Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menghadirkan paket prabayar sebesar 1.024 GB (atau 1 TB) dengan masa pemakaian 1 tahun. Paket prabayar dengan kuota 1 TB ini merupakan pertama di Indonesia dan dibandrol dengan harga Rp1 juta.

    Selain itu, paket dengan nama Freedom Internet Satu ini juga memberikan gratis menelpon 5.000 menit kepada pengguna Indosat dan Tri, serta 100 menit kepada pengguna XLSMART dan Telkomsel.

    Sekilas, paket ini mirip dengan paket IM3 Platinum. Sama-sama memiliki kuota 1TB dengan masa pemakaian setahun, pembedanya hanyalah IM3 Platinum merupakan kartu pascabayar. Belum diketahui, apakah paket Freedom satu juga menawarkan jalur jaringan khusus kepada pengguna.

    IM3 Platinum mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan sentuhan interaksi manusia yang personal, ke dalam rangkaian Platinum Experience. Target dari produk ini anak muda, keluarga, profesional dan pengusaha. 

    SVP Head of National Brand IM3 Indosat Essy Prita Cinta mengatakan strategi pengembangan pasar layanan pascabayar yang diterapkan IM3 Platinum mulai membuahkan hasil. 

    Paket Indosat Freedom Satu

    Sejak diluncurkan pada November 2024, Essy menuturkan IM3 Platinum telah mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan hingga 40%. Sayangnya, Essy tidak menyebutkan jumlah pasti pelanggan pascabayar IM3 Platinum. 

    Jumlah pelanggan pascabayar Indosat pada kuartal IV/2024 dibandingkan dengan kuartal III/2024 tumbuh 6,9% menjadi 1,5 juta pelanggan. 

    Pertumbuhan terjadi setelah Indosat memperkenalkan IM3 Platinum pada November 2024. 

    “Sekarang fastest players buat market Postpaid Itu adalah M3 Platinum dengan 40% pertumbuhan dari sejak launching,” ungkap Essy kepada Bisnis.

    Lebih lanjut, Essy memaparkan bahwa pertumbuhan pengguna layanan pascabayar IM3 Platinum saat ini masih terkonsentrasi di delapan kota besar, meliputi Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandung, dan Makassar. 

    Adapun hingga kuarta I/2025 jumlah pelanggan Indosat tercatat sebesar 95,4 juta pelanggan yang terdiri dari 93,8 juta pelanggan prabayar dan 1,6 juta pelanggan pascabayar. 

  • Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Simak! Ini Kriteria Kopdes Merah Putih yang Dapat Pinjaman Rp3 Miliar dari Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih kini bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp3 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Simak tata caranya!

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Beleid anyar itu telah ditetapkan dan diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 21 Juli 2025. Adapun, PMK skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih ini resmi berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni pada 21 Juli 2025.

    Dalam beleid itu, Bendahara Negara RI itu menyampaikan bahwa skema pinjaman KopDes/Kel Merah Putih itu dikenakan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

    Kemudian, jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

    Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Kemudian, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

    “Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KKMP/KDMP [KopDes/Kel Merah Putih], bank [bank Himbara] dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP/KDMP,” demikian yang dikutip dari PMK 49/2025, Minggu (27/7/2025).

    Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemberian pinjaman ini untuk melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan bahan pokok atau sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (cold storage), dan/atau logistik desa/kelurahan.

    Namun, lanjutnya, dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada di setiap desa/kelurahan.

    PMK 49/2025 itu juga menyebutkan bahwa ketua pengurus KopDes/Kel Merah Putih harus menyampaikan usulan pinjaman kepada bank Himbara dengan persetujuan bupati/wali kota untuk KopKel Merah Putih atau kepala desa untuk KopDes Merah Putih.

    Kemudian, usulan pinjaman tersebut disertai dengan proposal rencana bisnis dan persetujuan bupati/wali kota atau kepala desa.

    Kemudian, jika bank Himbara menyetujui permohonan pinjaman, maka harus melakukan perjanjian pinjaman dengan KopDes/Kel Merah Putih yang setidaknya memuat besaran pinjaman, tujuan pinjaman, tenor pinjaman, dan masa tenggang pinjaman.

    Selain itu, perjanjian tersebut juga harus memuat suku bunga/margin/bagi hasil pinjaman, tahapan dan syarat pencairan pinjaman, besaran angsuran pinjaman, dan jatuh tempo pinjaman.

    Sri Mulyani menambahkan, besaran pinjaman memperhatikan rata-rata besaran dana desa yang diterima oleh desa pada tiga tahun terakhir.

    Persyaratan ….

  • Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Mentan Murka, Warga Bayar Rp9.000 Lebih Mahal untuk 1 Kg Beras Premium Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan masyarakat membayar Rp9.000 lebih mahal untuk membeli 1 kg beras premium oplosan.

    Hal ini terungkap dari Polda Riau berhasil mengungkap kasus pengoplosan untuk dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru.

    Dalam kasus ini, polisi menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka. Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 hingga Rp7.000 per kg lebih mahal dari yang seharusnya. 

    Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu.

    Amran mengungkapkan, praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi,” kata Amran melalui keterangan resmi, Minggu (27/7/2025)

    Mentan Amran

    Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah. Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.

    Sebelumnya, Amran baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru pada Selasa (22/7/2025). Di sana, Amran berdiskusi dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. 

    Sehari kemudian, polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan. Herry mengatakan bahwa penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    “Arahan Bapak Kapolri adalah bagaimana kita hadir di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman melalui upaya-upaya yang menciptakan situasi kamtibmas yang baik,” katanya.

    Sementara itu, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R. Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP. 

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Adapun barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

  • Sosok Profesional Muda yang Disiapkan Prabowo untuk Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Sosok Profesional Muda yang Disiapkan Prabowo untuk Isi Posisi Strategis Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia nasional dengan menjaring 82 profesional muda untuk mengisi berbagai posisi penting di bidang ekonomi dan bisnis.

    Hal ini terungkap dalam pertemuan khusus yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (26/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa para profesional muda ini merupakan peserta dari program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang dirancang langsung oleh Presiden Ke-8 RI itu.

    “Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sendiri,” ujar Teddy melalui rilisnya, Minggu (27/7/2025).

    Peserta program ini telah melalui proses seleksi yang ketat guna memastikan kualitas, integritas, dan visi kepemimpinan yang unggul dari para kandidat.

    “Proses pencarian dan seleksi terhadap peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” jelasnya.

    Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam, Presiden Prabowo berdiskusi secara mendalam bersama para profesional muda.

    Kepala Negara mendengarkan paparan ide dan analisis dari para peserta, melakukan sesi tanya jawab, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian global.

    Teddy menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan adaptif.

    “Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru dalam bidang bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri,” pungkas Teddy.

    Adapun sejumlah judul presentasi yang dipaparkan di hadapan Presiden Prabowo itu, di antaranya “Kedaulatan Kesehatan Nasional: Penguasaan Teknologi Obat dan Alat Kesehatan Modern,” “Towards Self-Reliance in Advanced Materials and Semiconductor,”kemudian ada juga “Toward Zero BBM Import for National Energy Sovereignty”.

    Teddy kemudian menjelaskan bahwa Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership merupakan beasiswa yang diberikan secara khusus oleh Presiden Prabowo kepada para profesional muda yang mereka diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing.

    Pencarian dan seleksi terhadap penerima fellowship itu dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Dari 82 profesional muda itu, ada Prof. (H.C.UA). Dr. Carina Citra Dewi Joe, B.Sc., M.Sc., Ph.D., yang juga populer dengan nama Carina Joe. Ilmuwan muda itu merupakan penemu vaksin COVID-19 Oxford–AstraZeneca.

    Carina pada 20 Desember 2023 juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) di Universitas Airlangga.

  • Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Pesawat Boeing 737 MAX 8 Terbakar Jelang Lepas Landas, American Airlines Evakuasi Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — Para penumpang American Airlines terpaksa dievakuasi dari pesawat Boeing 737 MAX 8 lantaran terbakar saat bersiap lepas landas.

    Reuters, Minggu (27/7/2025), melansir sebuah foto yang menunjukkan para penumpang telah turun dari pesawat nahas tersebut dan berada di sekitar landas pacu Bandara Internasional Denver, Denver, Colorado, Amerika Serikat (AS), Sabtu (26/7/2025) waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran juga tampak siaga di lokasi tersebut.

    “Para penumpang berkumpul setelah evakuasi pesawat American Airlines yang terbakar di Bandara Internasional Denver,” tulis Reuters dalam unggahan foto yang diperoleh dari Instagram, @highlymigratoryfishing.

    Berdasarkan verifikasi lokasi yang dilakukan Reuters, garis landasan pacu pada foto tersebut sesuai dengan citra satelit Bandara Internasional Denver. 

    “Tanggal pengambilan video diverifikasi berdasarkan metadata berkas asli,” demikian keterangan pada foto tersebut.

    Sementara itu, CNN melaporkan bahwa ada lebih dari 150 penumpang dalam penerbangan American Airlines dengan pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut. Evakuasi dilakukan lantaran adanya insiden pada roda pesawat.

    Federal Aviation Administration melaporkan bahwa insiden itu memicu kebakaran dan menyebabkan satu orang terluka.

    “Petugas darurat di bandara dan Departemen Pemadam Kebakaran Denver merespons situasi tersebut dan mengevakuasi mereka yang berada di dalam pesawat ke landasan pacu,” demikian laporan CNN yang diperoleh dari keterangan American Airlines dan Bandara Internasional Denver.

    CNN juga menunjukkan bahwa evakuasi tersebut menjadi insiden terbaru dari serangkaian peristiwa penerbangan yang mengkhawatirkan di Bandara Internasional Denver, bandara tersibuk keenam di dunia. 

    Pada Maret lalu, puluhan penumpang terpaksa berdiri di sayap pesawat American Airlines saat salah satu mesinnya terbakar. 

