Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Festival UMKM, Gubernur Bobby Nasution Hadiahi UMKM Bebas Cicilan Setahun

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan hadiah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni berupa gratis cicilan kredit usaha selama setahun.

    Hal tersebut sebagai bentuk dukungan Gubernur terhadap kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro.

    Kegiatan festival tersebut berlangsung di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Jumat (25/7/2025).

    Adapun penerima hadiah cicilan kredit usaha yakni Kristo Sinaga, Monalisa Hutasoit, Makmur Sianipar, Juliner Sihombing, dan Santi Farida Hutabarat. Mereka adalah pelaku UMKM kuliner dan kerajinan tangan seperti pembuat ombus-ombus dan penenun ulos.

    “Tadi ada lima pelaku UMKM kita beri hadiah cicilan usaha kredit gratis,” ucap Bobby Nasution.

    Di Provinsi Sumut, kata Bobby, ada 870 ribu pelaku UMKM. Sebanyak 3% yang sudah mempunyai NIB, dan 7,7% pelaku UMKM yang sudah mengadopsi akses pembiayaan. Kemudian sebanyak 19% pelaku UMKM sudah mengadopsi teknologi dan 4% sudah mengakses pasar digital.

    “Ini angka yang menjadi pembelajaran bagi kami Sumut. Karena kita ketahui, Presiden menetapkan pertumbuhan ekonomi 8% tingkat nasional. Sebagai provinsi terbesar keempat, Sumut juga harus memberikan dukungan agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8%,” ucapnya.

    Bobby juga menyebutkan kegiatan usaha dan investasi per tahun harus mencapai Rp56 triliun dalam satu tahun. “Kami yakin dari sektor UMKM bisa menyumbang sektor luar biasa,” katanya.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan acara tersebut menjawab aspirasi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses perizinan. “Maka Kementerian UMKM harus bisa mencari solusi dan langkah kita bisa mengantisipasi terkait wewenang perizinan,” katanya.

    Oleh sebab itu, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memudahkan pelaku UMKM mengurus perizinan. “Ada perintah dari Pak Presiden untuk mengoptimalkan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dari setiap kementerian,” katanya.

    Hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perangkat daerah Sumut dan Taput.

    Festival tersebut juga diramaikan dengan kehadiran 1.200 pelaku UMKM dari Tapanuli Utara, yang dimeriahkan dengan sejumlah pameran produk stan milik pelaku usaha, hingga promosi layanan unggulan setiap BUMN seperti Bank Sumut, BRI, Bank Mandiri, BNI, Jamkrindo, Askrindo, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

  • Jokowi Curhat Soal Dituduh Ijazah Palsu Saat Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM

    Jokowi Curhat Soal Dituduh Ijazah Palsu Saat Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu.

    Saat diminta menyampaikan sambutan, Jokowi langsung melontarkan candaan bernada sindiran soal isu ijazahnya yang belakangan mengemuka.

    “Mengenai nostalgia ya, saya lihat senang semuanya. Tapi jangan seneng dulu lho karena ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Sabtu (26/7/2025).

    Dia meminta para sahabatnya juga waspada sebab jika ijazahnya terbukti palsu, bisa saja seluruh angkatan turut terkena imbas.

    “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 [alumni] juga kena,” ujarnya berkelakar.

    Jokowi mengaku heran dengan tudingan yang dinilainya tidak masuk akal mengingat perjuangannya menempuh seluruh proses kuliah kala itu.

    “Saya kadang geleng-geleng juga ini, kadang tidak masuk logika. Tapi ya kejadiannya seperti yang kita lihat. Ini kita kuliah sulit-sulit. Tapi kalau saya, lulus semua. Lulus terus, lulus terus,” ucapnya.

    Dia pun menyinggung sahabat lamanya, Jambro Sasongko, yang sempat berkali-kali mengulang mata kuliah matematika.

    Dengan nada bercanda, menurut Jokowi, dia tidak pernah mengulang mata kuliah lainnya Jambro sehingga tidak masuk akal jika justru ijazahnya yang kini dipersoalkan.

