Author: Bisnis.com

  • Prabowo Bakal Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI Besok (18/7)

    Prabowo Bakal Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI Besok (18/7)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan (launching) tema dan logo peringatan HUT ke-80 RI. Peluncuran ini direncanakan akan dilakukan pada Jumat, 18 Juli 2025 besok.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    “Terkait dengan rangkaian perayaan hari kemerdekaan, kami sampaikan besok InsyaAllah tanggal 18, Pak Presiden akan me-launching tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan ke-80,” katanya.

    Nantinya, lanjut dia, Prabowo akan mengundang beberapa pihak seperti kementerian, lembaga, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kota untuk menyaksikan secara langsung peluncuran tema dan logo HUT kemerdekaan RI.

    Dia melanjutkan, setelah itu pemerintah akan mensosialisasikan logo tersebut pada 20 Juli bersamaan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) di sepanjang kawasan Thamrin—Sudirman.

    “Akan membagi souvenir, atribut-atribut yang semuanya bernuansa tema dan logo kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI, supaya kita akan kembali meramaikan dan mengingat kembali masa-masa dimana kita dulu para founding fathers berjuang merebut kemerdekaan,” urainya.

    Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025).  

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia.

  • Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025, Cek Apakah Namamu Masih Ada!

    Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025, Cek Apakah Namamu Masih Ada!

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut cara cek daftar penerima bantuan sosial (bansos) terbaru 2025.

    Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembaruan data penerima bansos agar lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena banyak rekening penerima bansos terindikasi dengan judi online (judol).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, setidaknya terdapat kasus 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi sebagai pemain judol.

    “Tindakannya macam-macam, bisa disanksi, bisa enggak dapat lagi. Bisa juga dia mungkin untuk sementara di-blacklist, macam-macam itu yang kita lakukan nanti,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Meski begitu, lanjutnya, Kemensos masih mengecek dulu dan terus berkonsultasi dengan PPATK sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

    “Kita lihat sekarang ini mereka benar-benar main apa enggak. Ini dimanfaatkan untuk mereka sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dia itu sendiri apa bagian dari jaringan. Jadi kita masih banyak yang akan konsultasi lagi dengan PPATK,” ujarnya.

    Nah, berikut ini cara cek apakah nama anda masih termasuk dalam penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah saat ini.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi

    Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” di Google Play Store/Apple App Store dan unduh aplikasinya
    Jika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, buat akun dengan memasukkan nomor KTP (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, nomor HP aktif, email aktif, foto KTP dan swafoto
    Setelah mendaftar, Anda akan diminta melakukan verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP
    Masuk ke aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat
    Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan wilayah dan nama sesuai KTP
    Aplikasi akan menampilkan apakah Anda termasuk penerima Bansos PKH 2025

    Itulah 2 cara cek nama penerima bansos terbaru pada 2025.

  • Telkomsel Berharap Regulasi Sanksi Satu NIK Tiga Nomor Dirancang Secara Adil

    Telkomsel Berharap Regulasi Sanksi Satu NIK Tiga Nomor Dirancang Secara Adil

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperkuat regulasi satu NIK untuk maksimal tiga nomor prabayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2021.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono berharap agar penyusunan regulasi lanjutan, terutama yang mengatur mekanisme sanksi, dapat dilakukan secara adil dan konsisten bagi seluruh pelaku industri

    “Guna menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Saki kepada Bisnis pada Kamis (17/7/2025).

    Saki mengatakan pembatasan tersebut pada prinsipnya penting dalam upaya menjaga keamanan data dan tata kelola identitas digital masyarakat. Namun, dia juga menyoroti perlunya ruang fleksibilitas bagi pelanggan yang memiliki kebutuhan riil atas kepemilikan multi-nomor.

    “Misalnya individu yang menggunakan beberapa nomor untuk keperluan pribadi dan bisnis, atau mewakili pihak lain dalam keluarga yang belum memiliki identitas digital mandiri,” tambahnya.

    Untuk itu, Telkomsel mendorong agar pendekatan kebijakan dilakukan secara human-centric dan disertai sosialisasi yang inklusif. 

