Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • TB Hasanuddin: Indonesia Punya Kunci Selesaikan Sengketa Thailand-Kamboja

    TB Hasanuddin: Indonesia Punya Kunci Selesaikan Sengketa Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui jalur damai dan mekanisme Asean. 

    Pernyataan ini disampaikan menyusul pecahnya konflik bersenjata di kawasan perbatasan kedua negara sejak Kamis (24/7/2025) yang merupakan lanjutan dari ketegangan lama seputar wilayah sengketa di sekitar kuil suci Preah Vihear.

    “Karena ini menyangkut perbatasan antarnegara anggota Asean, saya menyarankan agar Ketua Asean, yaitu Malaysia, segera mengundang kedua kepala negara untuk duduk bersama. Sekretariat Asean perlu difungsikan secara maksimal sebagai mediator dan fasilitator perdamaian,” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika eskalasi tidak kunjung reda, Asean harus mempertimbangkan menggelar pertemuan tingkat kepala negara untuk mendorong penyelesaian damai.

    “Ini penting agar konflik tidak meluas dan kredibilitas Asean sebagai organisasi kawasan tetap terjaga,” ucapnya.

    Menurutnya, pendekatan diplomatik yang dimediasi Asean merupakan cara terbaik untuk menghindari polarisasi dan intervensi pihak luar.

    Dia menambahkan, masalah internal Asean harus diselesaikan di dalam Asean sendiri. Menurutnya, konflik tersebut merupakan ujian bagi solidaritas dan keutuhan kawasan.

    TB Hasanuddin juga menekankan peran strategis Indonesia dalam meredam ketegangan tersebut sebagai pemegang kunci.

    “Sebagai negara besar dan berpengaruh di kawasan, Indonesia punya tanggung jawab moral dan strategis. Kita bisa menjadi jembatan komunikasi yang netral dan konstruktif antara Thailand dan Kamboja, baik melalui jalur bilateral maupun mekanisme regional,” ujarnya.

    Sekadar informasi, ketegangan antara kedua negara kembali meningkat sejak Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak dengan pasukan Thailand di wilayah Segitiga Zamrud, titik pertemuan perbatasan tiga negara Thailand, Kamboja, dan Laos.

    Kedua pihak saling menyalahkan dan mengklaim bertindak untuk membela diri. Meski sempat muncul pernyataan damai dari pimpinan militer masing-masing, berbagai tindakan provokatif terus berlanjut.

    Thailand memperketat pengawasan di pos perbatasan, membatasi pergerakan warga sipil, dan mengancam memutus aliran listrik serta internet ke kota-kota perbatasan Kamboja. Sebagai balasan, Kamboja melarang impor produk pertanian dari Thailand dan menghentikan penayangan film serta drama asal negeri gajah putih itu.

    Dalam kondisi ini, TB Hasanuddin mendesak Asean untuk tidak tinggal diam.

    “Asean harus menunjukkan kapasitasnya sebagai penjaga stabilitas kawasan. Diam berarti membiarkan konflik berkembang menjadi krisis regional,” pungkas Hasanuddin.

  • Indef Soroti Efektivitas Diskon Pajak Pembelian Rumah, Tak Cukup Ungkit Konsumsi Agregat

    Indef Soroti Efektivitas Diskon Pajak Pembelian Rumah, Tak Cukup Ungkit Konsumsi Agregat

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah memperpanjang stimulus fiskal berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP 100% untuk sektor properti, diskon tarif tol, dan subsidi transportasi umum hingga akhir 2025 dinilai belum menyentuh kelompok masyarakat dengan daya beli paling rentan.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai, arah stimulus fiskal semester II/2025 cenderung bias terhadap sektor formal dan konsumsi kelas menengah.

    “Secara struktural, kebijakan ini berisiko menciptakan ketimpangan efek stimulus, karena alokasi fiskal diarahkan pada sektor yang tidak memiliki marginal propensity to consume [kecenderungan konsumsi tambahan] tinggi,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurut Rizal, kelompok kelas menengah dan formal umumnya tidak serta-merta meningkatkan konsumsi meskipun memperoleh insentif. Sebaliknya, kelompok rentan dengan daya beli terbatas memiliki kecenderungan konsumsi tambahan yang jauh lebih tinggi ketika memperoleh bantuan langsung.

