,92%).

    Adapun diberitakan sebelumnya, Trump mengungkapkan bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai UD$4,5 miliar, dan 50 pesawat jet Boeing sebagai bagian dari kesepakatan dagang antar kedua negara.

    “Banyak di antaranya adalah [pesawat Boeing] 777,” ujarnya Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Trump mengatakan bahwa dia telah berunding langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

  • KPK Soroti RUU KUHAP,  Kritisi Aturan Cegah Hanya untuk Tersangka

    KPK Soroti RUU KUHAP, Kritisi Aturan Cegah Hanya untuk Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap beberapa poin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi .

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut aturan lain yang kini tengah didalami oleh lembaganya terkait skema pencegahan ke luar negeri terhadap pihak terkait dengan proses penyidikan. 

    Pada rancangan KUHAP baru yang tengah dibahas di DPR, pencegahan ke luar nantinya hanya bisa dilakukan terhadap tersangka. Sementara itu, selama ini KPK turut melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pihak berstatus saksi. 

    “KPK berpandangan cekal tentunya tidak hanya dibutuhkan bagi tersangka saja, tapi bisa juga terhadap saksi ataupun pihak yang terkait lainnya. Karena esensi dari cekal itu adalah kebutuhan keberadaan dari yang bersangkutan untuk tetap di dalam negeri sehingga ketika dilakukan proses-proses penyelidikan dapat dilakukan lebih efektif,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (16/7/2025). 

    Budi menjelaskan, seorang saksi di KPK turut dicegah agar bisa mempermudah proses pemeriksaan terhadapnya apabila dijadwalkan penyidik. Hal itu agar proses penyidikan cepat dan efektif. 

    Saat dikonfirmasi apabila KPK dari awal diajak dalam pembahasan, Budi tidak membenarkan maupun membantah. Dia hanya memastikan lembaganya akan memberikan masukan dari hasil kajian yang dilakukan dengan pakar hukum. 

    Sebelumnya, KPK mengaku telah menggelar focus group discussion (FGD) bersama dengan pakar untuk mengidentifikasi beberapa poin pada revisi KUHAP. Beberapa poin itu dinilai kontradiktif dengan tugas dan fungsi lembaga antirasuah selama ini.

    Salah satu dari beberapa poin yang dibeberkan KPK adalah terkait dengan pasal penyadapan. Pada RUU KUHAP, penyadapan dimulai pada saat tahap penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat. 

    “Namun penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini telah dimulai sejak tahap [penyelidikan] dan tanpa izin pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di daerah setempat, di wilayah setempat,” terang Budi pada kesempatan terpisah.  

    Selain itu, Budi menyampaikan bahwa selama ini penegak hukum di KPK selalu melaporkan kegiatan penyadapan ke Dewan Pengawas (Dewas) dan selalu diaudit. 

    Selain pasal penyadapan, KPK turut mempermasalahkan pasal terkait dengan kewenangan penyelidik yang ada di RUU KUHAP. Pada rancangan yang tengah dibahas di DPR, penyelidik disebut bertugas hanya untuk mencari peristiwa pidana.

    Sementara itu, selama ini penyelidik KPK memiliki kewenangan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana, serta sampai menemukan dua alat bukti untuk penetapan seseorang sebagai tersangka. 

    Maka itu, penetapan tersangka umumnya dilakukan bersamaan dengan naiknya status suatu perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

    Lembaga antirasuah pun, lanjut Budi, punya kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan penyelidiknya sendiri. 

    Budi mengisyaratkan bahwa masih ada beberapa poin lagi dalam RUU KUHAP yang menjadi sorotan lembaganya. Namun, dia masih enggan memerinci lebih lanjut. 

    Adapun Komisi III DPR telah memulai pembahasan RUU KUHAP di tingkat Panja, yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. 

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya masih menerima berbagai masukan terhadap RUU KUHAP. 

    “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama janur kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

  • Kejagung Ungkap Peran Nadiem dan Total Kerugian Kasus Korupsi Chromebook

    Kejagung Ungkap Peran Nadiem dan Total Kerugian Kasus Korupsi Chromebook

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung akhirnya telah mendapatkan angka pasti kerugian negara akibat pengadaaan chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan kerugian negara yang muncul akibat pengadaan itu sebesar Rp1,98 triliun dari total anggaran pengadaan keseluruhan mencapai Rp9,3 triliun.