    “Kalau yang diragukan Pak Jambro itu boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya itu enggak pernah mengulang,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, tuduhan yang dialamatkan kepadanya makin tak masuk akal lantaran terus berganti fokus, dari ijazah ke skripsi lalu beralih ke program KKN.

    “Begitu ijazahnya sulit, dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga (dianggap) palsu. Ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi ke sana,” katanya.

    Jokowi menyebut dosen pembimbing skripsinya adalah Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro, sedangkan pengujinya adalah Ranu Gede dan Ir. Sofyan Wasito.

    Dia juga masih mengingat jelas lokasi KKN yang dijalaninya bersama mahasiswa lintas fakultas di Boyolali, Jawa Tengah.

    “Saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya. Dari Fakultas Hukum ada yang namanya Bu Yohana waktu itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Rica, dan dari Teknik Geodesi ada yang namanya Eko,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga mengaku sempat diadukan ke polisi karena dianggap melakukan pembohongan publik saat menyebut Ir. Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya.

    Padahal, menurut dia, Ir. Kasmujo benar-benar membimbingnya selama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, bahkan setelah lulus masih beberapa kali menyambangi pabrik kayu miliknya untuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan teknis.

    “Beliau mementori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Sampai kapan pun saya akan menyampaikan, Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena memang dosen pembimbing saya,” ujar Jokowi.

    Menutup sambutannya, Jokowi mengaku jika sebenarnya kondisi kesehatannya belum pulih benar.

    “Saya ini sebetulnya kondisinya belum 100% (sehat). Selama tiga bulan ini masih dalam pemulihan,” ujar dia.

    Namun, dia terpaksa menghadiri acara reuni angkatannya tersebut agar tuduhan soal ijazah palsu kepadanya tidak semakin melebar.

    “Waktu dijenguk Pak Bambang [ditanya] ‘dateng enggak?’. Ini kalau [saya] enggak datang palsunya tambah ke mana-mana” kata Jokowi disambut gelak tawa rekan-rekannya.

  • Masih 23,85 Juta Orang Terjebak dalam Kemiskinan Ekstrem, Istana Ungkap Target Pemerintah

    Masih 23,85 Juta Orang Terjebak dalam Kemiskinan Ekstrem, Istana Ungkap Target Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebut akan berupaya menekan jumlah penduduk yang terjebak dalam kemiskinan esktrem lebih rendah lagi. Pernyataan ini menyusul rilis data Badan Pusat Statistik yang menyebut 23,85 juta orang di Indonesia masih berada dalam kemiskinan ekstrem.

    Meski jumlah ini hampir setara dengan penduduk satu benua Australia, jumlah kemiskinan esktrem ini adalah yang terendah sejak BPS melakukan penghitungan pada 1960 pada level 8,47%. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak berpuas diri dan akan terus bekerja keras untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Berkenaan dengan turunnya angka kemiskinan yang sudah disampaikan oleh BPS, tentunya ini sesuatu yang menggembirakan jika dilihat dari sisi penurunan tersebut. Tapi sesungguhnya kami di pemerintah masih terus ingin bekerja keras agar semakin sedikit saudara-saudara kita yang masih tertinggal dalam garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan sektor pendidikan juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya lapangan kerja baru.

    “Mengentaskan kemiskinan tidak bisa menjadi domain pemerintah saja. Pemerintah menyiapkan strategi dan regulasi, tapi masyarakat dan dunia usaha punya peran besar. Kita harus mendorong sebanyak-banyaknya warga negara kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya mencari,” tegasnya.

    Prasetyo juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir, khususnya di kalangan generasi muda, agar tidak hanya terpaku menjadi pencari kerja, melainkan turut menciptakan peluang usaha sendiri.

    “Kita ini masih rendah dari sisi jumlah warga yang menjadi pengusaha. Ini pekerjaan rumah besar: bagaimana mengubah mindset generasi muda untuk lebih banyak jadi pencipta lapangan kerja,” katanya.

