Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kemendikdasmen Bakal Relokasi Sekolah Rusak Terdampak Bencana di Sumatra

    Kemendikdasmen Bakal Relokasi Sekolah Rusak Terdampak Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) bakal merelokasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana banjir bandang di Sumatra, dan memastikan proses belajar mengajar bisa tetap berjalan. 

    Kemendikdasmen telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pendidikan terdampak di Provinsi Sumatra Barat. 

    Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi menegaskan bahwa Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan sejak empat minggu terakhir guna mendukung pemulihan layanan pendidikan. 

    Bantuan tersebut juga diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan jumlah peserta didik terdampak serta tingkat kerusakan satuan pendidikan.

    “Bantuan yang kami salurkan cukup beragam, mulai dari perlengkapan sekolah, bingkisan makanan dan minuman sehat, alat tulis sekolah, hingga tenda untuk ruang kelas darurat. Selain itu, kami juga memberikan dukungan berupa voucher uang tunai untuk membantu pembersihan sisa material banjir di lingkungan sekolah,” ujar Didik melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (26/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa seluruh bantuan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah terdampak, baik dari sisi jumlah peserta didik maupun tingkat kerusakan bangunan sekolah.

    “Kami dari Kementerian terus berupaya memaksimalkan bantuan dan memastikan sekolah-sekolah, khususnya yang terdampak banjir, dapat kembali melaksanakan pembelajaran agar bisa mulai kembali di semester genap yang akan dimulai Januari mendatang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Didik menyampaikan bahwa bagi satuan pendidikan yang sudah tidak memungkinkan digunakan, khususnya yang berada di wilayah rawan, diperlukan langkah relokasi ke lokasi yang lebih aman.  

    “Bagi lembaga pendidikan seperti Madrasah Tsanawiah di Kabupaten Solok yang rusak total dan perlu direlokasi kami berharap adanya dukungan dari para donatur, terutama terkait penyediaan lahan. Sementara itu, untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen, kami terus mengupayakan bantuan agar proses pembelajaran tetap dapat berjalan,” ujarnya.

    Sebagai langkah darurat, Kemendikdasmen juga menyiapkan kelas sementara berupa tenda pembelajaran. Sedikitnya tiga unit tenda akan segera dikirimkan dan digunakan di sejumlah titik terdampak. 

    “Insyaallah tenda akan segera dikirim dan paling lambat tiba besok, sehingga anak-anak dapat kembali belajar,” jelas Didik.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa upaya pemulihan tidak hanya dilakukan di Sumatra Barat, tetapi juga di wilayah lain yang terdampak bencana, seperti Sumatra Utara dan Aceh. 

    Dalam sepekan terakhir, Kemendikdasmen telah menyalurkan sekitar 105 tenda darurat serta dukungan anggaran untuk pembangunan kelas sementara melalui kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat.

    “Langkah ini kami lakukan agar pada awal semester genap nanti, anak-anak dapat kembali mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan nyaman, baik di sekolah yang telah dibersihkan maupun di kelas darurat,” imbuhnya.

  • UMKM Terdampak Bencana Aceh-Sumatra Dapat Relaksasi KUR: Bunga 0%, Cicilan Ditunda

    UMKM Terdampak Bencana Aceh-Sumatra Dapat Relaksasi KUR: Bunga 0%, Cicilan Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh debitur KUR di tiga provinsi tersebut sementara tidak perlu melakukan pembayaran bunga maupun cicilan. Kebijakan ini akan berlaku hingga pemerintah menyelesaikan fase pemetaan UMKM terdampak.

    “Seluruh KUR UMKM di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Airlangga menuturkan, pemerintah akan melakukan monitoring untuk percepatan pemulihan bagi KUR baru, kreditur atau debitur KUR baru per 1 Januari 2026–31 Desember 2026 dengan tingkat bunga 0%. Kemudian, suku bunga 3% pada 2027 dan 2028 kembali 6%.

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan inventarisasi UMKM terdampak bencana banjir di Aceh dan Sumatra hingga Maret 2026.

    Maman menyampaikan, pemetaan ini akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan relaksasi, penghapusan bunga, atau bahkan penghapusan piutang.

