Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Penerbangan Langsung Paris Indonesia, Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan Asing

    Penerbangan Langsung Paris Indonesia, Bisa Tingkatkan Jumlah Wisatawan Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar mengungkapkan bahwa penerbangan Paris-Indonesia bisa menambah wisatawan asing untuk berwisata ke Bali.

    Mohamad Oemar mengungkapkan bahwa angka kunjungan wisatawan dari Prancis dari tren meningkat, bila dibandingkan dengan masa pandemic Covid. Pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan asing sekitar 208.000 wisatawan, angka ini mengalami kenaikan yang signifikan.

    Dia mengatakan bahwa jumlah wisatawan Prancis yang datang ke Indonesia sudah menembus angka 302.000 wisatawan. Dia memprediksikan bahwa angka tersebut bisa terus meningkat, bila ada penerbangan Paris-Jakarta-Bali. 

    “Seyogyanya, direct dari Paris ke Denpasar, bisa menambahkan wisatawan, karena itu akan meningkatkan kompetitif dari flight garuda, dibandingkan dengan penerbangan yang lewat negara ketiga maupun Singapura,” ungkapnya, Selasa (15/7/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024, jumlah wisatawan dari Prancis mencapai 346.337 pengunjung, naik dari posisi 273.682 kunjungan pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa turis dari Prancis suka berkunjung ke negara khatulistiwa.

    “Saya kira potensi wisatawan mancanegara dari Prancis sangat tinggi, kami yakin akan bisa meningkat lebih tinggi lagi, dari Paris ke Indonesia,” tuturnya.

    Dia menyebutkan bahwa rata-rata jumlah wisatawan Prancis ke Indonesia mayoritas big spender atau orang yang suka berfoya-foya, sebab mata uang di negara mereka besar, sehingga wisatawan asing menilai segala yang ada di Indonesia, sangat murah.

    Oemar juga berharap agar kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis bisa meningkatkan hubungan bilateral, memperkuat dan memperluas kerja sama strategi di kedua negara termasuk dalam bidang budaya, ekonomi dan investasi.

    Dia berharap agar Garuda bisa melihat peluang ini, setidaknya bisa memiliki rute penerbangan 2x dalam seminggu untuk Prancis Indonesia. Dia juga mengungkapkan bahwa maskapai-maskapai asal Indonesia juga melirik peluang ini. 

  • Prabowo Bakal Paparkan Hasil Kesepakatan Negosiasi Tarif Dagang dengan Trump

    Prabowo Bakal Paparkan Hasil Kesepakatan Negosiasi Tarif Dagang dengan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan tercapainya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di tengah ancaman tarif impor. 

    Untuk diketahui, Prabowo dan Trump baru saja selesai berbincang via telepon. Trump lalu mengumumkan keputusannya untuk menurunkan tarif impor terhadap barang dan produk dari Indonesia menjadi 19%, dari awalnya 32%. 

    Prabowo pun dijadwalkan untuk tiba di Indonesia hari ini, setelah merampungkan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis selama dua pekan.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, Prabowo akan menjelaskan lebih lanjut soal hasil negosiasi dengan AS itu. 

    “Sebentar lagi juga Insyaallah Presiden Prabowo Subianto akan mendarat di Tanah Air dan akan memberikan keterangan yang lebih lengkap soal kesepakatan tarif, perjanjian tarif dengan pihak pemerintah Amerika Serikat,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Hasan mencontohkan Vietnam, negara tetangga Indonesia sesama anggota Asean, yang juga berhasil menegosiasi penurunan tarif impor dari AS. Trump memutuskan untuk menurunkan besaran tarif terhadap barang dan produk dari Vietnam menjadi 20%, dari awalnya 46%. 

    Menurut Hasan, hasil dari negosiasi ini berkat proses panjang upaya pemerintah Indonesia dalam melobi pemerintah AS agar mengenakan tarif impor yang lebih rendah. Upaya itu dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    “Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump. Dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat,” tutur Hasan. 