    Meskipun optimis terhadap tren penurunan, tetapi Prasetyo menekankan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen tetap menjadi target ambisius pemerintah dalam lima tahun ke depan. Dia juga mengakui bahwa masih ada kelompok masyarakat yang secara realistis tetap perlu dukungan langsung dari negara.

    “Ada sebagian warga negara kita yang memang harus ditopang oleh negara. Misalnya saudara-saudara kita yang lanjut usia, hidup sendiri, atau secara fisik sudah tidak mampu bekerja. Dalam kondisi seperti itu, peran negara menjadi penting,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dengan klaim angka kemiskinan Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 8,47%. Level kemiskinan ini jadi yang terendah sejak publikasi pertama pada 1960 dengan jumlah orang miskin setara 23,85 juta orang.

    “Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan kondisi September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    BPS juga mengungkapkan pihaknya mengadopsi penghitungan baru untuk kemiskinan ekstrem dari Bank Dunia sebagai indikator. Metode tersebut berkaitan dengan penghitungan besaran purchasing power parity (PPP). 

    “Jadi Bank Dunia mengadopsi metode baru untuk penghitungan PPP 2017, dan kami langsung mengkomunikasikan dan mengadopsinya,” jelasnya.

    Dalam indikator ini, BPS mengategorikan penduduk miskin ekstrem bagi mereka yang pengeluarannya per kapita di bawah US$2,15 PPP per hari. Untuk diketahui, BPS menyebut pada Mei 2025 lalu, kurs US$1 PPP berada pada level Rp5.993,03.

    Adapun, PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa di satu negara dengan di Amerika Serikat. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta. PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurs PPP berbeda untuk setiap negara.

  • Kejagung Cegah Dua Bos Sugar Group Companies ke Luar Negeri

    Kejagung Cegah Dua Bos Sugar Group Companies ke Luar Negeri

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung akhirnya telah mencegah dua bos PT Sugar Group Companies (SGC) atas nama Purwanti Lee Cauhoul dan Gunawan Yusuf agar tidak melarikan diri ke luar negeri.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pencegahan tersebut sudah dilakukan penyidik Kejagung sejak April 2025 lalu terkait perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa mantan pejabat MA Zarof Ricar.

    Anang menjelaskan bahwa upaya cegah yang dilakukan terhadap Gunawan Yusuf dan Purwanti Lee Cauhoul tersebut untuk mempermudah proses penyidikan perkara TPPU terdakwa Zarof Ricar.

    “Jadi memang benar kalau dua nama itu sudah dicegah oleh penyidik ya,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7).

    Menurut Anang, kedua bos PT SGC tersebut juga sudah diperiksa penyidik sebagai saksi terkait kasus TPPU Zarof Ricar. Anang juga mengatakan tidak menutup kemungkinan keduanya bakal diperiksa lagi sebagai saksi terkait perkara tersebut.

    “Beberapa hari lalu keduanya juga sudah diperiksa tim penyidik ya. Nanti kita tunggu saja perkembangannya,” katanya.

    Pemeriksaan terhadap Gunawan Yusuf dan Purwanti Lee Cauhoul tersebut dilakukan tim penyidik pada hari Rabu 23 Juli 2025. 

    Keduanya telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU terdakwa Zarof Ricar. Namun sayangnya, pihak Kejagung belum memberikan informasi perihal yang telah didalami terhadap kedua saksi tersebut

  • Thailand dan Kamboja Konflik Lagi, SBY: Saya Sangat Sedih

    Thailand dan Kamboja Konflik Lagi, SBY: Saya Sangat Sedih

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sedih dengan konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand.

    Padahal, menurut SBY, selama 60 tahun terakhir ASEAN telah berhasil jadi contoh bagi negara lain sebagai negara nyaman dan aman. Namun kini, anggota ASEAN yaitu Thailand dan Kamboja malah saling angkat senjata.

    “Terhadap pecahnya konflik bersenjata di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand, secara pribadi saya sangat bersedih,” tuturnya melalui akun media sosial X @SBYudhoyono, Sabtu (26/7/2025).

