Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Digoda Masuk Golkar, Arteria Dahlan: Saya Masih Anak Buahnya Mbak Puan

    Digoda Masuk Golkar, Arteria Dahlan: Saya Masih Anak Buahnya Mbak Puan

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan merasa mendapat suatu kehormatan seusai digoda Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir untuk gabung ke partai Golkar.

    Menurut dia, partai berlogo pohon beringin itu adalah partai besar yang memiliki segudang sejarah sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh hebat.

    “Tapi saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan saat ini kan saya masih anak buahnya Mbak Puan. Kita loyal ke Mbak. Susah senang sama Mbak,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/7/2025) malam.

    Terlebih, ujarnya, Puan dan Adies memiliki hubungan yang sangat baik, sehingga beda warna politik itu tidak menjadi masalah. Terpenting, lanjut Arteria, semuanya saling dukung bak keluarga yang tumbuh kembang bersama.

    Dengan demikian, dia memandang Adies sedang bergurau saja kepadanya. Arteria pun berterima kasih kepada Adies karena telah mengundangnya sebagai narasumber dalam acara diskusi publik Golkar bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2029”.

    “Yang Terhormat Pak Wakil Ketua DPR Bang Adies itu sudah seperti abang saya, sudah seperti keluarga. Dulu kan kita satu partai, Partai Komisi III. Tadi Beliau itu guyon,” ujar dia.

    Dirayu Masuk Golkar

    Sebagai informasi, dalam acara diskusi itu Adies Kadir menggoda Arteria Dahlan untuk bergabung ke Partai Golkar. Adies berujar kepada Sekjen Golkar Sarmuji bahwa semestinya Arteria Dahlan sudah bersama Golkar pasca musyawarah nasional (munas).

    “Saya bocorin disini kan internal kita. Yang merah merah ini SOKSI bukan dari yang lain. Saya sudah tawarin pak cuma masih ragu, belum ada tindak lanjutnya. Padahal sekarang kalau udah disini kan sudah pimpinan juga pak di Golkar,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (24/7/2025).

    Bahkan, Adies berpendapat bahwa sebenarnya Arteria ‘kalah’ dalam pemilu kemarin karena sistem di internal partainya, bukan karena pribadinya.

    “Sahabat saya yang selalu berpikir cerdas, berpikir cermat, dan berpikir cepat dalam setiap langkah-langkahnya. Jadi kalau kemarin kalah itu jangan dibilang tidak berpikir cerdas, cermat, dan cepat. Itu kemarin dikalahkan oleh sistem di internalnya,” tutur dia.

  • Apa Kabar Pencabutan 4 IUP Tambang Raja Ampat? Begini Updatenya

    Apa Kabar Pencabutan 4 IUP Tambang Raja Ampat? Begini Updatenya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan penjelasan terkait tindak lanjut keputusan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan penambang nikel di Raja Ampat. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya resmi mencabut empat dari lima perusahaan penambang nikel di Raja Ampat yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa serta PT Nurham. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut tindak lanjutnya sudah disampaikan ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 

    “Setahu saya sudah dikirim ke BKPM,” ujar Tri kepada wartawan saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Tri menyebut kini tindak lanjut dari pencabutan izin usaha empat perusahaan tambang itu berada di tangan BKPM. 

    Hal itu lalu dibenarkan oleh Sekjen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Heldy Satrya Putera. Dia menyebut pencabutan izin usaha empat perusahaan tambang itu juga akan ditindaklanjuti berdasarkan sistem Online Singel Submission (OSS). 

    “Iya kalau pencabutan itu ada dari OSS juga nanti,” ungkapnya.

    Meski demikian, lanjut Heldy, saat ini pihaknya melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap empat perusahaan tambang di Raja Ampat itu. Upaya pemeriksaan dan pengawasan tersebut sesuai dengan aturan di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

    “Hasil itu yang nanti akan disampaikan. Itu sebagai landasan hukum kami untuk melakukan pencabutan,” ujarnya. 

    Sementara itu, hanya PT Gag Nikel dari total lima perusahaan penambang nikel di Raja Ampat yang masih diizinkan beroperasi. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini sudah hampir menyelesaikan kajian terkait dengan dampak lingkungan hidup atas aktivitas pertambangan nikel PT Gag. 