    Dia pun menyoroti keputusan pemerintah yang menghentikan dua stimulus langsung yang sebelumnya berjalan pada semester I/2025, yaitu subsidi listrik dan bantuan subsidi upah. Kedua bantuan itu dinilai memberikan dorongan jangka pendek yang kuat terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya kelas bawah.

    “Mengabaikan kelompok ini dalam kebijakan semester II berpotensi menggerus daya beli secara agregat, memperlebar kesenjangan, dan menghambat pemulihan konsumsi domestik,” jelas Rizal.

    Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menambahkan bahwa efektivitas stimulus seharusnya tidak hanya dilihat dari momentum musiman seperti akhir tahun, tetapi dari seberapa besar daya dorong riil terhadap indikator makroekonomi.

    Rizal mengakui bahwa insentif properti memang memberikan dampak lanjutan ke sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta jasa keuangan. Hanya saja, dia menilai efeknya cenderung bersifat lambat dan tidak cukup menjangkau kelompok bawah secara langsung.

    “Dalam konteks perlambatan ekonomi global dan tekanan inflasi domestik, seharusnya pemerintah memprioritaskan instrumen yang langsung menjaga daya beli, bukan sekadar mendorong investasi rumah,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Rizal menyimpulkan arah kebijakan fiskal semester II kurang efektif karena meskipun menjaga stabilitas sektor formal, tetapi belum cukup progresif untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan inklusif.

    Menurutnya, intervensi fiskal harus berpihak lebih kepada kelompok dengan efek pengganda tertinggi jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Bocoran Insentif Fiskal Paruh Kedua 2025

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga juga menjelaskan bahwa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dibahas dalam rakor tersebut untuk dapat mencapai target pada Agustus. Presiden Prabowo sendiri telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara itu, stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik.

    “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

    Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengaku geram dengan adanya  karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bekas yang dijual secara bebas di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penjualan karung beras SPHP merupakan tindakan ilegal, 

    “Bahaya itu. Nah ini makanya saya perintahkan Direktur Pengadaan hari ini untuk bertindak, jangan sampai ada jual-jual karung yang ilegal,” kata Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Rizal menyatakan Bulog akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, terdapat beberapa penjual di Tokopedia yang menjual karung plastik beras SPHP laminasi ukuran 5 kilogram. Selain karung beras SPHP, penjual juga menjual karung plastik beras merek lain.

    Bisnis juga menemukan praktik penjualan karung SPHP di platform e-commerce Shopee, dengan harga satuan lebih murah. 

    Adapun Shopee dan TikTok-Tokopedia merupakan dua e-commerce terbesar di Indonesia saat ini dengan pangsa pasar di atas 20%. 

    Karung SPHP di Tokopedia

    Karung SPHP di Shopee

    Lebih lanjut, Rizal menuturkan, nantinya Bulog akan menambahkan hologram hingga identitas khusus yang menandakan bahwa beras tersebut merupakan beras SPHP asli. Dengan begitu, diharapkan masyarakat percaya dengan beras SPHP yang dipasarkan Bulog.

    “Nanti dari Direktur Pengadaan akan menambahkan hologram kah, atau id-id khusus kah, atau semacam kalau dulu ada semacam kertas yang ditempel di dalam itu. Sehingga nanti para pembeli beras SPHP itu yakin, oh ini beras betul-betul asli, berasnya Bulog. Kalau nggak ada tanda gini, berarti bukan beras Bulog nih, nah gitu,” tuturnya.

    Dia menyampaikan rencana penambahan hologram dan identitas khusus ini seiring dengan temuan beras oplosan yang dikemas ulang (repack) ke dalam kantong beras SPHP bekas di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

    Adapun, oknum ini telah diringkus Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025. Rizal mengungkap modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram.

    “Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” tuturnya.

    Setelahnya, sambung Rizal, oknum bakal menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

    “Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

    Adapun, Rizal menyatakan Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    “Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” pungkasnya.