    SBY berpandangan bahwa eksodus yang kini terjadi saat ini di perbatasan kedua negara tersebut bukan pemandangan yang baik bagi negara ASEAN. 

    “Terus terang ini sebuah set back, dari kisah sukses ASEAN sebagai model kerja sama regional yang telah berlangsung hampir 60 tahun,” katanya.

    SBY meyakini bahwa kedua negara yang kini tengah berkonflik tersebut masih bisa berdamai melalui sumber daya politik yang dimiliki oleh kelompok negara ASEAN. Maka dari itu, SBY mengimbau semua negara yang ada di kawasan ASEAN untuk turun gunung dan mendamaikan Thailand dan Kamboja agar tidak berkonflik lagi.

    “ASEAN sebagai rumah bersama, termasuk di dalamnya Kamboja dan Thailand, masih memiliki sumber daya politik untuk dorong pengakhiran konflik kedua negara tersebut,” ujarnya.

    SBY bercerita ketika dirinya menjadi Ketua ASEAN, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja juga sempat terjadi di tahun 2011 lalu.

    “Jadi dalam kapasitas saya sebagai Ketua ASEAN, saya juga melakukan peran untuk mediasi, karena terjadi lagi kontak tembak di tahun itu,” tuturnya.

    SBY pun mengaku bersyukur bahwa konflik 2011 antara Thailand dan Kamboja berhasil diredam setelah kedua pemimpin negara tersebut dipanggil untuk membuat kesepakatan damai di Jakarta dan terjaga selama 14 tahun lamanya.

    “Artinya, saya pun tetap memiliki optimisme, konflik ini Insya Allah bisa segera dicarikan solusinya secara damai, sesuai dengan jiwa dan semangat ASEAN Charter 2007,” kata SBY.

  • Istana Beri Kejelasan Target Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara

    Istana Beri Kejelasan Target Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menegaskan berkomitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, meski muncul berbagai usulan dari sejumlah pihak agar proyek ini ditunda alias moratorium.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.

    “Kemarin hitung-hitungannya, kami berharap dalam tiga tahun ke depan [2028] bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” jelasnya.

    Prasetyo menambahkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota belum akan diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Menurutnya, keputusan tersebut baru akan diambil setelah infrastruktur minimum yang mendukung jalannya roda pemerintahan selesai dibangun.

    “Ini adalah sarana-prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” pungkas Prasetyo.

  • Tugas Dasco ke Komisi I DPR Setelah Pemerintah Setujui Transfer Data Pribadi dengan AS

    Tugas Dasco ke Komisi I DPR Setelah Pemerintah Setujui Transfer Data Pribadi dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pimpinan DPR telah menugaskan Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelejen, serta komunikasi dan informatika untuk meminta keterangan dari pemerintah terkait kejelasan transfer data pribadi yang jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat (AS).

    “Kami sudah minta kepada komisi I untuk secepatnya kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

    Dasco menyatakan untuk mendapatkan kejelasan Komisi I DPR dapat mendatangi pemerintah atau sebaliknya mengundang menteri terkait ke DPR. Dia berharap komunikasi ini membuahkan kejelasan mengenai transfer data.

    Sementara itu di sisi pemerintah, dijelaskan bahwa transfer data pribadi jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat akan ditopang oleh protokol keamanan yang berlandaskan hukum. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah memfinalisasi protokol perlindungan data pribadi antarnegara sebagai kelanjutan dari komitmen bilateral kedua negara untuk menghapus hambatan non-tarif di sektor ekonomi digital, termasuk soal kebebasan transfer data. 

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk perlindungan data pribadi lintas negara, sehingga finalisasinya akan memberikan kepastian hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/7/2025).

    Dia mengakui bahwa isu transfer data telah menjadi perhatian lama perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berinvestasi di Indonesia. 

    Kini, pemerintah Indonesia bersiap memberikan pengakuan terhadap AS sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

  • Jejak CRRC Sifang, Proyek KRL Baru hingga Skandal Kereta Cepat

    Jejak CRRC Sifang, Proyek KRL Baru hingga Skandal Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — CRRC Sifang, yang memproduksi KRL baru untuk KAI Commuter, belum lama ini dinyatakan terbukti dalam kasus persekongkolan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    Adapun, konstruksi proyek Kereta Cepat dimulai sejak 2016. Stasiun Halim menjadi saksi bisu peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023.

