Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kapasitas Starlink Penuh, Gegara Marak RT/RW Net?

    Kapasitas Starlink Penuh, Gegara Marak RT/RW Net?

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai alasan di balik penuhnya kapasitas layanan internet satelit Starlink di Indonesia belum jelas dan perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak Starlink.

    Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab Starlink menghentikan sementara penerimaan pelanggan baru.

    “Ini hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak Starlink sendiri,” ujar Zulfadly kepada Bisnis, Kamis (17/7/2025).

    Zulfadly menekankan Starlink hanyalah salah satu dari banyak solusi untuk pemerataan akses internet, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di wilayah perkotaan, layanan ini umumnya hanya dimanfaatkan sebagai backup link ketika jaringan utama mengalami gangguan.

    Menurutnya, koneksi satelit sejauh ini tetap bermanfaat, terutama di daerah rural atau wilayah yang masih terkendala infrastruktur fiber optik. Dia menambahkan, layanan Starlink Residential memang marak digunakan di daerah-daerah yang biaya instalasi fiber optik masih tergolong tinggi. Namun, masih banyak ruang yang dapat digarap oleh ISP lokal.

    “Dari sisi pemerataan akses, Starlink hanya salah satu solusi. Artinya, masih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh ISP-ISP lokal,” kata Zulfadly. 

    Meski belum mengetahui penyebab utama kapasitas Starlink penuh, APJII mencatat adanya sejumlah dugaan. Salah satunya adalah maraknya penggunaan layanan oleh penyelenggara RT/RW Net yang membeli layanan Starlink lalu menjualnya kembali tanpa izin resmi.

    “Dari beberapa pengamatan kami, memang benar bahwa RT/RW Net mengambil peran tersebut,” ungkap Zulfadly.

    Dia juga mengungkapkan tidak sedikit ISP legal yang akhirnya turut menjadi reseller bandwidth Starlink dan hal ini bisa saja turut menyumbang pada penuhnya kapasitas.

    “Apakah kuota habis karena hal itu? Nah, itu yang perlu dipastikan ke Starlink sendiri,” tegasnya.

    Dengan berhentinya sementara pendaftaran pelanggan baru oleh Starlink, Zulfadly berharap kondisi ini bisa menjadi peluang bagi ISP lokal untuk hadir sebagai solusi alternatif.

    “Tentu kami harapkan itu,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Starlink saat ini tidak menerima pelanggan baru di Indonesia lataran kehabisan kapasitas. Perusahaan menyebut aktivasi perangkat baru juga dihentikan sementara bagi pelanggan yang membeli melalui toko ritel atau penjual pihak ketiga. 

    “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia untuk pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia,” demikian tulis Starlink di laman resminya pada Minggu, 13 Juli 2025. 

    Starlink hadir di Indonesia sejak Juni 2022, beroperasi di bawah kerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). Belakangan, penjualan internet besutan Elon Musk itu memang meningkat khususnya untuk penjualan layanan satelit orbit rendah untuk Starlink untuk segmen korporasi mengalami peningkatan. Pun, dengan layanan satelit GEO seperti High Throughput Satellite (HTS) Merah Putih. 

    SpaceX menyediakan layanan Starlink Business yang menawarkan kecepatan unduh hingga 220 Mbps dan latensi rendah di sebagian besar lokasi, untuk memastikan kelancaran operasional bisnis. 

    Starlink Business menyasar berbagai sektor, termasuk migas, pertambangan, perkebunan, dan operasi lepas pantai, yang seringkali beroperasi di lokasi terpencil. Adapun di Indonesia perusahaan yang terdaftar sebagai reseller Starlink antara lain telkomsat, Primacom, dan Data Lake Indonesia.

  • Google Cloud Luncurkan Data Region Keamanan Siber di Jakarta

    Google Cloud Luncurkan Data Region Keamanan Siber di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA— Google Cloud meluncurkan data region khusus untuk Operasi Keamanan Siber (Security Operations Center/SOC) di Jakarta. 

    Fasilitas tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen Google Cloud terhadap pentingnya cyber residency, sekaligus memperkuat upaya perlindungan data di tengah meningkatnya ancaman digital di Indonesia.

