Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Tok! Prabowo Gelar Upacara HUT RI ke-80 di Jakarta, Bukan di IKN

    Tok! Prabowo Gelar Upacara HUT RI ke-80 di Jakarta, Bukan di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI atau Hari Kemerdekaan akan kembali diselenggarakan di Jakarta, setelah di tahun sebelumnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

    Kembalinya perayaan Hari Kemerdekaan di Jakarta dilakukan pada tahun pertama Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.

    Pada 17 Agustus 2024 lalu, Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di mana penyelenggaraan upacara dilakukan di IKN. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia. 

    Adapun sebulan jelang acara, pemerintah saat ini belum meluncurkan logo dan tema 17 Agustus. Namun, Hasan menyebut logo dan tema itu akan segera diluncurkan. 

    “Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden mengenai logo dan temanya. Jadi kita tunggu ya,” paparnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, perayaan 17 Agustus pada 2024 lalu diselenggarakan secara terpisah di Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Negara, IKN. 

    Jokowi dan Prabowo, saat itu masih presiden terpilih, melaksanakan upacara di IKN. Sementara itu, Wapres Maruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming di Jakarta. 

  • Habiburokhman Sebut Ada Kans Revisi KUHAP Batal Disahkan, Asalkan . . .

    Habiburokhman Sebut Ada Kans Revisi KUHAP Batal Disahkan, Asalkan . . .

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan ada peluang revisi Undang-Undang atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) batal disahkan.

    Padahal, sebelumnya dia menyatakan bahwa secara garis besar pihaknya merasa proses pembentukan revisi UU KUHAP dalam wanita kerja (panja Komisi II DPR RI ini sudah dilakukan secara transparan dan partisipatif.

    “Namun demikian bisa saja RUU KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi [bila] para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan KUHAP,” katanya dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip Rabu (16/7/2025).

    Menurut Habiburokhman, bila revisi UU KUHAP itu tidak disahkan maka seluruh pihak akan terus menyaksikan korban-korban KUHAP 1981 berjatuhan. Ini karena hukum acara pidana yang saat ini menjadi panduan tidak bisa memungkinkan tercapainya keadilan.

    “Belajar dari kegagalan pembentukan KUHAP 2012 yang baru bisa berjalan lagi 2024, saya perkirakan kita akan menunggu 12 tahun lagi untuk mengganti KUHAP 1981,” tuturnya.

    Lebih lanjut, legislator Gerindra ini mengaku banyak masyarakat yang menyambut gembira beberapa poin revisi yang disepakati. Namun demikian, dia merasa masih ada juga pihak yang mengecam DPR karena ada kelompok tertentu yang menyebut DPR menerapkan “partisipasi omong kosong”. 

    Bahkan, lanjutnya, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pada dirinya ada seorang ahli yang tidak dilibatkan pemerintah dalam pembahasan DIM pemerintah, sehingga dia menolak pengesahan KUHAP dan merasa hanya dijadikan stempel.

    “Namun demikian mustahil sebuah UU menyerap seluruh aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Sebab aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya sama satu sama lain. Bahkan aspirasi Ketua Komisi III pun tidak sepenuhnya bisa diakomodir,” ujarnya. 

    Adapun, Waketum Gerindra ini menuturkan pembahasan revisi UU KUHAP saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan tim perumus dan tim sinkorinisasi  (Timus Timsin) di Komisi III DPR RI. Nantinya, hasil kerja itu akan dicermati anggota Komisi III yang bertugas di timus timsin. Kemudian, akan diserahkan ke panja.

    Dia melanjutkan, hasil panja akan diserahkan ke Komisi III dan jika disetujui akan langsung diambil keputusan tingkat pertama. Setelah itu tahap terakhirnya adalah pengesahan revisi UU KUHAP di tingkat II yakni Rapat Paripurna.

    “Secara teknis apa yang disepakati di Komisi III masih bisa berubah di Paripurna, karena pada prinsipnya pemegang hak  membentuk UU adalah seluruh anggota DPR bersama pemerintah,” sebutnya.

    Lebih jauh, Habiburokhman menegaskan bahwa dalam revisi UU KUHAP sudah banyak ketentuan bersifat reformis yang disepakati panja. 

