Author: Bisnis.com

  • Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri, RI Dorong Potensi Health Tourism

    Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri, RI Dorong Potensi Health Tourism

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi kehilangan devisa hingga US$11,5 miliar atau sekitar Rp 180 triliun akibat banyaknya warga negara yang memilih berobat ke luar negeri. 

    Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II Kemenpar RI, Yulia memaparkan bahwa wetiap tahun, sekitar 1 juta orang Indonesia melakukan perjalanan medis ke luar negeri. 

    Sekitar 750 ribu di antaranya berobat ke Singapura, sementara sisanya memilih Malaysia, Jepang, Jerman, dan negara lainnya.

    “Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan peran dan sinergi antara kementerian maupun regulator untuk mendukung ekosistem pasien, baik domestik maupun internasional, agar lebih banyak yang memilih berobat di dalam negeri,” katanya.

    Selain itu, keberadaan agen asuransi, mitra rumah sakit internasional, serta website agency yang menyediakan layanan pendampingan medis dan kemudahan lain turut memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pasien dalam memilih layanan kesehatan.

    Kemenpar memaparkan target-target pariwisata nasional yang harus dicapai, seperti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kontribusi pariwisata terhadap PDB, nilai devisa, serta serapan tenaga kerja. Untuk 2025, target kunjungan wisatawan mancanegara ditetapkan sebesar 14–15 juta, sementara pada 2026 meningkat menjadi 16–17,6 juta wisatawan.

    Yulia menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, Kemenpar menjalankan lima program prioritas, yaitu gerakan wisata bersih, pengembangan Tourism 5.0 berbasis teknologi digital, penguatan tiga flagship pariwisata (gastro tourism, marine tourism, dan wellness tourism), penyelenggaraan event berkualitas internasional, serta pengembangan desa wisata.

    Wellness tourism yang menjadi bagian dari health tourism kini menjadi salah satu fokus besar Kemenpar, dengan pemetaan sejumlah destinasi unggulan mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, NTB, hingga Bali, Jogja, dan Solo.

    Untuk wisata medis, Yulia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik kembali masyarakat yang selama ini berobat ke luar negeri, sekaligus menjadi tujuan bagi wisatawan mancanegara yang mencari layanan kesehatan.

    Lebih lanjut, dia juga memaparkan strategi pemasaran wisata medis dan wellness Indonesia, yang meliputi identifikasi segmen pasar potensial, penguatan produk wisata yang relevan dengan karakteristik pasar, serta kolaborasi lintas kementerian dan industri baik kesehatan maupun pariwisata.

    “Kolaborasi menjadi kunci, baik dengan kementerian lain maupun industri terkait,” ujarnya.

    Untuk memperluas jangkauan pasar, Kemenpar menjalankan empat jenis kegiatan promosi, mulai dari partisipasi dalam pameran pariwisata internasional, sales mission yang mempertemukan pelaku industri Indonesia dengan pasar luar negeri, program joint promotion bersama mitra internasional, serta penyelenggaraan fam trip bagi industri pariwisata mancanegara agar mereka dapat melihat langsung potensi di Indonesia.

    Di sisi lain, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan RSJPDHK, Maya Marinda Montain, menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar dalam wisata medis. 

    Menurutnya, kualitas layanan dan akreditasi beberapa rumah sakit nasional dapat bersaing dengan rumah sakit pusat layanan jantung unggulan di Singapura.

    Namun sayang, menurutnya masih banyak pasien ragu memilih layanan kesehatan Indonesia karena persoalan kepercayaan, keamanan, serta kemudahan akses. Padahal negara lain justru mengelola aspek ini dengan sangat serius.

    “Malaysia, misalnya, mereka memberi insentif penerbangan, menawarkan layanan cashless, serta menyediakan paket wisata medis terintegrasi yang dipromosikan secara agresif,” ujar Maya.