    Qohar menjelaskan bahwa anggaran Rp9,3 triliun itu berasal dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana DAK. Menurut Qohar, rencananya dana itu akan digunakan untuk membeli 1,2 juta unit chromebook dengan cara menujuk pihak penyedia langsung yaitu PT Bineca Mentari Dimensi.

    “Kemudian NAM (Nadiem Makarim) yang waktu itu menjabat sebagai menteri juga mengetahui hal itu,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (15/7) malam.

    Qohar juga mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim yang waktu itu menjabat sebagai Mendikbudristek mengarahkan agar jutaan chromebook tersebut menggunakan OS dari Google, tanpa alasan yang jelas. “Semua unit chromebook itu diperintahkan oleh NAM (Nadiem Makarim) untuk pakai OS Google Chrome,” katanya.

    Namun belakangan, menurut Qohar, baru diketahui chromebook tersebut ternyata tidak bisa digunakan oleh guru dan siswa, sehingga timbul kerugian negara.

    “Sayangnya OS di chromebook ini ternyata tidak bisa digunakan secara optimal,” ujar Qohar.

  • Kejagung Bongkar Grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team”, Ada Nadiem Makarim

    Kejagung Bongkar Grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team”, Ada Nadiem Makarim

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar fakta adanya grup WhatsApp dengan nama “Mas Menteri Core Team” yang diduga terkait pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019–2022.

    Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022 atau era Nadiem Makarim. 

    Keempat tersangka, yaitu JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan BAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

    Terakhir, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menjelaskan program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020–2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek.

    “Perencanaan itu dibicarakan pada bulan Agustus 2019 dalam sebuah grup WhatsApp bernama “Mas Menteri Core Team” yang beranggotakan Jurist Tan (JT), mantan staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, serta Nadiem Makarim,” ujarnya saat konferensi pers di gedung Kejagung, Rabu (16/7/2025). 

    Adapun, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek Kabinet Indonesia Maju pada bulan Oktober 2019.

    Mengenai ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim dalam perkara ini, Kejagung masih mendalami hal tersebut. 

    Di sisi lain, Qohar mengingatkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dipidana karena rasuah.

    Dia memastikan akan memanggil kembali mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) terkait kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019–2022.

    “Jadi, siapa pun saksi yang sudah dipanggil, apabila penyidik masih memerlukan pendalaman, ya, pasti akan dipanggil, tidak terkecuali NAM,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/7) malam.

    Kendati demikian, Qohar tidak membeberkan kapan pemanggilan selanjutnya itu dijadwalkan.

    Adapun Nadiem Makarim pada Selasa (15/7) pagi memenuhi panggilan kedua Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Usai diperiksa 19 jam, Nadiem menyampaikan ingin segera kembali ke keluarga.

    “Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya,” katanya.

    Nadiem belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik berkesimpulan masih membutuhkan pendalaman alat bukti mengenai keterlibatan mantan Mendikbudristek tersebut.

    Penetapan tersangka dapat dilakukan jika syarat dua alat bukti telah terpenuhi. Kejagung masih mengembangkan bukti-bukti terkait pihak-pihak lainnya selain empat orang tersangka yang telah ditetapkan. 

  • Mengapa Kejagung Belum Tetapkan Nadiem Tersangka Korupsi Laptop Chromebook?

    Mengapa Kejagung Belum Tetapkan Nadiem Tersangka Korupsi Laptop Chromebook?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengumumkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022. Namun, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim belum ditetapkan sebagai salah satu tersangka.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkapkan alasan pihaknya belum menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus rasuah, 

    Menurutnya, penyidik Kejagung hanya bisa menetapkan status tersangka terhadap seseorang jika syarat dua alat bukti telah terpenuhi.

    “Kenapa tadi NAM [Nadiem Makarim] sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik, masih perlu ada pendalaman alat bukti,” kata Qohar saat konferensi pers di gedung Kejagung Selasa (15/7/2025) malam. 

    Dia juga meminta masyarakat tidak khawatir karena sebagaimana perkara-perkara korupsi sebelumnya, Kejagung tidak berhenti menangani kasus pada tahap pertama saja, tetapi terus berlanjut dengan pengembangan lainnya.