    Saki mengatakan pihaknya percaya dengan pendekatan yang human-centric serta sosialisasi yang inklusif dari seluruh pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat diterapkan secara bertahap tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. 

    Saki menekankan Telkomsel juga telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk memastikan validitas data pelanggan, di antaranya verifikasi identitas melalui akses ke database Dukcapil, penyediaan saluran registrasi dan pemutakhiran data yang mudah melalui aplikasi MyTelkomsel, UMB, dan GraPARI, serta edukasi digital kepada masyarakat. 

    “Telkomsel turut mendukung migrasi bertahap ke teknologi e-SIM untuk keamanan dan efisiensi yang lebih baik,” tandasnya. 

    Sebelumnya,  Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan aturan soal pembatasan registrasi sebenarnya sudah tercantum dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2021. Namun, beleid tersebut belum mengatur mengenai sanksi terhadap operator yang melanggar.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise. Mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).

  • KPK Periksa Eks Dirut Allo Bank Indra Utoyo di Kasus EDC

    KPK Periksa Eks Dirut Allo Bank Indra Utoyo di Kasus EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allo Bank (BBHI), Indra Utoyo pada kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) tahun 2020-2024. 

    Indra terkonfirmasi hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK pagi ini. Dia hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi. Terdapat total 20 orang saksi yang diperiksa KPK hari ini. 

    Adapun, Indra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia ditetapkan tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam proyek pengadaan EDC BRI, saat menjabat Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI 2017-2022.

    “Hari ini Kamis (17/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait proyek pengadaan mesin EDC di lingkungan Bank BRI periode 2020-2024: IU Mantan Direktur Digital & Teknologi Informasi PT BRI (Maret 2017 s.d Maret 2022),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangannya, Kamis (17/72025). 

    Selain Indra, terdapat satu orang tersangka lagi yang turut diperiksa sebagai saksi hari ini yaitu dari pihak swasta, Rudy Suprayudi Kartadidjaja. 

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC BRI pada 2020-2024. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp744,5 miliar dari nilai anggaran pengadaan Rp2,1 triliun. 

    Dari lima orang tersangka, beberapa di antarannya diduga turut menerima keuntungan atau hadiah maupun janji atas pengadaan mesin digitalisasi perbankan itu. 

    Dari lima orang tersangka, tiga di antaranya berasal dari bank BUMN itu yakni Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI) serta Dedi Sunardi (mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI). 

    Dalam catatan Bisnis, Catur sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil direktur utama BRI, sedangkan Indra juga telan mengundurkan diri dari jabatan terakhirnya yaitu Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk. atau Allobank. 

    Kemudian, dua tersangka lain adalah dari pihak swasta atau vendor pengadaan EDC yaitu Elvizar dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja. “Yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang dihitung dengan metode real cost, sekurang-kurangnya sebesar Rp744,54 miliar,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada konferensi pers, Rabu (9/7/2025). 

  • Mendag: Tarif Trump 19% Bakal Dongkrak Investasi Asing di RI

    Mendag: Tarif Trump 19% Bakal Dongkrak Investasi Asing di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut pengenaan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 19% terhadap Indonesia berpeluang mendatangkan lebih banyak investor asing masuk ke Tanah Air.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan peluang akan adanya investasi asing yang membanjiri Indonesia itu lantaran tarif impor Indonesia ke AS yang jauh lebih rendah di kawasan Asean.

    Untuk diketahui, Indonesia berhasil memperoleh pengenaan tarif Trump yang lebih rendah dibandingkan negara Asean lain, seperti Vietnam yang dikenai tarif 20%.

    Namun, Budi berharap Indonesia akan tetap dikenai tarif impor rendah dari Trump hingga 1 Agustus 2025. Pasalnya, pengenaan tarif impor barang ke AS ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

    “Kalau dulu kita bersaing ekspor ke Amerika itu kan dengan tarif yang sama. Sekarang berarti kita mempunyai kelebihan. Kalau kita mempunyai kelebihan kan berarti ini bisa menarik investasi asing datang,” kata Budi seusai acara Launching Hari Ritel Nasional 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Dalam hal ini, Budi menjelaskan bahwa nantinya investasi asing memiliki peluang masuk ke Indonesia untuk kemudian mengekspor barang maupun jasa ke pasar AS. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia akan terdongkrak dengan adanya guyuran investasi asing ini.