    KLH sebelumnya telah menyatakan bakal meninjau kembali persetujuan lingkungan hidup IUP PT Gag Nikel. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, PT Gag Nikel berkegiatan di Pulau Gag yang luasnya 6.030 Ha di mana masuk dalam kategori pulau kecil. 

    Adapun kontrak karya PT GN seluas 13.136 hektare yang berada di pulau Gag dan perairan pulau Gag yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. 

    Berdasarkan UU No.19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2004 tentang Perubahan Atas UU No.41/1999 tentang Kehutanan Menjadi UU, PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan untuk menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. 

    Secara prinsip kegiatan tambang terbuka dilarang dilakukan di kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Namun, terdapat pengecualian untuk 13 perusahaan termasuk PT Gag Nikel, yang diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 2004. Dengan dasar itu, maka kegiatan tambang terbuka dinyatakan legal atau boleh dilakukan.  

    “13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 sehingga dengan demikian maka berjalannya kegiatan penambangan legal,” ujarnya dalam konferensi pers, Minggu (8/6/2025). 

  • Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Ramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026 dari Sekretaris Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2025 mampu menembus target 5,2%, seiring kondisi pasar yang lebih kondusif pada semester II/2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengakui bertambahnya tantangan kondisi perekonomian skala global maupun domestik masih membutuhkan dorongan kebijakan akseleratif melalui APBN maupun non-APBN. 

    Namun, mulai muncul sentimen positif atas sebagian komponen produk domestik bruto (PDB), sehingga tren anjloknya pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal belakangan pun masih bisa dibalas pada paruh akhir 2025.

    “Perkembangan terakhir, misalnya dengan realisasi beberapa kesepakatan dagang dan sinyal positif lain, kami berharap 2025 masih mampu menjangkau 5,2%, dan untuk 2026 sebenarnya sepanjang situasinya masih kondusif seperti ini, kami yakin bisa di 5,4%,” ungkapnya ketika menghadiri diskusi Bisnis Indonesia Forum, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai contoh, komponen konsumsi pemerintah masih bisa didorong lewat akselerasi penyerapan belanja APBN. Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pun berpotensi bangkit, berkaca dari lonjakan impor barang modal pada April dan Mei yang signifikan ketimbang tiga bulan awal 2025. 

    “Ini mengindikasikan investasi mulai jalan, dan mungkin nanti di dua kuartal ke depan akan men-generate di sektor manufaktur dan sebagainya, karena barang-barang modal yang banyak dibutuhkan utamanya adalah permesinan,” tambahnya.

    Berikutnya, konsumsi pun menuju arah lebih cerah karena indeks keyakinan konsumen per Juni 2025 naik tipis ke level 117,8 basis poin dari sebelumnya 117,5 basis poin, begitu juga dengan indeks penjualan riil ke 233,7 basis poin dari sebelumnya 232,4 basis poin.

    Menurut Susiwijono yang membantu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu, keberhasilan Indonesia dalam memperkuat keberadaannya dalam lanskap perdagangan internasional menjadi salah satu sentimen positif buat geliat perekonomian secara umum, maupun dunia usaha secara khusus.

    Mulai dari keberhasilan negosiasi terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), realisasi perjanjian EU-CEPA dengan Uni Eropa, perjanjian dengan Eurasia, serta perluasan akses pasar ke negara-negara bagian OECD maupun BRICS.

    Oleh karena itu, demi menjaga momentum akselerasi, pemerintah akan mengoptimalkan strategi jangka pendek, seperti mendorong belanja, memperkuat sektor industri pengolahan dan padat karya, program subsidi kredit perumahan, menggenjot konsumsi dari sektor pangan dan efek berganda program makan bergizi gratis, serta optimalisasi sektor pariwisata pada momen-momen puncak permintaan. 

  • Tiket ke Jepang Plus China Mulai Rp7,7 Juta, Cek Promo HSBC dan ANA Terbaru!

    Tiket ke Jepang Plus China Mulai Rp7,7 Juta, Cek Promo HSBC dan ANA Terbaru!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia dan maskapai All Nippon Airways memberikan penawaran bagi wisatawan yang ingin bepergian ke Jepang dan China dalam 1 tiket perjalanan, mulai dari harga Rp7,7 juta.