    Selain moratorium, pemerintah juga memperkenalkan program Klinik UMKM Bangkit, yang akan hadir di tiga provinsi. Aceh menjadi fokus khusus dengan tiga klinik, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat masing-masing satu klinik.

    Klinik ini akan memberikan tiga layanan utama, yakni pembiayaan, fasilitas pemasaran dengan membeli produk lokal, dan dorongan produksi agar ekonomi daerah bencana mulai bergerak kembali.

  • ESDM Getol Lelang Blok Migas, Praktisi Sebut Peningkatan Produksi Masih Menantang

    ESDM Getol Lelang Blok Migas, Praktisi Sebut Peningkatan Produksi Masih Menantang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan semarak lelang wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) tak serta merta dapat meningkatkan produksi.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini menawarkan delapan WK migas. Kedelapan WK itu yakni WK Tapah, WK Nawasena, WK Mabalo, WK Arwana III, WK Tuah Tanah, WK Rangkas, WK Akimeugah I, dan WK Akimeugah II.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, lelang delapan WK itu tidak bisa diharapkan meningkatkan produksi dalam waktu dekat. Sebab, lelang WK baru membutuhkan waktu yang cukup lama sampai kepada produksi.

    “Walaupun memakai percepatan pun, dibutuhkan waktu exploration to development paling cepat dalam fast track project sekitar 5 tahun dengan single well model PoD [plan of development],” ucap Hadi kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

    Bahkan, menurutnya, proses PoD 5 tahun yang dimulai dari program eksplorasi itu sudah terbilang super cepat dalam catatan statistik di Tanah Air.

    Selain itu, Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga mengingatkan bahwa lelang cukup high risk dan tidak banyak perusahaan yang mau melakukannya karena terkait finance support process dari kantor pusat atau holding company.

    Oleh karena itu, Hadi menyebut bahwa pemerintah hanya bisa mendukung dari sisi perizinan, simple process, dan PoD approval.

    “Namun FDI atau final decision investment, otoritas internal masing-masing company dan di luar kontrol pemerintah,” imbuh Hadi.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan lelang WK migas tahap III 2025. Dalam lelang kali ini, terdapat delapan WK yang ditawarkan.

    “Kami akan menyampaikan pengumuman lelang wilayah kerja migas tahap III tahun 2025 ini untuk delapan wilayah kerja yang ditawarkan,” ucap Dirjen Migas ESDM Laode Sulaeman dalam acara pengumuman penawaran WK Migas Tahap III 2025 yang disiarkan secara daring, Senin (22/12/2025).

    Laode menyebut, jadwal dan mekanisme lelang wilayah WK tersebut telah dipublikasikan di situs web resmi Kementerian ESDM.

    Dia mengatakan, lelang dengan mekanisme penawaran langsung memiliki batas waktu pengajuan dokumen hingga 5 Februari 2026, sedangkan lelang dengan mekanisme reguler batas waktunya adalah pengajuan dokumen hingga 21 April 2026. 

  • Airlangga Klaim Mal Penuh Saat Libur Nataru, Bos Ritel Bilang Begini

    Airlangga Klaim Mal Penuh Saat Libur Nataru, Bos Ritel Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pusat perbelanjaan alias mal di berbagai daerah ramai dikunjungi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Airlangga menyebut lonjakan aktivitas belanja didorong oleh sejumlah program nasional, salah satunya Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang digelar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di seluruh pusat perbelanjaan dengan transaksi yang diincar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, pemerintah juga mengandalkan program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dengan target sekitar Rp35 triliun serta kampanye Every Purchase is Cheap (EPIC). Secara total, pemerintah membidik nilai belanja masyarakat hingga akhir tahun mencapai kisaran Rp110 triliun.

    Menurutnya, target tersebut ditopang oleh strategi diskon besar-besaran yang diterapkan pelaku ritel. Airlangga menyebut hampir seluruh tenant menawarkan potongan harga hingga 50%, ditambah diskon lanjutan, serta cashback.

    Dia berharap skema ini mampu menggenjot daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Menjelang acara ini hampir di semua mal itu ramai. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ini juga akan mendorong kegiatan ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Beda Pola Belanja

    Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan pola belanja masyarakat tahun ini menunjukkan perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Menurut Budihardjo, peningkatan jumlah wisatawan turut memberikan dampak positif terhadap penjualan ritel, khususnya di daerah tujuan wisata seperti Bali. Dia menyebut, pembelian di Bali tercatat meningkat sekitar 30% seiring dengan tingginya belanja wisatawan.

