Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi rencana Indonesia impor minyak minyak, BBM dan LPG dari Amerika Serikat (AS) masih menunggu terbitnya payung hukum dari pemerintah. Rencana impor energi ini dilakukan usai adanya kesepakatan antara RI-AS terkait dengan tarif impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera rapat koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) guna membahas regulasi untuk impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Namun, dia belum dapat memastikan kapan aturan tersebut bakal rampung.
Rencana impor energi dari AS itu tidak lepas dari kesepakatan tarif resiprokal yang sebelumnya dikenakan sebesar 32%. Kini, tarif itu telah turun menjadi 19%, sedangkan barang AS yang masuk ke RI tak dikenakan tarif.
Namun, dari kesepakatan baru itu Indonesia setuju untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar atau setara Rp244,28 triliun (asumsi kurs Rp16.285 per US$).
Pertamina pun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengimpor minyak mentah dari AS. Namun, perusahaan pelat merah itu masih menunggu dukungan regulasi atau payung hukum dari pemerintah untuk mengeksekusi impor itu.
Terkait hal itu, Bahlil mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pihak Pertamina. Dia pun berjanji segera memberikan regulasi untuk restu impor minyak mentah dari AS.
“Saya belum melakukan rapat teknis dengan Pertamina. Nanti setelah rapat teknis dengan Pertamina baru kami akan menyampaikan,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025).
Selain itu, Bahlil kin mengungkapkan impor energi dari AS tak terbatas pada minyak mentah saja. Dia menyebut, pemerintah juga bakal mengimpor BBM dan LPG dari Negeri Paman Sam.
“Dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar US$10 miliar sampai US$15 miliar, LPG, kemudian BBM, dan crude,” ucapnya.
Terkait potensi membengkaknya biaya logistik atas impor dari AS, dia mematikan pemerintah tetap melakukan perhitungan. Artinya, impor itu harus saling menguntungkan kedua belah pihak.
“Semuanya kami akan hitung sesuai dengan harga keekonomian yang sama, harus saling menguntungkan dan kamu ingin negara kita juga harus mendapatkan harga yang seefisien mungkin,” ujarnya.
Sebelumnya, VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya telah meneken MoU dengan beberapa mitra AS untuk impor minyak mentah. Namun, untuk mengeksekusi hal tersebut pihaknya masih menunggu regulasi atau payung hukum dari pemerintah.
Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses impor itu dilakukan sesuai koridor tidak melawan hukum.
“Untuk melakukan itu [impor minyak mentah], kami perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi, untuk melakukan pengadaan dari sana [AS],” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Kendati, Fadjar belum bisa merinci berapa volume minyak mentah yang bakal diimpor tersebut. Selain itu, dia juga belum bisa mengungkapkan MoU itu dijalani dengan perusahaan AS mana.