    Penawaran tersebut berlaku selama HSBC ANA Travel Fair 2025 pada 24 Juli 2025 – 27 Juli 2025 di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta.

    International Wealth and Premier Banking Director HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan kebutuhan perjalanan sendiri saat ini dipandang sebagai kebutuhan utama setiap tahun oleh sebagian besar segmen nasabah kaya atau affluent perusahaan.

    Dia melanjutkan dari sisi destinasi perjalanan favorit saat ini masih dipegang oleh Jepang, namun tren akhir-akhir ini turut menempatkan China sebagai favorit. 

    “Kami dan ANA menawarkan bepergian ke Jepang dan China dalam 1 tiket perjalanan, dengan penawaran harga mulai dari Rp 7,7 juta hingga Rp8,4 juta, setelah cashback,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).

    Penawaran ini untuk rute penerbangan ke Tokyo dilanjutkan ke beberapa pilihan kota tujuan di China, yaitu Beijing, Shanghai, Qingdao, dan Dalian.

    Maskapai ANA sendiri menawarkan tiga jadwal penerbangan setiap hari ke Jepang, dengan pilihan pendaratan di Bandara Narita atau Haneda. 

    Bagi para smart travellers, Haneda seringkali menjadi preferensi karena kedekatannya dengan pusat kota, memudahkan akses ke destinasi favorit. 

    Namun demikian, bagi ANA, pengalaman otentik khas Jepang selalu dapat dirasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di pesawat, dengan hidangan khas Jepang yang lezat dan hiburan lengkap di udara.

    Chief Representative ANA Indonesia Tetsuma Fujii juga melihat minat wisatawan akan Jepang yang begitu besar, dan oleh karena itu, pihaknya terus meningkatkan konektivitas serta layanan demi mempermudah perjalanan. 

    “Kolaborasi dengan HSBC ini untuk memastikan setiap perjalanan ke Jepang, dan kini juga China, bukan hanya mudah, tetapi juga penuh dengan keuntungan dan kenyamanan,” katanya.

  • DPR Kaji Usulan Bandara VIP IKN jadi Komersial

    DPR Kaji Usulan Bandara VIP IKN jadi Komersial

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya pertemuan antara pimpinan DPR dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono yang membahas perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Puan menyebut permintaan pertama dari Basuki adalah ingin mengubah status Bandar Udara Internasional Nusantara, yang semula hanya akan digunakan oleh VIP menjadi bisa digunakan untuk komersial alias bandara umum.

    Sebab demikian, Puan menuturkan permintaan itu akan ditindaklanjuti oleh DPR setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Adapun, rencana kunjungan ini akan dilakukan dalam waktu terdekat.

    “Pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN, akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/7/2025).

    Selain permintaan status bandara, cucu Proklamator RI ini mengemukakan permintaan lainnya adalah berkenaan luas hunian perumahan untuk pejabat negara.

    “Itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR Untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN, setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” urainya.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI menyebut pihaknya menggelar rapat dengan pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang membahas dua isu yaitu, soal perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara dan pembangunan perumahan untuk pejabat negara.

    Diketahui, rapat tersebut berlangsung di wilayah Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025) pagi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyebut dua isu ini telah disepakati bersama.

    Meski menyetujui dua hal itu, Dede mengaku belum ada usulan penghentian sementara pembangunan IKN dari Komisi II DPR. Justru, pihaknya turut berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan itu. 

    “Belum ada sama sekali [usulan penghentian sementara]. Kita komitmen untuk melanjutkan pembangunan itu, tentu dengan komitmen anggaran yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.

  • RUU Haji dan Umrah, Komisi VIII Menunggu Surat dari Prabowo

    RUU Haji dan Umrah, Komisi VIII Menunggu Surat dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina menyebut revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah kini telah mencapai tahapan penting.

    Dia mengatakan revisi UU ini resmi menjadi usul inisiatif DPR RI setelah diambil keputusan dalam Rapat Paripurna yang bergulir pada Kamis (24/7/2025). Terlebih, revisi UU ini juga memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025.

    “Tahap selanjutnya, kami menunggu terbitnya Surat Presiden atau Surpres, yang akan menunjuk kementerian atau lembaga pemerintah untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR, khususnya di Komisi VIII,” kata Selly kepada Bisnis, Kamis (24/7/2025) malam.