    Layanan Medical Check Up (MCU) di rumah sakit Malaysia terbilang sangat murah. Menurutnya, itu adalah strategi marketing mereka, sebab MCU akan menjadi pintu yang menghubungkan pasien dengan tindakan medis yang biayanya jauh lebih besar.

    Sebagai rumah sakit yang menjadi bagian dari ekosistem wisata medis, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) terus memantapkan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia salah satu destinasi utama wisata medis, khususnya di bidang kardiovaskular.

    Persiapan menuju wisata medis dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, digitalisasi sistem pelayanan pasien internasional, serta penguatan fasilitas intervensi kardiovaskular.

    Upaya ini juga dibarengi pemetaan strategi pasar, analisis kompetitor di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, hingga identifikasi target pasien yang meliputi medical seeker, premium medical seeker, dan premium care seeker.

    “Dengan pengalaman panjang dan kompetensi unggulan dalam layanan kardiovaskular, kami berkomitmen menjadi rujukan regional bagi pasien dalam dan luar negeri,” ujarnya.

  • Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri, RI Dorong Potensi Health Tourism

    Warga Pilih Berobat ke Luar Negeri, RI Dorong Potensi Health Tourism

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi kehilangan devisa hingga US$11,5 miliar atau sekitar Rp 180 triliun akibat banyaknya warga negara yang memilih berobat ke luar negeri. 

    Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II Kemenpar RI, Yulia memaparkan bahwa wetiap tahun, sekitar 1 juta orang Indonesia melakukan perjalanan medis ke luar negeri. 

    Sekitar 750 ribu di antaranya berobat ke Singapura, sementara sisanya memilih Malaysia, Jepang, Jerman, dan negara lainnya.

    “Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan peran dan sinergi antara kementerian maupun regulator untuk mendukung ekosistem pasien, baik domestik maupun internasional, agar lebih banyak yang memilih berobat di dalam negeri,” katanya.

    Selain itu, keberadaan agen asuransi, mitra rumah sakit internasional, serta website agency yang menyediakan layanan pendampingan medis dan kemudahan lain turut memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pasien dalam memilih layanan kesehatan.

    Kemenpar memaparkan target-target pariwisata nasional yang harus dicapai, seperti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kontribusi pariwisata terhadap PDB, nilai devisa, serta serapan tenaga kerja. Untuk 2025, target kunjungan wisatawan mancanegara ditetapkan sebesar 14–15 juta, sementara pada 2026 meningkat menjadi 16–17,6 juta wisatawan.

    Yulia menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, Kemenpar menjalankan lima program prioritas, yaitu gerakan wisata bersih, pengembangan Tourism 5.0 berbasis teknologi digital, penguatan tiga flagship pariwisata (gastro tourism, marine tourism, dan wellness tourism), penyelenggaraan event berkualitas internasional, serta pengembangan desa wisata.

    Wellness tourism yang menjadi bagian dari health tourism kini menjadi salah satu fokus besar Kemenpar, dengan pemetaan sejumlah destinasi unggulan mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, NTB, hingga Bali, Jogja, dan Solo.

    Untuk wisata medis, Yulia menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik kembali masyarakat yang selama ini berobat ke luar negeri, sekaligus menjadi tujuan bagi wisatawan mancanegara yang mencari layanan kesehatan.

    Lebih lanjut, dia juga memaparkan strategi pemasaran wisata medis dan wellness Indonesia, yang meliputi identifikasi segmen pasar potensial, penguatan produk wisata yang relevan dengan karakteristik pasar, serta kolaborasi lintas kementerian dan industri baik kesehatan maupun pariwisata.

    “Kolaborasi menjadi kunci, baik dengan kementerian lain maupun industri terkait,” ujarnya.

    Untuk memperluas jangkauan pasar, Kemenpar menjalankan empat jenis kegiatan promosi, mulai dari partisipasi dalam pameran pariwisata internasional, sales mission yang mempertemukan pelaku industri Indonesia dengan pasar luar negeri, program joint promotion bersama mitra internasional, serta penyelenggaraan fam trip bagi industri pariwisata mancanegara agar mereka dapat melihat langsung potensi di Indonesia.