    Prabowo sebelumnya juga telah mengunggah momen perbincangannya dengan Trump. 

    “Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” terang Prabowo dikutip dari akun Isntagram @prabowo, Rabu (16/7/2025).

    Di sisi lain, Presiden Trump juga sudah mengumumkan hasil kesepakatannya langsung dengan Prabowo melalui media sosialnya. Presiden Partai Republik AS itu menyebut Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 19% atau lebih rendah dari yang sebelumnya 32%.

    Dalam kesepakatan tersebut, dia mengatakan bahwa barang-barang Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 19%. Adapun, barang-barang dari AS tidak akan dikenai tarif sama sekali.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

  • Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

    Disinggung DPR, Mendikdasmen Enggan Komentari Kasus Chromebook di Kemendikbudristek

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti enggan berkomentar soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019-2022.

    Menurut dia, itu bukanlah ranah kementeriannya dan dia menyebut lebih baik soal hal tersebut ditanyakan langsung saja ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    “Kalau kasus Chromebook bukan ranah kami ya, itu ranah dari Kejaksaan Agung dan Aparatur Penegak Hukum. Jadi sebaiknya pertanyaan itu disampaikan saja kepada Pak Jaksa Agung,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sebelumnya, Abdul Mu’ti disinggung anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar, Ferdiansyah soal pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kementerian pendidikan selama 12 kali berturut-turut hingga 2024.

    Ferdiansyah mengaku prihatin dengan berita-berita akhir ini, terkhusus adanya kasus chromebook di lingkungan Kemendikbudristek (kementerian yang sebelum dipecah menjadi tiga kementerian).

    “WTP tapi ada kasus yang cukup besar menurut kami dan memalukan dunia pendidikan yaitu soal Chromebook, ya itu jadi pertanyaan kita. WTP tapi kok ada kasus Chromebook gitu kan? Ini yang juga mohon menjadi perhatian kita bersama,” katanya dalam raker, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Sementara itu sebelumnya, Abdul Mu’ti memamerkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut selama 12 kali sejak 2013 silam.

    “Sebagaimana kami sajikan, Kementerian Pendidikan telah 12 kali secara berturut-turut dari tahun 2013-2024 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Abdul Mu’ti.

    Sebagai informasi, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Staf Khusus Nadiem Makarim dan 3 orang lainnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek. 

    Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan keempat tersangka itu berinisial MUL (Mulatsyah) selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek. 

    Kemudian, tersangka lainnya adalah eks staf khusus Nadiem Makarim berinisial JS atau Jurist Tan, lalu IA atau Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek dan tersangka terakhir berinisial SW atau Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti. 

    “Total ada 4 orang tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook,” tuturnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

  • Prabowo Ungkap Isi Percakapan Telepon Saat Negosiasi Tarif Dagang dengan Trump

    Prabowo Ungkap Isi Percakapan Telepon Saat Negosiasi Tarif Dagang dengan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membagikan momen berbincang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait dengan negosiasi tarif dagang.

    Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, Trump akhirnya memutuskan untuk menurunkan besaran tarif terhadap barang dan produk impor dari Indonesia.

    Dari awalnya tarif yang dikenakan sebesar 32%, kini tarif impor yang dikenakan ke Indonesia menjadi 19% atau terendah sekawasan Asean.

    Melalui akun Instagram pribadinya, Prabowo menyebut pembicaraannya dengan Trump berjalan dengan baik.

    “Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” terang Prabowo dikutip dari akun Instagram @prabowo, Rabu (16/7/2025).

    Kemudian, Presiden ke-8 RI itu menyebut Trump menitipkan salamnya kepada masyarakat Indonesia.