  • Skema Baru Pajak Kripto Segera Terbit, Cek Kisi-Kisinya

    Skema Baru Pajak Kripto Segera Terbit, Cek Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan aturan baru pengenaan pajak atas aset kripto. Pajak kripto ke depan akan ditentukan oleh model pengaturan transaksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

    Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan aturan baru pajak kripto akan segera diundangkan. Nantinya, skema baru penerapan pajak kripto akan mengikuti perkembangan berpindahnya pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK pada Januari lalu.

    “Insya Allah mungkin seminggu-minggu ini [terbit aturan barunya]. Ada perubahan sedikit karena kaitannya dengan perubahan komposisi dari Bappebti,” ujar Yon Arsal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa berpindah pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK seiring perubahan klasifikasi aset kripto dari komoditas ke instrumen keuangan. Secara hukum, klasifikasi itu mengikuti arah Peraturan OJK No. 27/2024 (POJK 27/2024) tentang perdagangan aset keuangan digital.

    Dia menambahkan, meskipun aspek legalitas transaksi sudah masuk dalam lingkup OJK, pengaturan pajaknya saat ini masih mengacu pada ketentuan umum perpajakan, termasuk PMK 68/2022 yang bakal direvisi dalam waktu dekat. Secara garis besar, transaksi kripto memunculkan dua jenis pajak utama, yakni pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Aspek PPh timbul karena ada satu pihak yang mendapatkan penghasilan ketika melakukan transaksi terkait aset keuangan kripto. Transaksi penyerahan barang (aset) atau jasa akan memunculkan aspek PPN,” jelas Prianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Sementara mengacu POJK 27/2024, terdapat lima pelaku utama dalam ekosistem aset keuangan digital yaitu penyelenggara bursa; pedagang aset keuangan digital; lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian; anggota kliring; serta pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital.

    Prianto memaparkan bahwa kelima pelaku tersebut dikenai PPh atas penghasilan yang mereka terima dari penyediaan jasa, yang mana objeknya mengacu ke Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan bisa bersifat final apabila ditentukan lewat peraturan pemerintah (PP). Dari sisi PPN, kegiatan jasa mereka dikenakan tarif umum 12%, kecuali dinyatakan sebagai nonobjek dalam UU PPN.

    “Secara teknis, dasar pengenaan PPN bisa dihitung dari 11/12 x nilai transaksi atau 11/12 x 10% x nilai transaksi, tergantung bentuk jasanya,” ujar Prianto.

    Khusus untuk pedagang aset digital, penghasilan dari jual beli kripto juga dikenai PPh. Sementara dari sisi PPN, aset kripto tidak termasuk dalam daftar nonobjek PPN sebagaimana Pasal 4A ayat (2) UU PPN, sehingga tetap terutang PPN 12%.

    Menurut Prianto, revisi PMK 68/2022 menjadi krusial karena akan menjadi dasar teknis pemajakan yang lebih kompatibel dengan struktur pasar kripto versi OJK. Hanya saja, dia menilai fokus revisi pengaturan bukan pada potensi penerimaan negara, melainkan pada kemudahan administrasi dan kepastian hukum.

    “Ketika pengaturannya sudah masuk ke ranah teknis administratif di Peraturan Menteri Keuangan, maka fokusnya bukan semata untuk menggenjot penerimaan, tapi untuk memastikan implementasi kebijakan perpajakan berjalan lebih sederhana dan pasti,” kata Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu.

    Adapun PMK 68/2022 saat ini masih menjadi acuan pengenaan pajak atas transaksi kripto, meskipun rezim pengawasan dan klasifikasi asetnya telah bergeser dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK. Oleh sebab itu, pemerintah sedang melakukan revisi beleid tersebut.

  • Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) melanjutkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori, Papua.

    Menurutnya, pembangunan PLTM Wabudori merupakan bagian dari upaya percepatan program listrik desa, khususnya di Papua.

    Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur listrik agar tidak terkendala dan berjalan dengan lancar. 

    “Saya minta satu hal, jangan pada saat teman-teman PLN bangun, kita tidak dukung,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    PLTM Wabudori akan dibangun di Sungai Wabudori di kawasan hutan konservasi Distrik Supiori Barat, berkapasitas 1,2 Mega Watt (MW), dengan dua unit turbin masing-masing 600 kW.

    Proyek ini diharapkan dapat memasok listrik ke lebih dari 1.600 rumah tangga dan dibangun dengan prinsip energi bersih serta memanfaatkan produk dalam negeri.