    Di sisi lain, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Strategi Layanan RSJPDHK, Maya Marinda Montain, menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar dalam wisata medis. 

    Menurutnya, kualitas layanan dan akreditasi beberapa rumah sakit nasional dapat bersaing dengan rumah sakit pusat layanan jantung unggulan di Singapura.

    Namun sayang, menurutnya masih banyak pasien ragu memilih layanan kesehatan Indonesia karena persoalan kepercayaan, keamanan, serta kemudahan akses. Padahal negara lain justru mengelola aspek ini dengan sangat serius.

    “Malaysia, misalnya, mereka memberi insentif penerbangan, menawarkan layanan cashless, serta menyediakan paket wisata medis terintegrasi yang dipromosikan secara agresif,” ujar Maya.

    Layanan Medical Check Up (MCU) di rumah sakit Malaysia terbilang sangat murah. Menurutnya, itu adalah strategi marketing mereka, sebab MCU akan menjadi pintu yang menghubungkan pasien dengan tindakan medis yang biayanya jauh lebih besar.

    Sebagai rumah sakit yang menjadi bagian dari ekosistem wisata medis, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) terus memantapkan langkah strategis untuk menjadikan Indonesia salah satu destinasi utama wisata medis, khususnya di bidang kardiovaskular.

    Persiapan menuju wisata medis dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, digitalisasi sistem pelayanan pasien internasional, serta penguatan fasilitas intervensi kardiovaskular.

    Upaya ini juga dibarengi pemetaan strategi pasar, analisis kompetitor di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, hingga identifikasi target pasien yang meliputi medical seeker, premium medical seeker, dan premium care seeker.

    “Dengan pengalaman panjang dan kompetensi unggulan dalam layanan kardiovaskular, kami berkomitmen menjadi rujukan regional bagi pasien dalam dan luar negeri,” ujarnya.

  • Ciamis Jabar Diguncang Gempa Magnitudo 2,2 Malam Ini

    Ciamis Jabar Diguncang Gempa Magnitudo 2,2 Malam Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 2,2, mengguncang wilayah Ciamis Jawa Barat Malam ini 27 Desember 2025.

    Berdasarkan data BMKG, gempa mengguncang pukul 00:34:24WIB.

    Adapun pusat titik gempa berlokasi di 7.40LS, 108.37BT (8 km Tenggara KAB-CIAMIS-JABAR).

    Gempa berpusat di kedalaman 70 Km.

    Selain di Ciamis, berikut kejadian gempa malam ini

    Gempa Mag:2.2, 27-Dec-2025 00:28:53WIB, Lok:8.29LS, 119.54BT (45 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:151 Km

    Gempa Mag:2.1, 27-Dec-2025 00:38:57WIB, Lok:8.11LS, 123.21BT (35 km TimurLaut LARANTUKA-NTT), Kedlmn:9 Km

    Gempa Mag:2.4, 27-Dec-2025 00:42:48WIB, Lok:8.19LS, 117.72BT (47 km TimurLaut SUMBAWA-NTB), Kedlmn:23 Km

    Gempa Mag:4.0, 27-Dec-2025 00:55:16WIB, Lok:2.46LS, 137.22BT (60 km BaratLaut MAMBERAMORAYA-PAPUA), Kedlmn:63 Km

    Gempa Mag:3.0, 27-Dec-2025 01:05:50WIB, Lok:2.65LS, 137.20BT (62 km TimurLaut WAROPEN-PAPUA), Kedlmn:78 Km

    Gempa Mag:2.9, 27-Dec-2025 01:17:55WIB, Lok:3.49LS, 135.57BT (20 km BaratLaut NABIRE-PAPUA), Kedlmn:22 Km

  • WNI Korban TPPO di Kamboja Dijanjikan Gaji Rp9 juta Per Bulan hingga Disiksa Lari 300 Putaran

    WNI Korban TPPO di Kamboja Dijanjikan Gaji Rp9 juta Per Bulan hingga Disiksa Lari 300 Putaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka dijanjikan mendapatkan gaji Rp9 juta per bulan dan disiksa lari 300 kali putaran lapangan futsal. 

    Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni mengatakan para korban dijanjikan oleh pihak yang berperan sebagai sponsor bekerja di Kamboja. Pihak sponsor menjanjikan kepada korban gaji Rp9 juta per bulan sebagai operator komputer, tetapi sesampainya di sana dipekerjakan sebagai admin judi online.

    “Salah satunya adalah korban dan bersama suaminya diming-imingi oleh seseorang yang mengaku sebagai operator di sana untuk bekerja di perusahaan dengan dijanjikan gaji Rp9 juta rupiah per bulan,” kata Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025).

    Irhamni menjelaskan penyelidikan kasus ini ketika Polri mendapatkan laporan dan informasi dari media sosial, di mana salah satu korban mengunggah video pengalaman kerja di sana. 

    Dia menyampaikan ketika para korban sampai di Kamboja, paspor korban diambil oleh pihak sponsor.

    “Setelah tiba di bandara Phnom Penh korban dijemput dengan taksi. Kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada dimana, sehingga mereka terima-terima saja, sehingga dia dipekerjakan sebagai skamer,” ujarnya.

    Irhamni menyebutkan bahwa para korban mendapatkan berbagai kekerasan fisik karena bekerja tidak sesuai target. Salah satu korban penipuan sedang mengandung janin berusia 6 bulan

    “Makanya diberi sanksi, dari mulai yang teringan push up, kemudian sit up, kemudian lari di lapangan selama 300 kali di lapangan futsal,” jelasnya.

    Para korban berhasil melahirkan diri ketika diajak makan bersama bos dari perusahaan tersebut. Mereka melaporkan ke KBRI untuk Kamboja dan sepakat tinggal bersama.

    Tim penyelidik Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri yang memperoleh informasi melakukan penyelidikan untuk menjemput para korban. Meski sempat mengalami kendala karena korban melarikan diri, tim akhirnya berhasil memulangkan 9 WNI tersebut.

    Sebagai tindak lanjut, Polri tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku penipuan kerja di luar negeri. Polri mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah tertipu dengan modus bekerja di luar negeri tanpa adanya informasi yang jelas. 

  • Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Ini Daftar Wilayah yang Larang Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Malam tahun baru 2026 akan sepi dari pesta kembang api.

    Pasalnya, beberapa daerah termasuk Jakarta telah mengeluarkan imbauan larangan pesta kembang api 2026 karena kondisi.

    Berikut 8 daerah yang larang pesta kembang api di malam tahun baru 2026 

    1. Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah maupun pihak swasta.

    “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/25).

    Pramono mengatakan larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian lainnya. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat.

    Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri.

    2. Banten

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. 

    Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

    Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

    Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

    Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

    Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

    Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

    Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

    3. Cirebon

    Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Polsek Pabedilan Polresta Cirebon melalui Bhabinkamtibmas Desa Pabedilan Kidul melaksanakan kegiatan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Operasi Lilin Lodaya 2025.

    okus utama dalam kegiatan sambang tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya serta larangan penggunaan kembang api dan petasan secara berlebihan, yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

    Dalam sosialisasinya, petugas menyampaikan beberapa imbauan penting, di antaranya mengingatkan warga agar tidak menyalakan kembang api dan petasan karena berisiko menimbulkan kebakaran di kawasan permukiman padat serta dapat menyebabkan cedera. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk merayakan malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih positif, seperti doa bersama dan silaturahmi keluarga, guna menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan, khususnya bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit.

    Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi kendaraan maupun arak-arakan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), karena dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan lainnya.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polsek Pabedilan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

    4. Jawa Timur

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jatim tidak menggelar pesta kembang api saat pergantian tahun 2025 ke 2026 dan menggantinya dengan doa bersama.