    CRRC memproduksi kereta cepat Electric Multiple Unit (EMU) dengan tipe CR400AF untuk Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Sebagai informasi, CR400AF merupakan kereta buatan China generasi terbaru yang merupakan hasil pengembangan tipe CRH380A oleh CRRC Qingdao Sifang.

    Spesifikasi gerbong dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau CR400AF memiliki lebar 3,36 m dan tinggi 4,05 m dengan panjang kepala kereta 27,2 m dan intermediate kereta 25 m.

    Dengan kata lain, CR400AF memiliki dimensi lebih besar dari tipe sebelumnya. Selain lebih andal, CR400AF juga memiliki masa penggunaan lebih lama hingga lebih dari 30 tahun (sejak tahun produksi) serta biaya perawatan yang lebih rendah.

    Profil CRRC Sifang

    CRRC Sifang yang memiliki nama lengkap Qingdao CRRC Sifang Rolling Stock Co., Ltd. diketahui merupakan anak usaha CRRC Corporation Ltd. asal Qingdao, China.

    CRRC mulanya bernama Sifang Locomotive and Rolling Stock Works yang berdiri pada 1900. Perusahaan tersebut kini bergerak di bidang manufaktur dan perbaikan kereta penumpang dan EMU kecepatan tinggi.

    Selain itu, juga melakukan perbaikan, perakitan, dan pembangunan kembali peralatan transit kereta api, seperti berbagai jenis lokomotif, kereta penumpang, kendaraan transit cepat, dan sebagainya.

    Perusahaan ini memiliki lima struktur industri utama dan basis manufaktur, meliputi manufaktur kereta penumpang kelas atas, perbaikan kereta penumpang kelas atas, manufaktur suku cadang lokomotif dan sarana perkeretaapian dan peralatan pendukung energi, pengecoran dan penempaan, serta logistik.

    Keberhasilan peluncuran operasional Whoosh membuat pihak Indonesia semakin percaya dengan CRRC dalam mendukung perkembangan perkeretaapian nasional.

    Proyek KRL Baru PT KAI

    Kemudian, pada September 2024, CRRC menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (1/9/2024), kerja sama tersebut dijalin melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU).

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan hal tersebut menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan peluang baru yang akan memberikan manfaat besar bagi para pihak, juga langkah dalam pengembangan dan modernisasi industri perkeretaapian ke depan.

    “Sejalan dengan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan melalui berbagai inovasi secara konsisten,” kata Anne dalam keterangan resmi.

    Melalui kerja sama tersebut, KAI Commuter berencana mendatangkan total 35 trainset dengan anggaran sekitar Rp9,1 triliun. Pengadaan tersebut mencakup trainset dari CRRC Sifang, serta dari PT INKA.

    Seluruh trainset itu akan dikirim secara bertahap hingga 2026. Pada 2025, KAI Commuter menargetkan kedatangan 23 trainset baru, yang terdiri dari 11 unit dari China, 12 unit dari INKA, serta dua unit retrofit hasil modifikasi oleh INKA.

    Tercatat, hingga akhir Mei 2025, KAI Commuter telah mendatangkan Train Set (TS) atau rangkaian ke-6 dan ke-7 produksi dari CRRC.

    Persekongkolan Proyek Kereta Cepat

    Akan tetapi, pada Selasa (22/7/2025), Majelis Komisi memutuskan CRRC diwajibkan membayar denda sebesar Rp2 miliar dalam putusan perkara dengan Nomor 14/KPPU-L/2024 tersebut.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur mengatakan PT CRRC Sifang Indonesia bersama PT Anugerah Logistik Prestasindo telah terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan transportasi darat untuk pemasokan EMU. Adapun, nilai pengadaan sekitar Rp70,3 miliar.

    “PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar Rp2 miliar,” kata Deswin dalam siaran pers, dikutip Sabtu (26/7/2025).

