Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Polemik RUU KUHAP, Ketua KPK Tegaskan Tidak Pernah Dilibatkan Sejak Awal Pembahasan

    Polemik RUU KUHAP, Ketua KPK Tegaskan Tidak Pernah Dilibatkan Sejak Awal Pembahasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku bahwa lembaganya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 

    Setyo menyebut sejak awal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun oleh pemerintah bersama dengan Mahkamah Agung (MA), Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), KPK tidak dimintai pendapatnya untuk amandemen KUHAP pertama sejak 1981 itu. 

    “Setahu saya sampai dengan hari-hari terakhir memang KPK tidak dilibatkan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

    Adapun Setyo menyebut pihaknya berencana agar bisa menyampaikan aspirasi KPK terhadap rancangan revisi hukum acara pidana langsung ke Panja RUU tersebut. 

    Untuk diketahui, rapat di tingkat Panja sudah bergulir di Komisi III DPR sejak pekan lalu. 

    “Rencana pasti ada gitu untuk bisa menyampaikan ide gagasan harapan yang ada di KPK. Ya supaya betul-betul RUU KUHAP itu bisa menaungi upaya pemberantasan korupsi secara maksimal gitu,” lanjut Setyo. 

    Adapun KPK telah mencatat 17 poin yang menjadi sorotan terhadap rancangan revisi KUHAP. Beberapa poin meliputi ihwal aturan penyadapan, wewenang penyelidikan serta pencegahan ke luar negeri. 

    Lembaga antirasuah mengaku telah menggelar focus group discussion (FGD) bersama dengan pakar untuk mengidentifikasi beberapa poin pada revisi KUHAP. Beberapa poin itu dinilai kontradiktif dengan tugas dan fungsi lembaga antirasuah selama ini.

    Adapun Komisi III DPR telah memulai pembahasan RUU KUHAP di tingkat Panja, yang dipimpin langsung oleh Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. 

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya masih menerima berbagai masukan terhadap RUU KUHAP. 

    “Sahnya undang-undang itu adalah di Paripurna. Bukan hanya di undang-undang ini sebetulnya. Semua undang-undang. Selama janur kuning Paripurna belum diketuk. Masih terbuka peluang [terima masukan]. Dulu KUHP saja batal,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

  • Konsumsi Biodiesel B40 Capai 5,85 Juta Kl, Stok Bahan Baku jadi Tantangan

    Konsumsi Biodiesel B40 Capai 5,85 Juta Kl, Stok Bahan Baku jadi Tantangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengungkapkan konsumsi bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 40 (B40) mencapai 5,85 juta kiloliter (kl) per Mei 2025.

    Adapun, implementasi B40 berlaku sejak awal 2025. Implementasi B40 itu dilakukan untuk public service obligation (PSO) maupun non-PSO.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aprobi Ernest Gunawan mengatakan, konsumsi B40 PSO maupun non-PSO terbilang imbang. Padahal, awalnya dia pesimistis konsumsi B40 non-PSO tak akan tinggi.

    Ernest mencontohkan, konsumsi B40 untuk PSO mencapai 591.840 pada Mei 2025, sementara untuk penyaluran B40 non-PSO mencapai 591.100. Secara total, penyaluran B40 pada Mei mencapai 1,18 juta kl.

    “Bisa dilihat konsumsi PSO dan non-PSO hampir stabil dan hampir mirip 50:50 sehingga total konsumsi domestik tiap bulannya menyentuh angka 1 juta kl,” kata Ernest dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Adapun, sepanjang Januari hingga Mei 2025 konsumsi B40 untuk PSO mencapai 2,75 juta kl dan non-PSO 3,09 juta kl. Sementara itu, secara total konsumsi B40 mencapai 5,85 juta KL sepanjang Januari hingga Mei 2025.