    Country Director Indonesia Google Cloud Fanly Tanto mengatakan, peluncuran ini memungkinkan lebih banyak organisasi di Indonesia, termasuk lembaga pemerintah dan sektor-sektor teregulasi, untuk memanfaatkan platform keamanan Google yang didukung kecerdasan buatan (AI) dan threat intelligence, sembari tetap mematuhi persyaratan lokal terkait residensi data.

    “Peluncuran SOC, Security Operations Center, yang sekarang available di tanahnya Indonesia, di zone-nya Indonesia. Itu adalah komitmen kami Google Cloud terhadap pentingnya cyber residency,” kata Fanly dalam acara Google Cloud: “Bolstering Cyber Resilience with AI-Powered Security Operations” di Jakarta pada Kamis (17/7/2025).

    Berdasarkan riset internal, pemanfaatan platform keamanan canggih berbasis AI ini diyakini dapat mengurangi kerugian akibat serangan siber hingga Rp29 triliun (setara US$1,8 miliar) selama 5 tahun ke depan, dengan mendorong transisi dari strategi keamanan yang reaktif menjadi proaktif.

    Fanly mengatakan. Google juga mengumumkan inisiatif ‘Indonesia BerdAIa untuk Keamanan Siber’, sebuah program komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan postur keamanan mereka. 

    Program ini menggandeng lima mitra Managed Security Service Provider (MSSP), yakni Accenture, Astra Graphia Information Technology (AGIT), Deloitte, Elitery, dan SQShield. Adapun, program ini mencakup penilaian mandiri di empat area inti, yakni tata kelola keamanan, arsitektur, pertahanan siber, dan manajemen risiko. 

    Berdasarkan hasilnya, Google Cloud dan mitra akan memberikan rekomendasi praktik terbaik, menyusun roadmap keamanan yang disesuaikan, serta memberikan opsi dukungan SOC yang dikelola bersama, termasuk dari pakar keamanan siber global seperti Mandiant.

    “Perusahaan dapat menerapkan pendekatan modern dalam mendeteksi, menyelidiki, dan merespons ancaman siber secara lebih cepat dan efektif,” tutur Fanly.

    Tidak hanya itu, program ini juga menyasar peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang tersedia di platform Google Cloud Skills Boost dan Mandiant Academy. Organisasi yang tergabung akan mendapatkan akses bersubsidi ke pelatihan tersebut untuk memperkecil talent gap di bidang keamanan siber.

    Dari sisi teknologi, platform Google Security Operations mengintegrasikan kemampuan SIEM (Security Information and Event Management) dan SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) berbasis AI untuk meningkatkan deteksi dan respons ancaman secara signifikan. Semua ini didukung oleh threat intelligence dan agen AI yang dikembangkan khusus untuk sektor keamanan menggunakan model Gemini.

    Fanly menyebut, kerugian finansial dan reputasi akibat pelanggaran data berakar dari tiga masalah keamanan yang paling mendasar. 

    “Ketiganya yakni besarnya jumlah ancaman [threat overload],pekerjaan manual [toil], dan kesenjangan keahlian [talent gap] yang makin melebar,” kata Fanly.

    Sementara itu, Marcel Judodihardjo, Solutions Consultant, Security Google Cloud Indonesia, menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan penyedia teknologi dalam membangun ketahanan siber nasional.

    “Jadi kalau kita ngomongin keamanan cyber, itu tuh penting adanya kolaborasi sih. Jadi dengan adanya threat intelligence, di Google sendiri kita bayangin setiap hari ada miliaran user yang memakai platform kami yang harus tetap aman,” kata Marcel.

  • Bos Bapanas Ungkap Cara Membedakan Beras Premium dan Medium

    Bos Bapanas Ungkap Cara Membedakan Beras Premium dan Medium

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap cara mudah bagi masyarakat untuk membedakan beras premium dengan medium di tengah ramainya isu temuan beras oplosan. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, salah satu cara mudah untuk membedakan kedua jenis beras tersebut yakni dari sisi harga.

    “Kalau harganya itu deket-deket Rp14.000, Rp15.000, Rp16.000 [per kilogram], itu biasanya premium. Kalau angkanya deket-deket Rp12.000 nah itu medium,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium dan medium. HET diatur sesuai dengan zona wilayah.