    Namun, Budihardjo mengakui peningkatan trafik pengunjung pusat perbelanjaan secara nasional pada awal periode libur masih berada di bawah 10%. Meski demikian, lonjakan signifikan mulai terlihat sejak 25 Desember 2025 atau pada momentum Natal 2025.

    “Puncaknya itu justru mulai hari kemarin. Dari tanggal 25 itu naik sekali, semua teman-teman kita cek ramai, penjualan juga ada, restoran penuh,” ujar Budihardjo.

    Ke depan, Hippindo memperkirakan peningkatan tersebut akan berlanjut hingga 4 Januari 2026, seiring masih berlangsungnya masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dia menilai, berbagai stimulus pemerintah seperti diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif jalan tol akan mendorong mobilitas masyarakat dan perputaran belanja.

    Hippindo juga optimistis kinerja sektor ritel dapat mencatatkan pertumbuhan positif sebesar dua digit pada 2026, khususnya dengan dukungan kebijakan pemerintah terhadap ritel offline serta penindakan terhadap peredaran barang ilegal.

  • Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Banjir Diskon Akhir Tahun, Airlangga Bidik Transaksi Libur Nataru Tembus Rp110 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membidik perputaran uang hingga Rp110 triliun selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target tersebut tercapai lewat guyuran diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan luring hingga platform dagang-el (e-commerce).

    Airlangga menjelaskan bahwa target jumbo tersebut merupakan akumulasi dari berbagai program belanja akhir tahun. Salah satunya adalah program ‘Belanja di Indonesia Aja (Bina)’ yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dengan target transaksi sebesar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

    Selain itu, kontribusi signifikan juga diharapkan datang dari perhelatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang diproyeksikan menyumbang transaksi sekitar Rp35 triliun, serta program promosi ‘Every Purchase is Cheap’.

    “Jadi sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp110 triliun dibelanjakan,” ujar Airlangga saat melakukan peninjauan di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Untuk memacu daya beli masyarakat, pemerintah menggandeng peritel untuk memberikan potongan harga yang agresif. Airlangga menyebutkan bahwa skema diskon bertingkat menjadi daya tarik utama untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025.

    “Kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko itu ada diskonnya sampai dengan 50%. Bahkan, ada yang tambah 25% lagi ditambah cashback lagi 10%. Jadi, itulah yang didorong agar terjadi pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya mengandalkan pasar domestik, Airlangga juga menargetkan peningkatan belanja dari wisatawan mancanegara (wisman). Pemerintah mencatat kunjungan wisman tahun ini diproyeksikan memecahkan rekor pascapandemi dengan angka 15,3 juta kunjungan.

    Secara spesifik, dia menyoroti tingginya minat wisman asal Malaysia yang gemar berbelanja di Indonesia, khususnya di Bandung, Jawa Barat, sembari menjajal Kereta Cepat Whoosh.

    “Jadi quality tourism [pariwisata yang berkualitas] semacam itu lah yang akan kita dorong,” tuturnya.

    Dalam agenda tersebut, turut hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang diharapkan dapat memastikan produk UMKM ikut terdongkrak dalam pesta belanja akhir tahun ini. Selain itu, ada Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

  • Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Mendag: RI Kebut Perjanjian Dagang dengan Afrika Selatan-Amerika Latin pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pemerintah akan mengebut berbagai perjanjian dagang internasional untuk membuka akses pasar baru ke kawasan Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah pada 2026.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan sejumlah perjanjian bilateral dan regional yang dinilai strategis untuk mendorong kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    “Tahun depan kita kejar yang GCC [Gulf Cooperation Council] dengan Timur Tengah. Kemudian, Amerika Latin sama Afrika. Itu ada beberapa bilateral dengan Afrika Selatan. Kemudian, juga Inggris dan Meksiko yang bilateral,” kata Budi dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Budi mengungkapkan, hingga saat ini, Indonesia telah memiliki total 20 perjanjian internasional dan 19 lainnya masih dalam tahap proses.