    Misalnya, menyepakati penguatan hak warga negara yang berurusan dengan hukum  dan peran advokat sebagai pendampingnya, reformasi institusi penahanan sehingga syarat penahanan menjadi sangat objektif, dimasukannnya ketentuan restorative justice, dan lainnya.

    “Proses pembahasan RUU KUHAP dilaksanakan secara sangat terbuka karena semua rapat bisa diliput media dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen. Semua rekaman pembicaraan sampai saat ini bisa diunduh dari kanal YouTube DPR,” tegasnya.

  • Prabowo Pastikan Telah Kalkulasi Dampak 0% Tarif Impor AS ke RI

    Prabowo Pastikan Telah Kalkulasi Dampak 0% Tarif Impor AS ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut telah melakukan perhitungan atas kesepakatan tarif impor resiprokal yang telah dicapai antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Hasilnya, Indonesia mendapatkan tarif impor lebih rendah yakni 19%. 

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah memutuskan tarif impor Indonesia sebesar 32%. Namun, setelah proses negosiasi pemerintah, Trump memutuskan untuk menurunkan tarif atas produk dan barang dari Indonesia. 

    Meski demikian, keduanya juga menyepakati tarif impor sebaliknya dari AS ke Indonesia mencapai nyaris 0%. 

    Atas hal tersebut, Prabowo memastikan pemerintah sudah melakukan perhitungan atas kesepakatan itu. Dia juga menyebut semua kesepakatan sudah melalui proses perundingan kedua belah pihak. 

    “Semua sudah kita hitung, semua kita berunding. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Presiden ke-8 RI itu juga memastikan bahwa Indonesia tetap memiliki sikap atas negosiasi perdagangan itu. Namun, dia menyampaikan bahwa itulah yang menjadi tawaran ke AS. 

    “Walaupun kita juga punya sikap. Ini tawaran kita, kita tidak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya, pekerja-pekerja kita aman. Dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan? Jadi apapun terjadi, kita akan kuat,” tuturnya. 

    Sebelumnya, melalui akun media sosial Truth Social, Trump menyatakan bahwa AS telah merampungkan kesepakatan dengan Indonesia terkait kebijakan tarif imporusai bernegosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui kesepakatan ini, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Besaran tarif tersebut lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya 32%.

    Sebaliknya, AS tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia alias bebas dari tarif dan hambatan non-tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan AS—Indonesia. 

    Presiden dari Partai Republik itu menyatakan kesepakatan ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Negara Paman Sam untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Perinciannya, Indonesia akan mengimpor energi dari AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,56 triliun (asumsi kurs Rp16.304 per dolar AS). Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73,36 triliun.

    Di samping, Trump menambahkan bahwa Indonesia juga bakal mengimpor 50 pesawat Boeing yang mayoritas merupakan tipe Boeing 777.

    “Sebagai bagian dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya tipe [Boeing] 777,” kata Trump, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

    Menurut Trump, AS untuk pertama kalinya memiliki akses secara penuh bisa mengekspor produk peternak, petani, dan nelayan ke Indonesia.

    “Untuk pertama kalinya, peternak, petani, dan nelayan kita akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang berjumlah lebih dari 280 juta jiwa,” tuturnya.

  • RI Sepakat Beli Boeing dari AS, Prabowo: Saya Bertekad untuk Membesarkan Garuda

    RI Sepakat Beli Boeing dari AS, Prabowo: Saya Bertekad untuk Membesarkan Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut kesepakatan untuk membeli pesawat Boeing sebagai upaya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) atas tarif impor resiprokal sejalan dengan tekad dan keinginannya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor terhadap produk dan barang dari Indonesia menjadi 19%. Sebelumnya tarif impor Indonesia sudah diputuskan 32%. 

    Sebagai timbal baliknya, Indonesia akan menerapkan tarif 0 untuk nyaris seluruh barang dan produk AS, ditambah rencana pembelian pesawat Boeing 777 hingga produk pertanian dengan nilai miliaran dolar. 

    Menurut Prabowo, khususnya terkait dengan pembelian Boeing, Indonesia perlu membesarkan maskapai nasionalnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

    “Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggan kita. Garuda adalah flight carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia,” ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Tidak sampai di situ, Prabowo pun menyatakan bertekad untuk membesarkan emiten maskapai berkode GIAA itu dengan menambah armada baru.