    “Presiden Trump menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Adapun melalui akun media sosialnya juga, Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dagang dengan Indonesia. Hal itu disampaikan usai tim negosiator Indonesia menempuh sejumlah proses negosiasi ke pemerintah AS usai diancam tarif impor 32%.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Indonesia bakal dikenakan tarif sebesar 19% atau lebih rendah dari yang sebelumnya 32%.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump usai dilakukannya serangkaian proses negosiasi antara kedua negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Namun, ada sejumlah syarat yang diajukan AS ke Indonesia.

    Dalam kesepakatan tersebut, dia mengatakan bahwa barang-barang Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 19%. Adapun, barang-barang dari AS tidak akan dikenai tarif sama sekali.

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia soal kebijakan tarif impor. Kesepakatan terjadi usai adanya komunikasi melalui sambungan telepon antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.

    Meskipun demikian, belum ada informasi detail dari Trump terkait dengan kesepakatan apa saja yang dimaksud.

    “Kesepakatan yang luar biasa, untuk semuanya, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya telah berdialog langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Detailnya akan dilanjutkan!!!” tulis Trump melalui akun media sosialnya seperti dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/7/2025).

  • Peran 4 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Mengatur Pengadaan hingga Kajian Teknis

    Peran 4 Tersangka Korupsi Laptop Chromebook, Mengatur Pengadaan hingga Kajian Teknis

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung membeberkan peran 4 tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Direktur Penyidikan JAMpidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar membeberkan untuk tersangka eks staf khusus Nadiem Makarim atas nama Jurist Tan, pada Agustus 2019 lalu bersama Fiona Handayani membuat grup Whatsapp bernama Mas Menteri Core Team.

    Qohar menjelaskan bahwa grup tersebut membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila Nadiem terpilih sebagai menteri.

    Selanjutnya, ketika Nadiem resmi ditunjuk menjadi menteri era Presiden Jokowi, Qohar menjelaskan grup tersebut mulai membahas pengadaan TIK menggunakan Chrome OS antara Jurist Tan dengan Yeti Khim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. 

    “Kemudian, dilakukan penunjukan jabatan konsultan untuk Ibrahim Arief agar membantu pengadaan TIK ini,” tuturnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Qohar menjelaskan bahwa Jurist Tan juga menindaklanjuti pengadaan TIK tersebut dengan cara mempimpin sejumlah rapat melalui zoom meeting dan meminta agar rencananya itu diberi dukungan.

    “JS selaku Staf Khusus Menteri bersama Fiona memimpin rapat-rapat melalui zoom meeting meminta kepada SW selaku Direktur SD, kemudian MUL selaku Direktur SMP, kemudian IBAM yang hadir pada saat rapat meeting agar mengadakan TIK di Kementerian Kemendikbud Ristek dengan menggunakan Chrome OS,” katanya.

    Setelah mendapatkan dukungan, kemudian Jurist Tan menindaklanjutinya dengan cara menemui Google, di mana sebelumnya Google juga telah bertemu Nadiem Makarim untuk membahas pengadaan TIK tersebut.

    Hasil pertemuan dengan Google itu lalu disampaikan Jurist Tan kepada Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulatsyah, dan Nadiem Makarim dalam sebuah zoom meeting.

    Sedangkan tersangka Ibrahim Arief, kata Qohar berperan membuat rencana untuk penggunaan Chromebook bersama Nadiem Makarim dalam proyek pengadaan TIK. Dia mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa Chrome OS dengan cara mendemonstrasikan melalui zoom meeting.

    “Tersangka IBAM juga hadir bersama dengan tersangka JT, SW, dan MUL dalam rapat zoom meeting yang dipimpin oleh NAM yang memerintahkan menggunakan ChromeOs dari Google sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujarnya.

    Untuk hasil kajian pertama sendiri, menurut Qohar, tidak ditandatangani Ibrahim Arief karena tidak menyebutkan rekomendasi penggunaan chromebook. Sedangkan pada kajian kedua baru dijadikan acuan karena menyebutkan rekomendasi atas kajian chromebook.