    Untuk beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg). HET beras medium di cakupan wilayah yang sama sebesar Rp12.500 per kg. Untuk Sumatra selain Sumsel dan Lampung, HET beras premium di Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg.

    Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras premium Rp14.900 per kg dan beras medium Rp12.500 per kg. Lalu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras premium Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Terakhir, wilayah Maluku dan Papua HET beras premium Rp15.800 per kg dan beras medium Rp13.500 per kg.

    Kemudian dari sisi visual, perbedaan beras premium dan medium ada di pecahannya. Arief menyebut bahwa beras yang memiliki banyak patahan sudah dapat dipastikan sebagai beras medium. 

    “Kalau itu banyak beras utuhnya itu premium,” ungkapnya.

    Namun, jika ingin mengetahui secara detail perbedaan beras medium dan premium, maka perlu dilakukan uji lab.

    Pemerintah melalui Peraturan Bapanas No.2/2023 telah mengatur persyaratan mutu dan label beras. Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi beras yang aman.

    Melalui beleid itu, pemerintah mengatur mutu beras premium yaitu memiliki butir patah maksimal 15%, kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir menir maksimal 0,5%, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 1%, butir gabah, dan benda lain harus nihil.

    Sementara itu, mutu beras medium yaitu memiliki butir patah maksimal 25%, kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir menir maksimal 2,0%, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 4%, butir gabah 1, dan benda lain 0,05%. 

    Sebelumnya, mengacu temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui HET, hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Alhasil, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    “Kemudian juga melakukan pengecekan khususnya kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan,” ujarnya.

    Adapun, Mentan Amran pernah mengungkap masyarakat mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun imbas penjualan beras yang tak sesuai mutu.

    “Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Mengacu investigasi yang berlangsung pada 6–23 Juni 2025, melibatkan sebanyak 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

    Dari hasil tersebut, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

  • KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Balita-Ibu Hamil di Kemenkes

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Balita-Ibu Hamil di Kemenkes

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait dengan pengadaan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

    Kasus itu baru dalam tahap penyelidikan. Kaitannya terkait dengan pengadaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil pada periode 2016-2020. 

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa lembaganya tengah melakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana pada pengadaan tersebut. 

    “Clue-nya [petunjuknya] adalah makanan bayi dan ibu hamil, TPK [tindak pidana korupsi] terkait itu. Masih penyelidikan,” ujarnya kepada wartawan pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Asep enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan kasus yang tengah diselidiki KPK itu. Namun, penegak hukum belum menetapkan pihak-pihak tersangka pada tahapan proses hukum tersebut. 

    Meski demikian, KPK sudah bisa meminta keterangan ke sejumlah pihak terkait guna mencari peristiwa pidana dalam suatu perkara. Apabila ditemukan peristiwa pidana dan minimal dua alat bukti, maka perkara bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

    Adapun, sebelumnya lembaga antirasuah sudah menyoroti soal pemberian asupan tambahan kepada anak dan ibu hamil. Melalui kajian terhadap program pemerintah sebelum adanya Makan Bergizi Gratis (MBG), KPK menyoroti bahwa pemberian biskuit dan susu tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. 

    Hal itu lantaran lebih banyak biskuit yang diterima oleh penerima manfaat daripada susu. 

    “Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 5 Maret 2025 lalu.

  • Wilmar Akuisisi hingga 20% Saham Adani Group di JV Konsumer India

    Wilmar Akuisisi hingga 20% Saham Adani Group di JV Konsumer India

    Bisnis.com, JAKARTA – Wilmar International Limited melalui anak usahanya, Lence Pte. Ltd, sepakat mengakuisisi hingga maksimum 20% saham AWL Agri Business Limited (sebelumnya Adani Wilmar Limited) yang dimiliki oleh Adani Commodities LLP.

    AWL adalah perusahaan joint venture Adani Group dan Wilmar yang didirikan di India dan terdaftar di bursa saham India, BSE Limited dan National Stock Exchange of India Limited. Perusahaan ini bergerak di bidang fast-moving consumer goods (FMGC) minyak goreng dan makanan. 