    Kendati demikian, Ernest mengungkapkan, pengimplementasian biodiesel masih memiliki tantangan. Menurutnya, tantangan itu seperti kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Dia mengatakan, kebutuhan solar keseluruhan nasional sekitar 40 juta kl. Artinya, jika pemerintah ingin mengimplementasikan B50 pada tahun depan, maka dibutuhkan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sekitar 20 juta kl. FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol.

    “Itu memang PR kita bersama diharapkan para petani sawit bisa meningkatkan produktivitas kebunnya,” ucap Ernest.

    Tantangan selanjutnya adalah terkait kualitas. Dia mengingatkan agar produsen dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas biodiesel. Lalu, tantangan lainnya adalah kesiapan logistik dan infrastruktur baik pada titik serah maupun titik suplai.

    Ernest mengatakan, tantangan lainnya adalah terkait disparitas harga antara biodiesel dengan solar. Pihaknya berharap disparitas harga itu mengecil.

    Tantangan berikutnya, yakni terkait penanganan dan penyimpanan. Ernest menuturkan, belajar dari pengalaman yang lalu, produsen terus mengupayakan kualitas dari penanganan dan penyimpanan biodiesel. Menurutnya, hal ini memerlukan kerja sama semua pihak.

    “Kami terus mengupayakan kualitas biodiesel agar sekarang bisa mempersiapkan sarana prasarana jika ke depannya akan presentasi blending yang lebih tinggi,” jelas Ernest.

  • Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap aturan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bakal terbit pada akhir bulan ini. Dengan demikian, proses penyaluran dapat segera dilaksanakan pada awal bulan depan.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugoroho menjelaskan saat ini pemerintah tengah menggodok payung hukum penyaluran likuiditas jumbo untuk sektor perumahan yang bakal tembus hingga Rp130 triliun.

    “Nah kalau itu aturan sudah terbit ya baru bisa disalurkan,” kata Heru saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Pasalnya, tambah Heru, penyaluran KUR Perumahan itu tidak hanya menunggu aturan teknis berupa Kepmen yang bakal diatur oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saja, tetapi juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengaturan subsidi bunga.

    “kapannya on-going process lah secepatnya. Iya, akhir Juli [aturannya terbit],” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran KUR di sektor perumahan. 

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran. 

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • Kementerian PU Bakal Bangun 2.200 Dapur MBG di 2025, Ini Lokasinya

    Kementerian PU Bakal Bangun 2.200 Dapur MBG di 2025, Ini Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap pihaknya resmi akan memulai pembangunan 2.200 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut bakal difokuskan pada wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

    “Pertemuan ini menindaklanjuti nota kesepahaman yang ditandatangani pada Maret lalu. Sekaligus menjajaki bentuk dukungan baru yang dapat diberikan Kementerian PU terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut,” kata Dody dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).

    Dody menjelaskan, program MBG merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Sejalan dengan hal itu, dia mengaku pihaknya memegang peran penting dalam mendukung program ini melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti dapur SPPG yang akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Dia juga memastikan, pihaknya tak hanya akan melakukan dukungan konstruksi, melainkan bakal turut serta melakukan pembentukan panduan teknis serta standarisasi bangunan dalam pembangunan dapur SPPG.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis ini bakal dilaksanakan dengan skema swakelola atau pelaksana dan pengerjaan barang dan jasa dilakukan langsung oleh Kementerian. 

    Adapun, pada tahap pertama pihaknya akan fokus melakukan pengembangan pada lokasi 3T yang ditargetkan bakal mulai beroperasi pada tahun ini.

    “Kementerian PU dan BGN ke depan berencana membentuk tim koordinasi teknis guna menyusun langkah konkret menuju implementasi penuh, dengan target pembangunan 2.200 dapur SPPG yang akan siap digunakan di tahun 2025,” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Dadan sebelumnya menyebut pemerintah menargetkan bakal segera membangun dan mengoperasikan sebanyak 1.542 unit SPPG.