    “Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, setiap orang yang menguntungkan orang lain atau korporasi bisa terjerat rasuah.

    “Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata Qohar.

    Mengenai ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan laptop Chromebook, Kejagung mengaku masih mendalaminya.

    “Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Kami sedang masuk ke sana. Nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis,” ucap dia.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

    Keempat tersangka, yaitu JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan BAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

    Berikutnya, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

    Dalam konferensi pers itu, Qohar menjelaskan, program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020–2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek.

    Perencanaan itu dibicarakan pada bulan Agustus 2019 dalam sebuah grup WhatsApp bernama “Mas Menteri Core Team” yang beranggotakan Jurist Tan (JT), mantan staf khusus Nadiem, Fiona Handayani, serta Nadiem Makarim. Adapun Nadiem diangkat menjadi Mendikbudristek pada bulan Oktober 2019.

    Sementara itu, Nadiem Makarim pada Selasa (15/7) pagi memenuhi panggilan kedua Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Usai diperiksa 19 jam, Nadiem menyampaikan ingin segera kembali ke keluarga.

    “Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya,” ucap Nadiem.

  • Pendiri Twitter Bikin Aplikasi Pesan Tanpa Internet Bitchat, Whatsapp Terancam

    Pendiri Twitter Bikin Aplikasi Pesan Tanpa Internet Bitchat, Whatsapp Terancam

    Bisnis.com, JAKARTA — Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter, meluncurkan aplikasi perpesanan baru bernama Bitchat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa koneksi internet dari WiFi maupun jaringan seluler. Aplikasi ini berpotensi mengancam keberadaan Whatsapp.

    Aplikasi ini memanfaatkan sinyal Bluetooth ponsel untuk mengirim pesan, menjadikannya solusi ideal dalam situasi seperti konser musik, unjuk rasa, atau daerah terpencil yang minim sinyal operator.

    Secara teknis, jangkauan Bluetooth biasanya terbatas sekitar 100 meter. Namun, Bitchat mengatasi keterbatasan tersebut dengan teknologi ‘Bluetooth mesh network’, yaitu sistem yang memungkinkan pesan diteruskan melalui perangkat pengguna lain di sekitarnya.

    Menurut dokumen resmi (white paper) yang dirilis, Bitchat bersifat desentralisasi penuh dan dienkripsi end-to-end. Pengguna tidak perlu mendaftarkan email, nomor telepon, maupun membuat akun untuk menggunakan layanan ini.

    “Bitchat menjawab kebutuhan akan komunikasi yang tangguh dan privat tanpa bergantung pada infrastruktur terpusat,” tulis tim pengembang dalam white paper aplikasi tersebut, dikutip Rabu (16/7/2025).

    Dengan mengandalkan jaringan ‘Bluetooth Low Energy mesh’, aplikasi ini mendukung komunikasi peer-to-peer secara langsung dalam jarak fisik tertentu, serta mampu memperluas jangkauan secara otomatis lewat perangkat pengguna lain.

    Dorsey membagikan detail aplikasi ini melalui platform X. Dia mengungkapkan bahwa berkat sistem mesh tersebut, jangkauan Bitchat bisa mencapai lebih dari 300 meter tanpa perlu server pusat, yang berarti tanpa pelacakan data atau pengumpulan informasi pengguna.

    Secara default, pesan di Bitchat akan terhapus otomatis. Namun, aplikasi ini juga menyediakan fitur obrolan grup yang disebut “rooms”, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan banyak orang sekaligus.

    Dorsey juga menyebutkan bahwa pembaruan di masa depan akan memperluas kemampuan Bitchat, termasuk kemungkinan mengintegrasikan jaringan WiFi untuk komunikasi yang lebih cepat dan jangkauan lebih luas.

    Aplikasi ini dirancang sesuai dengan visi Dorsey dalam mengembangkan teknologi yang tahan terhadap sensor dan tidak terikat oleh otoritas pusat. Visi tersebut juga dia bawa dalam proyek-proyek lainnya sejak meninggalkan Twitter.

    Versi beta Bitchat saat ini tersedia di Apple TestFlight dan langsung menarik minat tinggi dari pengguna awal. Dalam waktu singkat, kapasitas pengujian maksimal sebanyak 10.000 pengguna langsung terpenuhi sejak diluncurkan pada Senin (7/7/2025).