    Sebelumnya, proyek ini terhenti sejak 2010 karena kendala teknis dan administratif. Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan perlunya percepatan konstruksi proyek tersebut. Dia ingin proyek itu rampung pada 2027.

    “Alhamdulillah hari ini kita tinjau langsung untuk memastikan agar proses konstruksinya bisa segera jalan di 2026, memang dalam schedule [Commercial Operation Date-nya] 2029, tapi saya majukan paling lambat awal 2028, kalau bisa 2027 akhir, itu jauh lebih baik,” ujarnya.

    Tak hanya fokus pada pembangkit, Menteri Bahlil juga meminta percepatan penyambungan listrik rumah tangga yang sudah berjejaring namun belum teraliri arus. Dia meminta agar pendanaan untuk penyambungan tersebut segera dialokasikan melalui anggaran Kementerian ESDM.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen  Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memaparkan bahwa seluruh komponen proyek akan memenuhi standar keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dia memastikan penggunaan energi terbarukan berbasis aliran air lokal yang melimpah, serta komitmen kuat untuk memaksimalkan kandungan lokal.

  • APJII Sebut Amerika Serikat Lebih Mumpuni Lindungi Data Pengguna Ketimbang RI

    APJII Sebut Amerika Serikat Lebih Mumpuni Lindungi Data Pengguna Ketimbang RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut Amerika Serikat lebih baik dalam hal pelindungan data pribadi pengguna Internet dibandingkan dengan Indonesia.

    Langkah pemerintah menyerahkan data warga RI ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang untuk menurunkan beban tarif merupakan hal yang benar. 

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan pada hakekatnya dari waktu ke waktu data masyarakat Indonesia sudah berada di AS sejak lama. Data personal, kebiasaan, agenda meeting dan lain-lain sudah ditempatkan di AS seiring dengan tingginya penggunaan aplikasi-aplikasi asal AS oleh warga Indonesia. 

    Adapun mengenai perlindungan data dengan maraknya data Indonesia di sana, menurutnya, AS sejauh ini lebih baik dari Indonesia. 

    “Menempatkan data di AS jauh lebih baik dari sisi perlindungan. Namun perlindungan yang ada menganut hukum-hukum di AS bukan hukum Indonesia,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025). 

    Zulfadly mengatakan saat ini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keamanan siber masih rendah. Istilah ‘data adalah sumber minyak baru’ hanyalah jargon yang kerap disemburkan pemerintah.

    Faktanya kesadaran terhadap menjaga data dari serangan siber masih lemah. Sedangkan AS jauh lebih sadar terhadap urgensi menguasai dan menjaga data. 

    Sementara itu data di Indonesia sudah bocor. Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data signifikan di dark web, dengan jutaan catatan pribadi terekspos.

    Data Global Surfshark 2004−2024 menyebut kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, lebih besar jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asean. 

    “Itulah mengapa kami sebut data di AS lebih “terlihat” secure. Walaupun data-data tersebut tetapi diolah untuk kepentingan mereka,” kata Zulfadly. 

    Zulfadly juga menyampaikan bahwa AS bukan tidak memiliki regulasi Pelindungan Data Pribadi, tetapi mereka memiliki aturan berdasarkan negara bagian bukan secara nasional. Berbeda dengan Europe yang memiliki General Data Protection Regulation (GDPR)

    “Tapi so far mereka concern bagaimana melindungi dengan cybersecurity protection yang baik,” kata Zulfadly. 

    Berbeda, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyebut AS bukan negara yang aman bagi data-data di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan di AS tidak kebal atas serangan siber dengan marakya pemberitaan kebocoran data di Negeri Paman Sam. 

    Pada Juli 2024, sebanyak 1,4 GB data vital Badan Keamanan Nasional (NSA) AS dikabarkan bocor. Data tersebut mencakup data pribadi karyawan dan proyek-proyek besar. 

    Kemudian, 3 hari lalu data peretas memanfaatkan celah di server perangkat lunak Microsoft yang menyebabkan data 400 perusahaan berhasil dicuri.

    “Tiap hari ada data bocor di AS,” kata Ardi. 