    “Nah, khusus untuk daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal termasuk pembangunan SPPG di sekolah, ini kami sedang dalam tahap pembuatan perencanaan oleh konsultan perencana yang membangun 1.542 unit SPPG,” jelasnya di DPR RI, Selasa (6/5/2025). 

    Dadan menegaskan, pihaknya baru akan melaksanakan proses lelang pengerjaan selambat-lambatnya pada akhir Mei 2025. Apabila proses lelang berjalan lancar, BGN menargetkan dapat mengantongi identitas kontraktor yang bakal mengeksekusi proyek tersebut pada Agustus 2025.

    Adapun, untuk membangun 1.542 SPPG baru tersebut, Dadan mengungkap anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp6 triliun. 

    “Ya alokasi anggarannya kurang lebih sekitar Rp6 triliun. Hanya untuk yang baru ya,” tegasnya.

  • Kronologi Kasus Chromebook, Dibahas Sebelum jadi Menteri hingga Rugikan Negara Rp1,9 Triliun

    Kronologi Kasus Chromebook, Dibahas Sebelum jadi Menteri hingga Rugikan Negara Rp1,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Fakta-fakta terkait dengan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program Digitalisasi Kemendikbudristek mulai terkuak.

    Permulaan kasus tersebut bahkan dimulai sejak Nadiem Makarim belum menjabat menjadi Mendikbudristek dan baru terkuak tahun ini.

    Abdul Qohar yang menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung saat menyampaikan bahwa perkara ini bermula saat Nadiem Makarim belum dilantik menjadi Mendikbudristek.

    Kala itu, mantan Stafsus Mendikbudristek, Jurist Tan (JT) dan Fiona Handayani (FH) membuat grup WhatsApp bernama “Mas Menteri Core Team” untuk membahas rencana pengadaan untuk program digitalisasi pendidikan pada Agustus 2019.

    Pengadaan sejumlah alat penunjang pendidikan itu bakal terealisasi apabila Nadiem Makarim (NAM) dilantik menjadi Menteri pada Oktober 2019.

    “Grup Whatsapp bernama ‘Mas Menteri Core Team’ yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek apabila nanti NAM diangkat,” ujar Qohar di Kejagung, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Setelah Nadiem dilantik, Jurist Tan kemudian mewakili menteri untuk membahas teknis pengadaan TIK menggunakan ChromeOs dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) pada Desember 2019.

    Selanjutnya, Jurist menghubungi Ibrahim Arief (IBAM) dan YK dari PSPK untuk membuatkan kontrak kerja. Kontrak kerja itu ditujukan untuk IBAM sebagai pekerja PSPK menjadi konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Tugas IBAM yaitu berhubungan dalam membantu pengadaan TIK Kemendikbudristek menggunakan ChromeOs. Setelah itu, Jurist dan Fiona memimpin sejumlah rapat agar pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek bisa menggunakan Chrome OS.

    Rapat itu dihadiri juga oleh bekas Direktur SD, Sri Wahyuningsih (SW), dan eks Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Mulyatsyah (MUL).

    “Tersangka IBAM yang hadir dalam rapat zoom meeting agar pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan ChromeOs sedangkan Staf Khusus Menteri tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang/jasa,” tutur Qohar.

    Pada Februari dan April 2020, Nadiem kemudian menemui pihak Google yaitu WKM dan PRA untuk membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Setelah pertemuan itu, Jurist menindaklanjuti perintah Nadiem untuk bertemu pihak Google.

    Pertemuan itu dilakukan untuk membahas teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek menggunakan ChromeOs diantaranya co-investment 30% dari Google untuk Kemendibudristek.

    “Selanjutnya Tersangka JT menyampaikan co-invesment 30% dari Google untuk Kemendibudristek apabila pengadaan TIK Tahun 2020-2022 menggunakan ChromeOs,” tutur Qohar.