    Dia meneruskan, bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR. 

    DIM ini akan menjadi dasar pembahasan pasal demi pasal. Nantinya, Selly memastikan bahwa pembahasan akan mendengar masukan dari banyak pihak.

    Adapun, lanjutnya, alasan revisi ini memang harus dilakukan karena untuk kebutuhan hukum dalam menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji supaya menjadi lebih modern, transparan, dan berpihak kepada jemaah.

    “Dinamika pelaksanaan haji terus berkembang, dan kita memerlukan aturan yang mampu menjawab tantangan terkait pelayanan, pengelolaan keuangan, hingga koordinasi lintas sektor dan yurisdiksi,” ucap Selly.

    Lebih jauh, legislator PDIP ini mengemukakan fraksinya masih terus melakukan kajian guna memastikan apakah kelembagaan haji nantinya berbentuk badan atau kementerian. Kajian ini pihaknya lakukan dengan prinsip kehati-hatian.

    “Saya pribadi menilai hal terpenting adalah menata sistemnya terlebih dahulu, mulai dari perencanaan, layanan, hingga pengelolaan dana haji, agar berjalan lebih efektif dan akuntabel,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif DPR.

    Hal tersebut terjadi seusai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir meminta persetujuan dari para anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    “Kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat apakah RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Adies.

    “Setuju,” tutur para anggota dewan yang hadir.

  • Polisi Minta Produsen Turunkan Harga Sesuai Mutu Kemasan

    Polisi Minta Produsen Turunkan Harga Sesuai Mutu Kemasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas alias Satgas Pangan Polri telah meminta produsen agar menurunkan harga beras premium dengan isi yang tidak sesuai kemasan.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah produsen beras untuk menyampaikan permintaannya itu.

    “Sudah kami lakukan pemeriksaan dengan memerintahkan mereka melakukan penjualan atas produk tersebut disesuaikan dengan komposisi yang benar. Artinya apa? Menurunkan harga,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2025).

    Dia menekankan, permintaan itu khusus kepada produsen yang diduga pelanggaran mutu dan takaran beras atau beras oplosan.  Dengan demikian, produsen telah diminta agar menurunkan harga sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi alias HET.

    “Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET sesuai dengan komposisi yang benar,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Helfi menegaskan bahwa pengaturan harga ini diharapkan dapat mengatasi persoalan beras yang tidak sesuai mutu tanpa harus menekan stabilitas stok beras.

    “Sehingga stok tidak terganggu, penanganan perkara kita ambil penyisihan barang putih untuk kita sita, untuk proses penyidikan. Jadi barang tidak akan ada masalah,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus dugaan pelanggaran mutu ini telah menyeret tiga produsen beras mulai dari PT Padi Indonesia Maju dengan merek Sania.

    Selanjutnya, PT Food Station dengan merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Pulen dan Toko SY dengan merek Jelita. Adapun, kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan.

  • Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah jadi Usul Inisiatif DPR

    Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah jadi Usul Inisiatif DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif DPR RI.

    Hal tersebut terjadi seusai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir meminta persetujuan dari para anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    “Kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat apakah RUU usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Adies.

    “Setuju,” tutur para anggota dewan yang hadir.

    Adapun, sebelum keputusan itu diambil delapan fraksi yang ada di DPR menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Pendapatnya ini disampaikan secara tertulis supaya menghemat waktu sidang.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR secara resmi menyetujui revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai inisiatif DPR. 

    Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola haji nasional karena dalam revisi ini kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji diusulkan sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri. 

    Adapun, Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menuturkan usulan ini tertuang dalam pasal baru yakni Pasal 1A yang secara eksplisit mendefinisikan BP Haji dan Umrah. 

    “Yang selanjutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah,” ujarnya dalam rapat di Ruang Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). 

  • Bisnis Enterprise XLSMART Ditopang Tiga Pilar, Siap Dominasi Pasar

    Bisnis Enterprise XLSMART Ditopang Tiga Pilar, Siap Dominasi Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk melalui unit usahanya, XLSMART for Business, menegaskan kesiapannya menjadi pemain utama dalam penyediaan solusi digital untuk sektor korporasi. 