    “Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, pertama, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat. Jadi daya saing kita juga semakin meningkat, kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar. Jadi kita memanfaatkan [tarif Trump 19%] dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

    Terlebih, Budi mengatakan bahwa Kemendag juga telah mengidentifikasi 10 produk utama unggulan Indonesia untuk diekspor ke AS. Selain itu, pemerintah juga telah memetakan daftar 10 negara yang menjadi pesaing Indonesia ke pasar AS.

    Budi menjelaskan dengan identifikasi ini, maka Indonesia bisa memetakan arus investasi yang akan mengalir ke Indonesia.

    “Kami sampai dengan 1 Agustus ini masih melihat terus pesaing kita itu mau dapat berapa [tarif dari AS], misalnya produk alas kaki, siapa saja kan ada 10 pesaingnya itu dapat berapa. Itu kita lihat posisi pesaing kita seperti apa. Jadi itu otomatis yang 10 [negara pesaing] juga akan berkaitan dengan investasi, investasinya yang kita harapkan yang 10 [produk yang telah diidentifikasi],” terangnya.

    Selain pasar AS, Budi menambahkan bahwa pemerintah juga akan merampungkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) yang bakal ditandatangani pada September 2025.

    Dia menjelaskan, perjanjian dagang IEU—CEPA ini akan membuka akses pasar Indonesia semakin luas, di samping ke Negara Paman Sam.

    Bahkan, Budi mengeklaim pemerintah juga telah mengidentifikasi produk yang bisa membanjiri pasar Eropa. Dengan begitu, Budi optimistis kinerja ekspor Indonesia akan terus meningkat.

    “Jadi yang masuk ke EU kita sudah identifikasi, yang masuk ke Amerika sudah kita identifikasi, mudah-mudahan investasi masuk [kemudian] ekspor kita meningkat,” pungkasnya.

  • Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Pertamina Eco RunFest 2025 Usung Tema Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertamina Eco RunFest 2025 bertajuk Energizing The Unity dengan konsep Gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan akan diselenggarakan pada 23 November 2025 di Istora Senayan Jakarta.

    Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakan, konsep energi bersih, ramah lingkungan berkelanjutan berangkat dari keberhasilan menyelenggarakan Pertamina Eco RunFest tahun 2024, dengan mengelola hampir 7 ton sampah dan diolah menjadi produk baru yakni kompos dan pakan ternak serta bahan bakar alternatif untuk residu yang tidak dapat di daur ulang melalui kerja sama Waste4Change.

    “Selama penyelenggaraan Pertamina Eco RunFest 2025 dipastikan sampah dikelola dengan baik, sehingga lingkungan bersih,” jelas Arya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami turut mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Kami turut memberikan edukasi limbah organik dan anorganik di area rute lari maupun area festival bersama mitra Waste4Change,” ujar Fadjar.

    Tahun ini, lanjut Fadjar, Pertamina Eco RunFest 2025 juga menggandeng komunitas Greeners dengan menghadirkan kelas kreatif daur ulang limbah plastik, tekstil, dan organik untuk para pengunjung, serta menampilkan Art Installations dari bahan recycle.

    “Pertamina Eco RunFest 2025 juga ikut mengedukasi masyarakat untuk melakukan proses upcycling dengan merubah sisa-sisa kain pada industri garmen dan limbah plastik menjadi produk yang lebih bermanfaat,“ terang Fadjar.

    Jadi, lanjut Fadjar, melalui Pertamina Eco RunFest 2025, kami mengajak peserta dan pengunjung untuk menjadi bagian dalam mewujudkan energi bersih dengan mengolah dan menjadikan limbah-limbah seperti celana bekas, kain perca, dan plastik bisa dijadikan barang-barang yang bermanfaat.

    Masyarakat dapat membeli tiket Pertamina Eco RunFest 2025 mulai 21 Juli 2025 melalui aplikasi My Pertamina.