    Kesepakatan dengan Google itu kemudian disampaikan dalam rapat yang dihadiri pejabat Kemendikbudristek, termasuk Sri dan Mulyatsyah dan Sekjen Kemendikbudristek berinisial HM.

    Pada Mei 2020, Jurist bersama dengan Sri, Mulyatsyah, dan Ibrahim menggelar rapat melalui aplikasi zoom meeting. Rapat itu dilakukan untuk melaksanakan pengadaan TIK dengan menggunakan ChromeOS milik google pada 2020-2022.

    Namun, kala itu, pengadaan belum dilaksanakan.Ibrahim selaku konsultan teknologi bertugas untuk mendorong penggunaan ChromeOS. Dia juga diduga telah memengaruhi Tim Teknis dengan cara mendemonstrasikan Chromebook pada saat zoom meeting dengan tim teknis.

    “Bahwa sebagai Konsultan Teknologi sudah merencanakan bersama-sama dengan NAM sebelum menjadi Mendikbudristek untuk menggunakan produk operating system tertentu sebagai satu-satunya operating system di pengadaan TIK Tahun 2020-2022 dan mengarahkan tim teknis mengeluarkan hasil kajian teknis berupa ChromeOs,” tutur Qohar.

    Mulanya, Ibrahim enggan melaksanakan perintah penggunaan ChromeOs dari Google untuk pengadaan TIK dari rapat yang dipimpin oleh Nadiem pada Mei 2020. Kala itu, Ibrahim enggan meneken kajian pertama lantaran ChromeOs tidak disebutkan.

    Alhasil, pengadaan TIK itu dibuatkan kajian kedua dengan penyebutan sistem operasi ChromeOs. Singkatnya, buku putih atas review hasil kajian teknis dengan penyebutan ChromeOs diterbitkan.

    Buku putih itu kemudian menjadi acuan untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran (TA) 2020-2022. Dalam hal ini, Sri kemudian menindaklanjuti perintah agar penggunaan ChromeOs pada pengadaan TIK periode 2020-2022.

    Sri selaku Direktur SD mulanya menemui rekannya berinisial IT dari swasta menyuruh BH selaku bekas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat SD agar menindaklanjuti perintah Nadiem untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system ChromeOS dengan metode e-catalog.

    Hanya saja, perintah itu tidak bisa dilaksanakan oleh BH, sehingga Sri kemudian mengganti BH dengan WH sebagai PPK baru untuk melaksanakan tugas itu.

    “30 Juni 2020, Tersangka SW mengganti saudara BH dengan saudara WH sebagai PPK yang baru karena tidak mampu melaksanakan perintah Mendikbudristek NAM untuk pengadaan TIK menggunakan ChromeOs,” ujar Qohar.

    Masih di hari yang sama, WH kemudian langsung menindaklanjuti perintah Sri untuk segera melakukan pemesanan setelah bertemu dengan IN selaku penyedia PT Bhinneka Mentari Dimensi untuk menggunakan ChromeOs pada pengadaan TIK 2020.

    Selanjutnya, Sri juga memerintahkan WH untuk mengubah metode e-katalog menjadi SIPLAH (sistem Informasi Pengadaan Sekolah) dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

    Adapun, untuk Sekolah Dasar sebanyak 15 lima belas unit laptop dan connector 1 (satu) unit per sekolah dengan harga Rp88,25 juta dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek.

    Selanjutnya, Sri juga membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang untuk pengadaan TIK menggunakan ChromeOs pada periode 2020-2021.

    Pada intinya, perbuatan Sri juga dilakukan pleh Mulyatsyah selaku bekas Direktur SMP. Perbedaannya, MUl juga telah membuat petunjuk teknis pengadaan TIK SMP agar mengarahkan untuk menggunakan ChromeOs.

    Kerugian Negara Capai Rp1,9 Triliun 

    Adapun, Harli Siregar selaku Kapuspenkum Kejagung RI kala itu menyatakan bahwa kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun.