    Secara terperinci, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani dokumen penyelesaian substansial perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) pada 23 September 2025.

    Kemudian, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) dan perjanjian Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA—CEPA).

    Budi menambahkan, pemerintah juga akan menandatangani perundingan Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (IT—PTA) pada Januari 2026 di Indonesia.

    Indonesia, sambung dia, juga telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I—EAEU) pada 21 Desember 2025 di Saint Petersburg, Rusia. Penandatanganan Indonesia–EAEU melibatkan lima negara, yakni Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan, pemerintah tidak menunggu proses ratifikasi rampung untuk mulai menggerakkan aktivitas bisnis. Sejumlah langkah akselerasi disiapkan, termasuk pembentukan Business Council dan penyelenggaraan business forum.

    Dia mengatakan, sejumlah langkah ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra dagang. “Jadi semua sudah siap meskipun belum diimplementasikan, jadi sekarang sudah masing-masing akan mencari partner,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pembukaan pasar baru sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi nasional.

    “Jadi pemerintah menjaga daya beli dalam negeri. Kemudian, melihat membuka pasar, kemudian sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri, tetapi di pihak lain kita membuka pasar luar yang baru, termasuk EAEU,” ujar Airlangga.

    Airlangga menuturkan, perjanjian dagang tersebut membuka peluang besar bagi pengusaha nasional, termasuk UMKM, untuk menembus pasar global dengan tarif yang semakin kompetitif.

    “Kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM, juga untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutupnya.

  • ASPRIASI Nilai Penetapan UMP 2026 Belum Jawab Kebutuhan Riil Buruh

    ASPRIASI Nilai Penetapan UMP 2026 Belum Jawab Kebutuhan Riil Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPRIASI) menyatakan menghormati penetapan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

    Kendati demikian, Presiden ASPRIASI Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup nyata para buruh dan pekerja.

    “Secara substantif, kenaikan upah yang ditetapkan masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan biaya hidup,” ucapnya lewat rilisnya, Jumat (26/12/2025)

    Dia menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi buruh saat ini bukan hanya terletak pada besaran upah, tetapi pada lemahnya pengendalian biaya hidup oleh pemerintah.

    “Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh dan pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” ujar Mirah.

    Menurut Mirah, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan berkelanjutan, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari akibat naiknya biaya hidup, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli buruh.

    “Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh,” tegasnya.

    Dia menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menghadirkan kebijakan pendukung yang konkret, seperti stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta penyediaan transportasi publik yang layak bagi pekerja.

    “Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna agar kebijakan UMP di masa mendatang benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia,” pungkasnya.

  • Daftar UMP 2026 Tertinggi dan Terendah di Indonesia, Jakarta Paling Atas

    Daftar UMP 2026 Tertinggi dan Terendah di Indonesia, Jakarta Paling Atas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah secara bertahap telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. DKI Jakarta tercatat memiliki upah tertinggi, yakni mencapai Rp5,72 juta.

    Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025. Upah minimum tersebut, baik provinsi hingga sektoral kabupaten/kota, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2026.

    “Upah minimum provinsi tahun 2026, upah minimum sektoral provinsi tahun 2026, upah minimum kabupaten/kota tahun 2026, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2026,” tulis beleid tersebut, dikutip pada Jumat (26/12/2025). 

    Pada Pasal 26 ayat (2) juga tertulis bahwa penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. 

    Kemudian, penghitungan nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan hasil tersebut direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

    Untuk diketahui, perubahan pokok dalam ketentuan upah minimum dalam PP ini antara lain terkait dengan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum dan penambahan jenis upah minimum. Indeks tertentu dalam hal ini yang dilambangkan dengan alpha, ditetapkan pada rentang 0,50 sampai dengan 0,90. 

    Melihat dari 37 provinsi yang telah melaporkan UMP 2026, tercatat kenaikan tertinggi secara persentase adalah Sulawesi Tengah, yang mencapai 9,08% atau sejumlah Rp264.565. Dengan demikian, UMP wilayah tersebut naik menjadi Rp3.179.565 dari sebelumnya Rp2.915.000. 

    Terendah, UMP 2026 Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya naik 2,73% atau setara Rp70.930 dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.673.861. 