    “Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda. Dan untuk itu kita butuh pesawat-pesawat baru. Saya kira todal ada masalah karena kita butuh, mereka ingin jual,” ucapnya. 

    Meski demikian, mantan Menteri Pertahanan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu memastikan, Indonesia tidak hanya akan mengimpor pesawat dari perusahaan AS itu saja. 

    “Pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus,” tuturnya. 

    Adapun melalui akun media sosialnya, Trump menyatakan bahwa AS telah merampungkan kesepakatan dengan Indonesia terkait kebijakan tarif imporusai bernegosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Melalui kesepakatan ini, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 19% terhadap barang-barang asal Indonesia yang masuk ke AS. Besaran tarif tersebut lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya 32%.

    Di sisi lain, AS tidak akan membayar tarif apa pun kepada Indonesia alias bebas dari tarif dan hambatan non-tarif sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan AS—Indonesia. 

    Presiden dari Partai Republik itu menyatakan kesepakatan ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Negara Paman Sam untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    Perinciannya, Indonesia akan mengimpor energi dari AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp244,56 triliun (asumsi kurs Rp16.304 per dolar AS). Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengimpor produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp73,36 triliun.

    Di samping itu, Trump menambahkan bahwa Indonesia juga bakal mengimpor 50 pesawat Boeing yang mayoritas merupakan tipe Boeing 777.

    “Sebagai bagian dari perjanjian ini, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi Amerika senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya tipe [Boeing] 777,” kata Trump, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

  • Prabowo Blak-blakan Soal Proses Negosiasi dengan Trump: Beliau Cukup Keras Juga

    Prabowo Blak-blakan Soal Proses Negosiasi dengan Trump: Beliau Cukup Keras Juga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menceritakan perbincangannya via telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menegosiasi tarif impor sebesar 19%. 

    Untuk diketahui, Presiden Trump memutuskan tarif impor bagi Indonesia turun ke 19% dari keputusan awal yakni 32%. Hal itu diperbincangkan olehnya dan Prabowo saat berbicara lewat sambungan telepon. 

    Menurut Prabowo, dia tetap bernegosiasi dengan Trump atas tarif impor maupun kesepakatan yang ada. Dia mengakui Trump adalah negosiator yang cukup keras. 

    “Ya saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ungkapnya kepada wartawan setibanya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

    Di samping itu, Presiden berlatar belakang Jenderal TNI itu mengakui negosiasi dengan pihak AS sempat alot. Tim negosiator Indonesia, yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun sudah beberapa kali bertemu Menteri Perdagangan maupun Perwakilan Dagang AS. 

    “Ya alhamdulillah juga, perundingan alot akhirnya ada kesepakatan,” tuturnya.

    Prabowo lalu menuturkan, Indonesia memahami latar belakang AS menerapkan tarif impor resiprokal kepada berbagai negara termasuk Indonesia. 

    Sebagaimana diketahui, AS mengeluhkan di antaranya defisit neraca dagang dengan berbagai mitra dagangnya. 

    “Kita juga kan istilahnya kita memahami kepentingan-kepnetingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita. Kita sepakati kalau enggak salah tarifnya dari 32% turun jadi 19%,” terang Presiden ke-8 RI itu. 

    Untuk diketahui, Trump sebelumnya memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk dan barang dari Indonesia. Hal itu disampaikan olehnya melalui surat kepada Prabowo yang diunggahnya ke Truth Social. 

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang dikirimi surat tersebut. Negara-negara seperti Meksiko, Kanada dan lain-lain juga tetap diganjar tarif impor. 

    Namun demikian, Trump membuka kesempatan sampai dengan awal Agustus. Tarif itu berlaku apabila tidak ada negosiasi yang disepakati antara AS dan negara-negara tersebut.

  • Dugaan Pencucian Uang, KPK Usut Kebun Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi

    Dugaan Pencucian Uang, KPK Usut Kebun Sawit Eks Sekretaris MA Nurhadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan lahan sawit oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. 

    Untuk diketahui, Nurhadi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang setelah sebelumnya menjalani hukuman pada perkara suap pengurusan perkara. 

    Kini, penyidik KPK tengah melacak aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Nurhadi. Salah satunya yakni kebun sawit. 

    Hal itu didalami penyidik KPK saat memeriksa Notaris dan PPAT, Musa Daulae, serta pengelola kebun sawit bernama Maskur Halomoan Daulay, Senin (14/7/2025). 