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Pertama, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

    Kedua, menghapus tarif HTS (harmonized tariff schedule) atas produk tidak berwujud dan menangguhkan persyaratan deklarasi impor terkait.

  • MIND ID Targetkan Produksi Aluminium 900.000 Ton per Tahun pada 2029

    MIND ID Targetkan Produksi Aluminium 900.000 Ton per Tahun pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bakal meningkatkan kapasitas produksi aluminium nasional hingga mencapai 900.000 ton per tahun (KTPA) pada 2029. Angka ini naik dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 275.000 KTPA.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin saat meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Kalimantan Barat, pekan ini.

    Dia mengatakan, peningkatan kapasitas produksi aluminium diupayakan untuk terus memperkecil jarak antara suplai dan permintaan aluminium nasional yang saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun. 

    Menurutnya, konsumsi aluminium domestik diperkirakan akan meningkat sekitar 600% dalam 30 tahun ke depan, terutama untuk mendukung ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicles/EV) dan baterai EV.

    Maroef menyebutkan penggunaan material aluminium untuk satu battery pack mencapai 18%, dan kebutuhan produksi sebuah PV solar berkapasitas satu megawatt (MW) memerlukan aluminium sekitar 21 ton.

    “Grup MIND ID berkomitmen untuk menjadi penggerak hilirisasi aluminium terintegrasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen aluminium dunia, dan mampu berdaulat dalam mendukung industri manufaktur sekaligus mengurangi ketergantungan impor,” kata Maroef melalui keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Dia mengemukakan bahwa saat ini MIND ID tengah menyiapkan proyek fasilitas produksi aluminium baru di Mempawah dengan kapasitas produksi hingga 600 KTPA. Jika digabungkan dengan fasilitas eksisting milik INALUM, maka total kapasitas MIND ID akan mencapai sekitar 900 KTPA.

    Di sektor hulu, MIND ID telah mengoperasikan SGAR Fase I dengan kapasitas satu juta ton alumina per tahun untuk digunakan sebagai bahan baku utama produksi aluminium. Untuk memperkuat keberlanjutan pasokan alumina, SGAR Fase II juga tengah dipersiapkan dan akan menambah kapasitas produksi sebesar satu juta ton per tahun.

    Selain itu, MIND ID melalui PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam juga menyiapkan penguatan pasokan bijih bauksit dengan membangun fasilitas washed bauxite sebesar 1,47 juta ton per tahun di wilayah operasional Mempawah.

    Maroef menyampaikan bahwa bauksit, alumina, dan aluminium merupakan bahan baku yang memiliki peran krusial dalam mendukung industri manufaktur dan energi terbarukan yang berkelanjutan di Indonesia.

    Dia lantas memastikan bahwa ekspansi kapasitas ekosistem hilirisasi aluminium ini akan memperhatikan aspek produksi yang berkelanjutan serta operational excellence kelas dunia.

    Di samping itu, MIND ID juga memastikan bahwa pemeliharaan (maintenance) dan keandalan (reliability) dari setiap proyek strategis makin efisien, transparan, dan adaptif menghadapi dinamika pasar.

    Dalam pengembangan proyek, MIND ID turut memastikan integrasi pada infrastruktur pendukung seperti logistik, serta memperhatikan keberlanjutan sosial di sekitar daerah operasional.

    “Bagi MIND ID, penguatan ekosistem hilirisasi terintegrasi ini merupakan investasi untuk masa depan bangsa. Kami harus mengelolanya dengan tanggung jawab, profesionalisme, dan semangat transformasi agar Indonesia menjadi negara berdaulat dalam mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alamnya,” pungkas Maroef. 

  • Modal Asing Rp11,3 Triliun Tinggalkan RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Modal Asing Rp11,3 Triliun Tinggalkan RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp11,3 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada 21—24 Juli 2025 atau selama pekan ini.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar saham. Hanya saja, lebih banyak penjualan neto di pasar surat berharga BI (SRBI).