    Sementara itu, untuk peran tersangka Sri Wahyuningsih yaitu selaku Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar. 

    Menurutnya, Sri Wahyuningsih berperan turut serta bersama Mulatsyah, Jurist Tan, Ibrahim Arief, dan Nadiem membahas pengadaan ChromeOs dari Google yang saat itu pengadaan belum dilaksanakan.

    “Tersangka SW melalui temannya berinisial IT (swasta) menyuruh saudara BH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat SD tahun 2020) agar menindaklanjuti perintah Mendikbudristek NAM untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system ChromeOS dengan metode e-catalog,” tuturnya.

    Sri Wahyuningsih, kata dia, juga mengganti PPK karena tidak mampu melaksanakan perintah Nadiem untuk pengadaan TIK menggunakan Chrome OS. Kemudian, Sri Wahyuningsih menyuruh PPK yang baru memesan chromebook setelah bertemu dengan perwakilan dari PT Bhinneka Mentaridimensi selaku penyedia.

    “Bahwa tersangka SW memerintahkan WH selaku PPK untuk mengubah metode e-katalog menjadi SIPLAH (system Informasi Pengadaan Sekolah) dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” kata Qohar.

    Dia juga menyebutkan bahwa Sri Wahyuni berperan menyusun Juklak pengadaan chromebook. Di mana, untuk jenjang SD sebanyak 15 unit laptop dan connector satu unit per sekolah dengan harga Rp88,25 juta dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek.

    Kemudian, Qohar membeberkan untuk tersangka Mulyatsyah sendiri berperan menindaklanjuti perintah Nadiem Makarim untuk pengadaan chromebook kepada PPK dan penyedia. Dia juga berperan membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK SMP tahun 2020 yang mengarahkan ChromeOs. 

    “Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang dibuat oleh NAM selaku Mendikbudristek,” tuturnya.

  • DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    DPR Minta Indonesia Tiru Kanada, Atur Transparansi Algoritma Meta–TikTok Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Indonesia bisa meniru sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi ketat terhadap platform digital seperti Meta, YouTube, dan TikTok. Khususnya dalam pengawasan algoritma.

    Hal tersebut seiring dengan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mencontohkan pendekatan beberapa negara yang telah memiliki regulasi tegas.

    “Seperti di Kanada itu melalui Kebijakan Online Streaming Act, mewajibkan semua platform seperti Meta, dan TikTok, dan YouTube juga tunduk pada regulasi nasional. Termasuk transparansi, algoritma, dan kontribusi pada ekosistem media lokal,” kata Amelia Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital seperti Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia juga menyinggung regulasi yang diterapkan oleh Perancis dan Singapura. 

    Perancis melalui Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) mewajibkan platform digital mendaftarkan diri dan membuka sistem rekomendasi untuk diaudit. 

    Sementara Singapura menggunakan UU Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menangani disinformasi digital.

    Amelia lantas meminta penjelasan langsung dari Meta terkait kesiapan platform tersebut terhadap rencana pengawasan yang tengah dirumuskan dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Termasuk transparansi, algoritma,  penghapusan konten yang melanggar pedoman perilaku penyiaran,  serta kewajiban untuk pendaftaran platform ke lembaga pengawas penyiaran.

    “Bagaimana pandangan Meta Group ini terhadap rencana pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan platform digital penyiaran dalam beberapa hal,” katanya. 

    Dalam RUU Penyiaran yang tengah dibahas, DPR mengusulkan agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diberikan wewenang untuk mengakses algoritma rekomendasi konten. Tujuannya untuk mencegah penyebaran konten ekstrem, hoaks, paham radikal, hingga konten yang tidak layak bagi anak.

    Amelia juga menyoroti kecenderungan algoritma yang tidak transparan dan dikhawatirkan mematikan keragaman budaya lokal. Dia pun kembali menegaskan urgensi revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika media saat ini.