    “Saksi hadir. Didalami terkait kepemilikan lahan sawit Tersangka NHD dan mekanisme pengelolaan hasilnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (16/7/2025).

    Budi lalu mengungkap bahwa kebun sawit milik Nurhadi itu berlokasi di Padang Lawas, Sumatera Utara.

    Adapun, Nurhadi saat ini kembali menjalani masa kurungan di Lapas Sukamiskin terkait dengan kasus dugaan pencucian uang. Dia sebelumnya sudah sempat keluar dan meninggalkan lapas, setelah rampung menjalani masa pembinaan di Sukamiskin atas perkara suap. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Nurhadi dijatuhi vonis bersalah dan hukuman pidana penjara pada 2021 atas perkara suap di lingkungan MA. Lembaga antirasuah lalu mengembangkan penyidikan ke arah pencucian uang serta dugaan penerimaan hadiah atau janji ihwal pengurusan perkara mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group Eddy Sindoro. 

    KPK menduga adanya pertemuan antara Nurhadi dan Eddy Sindoro terkait dengan pengurusan perkara dimaksud. Penyidik KPK pun telah berulang kali memanggil Eddy untuk diperiksa ihwal dugaan pemberian gratifikasi kepada Nurhadi.

  • Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Mendikdasmen Klaim Pelaksanaan SPMB 2025 Berjalan Baik dan Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengklaim secara keseluruhan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai baik oleh masyarakat. 

    Perlu diketahui, sistem SPMB ini merupakan pergantian dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Secara keseluruhan SPMB ini dinilai baik oleh masyarakat dan lebih lancar. Bahwa ada masalah itu wajar,” katanya seusai raker dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Bahkan, dia bercerita saat dirinya ke Aceh ada warga yang menganalogikan sistem SPMB seperti ‘pengantin baru’ karena ini perdananya. Sebab itu, menurut Mu’ti wajar saja masih ada adaptasi pergantian ke SPMB. 

    Meski begitu, Mu’ti memastikan kementeriannya terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB. Saat ini Kemendikdasmen sedang menghimpun data-data yang diperlukan.

    “Kami semuanya akan mem-follow up dan hasil evaluasinya akan menjadi input untuk perbaikan SPMB pada tahun-tahun yang akan datang,” ucap dia.

    Namun, dia membeberkan dalam temuan awal saat ini beberapa sekolah terutama tingkat dasar banyak yang sudah tutup penerimaan siswa dan ternyata kekurangan murid.

    “Ada misalnya di Pandeglang, saya baca di media, ada satu SD yang tidak ada yang mendaftar sama sekali. Di Solo ada satu murid. Di tempat lain ada yang dua murid. Yang murid itu, satu sekolah ditambah dua orang itu, muridnya hanya 19, gurunya 11,” bebernya.

    Nantinya, ujar dia, temuan-temuan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri guna mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan itu.

  • DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok

    DPR Pertanyakan Transparansi Algoritma TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Desy Ratnasari mempertanyakan transparansi algoritma pada platform digital global seperti TikTok, Facebook (Meta), dan YouTube. 

    Menurut Desy, layanan tersebut selama ini memanfaatkan algoritma tanpa pengawasan yang jelas, tidak seperti lembaga penyiaran konvensional yang diawasi secara ketat.

    “Jadi tidak ada standar konten layak tayang. Bahkan konten-konten penipuan itu banyak masuk di situ,” kata Desy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran bersama perwakilan dari platform digital: Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komisi I  DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

    Dia membandingkan kondisi itu dengan lembaga penyiaran konvensional yang memiliki pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat. 

    Di sisi lain, platform digital justru belum menjamin perlindungan privasi dan keamanan data pengguna. Padahal, dalam model bisnis mereka, data menjadi komoditas utama.

    Desy juga menyinggung soal ketimpangan kewajiban antara penyedia layanan digital dan lembaga penyiaran konvensional. Menurutnya, karena tidak menggunakan spektrum frekuensi publik, platform  layanan jadi tidak terikat pada Undang-Undang Penyiaran.

    “OTT karena sifatnya entitas lintas batas, dia tidak menggunakan spektrum frekuensi publik, tidak terikat pada kewajiban Undang-Undang Penyiaran,” katanya.