    “Berdasarkan data transaksi 21—24 Juli 2025, non residen tercatat jual neto sebesar Rp11,30 triliun, terdiri dari beli neto sebesar Rp0,10 triliun di pasar saham dan Rp2,10 triliun di pasar SBN, serta jual neto sebesar Rp13,50 triliun di SRBI,” jelas Ramdan dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Adapun jika mengacu pada  data Bank Indonesia, pada 14—17 Juli 2025, investor asing melakukan aksi borong Rp380 miliar pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu kontras dengan aksi jual yang dilakukan pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp8,95 triliun.

    SRBI merupakan instrumen buatan Bank Indonesia menggunakan SBN milik bank sentral sebagai aset dasarnya. Instrumen ini merupakan alternatif aset pendapatan tetap dengan tenor enam, sembilan, dan 12 bulan. Kemudian, aksi jual terjadi pada saham sebesar Rp1,91 triliun. 

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—24 Juli 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp59,62 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp58,92 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp60,19 triliun di SRBI, dan beli neto Rp59,52 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 70,9 basis poin (bps) per 24 Juli, turun dibandingkan 72,51 bps pada 18 Juli.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun sedikit ke 6,49% pada Jumat (25/7/2025) dari level 6,5% pada Kamis (24/7/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,396% pada Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp16.315 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (25/7/2025) dari posisi Rp16.280 per dolar AS pada penutupan Kamis (24/7/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

    Sebelumnya, Divisi Manajemen Aset Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan arus modal masuk ke pasar negara berkembang akan terus bergulir. Adapun, selama bertahun-tahun kelas aset ini menderita aksi jual dari investor global.

    “Arah arus dana mulai berbalik [ke pasar negara berkembang]. Kami percaya pasar negara berkembang sedang menangkap gelombang pertama,” ujar Anupam Damani, Kepala Bersama Div. Utang Pasar Negara Berkembang Goldman Sachs Asset Management, dikutip Bloomberg, Jumat (25/7/2025).

    Dia mengatakan negara berkembang sudah tersisih selama bertahun-tahun karena dominasi risiko berpusat di AS. Dengan perkembangan belakangan ini, diversifikasi kembali menjadi pilihan di dalam portofolio global.

    Berdasarkan data Bloomberg, arus masuk ke aset negara berkembang mulai meningkat sejak awal April 2025 ketika Presiden AS Donald Trump mengguncang pasar lewat pengumuman tarif resiprokal. Hal itu telah memicu peninjauan ulang atas eksposur berlebih terhadap ekonomi terbesar dunia tersebut.

    Data terbaru EPFR Global yang dihimpun Bank of America Corp. menunjukkan para investor mulai secara konsisten menanamkan dana ke dalam reksa dana utang negara berkembang selama 13 pekan berturut-turut. Alhasil, arus masuk bersih ke negara berkembang sejak awal tahun ini telah melampaui $25 miliar.

    Meskipun kekhawatiran akan resesi di AS telah mereda, Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan di pasar negara berkembang diperkirakan akan melampaui negara maju sebesar 2,5% tahun ini — naik dari 2,3% pada 2024.

  • Kementerian ESDM Sebut Sektor Energi Mampu Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja

    Kementerian ESDM Sebut Sektor Energi Mampu Buka 6,2 Juta Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan sektor energi dapat membuka 6,2 juta orang peluang lapangan kerja.

    Dia menuturkan, Indonesia saat ini tengah memasuki masa bonus demografi, dengan mayoritas penduduknya berada di usia produktif. Dari total 284 juta penduduk, sebanyak 169 juta berada di rentang usia produktif, dan sekitar 7,27 juta di antaranya tengah menempuh pendidikan tinggi atau belum bekerja.

    Dengan kondisi tersebut, menurutnya, harus direspons dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan generasi muda di usia produktif.

    “Sektor ESDM, berpeluang untuk menciptakan peluang kerja untuk 6,2 juta orang,” ujar Dadan melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Menurut Dadan, peluang kerja itu salah satunya didorong oleh meningkatnya kebutuhan listrik nasional. Dia menyebut, konsumsi listrik Indonesia saat ini masih berada di angka 1.337 kWh per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan Vietnam yang mencapai 2.648 kWh.

    Dadan mengatakan, hal ini merupakan sinyal bahwa Indonesia harus segera menambah kapasitas pembangkit listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita, konsumsi listriknya itu masih rendah, berarti kita perlu tambahan pembangkit listrik. Ini angka-angkanya yang saya sampaikan, angka-angka yang investasi hijau 42,6 gigawatt (GW). Ini angka yang besar, angka yang nanti memerlukan tenaga kerja yang sangat besar,” ucap Dadan.