    “Undang-undang ini dari tahun 2002 sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Maka itu direvisi. Karena konten itu juga kan definisinya sama dengan siar. Sesuatu yang dipublis, sesuatu yang disiar,” katanya.

    Logo TikTok di Smartphone

    Sebelumnya, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Adrianto menyampaikan keberatan jika platform user-generated content (UGC) seperti TikTok disamakan dengan lembaga penyiaran tradisional dalam hal pengawasan dan regulasi.

    “Kami melihat perbedaannya sangat signifikan dengan lembaga penyiaran tradisional, terutama dari sisi pembuatan isi konten. Platform UGC seperti TikTok memuat konten yang dibuat oleh pengguna individu, lembaga penyiaran tradisional, maupun layanan OTT,” ujar Hilmi.

    Menurutnya, TikTok sudah menerapkan sistem moderasi konten berbasis teknologi dan manusia di bawah kerangka Kominfo dan Komdigi, sehingga pengawasan tak perlu disamakan dengan media siaran.

    “Kami merekomendasikan agar platform UGC tidak diatur di bawah aturan yang sama dengan penyiaran konvensional guna menghindari ketidakpastian hukum. Kami menyarankan agar platform UGC tetap berada di bawah moderasi Komdigi,” tegasnya.

    Hilmi juga menolak pendekatan one-size-fits-all terhadap platform digital dan media konvensional karena perbedaan model bisnis dan tata kelola konten yang mendasar.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, menyatakan revisi UU Penyiaran penting untuk mengisi kekosongan aturan terhadap konten digital.

    “Kalau konten terestrial sudah jelas ada aturan, tapi konten digital belum. Bagaimana pengaturannya? Ini tetap harus kita atur,” kata Nico ditemui usai RDPU, pada Senin (14/7/2025).

    Dia menyebut definisi “siaran” tidak bisa diubah sembarangan. Jika seseorang membantu menyebarluaskan konten, bisa saja tetap dikenai ketentuan penyiaran, meski bukan pembuat konten langsung. Nico pun membuka opsi pemisahan pengaturan antara media digital dan konvensional dalam dua UU terpisah. 

    “Kalau memisahkan ya bisa saja. Artinya kita bisa pisahkan dengan judul yang lain. UU yang lain nanti kita bikin,” katanya.

  • Pemprov Jakarta Revisi Target Pendapatan Tahun ini Naik Rp3,07 Triliun

    Pemprov Jakarta Revisi Target Pendapatan Tahun ini Naik Rp3,07 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta mengajukan revisi pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar menjadi Rp84,8 triliun. 

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan, dalam APBD-P pihaknya mengajukan perubahan menjadi Rp91,86 triliun. Angka tersebut naik 0,57% dibandingkan dengan APBD 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun. 

    “Total Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57% dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun,” ujarnya dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025). 

    Rano kemudian menjelaskan, Pendapatan Daerah pada APBD-P TA 2025 direncanakan sebesar Rp84,80 triliun atau naik sebesar 3,76%, dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2025 sebesar Rp81,73 triliun.

    Sementara itu, Belanja Daerah pada Perubahan ini direncanakan sebesar Rp85,97 triliun atau naik sebesar 4,01%, dibandingkan dengan penetapan sebelumnya yang sebesar Rp82,66 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan pada APBD-P TA 2025  juga direncanakan sebesar Rp7,05 triliun yang berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya m diproyeksikan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,62 triliun.

    Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,88 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3,90 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1,98 triliun.

    “[Usulan APBD-P TA 2025 diharapkan] segera bisa diputuskan, agar kita bisa segera bergerak. Sebetulnya ini kan sudah melalui mekanisme proses yang panjang ya,” jelas Doel usai rapat tersebut. 

    “Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” pungkasnya. 