    Hal tersebut , lanjutnya, dapat merugikan penyiaran lokal yang selama ini diwajibkan memenuhi berbagai standar isi, etika, dan kontribusi budaya. Dia menilai tidak adanya level playing field menyebabkan ketimpangan yang nyata, tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam kontribusi fiskal.

    “Platform digital global meraih pendapatan besar dari iklan dan langganan, sementara proporsi kontribusi kepada sistem penyiaran nasional atau fiskal negara ini tidak kita ketahui, berapa sih?” ungkapnya.

    Desy juga mempertanyakan besaran pajak yang telah dibayarkan oleh para platform global tersebut. Menurutnya, dominasi algoritma platform seperti TikTok, Meta, dan YouTube telah menciptakan kekuatan gatekeeping digital tanpa akuntabilitas hukum.

    Selain itu, dia menilai dominasi konten asing juga berpotensi melemahkan budaya dan identitas nasional. Desy juga menanyakan komitmen Meta dalam mendukung literasi digital dan upaya melawan disinformasi. Dia juga meminta penjelasan terkait mekanisme transparansi algoritma yang digunakan dalam menampilkan konten berita dan politik.

    Desy juga mempertanyakan persentase konten trending yang berasal dari kreator lokal dan kemungkinan penerapan kuota konten lokal seperti di Kanada. Untuk TikTok, Desy meminta penjelasan terkait kebijakan moderasi konten dan transparansi distribusi algoritma.

    “Mengapa TikTok belum membuka akses kepada pemerintah terkait moderasi konten dan distribusi algoritmanya?” katanya.

    Dia juga menagih komitmen TikTok dalam mempromosikan budaya lokal Indonesia di platformnya. Desy pun menyimpulkan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada ketidakseimbangan regulasi akibat pergeseran dari teknologi analog ke digital. 

    Menurutnya, regulasi saat ini belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi, meskipun fungsi komunikasi dan distribusi informasi antara platform  digital dan lembaga penyiaran konvensional sejatinya serupa.

    “Ketidakseimbangan regulasi karena pergeseran teknologi dari analog lalu sekarang digital. Ini tentu membuat regulasi yang ada itu memang belum bisa catch up dengan teknologi yang baru,” tuturnya.

    Saat ini, DPR tengah melalukan pembahasan Revisi UU Penyiaran untuk menyesuaikan regulasi penyiaran dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan dari media baru dan platform digital. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan revisi UU Penyiaran sudah dimulai sejak 2012. Namun sampai dengan hari ini belum juga kunjung selesai. Pihaknya pun menargetkan supaya revisi tersebut rampung pada periode tahun ini. 

    “Kami memang menargetkan diperiode ini akan segera rampung,” katanya. 

    Namun demikian, Dave mengatakan pihaknya belum membuat rangkaian jadwal yang ditetapkan untuk proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan revisi undang-undang tersebut. Dave menjelaskan draf RUU Penyiaran belum dibagikan ke publik karena masih mengalami sejumlah perubahan. 

    Dia menyebut, draf tersebut telah berubah tiga kali, salah satunya karena adanya aturan induk yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan yang sebelumnya dimuat dalam RUU Penyiaran, seperti soal multiflexing, akhirnya diatur dalam UU Cipta Kerja.

    “Masih ada substansi yang juga tak kalah pentingnya yang kita putuskan di RUU Penyiaran ini,” katanya. 

  • Ungkap Isi Pembicaraan dengan Trump, Prabowo: Perundingan Alot Akhirnya Ada Kesepakatan

    Ungkap Isi Pembicaraan dengan Trump, Prabowo: Perundingan Alot Akhirnya Ada Kesepakatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi perbincangannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terkait dengan tercapainya kesepakatan dagang antara kedua negara.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Trump memutuskan untuk menurunkan tarif impor barang dan produk dari Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Prabowo diketahui telah berbincang dengan Trump mengenai hal tersebut sebelum pulang ke Indonesia.

    Sesampainya di Tanah Air, Prabowo mengaku bahwa negosiasi dengan AS memang sempat alot meski akhirnya Indonesia kini diganjar tarif impor terendah sekawasan Asean.