    Dia juga menyampaikan, investasi penambahan pembangkit 10 tahun ke depan mencapai Rp1.682 triliun.

    “Ini yang sudah ada, proyek yang ada di PLN, nanti memerlukan tenaga kerja, memerlukan produksi, memerlukan jasa-jasa yang akan mendorong perekonomian di dalam negeri,” imbuhnya.

    Selain dari subsektor ketenagalistrikan, Dadan juga menekankan hilirisasi dan peningkatan ketahanan energi juga akan mendorong terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.

    Dia mencontohkan pembangunan industri ekosistem baterai EV yang beberapa waktu lalu dilakukan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadan mengatakan pembangunan ekosistem baterai EV itu tak hanya membuat pabrik baterainya saja.

    Ekosistem itu juga mencakup sektor hulu dari mulai tambang, kemudian diolah, sampai itu menjadi baterai.

    “Nah ini ada kaitannya juga dengan ketahanan energi, karena ketahanan energi kita ingin mendorong kepada energi yang semakin bersih. Nah kita punya potensi di hulu yang baik, Indonesia ini adalah memegang cadangan terbesar untuk nikel,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Dadan menekankan bahwa peluang kerja di sektor ESDM nantinya bukan hanya untuk bekerja di tambang dan pembangkit saja, melainkan untuk seluruh pekerjaan baik langsung maupun tidak langsung.

    “Karena nanti ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan makanan, ada perusahaan yang untuk catering, ada perusahaan untuk jasa, ada perbankan, ada yang lain-lain. Nah ini kami menghitung melakukan simulasi, ini angkanya 6,2 juta orang. Jadi tidak usah khawatir, sektor energi ini akan banyak menyerap tenaga kerja,” jelas Dadan.

  • Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Pemerintah Kebut Konstruksi Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bakal mempercepat konstruksi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yakni Bendungan Jenelata senilai Rp4,15 triliun untuk mendukung Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan bahwa Bendungan Jenelata merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Bendungan ini berlokasi di Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

    “Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 223,6 juta m³ dan luas genangan mencapai 1.220 hektare yang berpotensi untuk mendukung pengairan irigasi pertanian hingga 25.783 hektare,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/7/2025).

    Dody menambahkan Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional. Dengan keberadaan Bendungan Jenelata, Kementerian PU memproyeksikan pasokan air irigasi untuk wilayah pertanian di Kabupaten Gowa akan bertambah, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan frekuensi panen dari satu menjadi dua atau bahkan tiga kali setahun.

    Untuk diketahui, sistem jaringan irigasi teknis yang bersumber dari Bendungan Jenelata akan didistribusikan melalui Daerah Irigasi (DI) Bili-bili seluas 2.443 ha, DI Bissua seluas 12.793 ha, dan DI Kampili seluas 10.547 ha.

    Nantinya, sistem irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman antara 276% hingga 300% dengan pola tanam Padi–Padi–Palawija.   

    Selain irigasi, Bendungan Jenelata juga dirancang dapat memberi manfaat untuk menambah cadangan tampungan air dalam rangka menjamin keberlanjutan suplai air baku di Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

    Selain itu, bendungan tersebut juga memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir Sungai Jenelata dengan menurunkan debit banjir dari 1.800 m³/detik menjadi 686 m³/detik. Keberadaan Bendungan Jenelata akan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di Kota Makassar yang selama ini hanya mengandalkan Bendungan Bili-Bili berkapasitas 375 juta m3.

    Dalam laporan Kementerian PU, Bendungan Jenelata efektif bakal mengendalikan banjir di wilayah Kota Makassar hingga 50 tahun ke depan.

    Untuk diketahui, Pembangunan Bendungan Jenelata bersumber dari kombinasi APBN sebesar 15% dan loan dari Export Import Bank of China atau Exim Bank China sebesar 85% dengan total anggaran sebesar Rp4,15 triliun.

    “Bendungan Jenelata juga masuk dalam alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 untuk penyelesaian 15 bendungan on-going atau sudah konstruksi,” pungkas Dody.