    Sementara melihat peningkatan secara nominal, tertinggi berada di wilayah DKI Jakarta yang naik Rp333.115 atau setara 6,17% menjadi Rp5.729.876. DKI Jakarta juga tercatat menjadi provinsi dengan UMP tertinggi se-Indonesia. 

    Adapun, UMP terendah secara nilai berada di Jawa Barat, yakni senilai Rp2.327.386,07. Jumlah tersebut pun telah mengalami kenaikan 5,77% atau setara Rp126.368,82. 

    Sementara itu, Aceh belum menetapkan UMP 2026. 

    Berikut daftar UMP 2026 di Seluruh Provinsi Indonesia:

    UMP DKI Jakarta 2026: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
    UMP Papua Pegunungan 2026: naik 5,2% atau Rp222.864 menjadi Rp4.508.714
    UMP Papua Selatan 2026: naik 5,19% atau Rp222.250 menjadi Rp4.508.100
    UMP Papua 2026: naik 3,51% atau Rp150.433 menjadi Rp4.436.283
    UMP Papua Tengah 2026: tetap Rp4.285.848
    UMP Kepulauan Bangka Belitung 2026: naik 4,09% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
    UMP Sulawesi Utara 2026: naik 6,02% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
    UMP Sumatra Selatan 2026: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
    UMP Sulawesi Selatan 2026: naik 7,21% atau Rp263.560 menjadi Rp3.921.088
    UMP Kepulauan Riau 2026: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
    UMP Papua Barat 2026: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
    UMP Riau 2026: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.495
    UMP Kalimantan Utara 2026: naik 5,45% atau Rp195.083 menjadi Rp3.775.243
    UMP Papua Barat Daya 2026: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
    UMP Kalimantan Timur 2026: naik 5,12% atau Rp183.117,23 menjadi Rp3.762.431
    UMP Kalimantan Selatan 2026: naik 6,54% atau Rp228.805 menjadi Rp3.725.000
    UMP Kalimantan Tengah 2026: naik 6,12% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
    UMP Maluku Utara 2026: naik 3% atau Rp102.240 menjadi Rp3.510.240
    UMP Jambi 2026: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
    UMP Gorontalo 2026: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
    UMP Maluku 2026: naik 6,14% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
    UMP Sulawesi Barat 2026: naik 6,81% atau Rp211.504 menjadi Rp3.315.934
    UMP Sulawesi Tenggara 2026: naik 7,58% atau Rp232.944,48 menjadi Rp3.306.496,18
    UMP Sumatra Utara 2026: naik 7,9% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.949
    UMP Bali 2026: naik 7,04% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
    UMP Sumatra Barat 2026: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
    UMP Sulawesi Tengah 2026: naik 9,08% atau Rp264.565 menjadi Rp3.179.565
    UMP Banten 2026: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
    UMP Kalimantan Barat 2026: naik 6,12% atau Rp176.266 menjadi Rp3.054.552
    UMP Lampung 2026: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
    UMP Bengkulu 2026: naik 5,89% atau Rp157.210,6 menjadi Rp2.827.250
    UMP NTB 2026: naik 2,73% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
    UMP NTT 2026: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898 
    UMP Jawa Timur 2026: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881 
    UMP DI Yogyakarta 2026: naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
    UMP Jawa Tengah 2026: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
    UMP Jawa Barat 2026: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601

  • Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.137 Korban Jiwa, 21 Daerah Transisi Status Darurat

    Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.137 Korban Jiwa, 21 Daerah Transisi Status Darurat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Total korban jiwa sebanyak 1.137, korban hilang menjadi 163 jiwa, dan 457.255 pengungsi.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan terjadi penambahan dua korban jiwa pada hari ini, Jumat (26/12/2025). Penambahan jumlah korban jiwa berada di Aceh dan Sumatra Barat.

    Selain korban jiwa, Abdul menjelaskan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

    “Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara pararel kemudian masuk pada fase recovery,” kata Abdul saat konferensi secara daring di akun YouTube @BNPB Indonesia, Jumat (26/12/2025).