    Dilansir dari Antara, dia menjelaskan imbauan tersebut merupakan wujud empati dan solidaritas atas musibah banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara, yang menimbulkan korban jiwa serta dampak sosial luas.

    Menurut Khofifah, doa bersama dapat menjadi simbol kebersamaan nasional sekaligus momentum memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan spiritualitas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan.

    Selain itu, dia mengingatkan kondisi cuaca pada akhir tahun masih berpotensi ekstrem berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan puncak hujan di Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 20 persen, Januari 2026 sebesar 58 persen, dan Februari 2026 sebesar 22 persen.

    Khofifah berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan doa bersama menyambut Tahun Baru 2026.

    5. Yogyakarta

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan melarang masyarakat maupun pihak penyelenggara menggelar pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026.

    Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, akan menjadi kewenangan kepolisian.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan Mabes Polri tidak memberikan izin pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 dan menyerahkan teknis penindakan kepada kepolisian daerah.

  • DIPA Tak Kunjung Diserahkan, Nasib APBN 2026 Kian Tak Jelas

    DIPA Tak Kunjung Diserahkan, Nasib APBN 2026 Kian Tak Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026 kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga meski sudah di akhir Desember. Padahal, biasanya DIPA APBN diserahkan pada akhir November 2025. 

    Hal ini kontras dengan pernyataan pemerintah yang selalu menyebut akan mempercepat proses penyerapan anggaran sejak awal tahun dimulai.

    Ketika dimintai penjelasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memastikan bahwa penyerahan DIPA APBN 2026 akan dilakukan segera.

    “Nanti akan ada penyerahan dalam waktu dekat. Nanti kita lihat jadwalnya,” kata Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyerahan DIPA APBN 2026 hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan APBN 2026 tidak akan terhambat meski DIPA belum diterima pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga.

    Purbaya menyatakan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada Selasa (16/12/2025), tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Prabowo.

    “Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan.

    “Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

    Sebagai informasi, beberapa tahun belakangan penyerahan DIPA APBN dilakukan secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga. Praktik tersebut sudah dilaksanakan sejak penyerahan DIPA APBN 2024 pada akhir November 2023.

    DIPA sendiri merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

  • DIPA Tak Kunjung Diserahkan, Nasib APBN 2026 Kian Tak Jelas

    DIPA Tak Kunjung Diserahkan, Nasib APBN 2026 Kian Tak Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026 kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga meski sudah di akhir Desember. Padahal, biasanya DIPA APBN diserahkan pada akhir November 2025. 

    Hal ini kontras dengan pernyataan pemerintah yang selalu menyebut akan mempercepat proses penyerapan anggaran sejak awal tahun dimulai.

    Ketika dimintai penjelasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memastikan bahwa penyerahan DIPA APBN 2026 akan dilakukan segera.

    “Nanti akan ada penyerahan dalam waktu dekat. Nanti kita lihat jadwalnya,” kata Airlangga di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penyerahan DIPA APBN 2026 hanya sebatas seremoni. Dia mengklaim pelaksanaan APBN 2026 tidak akan terhambat meski DIPA belum diterima pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga.

    Purbaya menyatakan, sebelumnya penyerahan DIPA diagendakan berlangsung pada Selasa (16/12/2025), tetapi jadwal tersebut diundur menyesuaikan agenda Prabowo.

    “Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan,” ujar Purbaya.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan penyerahan DIPA dilakukan selain oleh Presiden, Purbaya belum memberikan kepastian dan menyatakan pemerintah masih akan melihat perkembangan agenda ke depan.

    “Nanti kita lihat,” ujarnya singkat.

    Sebagai informasi, beberapa tahun belakangan penyerahan DIPA APBN dilakukan secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian/lembaga. Praktik tersebut sudah dilaksanakan sejak penyerahan DIPA APBN 2024 pada akhir November 2023.