    Dengan pendekatan komunikasi terdesentralisasi dan fokus pada privasi, Bitchat digadang-gadang sebagai pesaing WhatsApp dan menjadi alternatif menarik bagi pengguna yang menginginkan kebebasan digital tanpa bergantung pada infrastruktur penyedia layanan konvensional.

  • Usai jadi Tersangka, Eks Stafsus Nadiem Kini Buronan Kasus Korupsi Laptop Chromebook

    Usai jadi Tersangka, Eks Stafsus Nadiem Kini Buronan Kasus Korupsi Laptop Chromebook

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan staf khusus Nadiem Makarim atas nama Jurist Tan (JT) sebagai buronan pada kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengatakan bahwa tim penyidik telah memanggil Jurist Tan dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sebanyak tiga kali secara patut, Namun, kata dia, Jurist Tan selalu mangkir dari panggilan penyidik.

    “Jadi yang bersangkutan sudah tiga kali dipanggil sebagai saksi secara patut, tetapi tidak pernah hadir,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (15/7) malam.

    Maka dari itu, menurut Qohar, tim penyidik langsung menetapkan Jurist Tan menjadi tersangka dan dimasukan ke dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

    “Kami sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai DPO,” katanya.

    Qohar menjelaskan Kejagung juga sudah menggandeng pihak lain untuk memburu Jurist Tan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus korupsi tersebut

    “Kami juga bekerja sama dengan pihak lain untuk membawa pulang yang bersangkutan ke Tanah Air,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jurist Tan alias JT telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim. 

    Selain JT, Kejagung juga telah menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

    Terakhir, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

    “Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu ChromeOS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020,” kata Qohar.

  • Transaksi Digital Aman & Tanggung Jawab Konsumen

    Transaksi Digital Aman & Tanggung Jawab Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA – Digitalisasi benar-benar mengubah cara kita beraktivitas, termasuk dalam urusan keuangan. Di Indonesia, fenomena ini sangat terlihat dari pesatnya transaksi nontunai. Mulai dari dompet digital di ponsel hingga layanan perbankan online, transaksi nontunai kini sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

    Perubahan ini didorong penetrasi internet dan smartphone yang tinggi, munculnya ekosistem fintech inovatif, serta dukungan pemerintah yang gencar mempromosikan transaksi nontunai.

    Ekosistem pembayaran digital kini makin beragam, menawarkan berbagai pilihan: QRIS yang praktis, BI-FAST dengan biaya transfer lebih murah, e-wallet yang memudahkan belanja, hingga mobile banking berbasis super app yang memberi kemudahan akses dalam genggaman.

    Perkembangan ini tentu menjadi kabar baik bagi inklusi keuangan, membuka akses layanan finansial bagi lebih banyak lapisan masyarakat. Namun, kemajuan ini juga mengharuskan peningkatan kewaspadaan, terutama kita sebagai konsumen, agar tidak terjebak potensi risiko yang mungkin tersembunyi.

    Seiring kemajuan digitalisasi, risiko kejahatan siber (cyber crime) ikut meningkat. Modus penipuan online makin canggih dan bervariasi. Kaspersky, perusahaan yang memproduksi perangkat lunak antivirus melaporkan, lebih dari 12 juta pengguna smartphone global menghadapi ancaman siber pada kuartal I/2025.

    Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari phishing yang menyamar sebagai pihak resmi untuk mencuri data, penyebaran malware yang merusak sistem, hingga rekayasa sosial yang lihai berupaya mengambil data pribadi atau informasi keuangan konsumen.

    Menyadari ancaman serius ini, regulator termasuk Bank Indonesia, telah gencar melakukan berbagai upaya edukasi dan literasi keuangan yang komprehensif. Bank Indonesia secara aktif mengampanyekan pentingnya keamanan dalam bertransaksi digital melalui program Pelindungan Konsumen. Edukasi memanfaatkan berbagai platform (multi-kanal) untuk menjangkau masyarakat luas. Strategi ini dinilai proaktif membentengi konsumen dari potensi kerugian siber.

    Edukasi Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada pencegahan kejahatan siber semata, lebih dari itu, juga pada pengenalan hak dan kewajiban konsumen dalam ekosistem pembayaran yang terus berkembang. Tujuannya sangat jelas; menciptakan konsumen yang cerdas, waspada, dan berdaya dalam menghadapi tantangan transaksi digital, menjadikan mereka garda terdepan dalam melindungi diri sendiri.