    Dari data yang dipaparkan Abdul, di Aceh kabupaten/kota yang telah melakukan transisi, yakni:

    1. Aceh Tenggara

    2. Aceh Selatan

    3. Kota Subulussalam

    4. Kota Langsa

    5. Aceh Singkil (proses pengesahan SK)

    6. Aceh Besar (proses pengesahan SK)

    Di Sumatra Utara transisi darurat ke pemulihan dilakukan oleh: 

    1. Deli Serdang 

    2. Langkat 

    3. Mandailing Natal 

    4. Kota Sibolga

    5. Kota Padang Sidempuan

    6. Batubara 

    7. Binjai (proses SK)

    8. Tebing Tinggi (proses SK)

    9. Tapanuli Selatan

    10. Tapanuli Tengah 

    Sedangkan di Sumatra Barat transisi darurat ke pemulihan berada di kabupaten/kota:

    1. Kota Padang Panjang

    2. Pasaman

    3. Solok

    4. Padang Pariaman 

    5. Kota Pariaman

    6. Lima Puluh Kota (proses pengesahan SK)

    7. Pesisir Selatan (proses pengesahan SK)

    8. Kota Padang (proses pengesahan SK)

    Sementara itu, sejumlah jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Di Aceh, kata Abdul, 33 dari 38 ruas jalan nasional sudah diperbaiki; 11 dari 12 jalan nasional di Sumatra Utara telah diperbaiki; dan Sumatra Barat sudah rampung secara menyeluruh.

    “Sehingga dari total kumulatif dari tiga provinsi 80 titik ruas terdampak, 74 ruas sudah operasional sehingga kisaran progres per Harini 92,5%,” papar Abdul.

    Abdul menuturkan untuk perbaikan jembatan di Aceh, sebanyak 9 jembatan telah diperbaiki, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah rampung secara menyeluruh. Sehingga 26 dari 33 jembatan kembali berfungsi.

  • Airlangga Pastikan Sawit RI Bebas Tarif Masuk AS, Tekstil Tetap Kena

    Airlangga Pastikan Sawit RI Bebas Tarif Masuk AS, Tekstil Tetap Kena

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Amerika Serikat (AS) telah bersedia memasukkan kelapa sawit ke dalam daftar komoditas yang menikmati fasilitas pembebasan tarif bea masuk (0%). 

    Kesepakatan ini nantinya menjadi bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART), pasca-terbitnya perintah eksekutif (executive order) Presiden AS Donald Trump soal tarif resiprokal pada awal April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kerangka awal pembebasan tarif tersebut sejatinya mengacu pada daftar komoditas yang telah ditetapkan dalam Executive Order Trump. Kendati demikian, pemerintah mengajukan negosiasi tambahan agar komoditas unggulan nasional turut terakomodasi.

    “Kalau untuk Indonesia nanti ditambahkan beberapa komoditas lain, termasuk kelapa sawit,” ujar Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

    Meski demikian, dia belum memerinci jumlah pasti total pos tarif yang akan mendapatkan fasilitas 0% tersebut. Dia menekankan bahwa detail teknis masih dalam tahap finalisasi.

    Airlangga hanya memastikan bahwa kriteria produk yang berhak mendapatkan fasilitas tarif 0% tersebut secara spesifik ditujukan bagi komoditas sumber daya alam (SDA) berbasis tropis (tropical based natural resources). Dengan demikian, komoditas hasil manufaktur seperti tekstil (yang banyak diekspor ke AS) akan tetap dikenai tarif resiprokal 19%.

    “Tekstil kan bukan dari alam. Jadi ya semua yang sumber daya alam berbasis tropical,” tegasnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai aspirasi industri agar pembebasan tarif diekspansi ke produk manufaktur, Airlangga kembali mengingatkan batasan definisi dalam kesepakatan tersebut.

    “Ya balik lagi, yang [tarif] nol itu kan sumber daya alam. Sementara kalau produk manufaktur dalam tanda petik bukan sumber daya alam,” pungkas Airlangga.

    Prabowo-Trump Teken Kesepakatan Akhir Januari 2026

    Dokumen ATR antara RI-AS itu ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

    Kepastian tersebut disampaikan Airlangga usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C. pada Senin (22/12/2025) waktu setempat.

    Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

    “Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

    Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih sedang mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

    Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

    Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), teh, kopi hingga kakao.