    Dia merincikan kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

    “Sehingga total kerugiannya senilai Rp1,98 triliun,” tutur Harli.

    Sementara itu, kasus dengan proyek senilai Rp9,3 triliun ini telah memiliki empat tersangka. Mereka yakni Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 Jurist Tan (JT), konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM).

    Dua lainnya yaitu, Direktur Sekolah Dasar di Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020–2021, Sri Wahyuningsih (SW), dan Direktur Sekolah Menengah Pertama di Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020–2021, Mulyatsyah (MUL). Keduanya juga merupakan kuasa pengguna anggaran dalam proyek ini.

  • Pengusaha Usul DMO Gas Demi Penuhi Kebutuhan Domestik

    Pengusaha Usul DMO Gas Demi Penuhi Kebutuhan Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengusulkan pengkajian domestic market obligation (DMO) gas alam diterapkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira mengatakan DMO gas alam menjadi langkah strategis guna memastikan pasokan gas yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi sektor industri domestik, pembangkit listrik, hingga transportasi.

    “Selama ini, ketergantungan pada skema harga ekspor atau mekanisme pasar penuh cenderung menyulitkan sektor industri nasional untuk mendapatkan harga gas yang kompetitif,” kata Anggawira kepada Bisnis, Kamis (17/7/2025). 

    Menurut dia, penerapan DMO gas dapat menjadi mekanisme kontrol sekaligus memastikan bahwa sebagian dari produksi gas nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang wajar.

    Terlebih, kebutuhan gas domestik terus mengalami peningkatan. Merujuk data SKK Migas, pemanfaatan gas bumi didominasi untuk industri 25,44% dan ekspor 23,4%. 

    Selanjutnya, untuk domestik LNG sebesar 13,09%, kelistrikan 12,93%, pupuk 12,25%, dan lainnya. Permintaan gas dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat. 

    “Jadi, ya secara prinsip, DMO gas sangat efektif untuk menjamin kebutuhan domestik dan mengurangi tekanan terhadap opsi impor,” tuturnya. 

    Dari sisi keekonomian, dia menilai DMO gas akan menciptakan kepastian harga di pasar domestik. Hal ini penting bagi pelaku usaha karena volatilitas harga gas saat ini seringkali mengganggu perencanaan produksi dan investasi, terutama di sektor hilir.

    Namun, Anggawira mewanti-wanti agar implementasi DMO harus tetap mempertimbangkan insentif bagi produsen agar tidak mengurangi minat investasi di sektor hulu. 

    Dalam hal ini, skema harga DMO gas perlu disusun secara transparan dan adil, baik bagi konsumen domestik maupun produsen, agar tetap terjadi keseimbangan antara daya saing industri dan keberlanjutan proyek migas.

    Sebagai solusi jangka pendek, pihaknya melihat kebutuhan impor LNG tidak bisa dihindari, terutama mengingat adanya ketimpangan antara lokasi sumber gas dan pusat permintaan (mismatch spatio-temporal), serta keterbatasan infrastruktur distribusi domestik. 

    “Maka impor LNG menjadi jembatan solusi sementara,” imbuhnya.

    Dia juga tak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan Amerika Serikat mengenai kemungkinan kerja sama pasokan LNG dari AS. Hal ini terungkap dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, termasuk agenda bilateral baru-baru ini.

    “Namun, ini masih dalam tahap penjajakan. Tentunya kami mendorong agar setiap kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, serta tidak mengganggu upaya Indonesia mencapai kemandirian energi jangka menengah-panjang,” pungkasnya. 

  • Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sepakat menambah penugasan serapan Perum Bulog sebesar 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan demikian, jumlah beras yang harus diserap BUMN Pangan hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton setara beras.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani.

    “Cadangan beras yang tadinya di Inpres 3 juta [ton] perlu kita naikkan menjadi 4 juta [ton] agar harga tidak turun lagi harga gabahnya,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, usulan tersebut awalnya disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Dalam rapat koordinasi hari ini, Kamis (17/7/2025), Amran mengusulkan agar penyerapan beras oleh Perum Bulog ditambah sekitar 1 – 1,5 juta ton hingga akhir tahun.