    Adapun, jika angka APBD-P TA 2025 yang diajukan Pemprov ini disahkan, maka APBD tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 

    Tabel APBD Jakarta yang Disahkan

    2020

    Rp87,95 triliun

    2021

    Rp84,19 triliun

    2022

    Rp82,47 triliun

    2023

    Rp83,78 triliun

    2024

    Rp81,72 triliun

    2025

    Rp91,34 triliun

    2025 (Usulan Perubahan Pemprov)

    Rp91,86 triliun

    Sumber: Laman dan YouTube DPRD Jakarta, Pemberitaan Bisnis 

  • Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

    Ditjen Pajak Awasi Orang yang Suka Pamer Harta dan Endorse di Medsos, Pejabat Masuk Radar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak mengawasi aktivitas di media sosial atau medsos, terutama bagi wajib pajak yang suka pamer barang mewah hingga menerima banyak endorsement.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pihaknya melihat medsos sebagai sumber informasi untuk mencari ketidakcocokan gaya hidup dengan profil perpajakan seseorang.

    “Misalnya siapa tahu ada aset yang belum dilaporkan, yang beda sama SPT [surat pemberitahuan tahunan], beda sama LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara]. Itu sudah sejak lama kita lakukan,” ungkap Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden itu mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi potensi pajak di medsos. Menurutnya, AI sangat mudah dilatih untuk mendeteksi penyimpangan.

    Dia mencontohkan dari data yang ada, misalnya laporan SPT yang disampaikan 5—10 tahun terakhir, AI akan melihat pola profilnya perpajakan. Setelahnya, AI mencocokan aktivitas wajib pajak itu di medsosnya.

    “Jadi, ya, generally [umumnya], prinsipnya seperti machine learning [pembelajaran mesin], ya,” jelas Bimo.

    Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pihaknya ingin menangkap semua potensi penerimaan yang ada, salah satunya dari media sosial di tengah akselerasi perkembangan digital.

    “Kita sudah melakukan crawling, data-data, ya. Kalau suka pamer mobilnya di medsos gitu, pasti diamati sama teman-teman pajak,” ungkap Hestu dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dikutip Selasa (15/7/2025).

    Hanya saja, dia mengakui pihaknya belum membuat satu regulasi yang memungkinkan pemungutan pajak secara langsung dari aktivitas pamer harta hingga endorsement di medsos. Pemungutan hanya dilakukan melalui pemeriksaan pajak.

  • Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Konstruksinya PSN Pelabuhan Patimban Paket 6 Capai 64,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengungkap progres konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) Paket 6 Pelabuhan Patimban saat ini telah mencapai 64,72% hingga periode Juli 2025.

    Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW) mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan pengerjaan pada konstruksi area berth dan proses reklamasi sand filling.

    “Salah satu inovasi utama dalam proyek ini adalah penggunaan silt curtain frame dalam pekerjaan dredging (pengerukan). Teknologi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi pengerjaan dari segi waktu dan biaya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025).

    Lebih lanjut Agung BW menjelaskan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu infrastruktur penting yang bakal mendukung sistem transportasi laut dan meningkatkan efisiensi perdagangan nasional maupun internasional.

    Dalam penjelasannya, kehadiran pelabuhan ini bakal memperlancar arus ekspor-impor, memperkuat konektivitas antardaerah, dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah Subang dan sekitarnya.

    “Pelabuhan Patimban adalah simpul penting dalam rantai logistik nasional. Melalui percepatan pembangunan Paket 6 ini, WIKA berkomitmen menghadirkan pelabuhan modern yang efisien dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok.

    Bahkan, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi sebelumnya membuka opsi pemindahan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan di Banten dan Pelabuhan Patimban. 

    Hal tersebut merespons kemacetan parah yang terjadi di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 hingga 18 April 2025. Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Priok sendiri memiliki kapasitas maksimum sebesar 65% baik di pelabuhan maupun jalan. 