    Informasi lebih lanjut seputar kegiatan Pertamina Eco Runfest 2025 silahkan kunjungi platform media sosial @pertamina.ecorunfest

  • Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi, Minta Ganti Rugi Rp1,5 Miliar

    Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi, Minta Ganti Rugi Rp1,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Farhat Abbas menggugat Pakar Telematika Roy Suryo Cs terkait polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke PN Negeri Jakarta Pusat.

    Gugatan ini mewakili Rektor Universitas Prof. Moestopo (Beragama) sekaligus eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo yang dituduh sebagai otak dibalik penerbitan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka.

    “Tujuan mengajukan Gugatan a quo untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan nama baik terhadap Penggugat [Paiman] dan Turut Tergugat II sebagai Presiden Republik Indonesia ke 7 atas tuduhan fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dan khalayak umum,” kata Farhat dalam salinan gugatan, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Farhat menambahkan tuduhan yang dilakukan pada Mei-Juli 2025 di media sosial para tergugat. Dalam hal ini, Paiman mengaku telah mengalami kerugian imateriil Rp750 juta dan materiil Rp750 juta.

    Dengan demikian, kubu Paiman menuntut agar majelis hakim pada PN Jakarta Pusat bisa mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap para penggugat senilai Rp1,5 miliar.

    “Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,” tutur Farhat.

    Di samping itu, gugatan ini juga meminta agar PN Jakpus bisa menyatakan surat penghentian penyelidikan atau SP3 di Bareskrim Polri kasus tudingan ijazah Jokowi telah sah dan mengikat.

    Lebih jauh, kata Farhat, gugatannya ini meminta juga kepada PN Jakpus agar memulihkan nama baik dari Paiman dan Jokowi yang diumumkan di berita negara dan media cetak.

    “Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat yang diumumkan di berita negara dan media cetak; Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Turut Tergugat II yang diumumkan di berita negara dan media cetak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, para tergugat dalam perkara ini yaitu Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII. 

    Sementara itu, terdapat pihak sebagai turut tergugat mulai dari Kapolri Cq Kabareskrim sebagai Turut Tergugat I, Jokowi sebagai Turut Tergugat II, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Turut Tergugat III.

  • Serangan Hacker China ke Industri Chip Taiwan Meningkat, Akibat Pembatasan AS

    Serangan Hacker China ke Industri Chip Taiwan Meningkat, Akibat Pembatasan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Para peneliti dari perusahaan keamanan siber, Proofpoint, pada Rabu (16/07/25) telah menemukan adanya peningkatan kampanye peretasan berkelanjutan yang menargetkan industri semikonduktor dan analis investasi di Taiwan.

    Berdasarkan analisis, pelaku kampanye peretasan berupa spionase siber itu diperkirakan berafiliasi dengan China.

    “Kami telah melihat entitas yang sebelumnya tidak pernah kami lihat menjadi target,” Kata peneliti ancaman dari Proofpoint, Mark Kelly terkait kasus peretasan yang berafiliasi dengan China, dikutip Reuters (17/07/25).

    Kampanye peretasan yang sebelumnya tidak dilaporkan ini dilakukan oleh setidaknya tiga kelompok berbeda yang berafiliasi dengan China, diperkirakan dilakukan pada Maret dan Juni, dan kini masih berlangsung.

    Peretasan tersebut terjadi di tengah meningkatnya pembatasan ekspor chip rancangan Amerika Serikat (AS) ke China yang seringkali diproduksi di Taiwan. Industri chip China berupaya mengganti pasokan chip AS yang semakin menipis, terutama yang digunakan untuk AI.

    Terkait hal tersebut juga, sekitar 15 hingga 20 organisasi mulai dari bisnis kecil, analis yang bekerja di setidaknya satu bank internasional yang berkantor pusat di AS, hingga perusahaan global menghadapi serangan.

    Perusahaan semikonduktor besar Taiwan yang dimaksud termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing, MediaTek, United Microelectronics, Nanya Technology, dan RealTek Semiconductor.

    Aktivitas peretasan berkisar dari satu atau dua email yang dikirim, berfokus pada orang-orang tertentu. 