    DIPA sendiri merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

  • Pemprov Banten Larang Pesta Kembang Api dan Petasan di Malam Tahun Baru 2026

    Pemprov Banten Larang Pesta Kembang Api dan Petasan di Malam Tahun Baru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerbitkan kebijakan larangan penggunaan kembang api dan petasan menjelang perayaan Tahun Baru 2026. 

    Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Banten Andra Soni sebagai upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten.

    Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025 tentang Larangan Penggunaan Kembang Api dan Petasan Menjelang Perayaan Tahun Baru 2026 di Wilayah Provinsi Banten yang ditetapkan di Serang pada 24 Desember 2025.

    Dalam surat edaran tersebut, gubernur Banten mengimbau sekaligus melarang seluruh masyarakat untuk tidak menggunakan, menyalakan, memperjualbelikan, maupun menyimpan kembang api dan atau petasan dalam bentuk dan jenis apa pun. Baik menjelang maupun pada saat perayaan Tahun Baru 2026.

    Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Selain itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk menghindari potensi gangguan keselamatan, kebakaran, serta kecelakaan yang kerap terjadi akibat penggunaan petasan, khususnya di lingkungan permukiman.

    Gubernur Banten juga menekankan bahwa larangan ini memiliki makna sosial yang lebih luas sebagai wujud empati dan solidaritas kemanusiaan atas musibah yang dialami korban bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat merayakan Tahun Baru dengan cara yang lebih sederhana, aman, dan penuh kepedulian sosial.

    Melalui surat edaran itu, gubernur Banten menginstruksikan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di wilayah masing-masing serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

    Pemerintah daerah juga diminta melakukan koordinasi dengan unsur TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan ketertiban umum. Selain itu, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda diharapkan turut berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.

    Dengan diterbitkannya kebijakan ini, Pemprov Banten berharap perayaan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif, serta mencerminkan kepedulian sosial seluruh elemen masyarakat.

  • Polri Pulangkan 9 WNI Korban TPPO di Kamboja, Dipekerjakan Jadi Admin Judol dan Scammer

    Polri Pulangkan 9 WNI Korban TPPO di Kamboja, Dipekerjakan Jadi Admin Judol dan Scammer

    Bisnis.com, JAKARTA – Polri memulangkan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan menjadi admin judi online di Kamboja.

    Hal itu disampaikan oleh Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025) malam. Irhamni menjelaskan kronologi pemulangan. Dia memaparkan, awalnya, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi dari media sosial pada 8 Desember 2025.

    Setelah menghimpun informasi, Bareskrim Polri bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait termasuk KBRI untuk Kamboja.

    “Dari hasil koordinasi dan penyelidikan, ditemukan 9 korban, yang di antaranya 3 orang perempuan, dan 6 orang laki-laki yang berasal dari, wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara,” katanya.

    Dia mengatakan para korban dijanjikan bekerja di luar negeri oleh pihak ketiga atau berperan sebagai sponsor. Pihak ini menyediakan fasilitas transportasi hingga pembuatan paspor. 

    Dia mengungkapkan salah satu korbannya adalah pasangan suami istri yang dijanjikan oleh pihak sponsor. Bahkan terdapat korban yang sedang mengandung janin 6 bulan.

    Mereka diiming-imingi gaji Rp9 juta per bulan menjadi operator komputer. Namun sesampainya di sana, para korban dipekerjakan menjadi admin judi online.

    “Setelah tiba di bandara Phnom Penh korban dijemput dengan taksi. Kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada di mana, sehingga mereka terima-terima saja, sehingga dia dipekerjakan sebagai scammer,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ketika tim penyelidik terbang ke Kamboja untuk menjemput para korban, mereka telah melarikan diri dari tempat kerjanya dan melaporkan ke KBRI. Mereka juga tinggal bersama karena trauma mengalami kekerasan.

    Kendati demikian tim penyelidik berhasil memulangkan para korban. Identitas mereka tidak bisa disampaikan oleh kepolisian karena faktor keamanan.