    Wilmar mengumumkan bahwa Lence, Adani Commodities LLP (ACL), dan Adani Enterprises Limited telah menandatangani perjanjian jual beli saham definitif pada Kamis (17/7/2025).

    Dalam perjanjian tersebut, Lence sepakat mengakuisisi minimum 142.964.647 saham (setara 11%) hingga maksimum 259.935.721 saham (setara 20%) AWL milik ACL dengan harga 275 rupee per saham.

    Sementara itu, sebagaimana diungkapkan oleh Adani Enterprises Limited kepada bursa saham pada hari yang sama, sisa 10,42% saham AWL yang dimiliki ACL akan dijual kepada sekelompok investor yang telah diidentifikasi sebelum transaksi jual beli saham dilaksanakan.

    Saat ini, ACL dan Lence masing-masing memiliki 395.418.121 (30,42%) saham dan 571.019.435 (43,94%) saham AWL. Sisanya, sebesar 25,30% saham AWL dimiliki oleh publik.

    Setelah transaksi rampung, kepemilikan saham Lence di AWL akan meningkat menjadi sekitar 54,94% hingga maksimum 63,94%. Akuisisi saham AWL akan dibiayai dari sumber internal dan pinjaman bank.

    Adapun, ACL akan sepenuhnya hengkang dari AWL usai transaksi dengan Lence dan penjualan sisa saham dengan investor lain selesai.

    Sebelumnya, pada 30 Desember 2024, Wilmar mengumumkan bahwa Lence telah menandatangani perjanjian dengan ACL terkait opsi akuisisi 31,06% saham AWL yang dimiliki ACL dengan harga tidak lebih dari 305 rupee per saham. Namun, kesepakatan ini dibatalkan.

    Lalu, pada Januari 2025, ACL menjual 175.601.314 saham atau 13,51% saham di AWL melalui proses penawaran penjualan (offer for sale) dengan harga 276,51 rupee per saham. Penjualan ini menyebabkan kepemilikan publik di AWL meningkat menjadi 25,30% dan memenuhi persyaratan kepemilikan publik minimum.

  • Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel

    Pengusaha Klaim 80.000 KopDes Merah Putih Tak Ganggu Bisnis Ritel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih tidak akan mengganggu bisnis ritel di Tanah Indonesia.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengaku tidak merasa terancam dengan adanya KopDes/Kel Merah Putih yang bakal meluncur pada 21 Juli 2025.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli 2025.

    “Kami tidak merasa ada ancaman terhadap hal itu [keberadaan 80.000 KopDes Merah Putih],” kata Solihin saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Menurutnya, justru kehadiran 80.000 KopDes/Kel Merah Putih membuat masyarakat semakin memiliki beragam pilihan. “Nggak apa-apa, kan semakin banyak semakin bagus. Indonesia potensinya besar,” ujarnya.

    Adapun nantinya, kata dia, Kepala Negara RI akan menyampaikan fokus utama dari pendirian KopDes/Kel Merah Putih agar semakin terarah.

    “Kan KopDes ini kan nanti pasti setelah peresmian dengan Pak Presiden [Prabowo Subianto] minggu depan nanti akan disampaikan konsentrasi ke mana, ke mana konsentrasinya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Sampai dengan pertengahan Juli 2025, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus (musdesus) telah dilakukan, dengan 78.271 unit KopDes/Kel Merah Putih atau setara 96,45% telah mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Ferry juga memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudha bsia mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Nantinya, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Dia juga menyatakan payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Lebih lanjut, pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelahnya, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Ferry juga memastikan sebanyak 103 percontohan (mockup) KopDes/Kel Merah Putih telah siap, baik secara ekosistem bisnis maupun dari skema pembiayaan.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” tutupnya.

  • Syarat Capres-Cawapres Mesti Kantongi Ijazah S1 Ditolak MK

    Syarat Capres-Cawapres Mesti Kantongi Ijazah S1 Ditolak MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden.

    Pengujian terhadap Pasal 169 huruf r UU No. 7/2017 diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani.

    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan putusan No. 87/PUU-XXIII/2025 dalam sidang pleno yang berlangsung Kamis (17/7/2025).

    Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan dalam Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari persyaratan kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu dan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

    Dalam konstitusi, tidak diatur secara eksplisit batas minimum pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

    “Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang merupakan bentuk delegasi konstitusional yang sah,” kata Hakim MK Ridwan Manysur.

    Mahkamah menilai, permintaan pemohon untuk menaikkan syarat pendidikan justru dapat membatasi hak warga negara yang memenuhi syarat lain untuk maju dalam kontestasi pilpres.

    Sebab, jika disyaratkan minimal lulusan S-1, maka warga negara yang hanya memiliki ijazah SMA tidak lagi memiliki kesempatan konstitusional untuk mencalonkan diri, meskipun memiliki kapasitas dan dukungan rakyat.

    “Artinya, apabila syarat pendidikan paling rendah/minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas/sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education),” ujar Ridwan.

    MK menyatakan pengaturan mengenai syarat pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

    Kebijakan ini dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip seperti rasionalitas, keadilan, nondiskriminasi, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

    Mahkamah juga menyatakan bahwa jika suatu saat diperlukan, DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang dapat meninjau ulang syarat pendidikan capres-cawapres sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa.

    Sebelumnya, dalam sidang perdana di MK pada Selasa (3/6/2025), Hanter Oriko Siregar menyatakan bahwa pendidikan setingkat SMA hanya memberikan pengetahuan umum dan tidak membekali peserta didik dengan pemahaman yang komprehensif tentang tata kelola negara.

    Materi mengenai fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta kemampuan analisis kritis terhadap isu-isu global, hanya diperoleh di jenjang pendidikan tinggi.

    “Presiden sebagai kepala negara adalah simbol marwah bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan luas, termasuk dalam membaca dinamika global dan memahami dampak perdagangan internasional terhadap Indonesia,” ujar pemohon dalam persidangan.

  • Bos Sritex Iwan Kurniawan Rampungkan Pemeriksaan Kejagung, Serahkan Dokumen Bukti Pembelian

    Bos Sritex Iwan Kurniawan Rampungkan Pemeriksaan Kejagung, Serahkan Dokumen Bukti Pembelian

    Bisnis.com, JAKARTA — Bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto telah rampung diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (17/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Iwan dan tim kuasa hukum sejatinya tiba sekitar 09.20 WIB. Dia tiba dengan mengenakan kemeja putih dan dibalut dengan jaket abu.

    Kemudian, Iwan baru keluar dari Gedung Bundar Kejagung RI sekitar 17.50 WIB. Usai diperiksa, Iwan mengatakan bahwa pemeriksaannya pukul 14.00 WIB.

    “Saya datang pagi tapi mulai penyidikan jam 2, jadi jam 5 sudah selesai. Cukup efisien, kami hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang permintaan terakhir itu,” ujar Iwan.

    Dia menjelaskan, dokumen yang diserahkan itu berupa nota transaksi atau invoice pembelian terkait dengan Sritex Grup.

    “Dokumen masih terkait mengenai dulu invoice-invoice, lalu bukti-bukti pembelian. Seperti itu,” tuturnya.

    Adapun, dia juga mengakui bahwa dirinya telah dicecar 10 pertanyaan seputar pemberian kredit dalam pemeriksaan selama tiga jam itu.

    “Ya masih seputar itu lah ya. Masih seputar pemberian kredit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejagung baru menetapkan tiga tersangka dalam perkara Sritex. Salah satu tersangka itu yakni Eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka.

    Iwan diduga telah menggunakan dana kredit dari sejumlah bank untuk membayar utang Sritex dan pembelian aset non-produktif seperti tanah di Solo dan Yogyakarta. 

    Dalam hal ini, eks Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa seharusnya dana kredit itu dipakai untuk modal kerja.

    “Untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset nonproduktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya,” tutur Qohar.

  • Bertahan Tanpa PHK, Ini Strategi MHI Hadapi Krisis di Bisnis Ritel Elektronik

    Bertahan Tanpa PHK, Ini Strategi MHI Hadapi Krisis di Bisnis Ritel Elektronik

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah badai krisis global yang melanda berbagai sektor ekonomi sejak pandemi COVID-19 hingga fluktuasi nilai tukar dolar, Mitra Hub Indonesia (MHI) mampu bertahan di industri ritel elektronik.