    Salah satu kelompok peretas menargetkan organisasi semikonduktor dengan menyamar sebagai pencari kerja menggunakan akun email universitas Taiwan yang telah mereka bobol. Lewat email itu, mereka mengirimkan malware melalui PDF dengan URL yang mengarah pada file berbahaya, atau arsip yang dilindungi kata sandi.

    Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Besar China di Washington, AS mengatakan lewat email, bahwa serangan siber semacam itu merupakan ancaman bersama yang dihadapi semua negara, bahkan China itu sendiri.

    Kedutaan Besar China juga mengatakan, mereka dengan tegas menentang dan memerangi segala bentuk serangan siber.

    Di lain sisi, seorang perwakilan firma keamanan siber yang berbasis di Taiwan, TeamT5, malah mengatakan bahwa mereka memandang peningkatan email berbahaya yang menargetkan industri semikonduktor yang terkait peretas China bukanlah fenomena ytang luas atau umum.

    Dia mengatakan, penargetan semikonduktor dan rantai pasokan di sekitarnya merupakan ancaman persisten yang telah ada sejak lama, dan merupakan kepentingan berkelanjutan bagi operator peretasan yang berafiliasi China.

    Kelompok-kelompok tersebut sering menargetkan pemasok periferal atau industri terkait, seperti pada Juni ketika kelompok peretas yang diidentifikasi sebagai “Amoeba” meluncurkan kampanye phising terhadap perusahaan kimia, yang juga memainkan peran penting dalam rantai pasokan semikonduktor. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Survei E-Commerce Pilihan UMKM, Siapa Jawara?

    Survei E-Commerce Pilihan UMKM, Siapa Jawara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Riset Ipsos melaporkan survei terkait pemain utama e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada, yang menjadi pilihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Andi Sukma, Executive Director Ipsos Indonesia, menyampaikan sebagai subjek utama, UMKM dan merek lokal memegang peran krusial dalam struktur perekonomian Indonesia. Menurut data Kamar Dagang Indonesia (KADIN), UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan sekitar 97% tenaga kerja nasional.

    “Di era digital, peran UMKM tidak lagi terbatas pada sektor tradisional. Pelaku usaha tersebut justru tampil sebagai aktor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya lewat platform e-commerce,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).

    Menurut Ipsos, bagi pelaku UMKM dan brand lokal, e-commerce membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, hingga membuka akses menuju konsumen global.

    Di tengah peta persaingan e-commerce yang semakin kompleks, keberpihakan terhadap pelaku UMKM dan brand lokal kini menjadi diferensiasi utama. Bukan lagi sekadar soal siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling berdampak.

    Oleh karena itu, riset bertajuk E-Commerce Seller Satisfaction 2025 dari Ipsos mengemukakan platform e-commerce mana yang paling dipercaya, paling berdampak, dan paling efektif dalam mendukung UMKM dan brand lokal di Indonesia.

    “Yang menarik adalah bagaimana tiap platform mulai berlomba bukan sekadar berebut transaksi, tapi juga menunjukkan perannya dalam mendukung UMKM dan brand lokal untuk tumbuh. Harapannya, hasil riset ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang lanskap kompetisi e-commerce di Indonesia, termasuk kinerja dan persepsi terhadap pemain utama seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada,” ujar Andi Sukma.

    Melalui riset yang melibatkan 350 responden UMKM dan brand lokal di seluruh Indonesia dengan metode online panel, menemukan mayoritas penjual (66%) menyebut Shopee sebagai platform pertama yang terlintas dalam benak mereka (top of mind). Adapun, sebanyak 70% penjual menjadikan Shopee sebagai platform utama yang paling sering digunakan untuk menjalankan usaha mereka (brand used most often).

    Namun, kekuatan sebuah platform sebagai mitra pilihan UMKM dan brand lokal tidak hanya diukur dari seberapa dikenal atau sering digunakan, melainkan juga dari seberapa besar loyalitas penggunanya. Hal ini terungkap dalam hasil Net Promoter Score (NPS).

    Sebesar 77% UMKM dan brand lokal merasa yakin untuk merekomendasikan Shopee kepada pelaku usaha lainnya, diikuti Tiktok Shop 69%, sedangkan Tokopedia dan Lazada di level 67%.