    Dia menuturkan perkara dengan Nomor 14/KPPU-L/2024 ini bermula dari laporan masyarakat terhadap CRRC (Terlapor I), yang bertindak sebagai panitia tender dan Anugerah Logistik (Terlapor II).

    Objek perkara adalah pengadaan transportasi darat untuk pemasokan EMU, suku cadang, dan aksesori EMU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pengadaan ini mencakup seluruh kegiatan jasa setelah barang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta melalui jalur laut.

    Dalam sidang yang dimulai sejak 13 Desember 2024, kedua terlapor terbukti melakukan berbagai tindakan tidak jujur. Keduanya terlibat kerja sama secara terang-terangan maupun diam-diam untuk menciptakan persaingan semu dalam proses pengadaan. Selain itu, memfasilitasi terjadinya persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II.

    Majelis Komisi menilai kedua Terlapor melakukan perbuatan melawan hukum dengan persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

  • WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan dalam Keadaan Aman

    WNI di Thailand dan Kamboja Dipastikan dalam Keadaan Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja dipastikan dalam kondisi aman. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sejauh ini belum ada laporan insiden dari WNI di kedua negara yang tengah berkonflik itu.

    “Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

    Kawasan perbatasan itu merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.

    Walau demikian, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi konflik untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phonm Penh mendapat konfirmasi dari Kamboja bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

    Konfirmasi tersebut diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, saat menerima pengarahan langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

    “Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,””kata pernyataan KBRI Phnom Penh yang diterima di Jakarta, Jumat.

    KBRI Phnom Penh mencatat terdapat WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini didapatkan dari aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh. Namun demikian, tidak diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.

    Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

    Lebih lanjut, KBRI menjelaskan bahwa pada pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh tersebut, Sokhonn menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada 28 Mei 2025.

    Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai — berdasarkan hukum internasional — dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.

    “Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.

    Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN, seraya menyampaikan apresiasi atas upaya PM Malaysia berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai.

    Di saat yang sama, Menlu Kamboja menyampaikan imbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear.

  • Dasco Sebut Surat Komisi III Fokus untuk Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan MK Pisahkan Pemilu

    Dasco Sebut Surat Komisi III Fokus untuk Rekayasa Konstitusi Pasca Putusan MK Pisahkan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat dari Komisi III yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI berfokus dalam menyikapi putusan-putusan MK yang selama ini sudah ada untuk dijalankan pada masa yang akan datang.

    “[Surat] fokus kepada rekayasa-rekayasa konstitusi atau simulasi-simulasi dari fraksi-fraksi. Itu yang akan kita coba lihat lebih dahulu,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Meski demikian, Dasco menyebut pihaknya belum membaca detail hasil kajian Komisi III DPR RI terkait Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Oleh karena itu, dia enggan memastikan apakah surat kajian dari Komisi III ini akan berujung pada potensi UU MK direvisi. Selain itu, dia pun belum memastikan kajian ini mengarah kepada evaluasi hakim MK.                    

    “Saya belum tahu karena kemarin itu belum lihat pertimbangan dari Komisi III tentang apa yang disampaikan,” ucap dia.

    Lebih jauh, Ketua Harian Partai Gerindra ini memastikan bahwa surat kajian dari Komisi III ini akan dibahas dan ditindaklanjuti di masa sidang yang akan datang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang membuka dan memimpin Rapat Paripurna menyebut bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR.

    “Pimpinan dewan telah menerima surat pimpinan komisi III DPR Nomor B/799/TW.01.02/7/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” urainya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut surat yang diterima pimpinan DPR dari pimpinan Komisi III DPR tentang Mahakamah Konstitusi (MK) akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

    Adapun, Puan menjelaskan surat yang pihaknya terima ini adalah tentang kajian Komisi III DPR terhadap putusan MK yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu nasional dan lokal.

    “Surat yang dari Komisi III adalah berkait dengan kajian telaah terkait dengan situasi atau masalah yang kemarin sedang bergulir yang di hal-hal yang menjadi keputusan MK,” katanya.