    Seringkali, fokus pelindungan konsumen sepenuhnya diletakkan pada penyedia jasa atau regulator, padahal penting digarisbawahi bahwa konsumen juga memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjaga keamanan transaksinya. Bank Indonesia, melalui kerangka pelindungan konsumennya, secara implisit menekankan peran aktif dan mandiri dari konsumen.

    Tanggung jawab ini antara lain mencakup keharusan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi pembayaran yang sangat sensitif, seperti PIN, password, OTP (one time password), dan kode akses lainnya. Prinsip utamanya; jangan pernah membagikan informasi krusial ini kepada siapa pun, bahkan pihak yang mengaku resmi.

    Selanjutnya, konsumen juga harus senantiasa waspada terhadap modus penipuan yang terus berevolusi. Ini berarti harus selalu curiga terhadap tawaran yang terlalu menggiurkan yang terdengar tidak masuk akal, pesan mencurigakan (baik melalui SMS, email, atau aplikasi pesan) yang meminta data pribadi, atau panggilan telepon penipuan.

    Selain itu, sangat penting bagi konsumen untuk memeriksa detail transaksi dengan teliti sebelum menyetujuinya, memastikan semua data sudah benar, serta memastikan penggunaan perangkat dan jaringan yang aman saat bertransaksi. Hindari Wi-Fi publik yang tidak terenkripsi untuk aktivitas finansial sensitif.

    Memahami dan menerapkan seluruh tanggung jawab ini secara konsisten membawa manfaat berlipat ganda. Konsumen akan lebih terlindungi dari berbagai risiko kejahatan siber, karena kesadaran dan kewaspadaan diri adalah benteng pertama dan terkuat dalam menjaga keamanan finansial.

    Konsumen akan lebih sulit menjadi target penipuan jika sudah memiliki filter informasi dan kebiasaan yang aman. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital secara keseluruhan. Makin aman ekosistemnya, didukung oleh konsumen yang cerdas dan waspada, akan makin banyak masyarakat yang berani mengadopsi transaksi nontunai, yang pada akhirnya mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan ekosistem digital yang lebih matang.

    Pada akhirnya, keamanan bertransaksi nontunai adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, termasuk Bank Indonesia, memainkan peran sentral sebagai regulator yang memastikan ketersediaan sistem aman, infrastruktur pembayaran andal, dan regulasi kuat. Di sisi lain, penyedia jasa pembayaran (PJP) juga memiliki peran vital dalam membangun serta mengelola platform yang aman dan responsif. Namun, upaya komprehensif ini tidak akan maksimal tanpa partisipasi aktif dan kesadaran konsumen. Konsumen berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi diri sendiri melalui tindakan preventif, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi dan senantiasa waspada terhadap berbagai modus penipuan.

  • Pusaran Rasuah Laptop Chromebook Milik Google, Seret Nadiem hingga Eks Bos GoTo

    Pusaran Rasuah Laptop Chromebook Milik Google, Seret Nadiem hingga Eks Bos GoTo

    Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Nadiem Makarim dengan nilai proyek Rp9,9 triliun.

    Tokoh-tokoh yang sebelumnya terafiliasi GoTo pun ikut diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Terseretnya GoTo ke dalam penyidikan Korps Adhyaksa itu usai penegak hukum menggeledah markas emiten perusahaan rintisan teknologi yang berlokasi di Melawai, Blok M, Jakarta Selatan itu, Selasa (8/7/2025). 

    Kejagung menyebut penyidiknya telah menyita beberapa bukti dokumen dan elektronik, di antaranya flashdisk dari kantor pusat GoTo. 

    Usai penggeledahan, penyidik pun meminta keterangan dari berbagai pihak terkait pada Senin (14/7/2025), yakni dua orang mantan petinggi GoTo, Andre Soelistyo (AS) dan Melissa Siska Juminto (MSJ).

    Adapun, Andre diketahui merupakan mantan CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Sementara itu, Melissa sebelumnya menjabat sebagai eks Presdir Tokopedia.

    “Diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” dikutip dari keterangan resmi tertulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar. 

    Nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah lebih dulu terseret kasus pengadaan laptop Chromebook. 