    “Kapasitas [Priok] tidak boleh lebih dari 65%. Priok itu kalau saya lihat, kapasitas yang di pelabuhan dengan kapasitas jalan itu sudah sudah tidak memadai,” jelas Dudy kepada media, Kamis (8/5/2025).

    Sebagai informasi, pada 2024 Pelabuhan Patimban telah menangani 200.631 unit kendaraan atau setara 82,3% dari kapasitas terpasang sebesar 218.000 unit. Rata-rata terdapat 7 hingga 8 kapal domestik per bulan yang membongkar 500 hingga 600 unit kendaraan per kapal. 

    Sementara untuk rute internasional, rata-rata terdapat 4 kapal per bulan dengan aktivitas bongkar muat sekitar 2.000 hingga 2.500 unit kendaraan per kapal. 

    Apabila konstruksi Pelabuhan Patimban telah ramping sepenuhnya, kapasitas terminal kendaraan pelabuhan tersebut bakal bertambah menjadi 600.000 unit per tahun. Sementara itu, kapasitas peti kemas akan bertambah dari 250.000 TEUs menjadi 1,9 juta TEUs. 

    Dengan demikian, peningkatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban operasional dari Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menjadi pelabuhan utama ekspor-impor Indonesia.

  • Anggaran Kementerian-Lembaga di APBN 2026 Belum Hitung Efisiensi, Prabowo yang Putuskan

    Anggaran Kementerian-Lembaga di APBN 2026 Belum Hitung Efisiensi, Prabowo yang Putuskan

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran kementerian-lembaga atau K/L 2026 yang satu persatu disetujui oleh DPR nyatanya belum mencakup efisiensi, meskipun kebijakan tersebut sudah dipastikan bakal berlanjut pada tahun depan.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan bahwa prinsip efisiensi akan sama dan jalan terus. Namun, dirinya tidak menjelaskan apakah akan sama persis seperti tahun ini atau tidak.

    Begitu pula dengan besaran maupun kebijakan efisiensi untuk tahun depan. Luky hanya menyampaikan hal tersebut akan bergantung pada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Itu kan prinsip [efisiensinya] sama pokoknya. [Tahun depan] tergantung presiden,” ungkapnya kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR, Selasa (15/7/2025). 

    Untuk diketahui, pemerintah bersama DPR telah menyetujui rencana defisit, penerimaan, serta asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan penyusunan Rancangan APBN (RAPBN), tetapi masih dalam bentuk rasio dan belum angka tetap.

    Sementara rasio belanja yang dirancang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebesar 14,19%—14,75% dari PDB, belum ditetapkan kesepakatannya. 

    Pasalnya saat ini, K/L tengah hilir mudik ke DPR untuk menyampaikan kebutuhan anggaran belanjanya pada 2026. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran belanja negara akan berlanjut pada tahun depan alias 2026.

    Kepastian itu Sri Mulyani sampaikan usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Selasa (20/5/2025). 

    “Pasti dilakukan [efisiensi] itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas dilakukan,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna DPR.

    Pada awal tahun ini, pemerintah melakukan efisiensi belanja terhadap APBD dan APBN 205 yang masing-masing senilai Rp50,6 triliun dan Rp256,1 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025. 

    Sementara melalui Surat Menteri Keuangan S-126/MK.02/2025 tanggal 7 Maret 2025, Bendahara Negara telah menyampaikan laporan penyelesaian Inpres tersebut dan memohon izin untuk pembukaan blokir efisiensi. 

    Sampai dengan 24 Juni 2025, pemerintah telah membuka blokir anggaran senilai Rp134,9 triliun sesuai arahan presiden untuk prioritas pembangunan nasional. 

    Di mana sejumlah Rp48 triliun digunakan 23 K/L untuk melakukan restrukturisasi Kabinet Merah Putih. Sementara Rp86,9 triliun sisanya untuk 76 K/L.