    Diperkuat oleh infrastruktur luas dan sumber daya manusia unggulan, perusahaan mengusung strategi berbasis tiga pilar utama yang diklaim menjadi pembeda dari enterprise lain. 

    Chief Enterprise Business Solutions XLSMART, Andrijanto Muljono, mengatakan enterprise yang ideal adalah yang memiliki tiga kaki penopang utama, yakni ekosistem, tim dan kemampuan menciptakan nilai tambah, serta kekuatan modal untuk berinovasi.

    “Ada tiga pembeda kami dengan enterprise yang lain. Jadi kalau saya bilang enterprise yang sempurna, itu enterprise dengan three legs, tiga kaki,” kata Andrijanto dalam forum BRAVO 500 Summit yang digelar di Jakarta pada Kamis (24/7/2025).

    Selain itu, lanjut Andrijanto, dengan 95 juta basis pelanggan dan 9.000 lebih mitra dan jangkauan di 475 kota, perusahaan yakin dapat melayani seluruh pelanggan enterprise di Indonesia. 

    Andrijanto juga meyakini tim yang tergabung dalam XLSMART for Business merupakan hasil seleksi dari dua perusahaan yang telah bersinergi, sehingga terdiri dari individu-individu terpilih yang diyakini mampu menjawab tantangan dan kebutuhan bisnis ke depan.

    Sementara itu, Chief Enterprise & Business Officer XLSMART, Feby Sallyanto, mengungkapkan perusahaan tengah menargetkan kontribusi segmen business to business (B2B) mencapai 20% dari total pendapatan perusahaan.

    “Total kontribusi XLSMART for Business ini kurang dari 20%. Kami akan menuju 20% kontribusi terhadap XLSMART,” kata Feby dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai penyedia solusi terintegrasi, XLSMART for Business menawarkan layanan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan pertumbuhan bisnis di era transformasi digital. 

    Dengan strategi yang menggabungkan infrastruktur solid, ekosistem kolaboratif, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia berkualitas, perusahaan optimistis mampu memperkuat posisinya di segmen korporasi Indonesia.

  • RI Disebut Tertinggal dari Kenya hingga Vietnam dalam Pengaturan Whatsapp Cs

    RI Disebut Tertinggal dari Kenya hingga Vietnam dalam Pengaturan Whatsapp Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dinilai belum maksimal  mengatur Whatsapp dan layanan over the top (OTT). Berbeda dengan di Vietnam dan Kenya, OTT bebas berbisnis dan mengeruk pemasukan di Tanah Air. 

    Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa membandingkan kondisi di Indonesia dengan praktik di berbagai negara yang telah lebih dahulu mengambil langkah konkret dalam menata kehadiran OTT. 

    Dia mencontohkan di Korea Selatan OTT Netflix dikenakan kewajiban membayar biaya penggunaan jaringan atau network usage fee kepada operator. 

    Pada 2020, SK Broadband mengklaim bahwa lalu lintas data Netflix yang ditangani oleh mereka meningkat 24 kali lipat dari Mei 2018 hingga September 2020, dan Netflix perlu membayar sekitar US$22,9 juta sebagai biaya penggunaan jaringan

    Sementara itu  Uni Eropa, mewajibkan platform digital global untuk tunduk pada aturan transparansi algoritma, moderasi konten, dan bertanggung jawab sesuai hukum di masing-masing negara anggota.

    Vietnam juga mewajibkan setiap OTT asing memiliki kantor perwakilan di dalam negeri dan beroperasi di bawah hukum nasional. Australia lebih jauh lagi mengatur model nilai ekonomi digital melalui News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code, yang mewajibkan platform seperti Google dan Meta untuk membayar royalti kepada media lokal. 

    Di Kenya, dengan Finance Act 2020 ada Digital Service Tax (DST), layanan digital dikenakan 1.5% dari gross revenue yang dihasilkan dari layanan digital kepada pengguna di Kenya. 

    Menurut Triana praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam hal kedaulatan digital. 

    “Kalau negara-negara lain sudah mengatur agar OTT berkontribusi dan tunduk pada hukum lokal, mengapa Indonesia masih membiarkan mereka menikmati pasar tanpa kewajiban apa-apa?” kata Triana, dikutip Kamis (24/7/2025).