    Teranyar, Nadiem yang juga merupakan pendiri sekaligus mantan CEO Gojek (sebelum merger dengan Tokopedia menjadi GoTo) kini menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya hari ini, Selasa (15/7/2025). 

    Sebelumnya, dia juga sudah diperiksa selama 12 jam sebagai saksi, Senin (23/6/2025). 

    Pada keterangan sebelumnya, Harli menyebut pemeriksaan Nadiem terkait dengan kapasitasnya sebagai Mendikbudristek pada periode pengadaan chromebook itu, yakni 2019-2022. 

    Menurut Harli, hal yang sangat penting didalami dari Nadiem adalah tentang suatu rapat di kementeriannya pada Mei 2020. Rapat itu memutuskan untuk memilih pengadaan laptop Chromebook, dan diduga berbeda dengan kajian awal yang sudah dilakukan kementerian. 

    Rapat itu didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan keterlibatan sejumlah stafsus Kemendikbudristek era Nadiem.

    Selain itu, penyidik Kejagung mendalami bagaimana peran Nadiem dalam perencanaan pengadaan chromebook itu serta kaitannya dengan vendor. Hubungannya yakni dengan penawaran yang diberikan Google selaku pemilik merek chromebook. 

    “Ada hubungan-hubungan seperti penawaran yang dilakukan oleh pihak Google dan sebagainya terkait dengan Chromebook itu yang masih dibicarakan,” ungkap Harli. 

    Nadiem, Chromebook, dan Investasi Google

    Harli tak menampik bahwa penyidik juga mendalami keterangan Nadiem soal jabatannya sebagai pendiri Gojek, sebelum akhirnya meninggalkan jabatan itu di 2019. Nadiem resmi keluar dari perusahaan rintisan yang dibangunnya lantaran dilantik sebagai menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

    Penyidik pun disebut berpeluang mendalami keterangan Nadiem soal temuan-temuan saat penggeledahan di kantor GoTo pekan lalu. 

    GoTo sejatinya bukan satu-satunya perusahaan besar yang terseret dalam pusaran kasus Kejagung ini. Google, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu juga pernah didalami keterlibatannya melalui pemeriksaan saksi Ganis Samoedra M, selaku Strategic Partner Manager Chrome OS, pada 2 Juli 2025 lalu. 

    Sebagaimana diketahui, perangkat chromebook merupakan milik Google. Komputer itu menjalankan sistem yang dioperasikan salah satu produk Google yakni ChromeOS. 

    Pada kasus tersebut, Kejagung memperkarakan terpilihnya chromebook untuk program digitalisasi pendidikan karena dinilai kurang efektif dengan keadaan jaringan Indonesia yang kurang merata.

    Lebih jauh, Harli pun tidak menampik bahwa penyidik turut berpeluang mendalami peran GoTo maupun Google yang diduga berkelindan dalam kasus tersebut. Apalagi, baik pihak Google dan GoTo juga sudah diperiksa oleh penyidik. 

    Salah satu keterkaitan yang didalami adalah ihwal investasi Google ke Gojek. Bahkan, Harli membenarkan penyidik turut mendalami bukti-bukti hasil penyitaan yang ada dan menelusuri keterkaitannya. 

    “Iya, kan kita sudah saksikan beberapa waktu yang lalu juga dari pihak Google kan sudah dipanggil, diperiksa, nah beberapa tempat terkait beberapa waktu yang lalu penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan,” jelasnya, Selasa (15/7/2025). 

    Dia menyebut penyidik bakal mendalami apabila investasi Google ke Gojek itu berkelindan dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek era pimpinan Nadiem Makarim. 

    Meski demikian, Harli masih enggan memerinci lebih lanjut investasi Google ke Gojek mana yang dimaksud tengah didalami juga oleh penyidik. 

    “Itu yang mau didalami, makanya ada kaitan investasi, apakah investasi itu betul memengaruhi terhadap pengadaan laptop Chromebook, ya kan. Nah karena kan pengadaan Chromebook ini pemerintah ya kan,” tuturnya. 

    Apabila melihat sejumlah pemberitaan Biisnis sebelumnya, entitas Google diketahui pernah menjalin kerja sama investasi dengan Gojek, maupun GoTo. 