    “Hari Jumat, 26 Desember 2025, Tim Penyelidik Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, berhasil memulangkan para korban dengan selamat, dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian,” terangnya

    Dia menyampaikan anggota polisi sedang melakukan pendalaman kasus dan sudah mengantongi identitas pihak-pihak yang diduga menjadi dalang perdagangan orang atau penipuan pekerjaan.

  • Daftar Lengkap UMK 2026 di Kota dan Kabupaten Provinsi Banten, Cilegon Tertinggi Rp5,469 Juta

    Daftar Lengkap UMK 2026 di Kota dan Kabupaten Provinsi Banten, Cilegon Tertinggi Rp5,469 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Banten Andra Soni, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74 persen. Dengan kenaikan tersebut, besaran UMP Banten tahun 2026 menjadi Rp3.100.881,40.

    ​Dilansir dari laman resmi Pemprov Banten, keputusan ini disampaikan Andra Soni usai menerima audiensi puluhan perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

    ​Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 701 Tahun 2025 tertanggal 24 Desember 2025 tentang Penetapan UMP.

    Selain UMP, Gubernur juga menerbitkan aturan turunan lainnya, yakni Kepgub Nomor 703 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Kepgub Nomor 704 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

    ​”Semoga keputusan ini berdampak positif bagi dunia usaha dan untuk kesejahteraan buruh,” ujar Andra Soni di hadapan awak media.

    ​Andra menjelaskan, besaran kenaikan tersebut merupakan hasil rekomendasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

    Ia menegaskan, selama proses pembahasan, pihaknya terus menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi.

    ​”Sampai pada akhirnya ketika semua berkas lengkap, saya harus menandatangani Kepgub itu,” tegasnya.

    ​Gubernur juga berkomitmen untuk tidak mengubah rekomendasi angka yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

    Penyesuaian yang dilakukan Pemprov Banten hanya bersifat administratif, seperti perbaikan tanda baca, tanpa mengurangi substansi rekomendasi.

    ​Rincian Kenaikan Upah

    ​Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, merinci bahwa UMP Banten 2026 sebesar Rp3.100.881,40 mengalami kenaikan dari tahun 2025 yang sebesar Rp2.905.119,90.

    ​Selain UMP dan UMK, Pemprov Banten juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 yang mencakup lima kategori usaha dengan total 95 kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit.

    ​Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Banten Tahun 2026:

    ​Kota Cilegon: Rp5.469.922,59 (Naik 6,67%)
    Kota Tangerang: Rp5.399.405,69 (Naik 6,50%)
    Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377,00 (Naik 6,31%)
    ​Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870,00 (Naik 5,50%)
    ​Kabupaten Serang: Rp5.178.521,19 (Naik 6,61%)
    Kota Serang: Rp4.665.927,94 (Naik 5,61%)
    ​Kabupaten Pandeglang: Rp3.360.078,06 (Naik 4,79%)
    Kabupaten Lebak: Rp3.330.010,62 (Naik 4,97%)

    ​Sementara itu, untuk besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

    ​Kota Cilegon: Sektor I Rp5.606.670,54; Sektor II Rp5.566.663,21; Sektor III Rp5.499.553,85.
    Kota Tangerang: Sektor I Rp5.777.364,08; Sektor II Rp5.561.387,86; Sektor III Rp5.480.396,77; Sektor IV Rp5.453.399,74.
    Kabupaten Tangerang: Sektor Ia Rp5.290.110,00; Sektor Ib Rp5.263.540,00; Sektor II Rp5.225.909,00; Sektor IIIa Rp5.242.278,00.
    ​Kabupaten Serang: Sektor I Rp5.345.521,19; Sektor II Rp5.290.521,19.
    ​Kota Tangerang Selatan: Sektor I Rp5.297.813,00; Sektor II Rp5.272.842,00.
    Kabupaten Lebak: Rp3.487.636,85 (Baru ditetapkan tahun ini).