    Melalui elemen di atas, preferensi pelaku UMKM dan brand lokal dalam memilih platform e- commerce dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang relevan terhadap kebutuhan bisnis mereka.

    Tiga alasan utama yang paling banyak disebutkan oleh responden dalam studi ini adalah memperluas jangkauan usaha (71%), praktis dan fleksibel (66%) yang memungkinkan seller beroperasi dari mana saja, serta faktor kemudahan akses dan proses dalam marketplace (59%).

    Ketika alasan-alasan ini dikonversi ke dalam praktik bisnis, terdapat tiga dampak yang paling dirasakan UMKM dan brand lokal saat berjualan di marketplace, yakni memasarkan produk secara lebih luas (69%), meningkatkan jumlah konsumen (67%), dan meningkatkan keuntungan (65%).

    Temuan terebut menunjukkan bahwa e-commerce tidak hanya menjadi solusi digital, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan bisnis yang signifikan bagi UMKM dan brand lokal di Indonesia.

    Di sisi lain, ekspansi ke pasar global masih menjadi tantangan bagi UMKM dan merek lokal karena keterbatasan logistik, minimnya pemahaman terhadap pasar luar negeri, dan kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, program ekspor yang diusung para pemain e-commerce kini turut menjadi medan persaingan yang tak kalah mencuri perhatian.

    Berdasarkan data, Shopee dianggap oleh mayoritas responden sebanyak 62%, sebagai e-commerce yang paling membantu UMKM menembus pasar global. Diikuti pemain lainnya, Tokopedia (16%), TikTok Shop (15%), dan Lazada (6%).

    Pada Riset Ipsos 2025 kali ini menunjukkan bahwa di era kompetisi digital yang makin kompleks, platform yang akan bertahan dan menang adalah yang mampu menjadi katalis pertumbuhan berkelanjutan bagi UMKM dan merek lokal.

  • DPR Bantah Proses Revisi KUHAP Dilakukan Sembrono

    DPR Bantah Proses Revisi KUHAP Dilakukan Sembrono

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjawab tudingan bahwa penyusunan revisi Undang-Undang atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan sembrono.

    Politikus Gerindra itu mengatakan semua hal yang didiskusikan di ruang rapat Komisi III DPR terdengar, sehingga tidak ada suatu hal yang sama sekali disembunyikan.

    “Jadi saya menolak keras kalau proses penyusunan RUU ini disebut ugal-ugalan. Mungkin yang mengkritik lah yang mengkritiknya ugal-ugalan,” katanya dalam konferensi pers, di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Lebih jauh, bahkan Waketum Gerindra ini mengklaim bahwa DPR saat ini adalah salah satu institusi yang paling transparan.

    “Saya pikir, bukan bermaksud menyombongkan diri, DPR saat ini adalah salah satu institusi yang paling transparan. Jangankan hasil rapat, kita bisik-bisik aja bisa kedengeran Pak, kemarin waktu live Pak,” ujarnya.

    Bahkan sebelumnya, Habiburokhman memastikan bahwa proses penyusunan dan pembahasan UU ini sudah transparan dan terbuka. Dia juga mengklaim pihaknya tidak pernah menolak satu pun institusi yang mengajukan RDPU. 

    “Tidak ada, coba cek, ada yang sudah pernah mengajukan RDPU lalu ditolak, tidak ada. Tadi pagi saya cek lagi, ada lagi gak yang mengajukan RDPU, tidak ada ya, belum ada, silakan selama proses ini belum di paripurna, kita akan terbuka menerima masukan masyarakat,” ucapnya, Senin (14/7/2025).

    Senada, Ketua DPR Puan Maharani membantah pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan tidak transparan. 

    Puan menuturkan bahwa saat ini pula pihaknya masih terus melakukan pembahasan secara terbuka dengan mengundang dan menerima masukan dari berbagai pihak atau elemen masyarakat. 

    “Kami melakukan pembahasan tersebut secara terbuka, mengundang pihak-pihak yang memang kami harus lakukan bersama-sama untuk bisa melakukan pembahasan tersebut,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).