    Pada 2020 lalu, Bisnis memberitakan bahwa Google dan Tencent diketahui telah berinvestasi ke Gojek sejak 2018. Kedua perusahaan tersebut lalu menambahkan investasinya ke perusahaan teknologi platform ride-hailing itu pada 2020, bersama dengan Paypal dan Facebook. 

    VP Payments and Next Billion Users Google Caesar Sengupta mengatakan inovasi dan teknologi Gojek telah memberikan dampak yang luar biasa dan mempermudah hidup sehari-hari masyarakat di seluruh Indonesia dan turut serta dalam mendukung digitalisasi UMKM.

    “Kami sangat senang dapat melanjutkan kerja sama ini dan berkontribusi untuk keberlanjutan perjalanan Gojek. Kesuksesan Gojek adalah bukti dari potensi dan kekuatan ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara dan inovasi dari ekosistem startup,” ujarnya pada Rabu (3/6/2020).

    Lompat ke 2021, Google Cloud juga diberitakan resmi menjadi mitra teknologi utama GoTo, atau perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia. 

    Chief Technology Officer Gojek Severan Rault mengatakan dipilihnya Google Cloud adalah untuk memanfaatkan infrastruktur aman dengan skala yang bisa disesuaikan, kemampuan analisis data terdepan, serta alat produktivitas dan kolaborasi yang canggih.

    “Kami [di Gojek] telah bekerja dengan Google Cloud cukup lama dan senang sekali dapat memperkuat kemitraan kami. Seiring GoTo berusaha mengurangi lebih banyak hambatan bagi konsumen dan menciptakan peluang bertumbuh bagi jutaan driver dan merchant di ekosistem kami, kolaborasi sudah pasti akan menjadi unsur krusial,” ujarnya lewat rilisnya, Rabu (28/7/2021).

    Lalu, pada 2022, GoTo resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan meraup nilai penawaran sejauh Rp13,7 triliun. 

    “Kami sangat bersyukur melihat tanggapan positif para investor, yang tetap bertahan di tengah gejolak ekonomi makro dan pasar global. Mampu memasuki pasar dalam kondisi saat ini merupakan bukti potensi jangka panjang bisnis GoTo yang akan menguatkan neraca perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham,” kata Andre Soelistyo, saat itu menjabat CEO GoTo Group. 

    Bantahan Nadiem dan GoTo

    Melalui keterangan tertulis, Direktur Public Affairs dan Communication GoTo Ade Mulya mengemukakan bahwa Nadiem Makarim sejak Oktober 2019 telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat lagi dalam operasional maupun manajemen Perseroan.

    “Selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri termasuk terkait dengan pengadaan yang sedang diselidiki,” tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Kemudian, Ade menekankan bahwa Andre Soelistyo saat ini juga bukan bagian dari GoTo. Dia menjelaskan bahwa pengunduran diri Andre Soelistyo sebagai komisaris GoTo telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. pada 11 Juni 2024.

    “Yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota Direksi atau karyawan PT GoTo. Sebelum menjabat sebagai Komisaris, yang bersangkutan pada tanggal 30 Juni 2023 juga telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk,” katanya.

    Ade juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh proses penyidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung serta menghormati proses hukum yang berjalan. Ade juga menyebut pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ade.

    Sementara itu, pada Juni 2025 atau sebelum pemeriksaannya pertama kali di Kejagung, Nadiem mengeklaim proses pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 telah didampingi Kejagung.

    Nadiem menyampaikan pendampingan itu dilakukan oleh salah satu direktorat akni Jaksa Agung Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini [pengadaan laptop Chromebook] agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi,” ujarnya di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Pendiri Gojek itu juga menekankan bahwa dalam penentuan harga dan vendor yang bisa menawarkan produknya tidak diatur di Kemendikbudristek. Pasalnya, proses pengadaan ini bukan melalui penunjukan langsung, tetapi melalui platform e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

    “Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-katalog LKPP. Sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir,” tambahnya.

    Kejagung Umumkan Tersangka Pengadaan Laptop Chromebook 

    Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan mantan Staf Khusus Nadiem Makarim dan 3 orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan keempat tersangka itu berinisial MUL (Mulatsyah) selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek.

    Kemudian, tersangka lainnya adalah eks staf khusus Nadiem Makarim berinisial JS atau Jurist Tan, lalu IA atau Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek dan tersangka terakhir berinisial SW atau Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti.