    CEO MHI Choi Taesung mengklaim perusahaannya tetap stabil dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, bahkan saat tekanan ekonomi sedang tinggi-tingginya.

    “Saat banyak pelaku ritel terdampak oleh penurunan daya beli dan gangguan rantai pasok selama pandemi, MHI memilih untuk tidak mengambil jalan pintas berupa efisiensi tenaga kerja,” kata Choi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2025).

    Sebaliknya, perusahaan melakukan adaptasi strategis seperti memperkuat kanal penjualan digital, mendiversifikasi fungsi tim lapangan, dan memaksimalkan kemitraan dengan brand utama seperti Samsung.

    Tidak hanya bertahan, MHI bahkan mencatat pertumbuhan signifikan di masa pandemi. Dalam periode 2020 hingga 2022, perusahaan berhasil membuka lebih dari 20 toko baru di berbagai wilayah strategis, sebuah langkah ekspansi yang kontras dengan tren penyusutan yang dialami banyak pelaku ritel lain.

    “Karyawan bukan sekadar aset, mereka adalah wajah dan denyut bisnis kami di mata konsumen. Keputusan untuk tidak melakukan PHK adalah bagian dari komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan,” tambah Choi.

    Strategi ini terbukti efektif. Setelah pandemi mereda, MHI mampu melakukan pemulihan operasional dengan cepat tanpa harus membangun ulang tim dari nol. Dengan sistem manajemen yang fleksibel dan kontrol operasional yang disiplin, MHI justru tumbuh stabil di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

    “Ketahanan bukan dibangun saat krisis datang. Itu dibentuk jauh sebelum badai muncul, lewat keputusan-keputusan kecil yang konsisten dan penuh tanggung jawab.”

    Keberhasilan MHI menjaga stabilitas bukan hanya menjadi contoh manajemen krisis yang efektif, tetapi juga menunjukkan bahwa ritel elektronik masih bisa dijalankan secara beretika dan berkelanjutan, bahkan dalam masa-masa paling sulit.

    MHI yang didirikan oleh Choi Taesung pada tahun 2014 merupakan mitra resmi Samsung di Indonesia. Mengelola lebih dari 77 cabang di Pulau Jawa, MHI membawahi berbagai format toko seperti Samsung Experience Store, Samsung Store, dan Samsung by MHI.

    “Sejak awal, kami membangun MHI dengan prinsip bahwa bisnis bukan hanya soal untung, tapi juga soal menjaga ekosistem manusia yang ada di dalamnya,” pungkas Choi.

  • Imigrasi Ungkap Riza Chalid Keluar dari RI Menuju Malaysia Sejak Februari 2025

    Imigrasi Ungkap Riza Chalid Keluar dari RI Menuju Malaysia Sejak Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap tersangka Mohamad Riza Chalid (MRC) sempat melintas ke Malaysia.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan Riza Chalid tercatat telah meninggalkan Indonesia pada Kamis (6/2/2025).

    “Mohamad Riza Chalid keluar meninggalkan wilayah indonesia pada 6 Februari 2025 menuju Malaysia,” ujar Yuldi saat dihubungi, Kamis (17/7/2025).

    Dia menjelaskan, saudagar minyak asal Tanah Air itu terakhir keluar dari Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Malaysia. Namun, hingga sampai saat ini belum kembali ke Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut, Yuldi mengungkap bahwa saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan keimigrasian Malaysia untuk mencari keberadaan tersangka dari kasus Pertamina itu.

    “Perwakilan kami sudah berkoordinasi dengan jabatan imigresen Malaysia serta polis Malaysia untuk mencari keberadaan Mohamad Riza Chalid,” imbuhnya.

    Adapun, Keimigrasian juga mengaku telah berkoordinasi dengan Immigration Custom Authority (ICA) Singapura. Hasil koordinasi itu mencatat bahwa Riza Chalid sempat mengunjungi Singapura pada Agustus 2024.

    “Apabila ada perkembangan baru akan kami sampaikan terkait keberadaan Mohamad Riza Chalid,” pungkasnya.