    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya alhamdulillah juga, perundingan alot akhirnya ada kesepakatan,” terangnya kepada wartawan seusai mendarat di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Prabowo lalu menuturkan, Indonesia memahami latar belakang AS menerapkan tarif impor resiprokal kepada berbagai negara termasuk Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, AS mengeluhkan di antaranya defisit neraca dagang dengan berbagai mitra dagangnya.

    “Kita juga kan istilahnya kita memahami kepentingan-kepnetingan mereka. Mereka memahami kepentingan kita. Kita sepakati kalau tidak salah tarifnya dari 32% turun jadi 19%,” terang Presiden ke-8 RI itu.

    Untuk diketahui, Trump sebelumnya memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk dan barang dari Indonesia. Hal itu disampaikan olehnya melalui surat kepada Prabowo yang diunggahnya ke Truth Social.

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang dikirimi surat tersebut. Negara-negara seperti Meksiko, Kanada dan lain-lain juga tetap diganjar tarif impor.

    Namun demikian, Trump membuka kesempatan sampai dengan awal Agustus. Tarif itu berlaku apabila tidak ada negosiasi yang disepakati antara AS dan negara-negara tersebut.

  • Jepang Cetak Rekor Kecepatan Internet Baru, 4 Juta Kali Lebih Cepat dari Broadband AS

    Jepang Cetak Rekor Kecepatan Internet Baru, 4 Juta Kali Lebih Cepat dari Broadband AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Para peneliti di Jepang mengatakan mereka telah mencetak rekor dunia baru untuk kecepatan internet tercepat, mentransmisikan lebih dari 125.000 gigabita data per detik sejauh 1.120 mil (1.802 kilometer).

    Kecepatan ini sekitar 4 juta kali lipat kecepatan internet rata-rata di AS dan memungkinkan Anda mengunduh seluruh Internet Archive dalam waktu kurang dari empat menit, menurut beberapa perkiraan kasar. Ini juga lebih dari dua kali lipat rekor dunia sebelumnya, yaitu 50.250 GB/detik, yang sebelumnya ditetapkan oleh tim ilmuwan lain pada tahun 2024.

    Rekor ini menunjukkan kemajuan teknologi dalam pengembangan sistem komunikasi optik jarak jauh, berkapasitas tinggi, dan terukur, yang dapat memenuhi permintaan data global yang terus meningkat, menurut pernyataan tersebut.

    Volume lalu lintas data di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat, sehingga infrastruktur komunikasi baru mungkin diperlukan, menurut pernyataan tersebut. Selanjutnya, tim berharap untuk mengeksplorasi aplikasi praktis di bidang telekomunikasi.

    Dilansir dari livescience, untuk mencapai kecepatan baru ini yang belum diverifikasi secara independen tim tersebut mengembangkan bentuk serat optik baru untuk mengirimkan informasi dengan kecepatan luar biasa melintasi jarak antara New York dan Florida.

    Jenis serat optik baru ini setara dengan 19 serat optik standar dalam hal kapasitas transmisi datanya. Serat optik baru ini lebih cocok untuk transmisi jarak jauh dibandingkan kabel yang ada karena pusat dari ke-19 serat berinteraksi dengan cahaya dengan cara yang sama, sehingga mengalami lebih sedikit fluktuasi cahaya, yang mengakibatkan lebih sedikit kehilangan data.

    Kabel baru ini memadatkan 19 serat terpisah menjadi diameter lima per seribu inci (0,127 milimeter), yang ketebalannya sama dengan kebanyakan kabel serat tunggal yang sudah digunakan. Upaya ini berarti kabel baru ini dapat mengirimkan lebih banyak data menggunakan infrastruktur yang ada.

    Pada Maret 2023, tim yang sama mencapai kecepatan transmisi yang serupa tetapi kurang dari sepertiga jarak yang ditempuh dalam pencapaian baru ini. Tantangan terbesar untuk meningkatkan jangkauan adalah mengurangi kehilangan data lebih lanjut, yang dapat terjadi pada jarak jauh, dan mencari cara untuk memperkuat data, menurut pernyataan tersebut.

    Menyelesaikan tantangan ini menghasilkan peningkatan kekuatan sinyal, yang memungkinkan data menempuh jarak yang lebih jauh.

    Untuk demonstrasi ini, data dijalankan melalui sistem transmisi sebanyak 21 kali, dan akhirnya mencapai penerima data setelah menempuh jarak yang setara dengan 1.120 mil.