    “Total ada 4 orang tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook,” tuturnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

    Qohar mengemukakan dari keempat orang tersangka itu, hanya ada dua tersangka yang ditahan yaitu Sri Wahyuningsih dan Mulatsyah di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

    “Dua orang ini ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini,” katanya.

    Sementara untuk tersangka Ibrahim Arief dijadikan tahanan kota karena menderita sakit jantung kronis sesuai keterangan dari dokter ahli. Kemudian tersangka Jurist Tan ditetapkan sebagai DPO.

    “JS ini ditetapkan DPO karena sudah tiga kali dipanggil untuk menjadi saksi secara patut, tidak pernah hadir,” ujarnya.

  • Penjaja RTRW Net Menjerit Starlink Setop Tambah Pelanggan Baru

    Penjaja RTRW Net Menjerit Starlink Setop Tambah Pelanggan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah SpaceX yang berhenti menambah pengguna baru, baik residensial maupun mitra, menjadi musibah bagi pengusaha internet lokal khususnya RT/RW Net. Mereka tidak dapat lagi membuka layanan tersebut kepada pihak lain. 

    Sekadar informasi, RT/RW-Net adalah jaringan internet lokal yang dikelola dan dijual kembali oleh  (reseller) kepada masyarakat dalam skala lingkungan RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga). Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) kerap menemukan layanan internet Starlink dijual kembali ke masyarakat. Adapun situasinya kini telah berubah. 

    Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam mengatakan penghentian layanan ini kemungkinan besar akan berdampak pada akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama layanan untuk pengguna residensial.

    “Dan ISP yang melayani layanan ini pun terpaksa gigit jari,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Dia berharap Starlink dapat membantu meminimalkan distribusi internet ilegal, terutama di tengah masa penghentian layanan sementara ini.

    Sebagai anggota APJII, lanjut Zulfadly, Starlink dan para ISP legal lainnya berada dalam pengawasan asosiasi. Oleh karena itu, APJII turut mencatat dan menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para penyelenggara layanan internet.

    Menurut Zulfadly, Starlink dan APJII telah sepakat untuk bersama-sama meminimalkan distribusi internet ilegal. Namun, dengan semakin banyaknya jumlah penyelenggara layanan, dia berharap agar ISP lokal dapat tumbuh lebih kuat dan kompetitif dibandingkan dengan pemain asing.

    “Pemerintah harus memiliki tools. Tidak saja hanya berharap dari laporan-laporan kinerja semata. Tools ini akan membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan sekaligus mempelajari potensi gangguan terhadap layanan internet Indonesia,” tandasnya.

    Pada Februari 2025, Zulfadly mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal). 

    “Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly kepada Bisnis

    Peluncuran Starlink

    APJII mengaku hingga saat ini belum pernah diperlihatkan bagaimana cara Elon Musk mengatur layanan internetnya agar tidak disharing. Pun dengan cara Starlink memblokir penyalahgunaan jual kembali internet Starlink tanpa izin.

    APJII juga mengkhawatirkan mengenai model terbaru Starlink, yang ke depan memungkinkan internet langsung disuntikan dari satelit ke smartphone tanpa perantara. Terobosan tersebut menurutnya akan berdampak pada keberlanjutan  ekosistem internet Indonesia. 

    “Ini menurut kami akan merusak seluruh ekosistem yang ada, seluruh ekosistem internet yang ada gitu,” kata Zulfadly. 

    Berdasarkan pengamatannya, saat ini kecepatan internet Starlink tak jauh berbeda dengan ketika diperkenalkan pada Mei 2024. 

    “Prinsipnya hampir di semua koneksi satelit itu masih terganggu dengan seperti noise pada hujan gitu ya. Jadi hujan yang deras pasti akan menurunkan kualitas. Itu sudah umum terjadi di hampir semua perangkat satelit,” kata Zul. 

    Diketahui, Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024.  Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya.

    Sementara itu, berdasarkan laporan awal pasca-peluncuran pada Mei 2024, dikabarkan sekitar 15.000 warga Indonesia menyatakan minat untuk menggunakan layanan Starlink. 

    Secara global, Starlink melayani 4 juta pelanggan pada September 2024, setelah sebelumnya 3 juta pada Mei 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 1 juta pelanggan dalam 4 bulan.