    Triana menuturkan yang diperjuangkan oleh asosiasi ini bukanlah pembatasan terhadap akses layanan digital masyarakat, melainkan penataan yang adil terhadap hubungan antara layanan OTT global dan penyelenggara telekomunikasi lokal di Indonesia.

    Dia menilai platform OTT asing telah menikmati pasar Indonesia yang cukup lama, tanpa berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur digital nasional, dan tanpa kewajiban atas layanan universal sebagaimana yang ditanggung oleh operator telekomunikasi Indonesia. Padahal pendapatan yang mereka bukukan sangat besar.

    Pendapatan Netflix mencapai US$11,08 miliar atau setara Rp 181 triliun pada kuartal II/2025, dengan laba bersih US$3,1 miliar atau di atas proyeksi yang sebesar US$3,06 miliar. 

    Sementara itu Meta, induk Whatsapp – Instagram, mencapai US$168 miliar pada 2024 atau naik 22% secara tahunan. 

    YouTube meraih pendapatan iklan sebesar US$9,8 miliar atau sekitar Rp159,6 triliun (Kurs: Rp16.000) pada kuartal II/2025. Iklan disebarluaskan kepada para penggunanya, termasuk ke 143 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025 menurut data Global Data Insight.  

    Jumlah yang dilaporkan perusahaan induk Google, Alphabet pada Rabu (23/07/25) tersebut meningkat dari periode yang sama tahun lalu sejumlah US$8,7 miliar atau Rp141,7 triliun.

    “Kita bukan sedang menolak kemajuan teknologi, perkembangan dan kemajuan teknologi harus kita terima dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi soal keadilan perlu menjadi pertimbangan. OTT global masuk ke wilayah negara kita dengan sangat mudah, tanpa menanggung beban jaringan dan layanan universal,” kata Triana. 

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, mengakui, saat ini infrastruktur digital yang dibangun oleh operator telekomunikasi di Indonesia sudah tersebar. Berdasarkan survei APJII 2024, penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 79,50%.

    Namun, Zulfadly prihatin, penetrasi internet yang sangat tinggi ini dinikmati oleh penyedia layanan over-the-top (OTT) asing, tanpa ada kontribusi ke Indonesia, khususnya pajak. Mereka hanya sekadar mendaftarkan perusahaannya sebagai penyelenggara sistem elektronik.

    Zulfadly berpendapat nilai tawar Indonesia terhadap OTT asing juga masih rendah, tidak seperti China yang mampu melakukan aksi nyata untuk filterisasi dan memaksa OTT asing tunduk pada aturan yang diberlakukan pemerintahnya.

    Selain itu, China juga mempersiapkan substitusi layanan OTT asing. Di Indonesia, kondisinya justru berbanding terbalik.

    “Kita mampu, hanya saja perhatian pemerintah untuk menciptakan iklim riset dan inovasi untuk OTT sangat minim, bahkan tidak ada,” ungkap Zulfadly.

    Lanjut Zulfadly, saat ini fokus utama anggota APJII adalah meningkatkan pemerataan internet dan meningkatkan kualitas internet Indonesia. Saat ini kemampuan mengakses OTT asing adalah sesuatu hal yang diinginkan masyarakat setelah melek internet.

    Jika pemerintah tidak memiliki konsep yang kuat terhadap OTT, menurut Zulfadly, maka penyedia internet hanya akan mempersiapkan jaringan untuk OTT asing tersebut. Padahal, sumber daya operator telekomunikasi di Indonesia seperti frekuensi dan bandwidth terbatas. Di sisi lain, trafik data dari OTT terus mengalami peningkatan eksponensial.

    Padahal, OTT asing menginginkan akses internet dengan kualitas yang bagus. Untuk mendapatkan akses internet yang berkualitas, anggota APJII harus meningkatkan frekuensi dan bandwidth. Untuk meningkatkan frekuensi dan bandwidth, anggota APJII harus melakukan investasi yang nilainya tidak sedikit.

    “Anggota kami terus berusaha untuk memberikan layanannya terhadap akses ke OTT asing, tapi kok kontribusi OTT asing ini tidak ada. Kondisi inilah yang dirasakan kurang adil bagi kami, anggota APJII,” ungkap Zulfadly.