    “Tadi Pak Menko [Zulhas] menyetujui untuk penambahan 1 juta [ton],” ujarnya.

    Seiring adanya penugasan tambahan tersebut, Arief menyebut, akan ada revisi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    Arief mengatakan, penyerapan tambahan akan mulai dilakukan oleh Perum Bulog usai Inpres terbaru terbit. Pihaknya juga akan mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Perum Bulog dapat melaksanakan penyerapan 1 juta ton setara beras. 

    Adapun, anggaran yang akan diajukan sekitar Rp12 triliun. “Ya otomatis 1 juta [ton] kali aja berapa sekarang harga beras Rp12.000 [per kilogram],” ungkapnya.

    Mengenai kondisi gudang Bulog, Arief menyebut, saat ini pemerintah tengah menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton dan beras program SPHP 1,3 juta ton.

    Dengan demikian, dia memastikan gudang-gudang yang ada cukup mampu untuk menyimpan beras yang diserap oleh Perum Bulog.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Inpres No.6/2025 menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras petani lokal sebanyak 3 juta ton hingga akhir 2025.

    Menurut data Perum Bulog, hingga Mei 2025, stok CBP yang dikuasai BUMN Pangan itu telah melampaui 3,6 juta ton, atau melampaui pencapaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya perusahaan.

  • Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah untuk Impor Minyak AS

    Pertamina Tunggu Regulasi Pemerintah untuk Impor Minyak AS

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) meminta dukungan regulasi dari pemerintah untuk segera merealisasikan impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS).

    Adapun, impor minyak mentah dari Negeri Paman Sam tidak lepas dari upaya negosiasi RI yang akhirnya membuat Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

    Dalam kesepakatan baru itu Indonesia setuju untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar atau setara Rp244,28 triliun (asumsi kurs Rp16.285 per US$), termasuk minyak mentah.

    VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya telah menekan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa mitra AS untuk impor minyak mentah. Namun, untuk mengeksekusi hal tersebut pihaknya masih menunggu regulasi atau payung hukum dari pemerintah.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses impor itu dilakukan sesuai koridor tidak melawan hukum.

    “Untuk melakukan itu [impor minyak mentah], kami perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi, untuk melakukan pengadaan dari sana [AS],” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati, Fadjar belum bisa merinci berapa volume minyak mentah yang bakal diimpor tersebut. Selain itu, dia juga belum bisa mengungkapkan MoU itu dijalani dengan perusahaan AS mana.

    Namun, Fadjar mengungkapkan bahwa Pertamina juga bakal mengimpor Liquified Petroleum Gas (LPG) dari AS. Dia menuturkan Pertamina sampai 2024 lalu telah mengandalkan AS sebagai pemasok utama dengan porsi sekitar 57%.

    Adapun, pasca-kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, Pertamina berencana menggeser porsi impor LPG dari beberapa negara menjadi ke AS. Dengan begitu, AS bakal memegang porsi 60% terhadap pasokan LPG di Indonesia.

    “LPG sampai per 2024 kita sudah porsi impor LPG dari AS sudah cukup besar ya, 57% dan memang ada penjajakan untuk peningkatan ke 60%, itu akan kita jajaki,” kata Fadjar.

    Lebih lanjut, Fadjar menuturkan, pengalihan impor tersebut juga bakal mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kebutuhan di dalam negeri, kapasitas fiskal, hingga kesiapan kilang-kilang kelolaan Pertamina untuk menampung minyak mentah dari AS.

    “Jadi nanti akan terlihat kebutuhan, kapasitas fiskal kita juga, dan kesiapan kilang untuk menampung. Tapi intinya, peluangnya ada untuk peningkatan mulai dari minyak mentah dan LPG,” jelasnya.

    Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Indonesia bakal dikenakan tarif sebesar 19% atau lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Dengan kata lain, barang-barang Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenakan tarif 19%, sementara barang-barang dari AS yang masuk ke Indonesia, tidak akan dikenai tarif sama sekali.

    Keputusan tersebut disampaikan Trump usai dilakukannya serangkaian proses negosiasi antara kedua negara hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Namun, ada sejumlah syarat yang diajukan AS ke Indonesia. 

    “Mereka [Indonesia] membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

  • Respons Pemprov Jakarta Usai Kementan Sebut Sampel Beras Food Station Tak Penuhi Mutu

    Respons Pemprov Jakarta Usai Kementan Sebut Sampel Beras Food Station Tak Penuhi Mutu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Jakarta Syaefuloh Hidayat merespons hasil uji mutu sampel beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya dari Kementerian Pertanian baru-baru ini.

    Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan hasil itu diperoleh usai pemerintah menguji sampel beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya di lima laboratorium yang berbeda.

    Menanggapi hal ini Syaefuloh menuturkan pihaknya akan mempelajari hasil pengujian itu sebelum melakukan tindakan lanjutan.

    “Saya pelajari dulu, ya,” kata Syaefuloh ketika ditemui di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025). 

    Selain itu, dia mengaku akan memberikan informasi lebih detail jika kasus tersebut sudah didalami. 

    “Kalau saya sudah tahu, saya pasti cerita,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumhya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono menuturkan jika Food Station membutuhkan salinan data hasil labotarium, pihaknya dapat menghubungi Satgas Pangan Polri. 

    “Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Arief dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025). 

    Arief juga mengungkap bahwa hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa beras-beras tersebut dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Kendati begitu, Kementan belum bisa merilis hasil uji laboratorium ke publik, lantaran akan dijadikan barang bukti dan telah diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pangan. 

    Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg).

  • Kejagung Panggil Pihak Google dan Telkom, Diperiksa Terkait Investasi ke Gojek?

    Kejagung Panggil Pihak Google dan Telkom, Diperiksa Terkait Investasi ke Gojek?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memanggil pihak Telkom dan Google terkait dengan dugaan korupsi kasus pengadaan Chromebook periode 2019-2022.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu untuk menindaklanjuti pengusutan perkara proyek digitalisasi di era Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    “Inisial kalau dari Google PRA. Telkom, WMK ya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (17/7/2025).

    Dia menambahkan, hanya pihak Google yang hadir dalam pemanggilan penyidik Jampidsus Kejagung RI itu. Sementara itu, dari Telkom belum terkonfirmasi hadir atau tidak hingga 17.40 WIB.

    “Yang jelas hari ini sudah dijadwalkan dua orang dari penyidik, tetapi yang hadir hanya satu [dari Google],” tutur Anang.

    Kemudian, Anang mengungkap bahwa dalam pemeriksaan kali ini berkaitan dengan penanganan perkara pengadaaan Chromebook. 

    Di samping itu, dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan ini berkaitan terkait investasi Google ke Go-Jek.

    “Ya kaitannya dengan penanganan perkara ini yang jelas sampai sejauh mana mungkin karena bisa juga ada yang berkaitan dengan investasinya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, pihak Google berinisial PRA sempat disinggung dalam ungkap kasus yang dilakukan Kejagung RI pada Selasa (15/7/2025).

    Kala itu, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini yaitu Jurist Tan, Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih (SW), dan Mulyatsyah.

    Dalam hal ini, Abdul Qohar yang saat itu menjabat sebagai Dirdik Jampidsus mengungkap bahwa PRA sempat melakukan pertemuan dengan Nadiem Makarim untuk membicarakan pengadaan TIK.

    “Pada bulan Februari dan April 2020, NAM bertemu dengan pihak Google yaitu WKM dan PRA membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek,” tutur Qohar di Kejagung, Selasa (15/7/2025) malam.