    Sebulan kemudian, sebuah pesawat United Airlines menabrak seekor binatang saat lepas landas dan mengeluarkan api.

    Adapun, video proses evakuasi penumpang dari pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 3023 yang terbakar itu viral di media sosial.

  • Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Diskon Pajak Rumah Diperpanjang, Ekonom: Ada Peran Dongkrak Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan stimulus fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga akhir 2025. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan subsidi listrik maupun bantuan upah.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP tetap memiliki peran penting dalam mendongkrak sektor properti, khususnya segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk bantuan subsidi upah, efektivitasnya juga terbatas karena hanya menjangkau buruh sektor formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Faisal menjelaskan proporsi buruh sektor formal hanya sekitar 37% dari total pekerja.

    “Nah, yang mendapat bantuan upah tentu tidak semuanya karena ada batas atas yang menerima bantuan upah berapa. Kita prediksikan tidak sampai 10% lah itu dari total tenaga kerja [yang terima bantuan upah],” ujarnya.

    Oleh sebab itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Faisal menyimpulkan bahwa diskon listrik masih lebih efektif karena cakupannya paling luas, kemudian disusul PPN DTP untuk rumah kecil, dan terakhir bantuan subsidi upah.

    Adapun bocoran paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua tahun ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Maklum, pada kuartal I/2025 ekonomi tak sampai 5%, hanya tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). 

    “Beberapa program seperti program padat karya di perhubungan, program padat karya di pekerjaan umum itu didorong untuk implementasi lebih baik,” ujarnya usai melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Menghadapi akhir tahun, pemerintah akan kembali memberikan diskon pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemudian pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP properti sebesar 100% alias bebas PPN hingga akhir 2025 mendatang. 

    Airlangga menjelaskan dalam rapat tersebut juga termasuk dibahas persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat mencapai target pada Agustus. Pasalnya Prabowo telah memandatkan 20 juta penerima MBG di 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2025. 

    Pasalnya per 1 Juli 2025, sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan total penerima manfaat sebanyak 5,59 juta penerima. Sejalan dengan minimnya realisasi tersebut, anggaran pada semester I/2025 juga baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Sementara terkait stimulus lainnya seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan diskon tiket kereta api akan berlanjut. Hanya saja, pemerintah tidak akan lagi memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan diskon listrik. “Tidak dengan listrik. BSU kan sudah. Paling banyak [diskon] kereta api. [Diumumkan] September,” lanjut Airlangga.

  • Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap waspada dan hati-hati dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Terlebih, nilai kredit sangat besar hingga Rp130 triliun.

    Nantinya, dukungan pembiayaan tersebut bakal disalurkan langsung oleh perbankan baik kepada masyarakat perorangan maupun kepada pengembang UMKM dalam rangka meningkatkan suplai perumahan mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai peningkatan program perumahan pada dasarnya bakal berdampak baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Mengingat, sektor ini memiliki efek turunan atau multiplier effect yang tinggi pada berbagai sektor mulai dari industri semen, industri cat hingga industri furnitur.

    Akan tetapi, dia menyebut proses penyalurannya perlu dilakukan dengan analisis risiko yang tinggi. Dia khawatir langkah tersebut justru mengerek laju kredit macet atau non-performing loan (NPL) industri perbankan nasional tanpa kehati-hatian

    “Kita harus belajar dari Sub-Prime Mortgage di AS, dimana masyarakat dengan daya beli terbatas distimulus untuk membeli rumah lewat KPR. Saat kondisi ekonomi sedikit memburuk, daya beli masyarakat merosot, KPR berubah menjadi kredit macet, akibatnya supply rumah di pasar berlebih, property bubble meletus,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Wijayanto berpandangan pemerintah perlu merumuskan payung hukum yang kuat mengenai penyaluran kredit tersebut. Hal itu dilakukan guna menekan potensi pembengkakan kredit pada sektor perumahan.

    Selain itu, penyaluran KUR Perumahan itu juga perlu dibarengi dengan implementasi kebijakan pembiayaan perumahaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga subsidi selisih bunga. Dengan demikian, pembiayaan program perumahan tidak dibebankan sepenuhnya pada KUR Perumahan.

    “Kita harus hati-hati, jangan sampai memberi stimulus berlebih bagi demand perumahan karena ini sangat berisiko menimbulkan property bubble, mayoritas krisis ekonomi besar disebabkan oleh property bubble,” tandasnya.

    Pemerintah Godok Permen Penyaluran KUR Perumahan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini tengah mengebut rumusan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur penyaluran KUR Perumahan.

    Dalam penjelasannya, progres penyusunan Permen tersebut telah mencapai 90% rampung dan dipastikan siap diteken pada bulan ini.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).

  • Praktik Beras Oplosan Terbongkar di Riau, Begini Modusnya

    Praktik Beras Oplosan Terbongkar di Riau, Begini Modusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap praktik pengoplosan beras yang terjadi di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

    Dalam kasus tersebut, polisi telah menyita 9 ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Oknum tersebut menjual beras di kisaran Rp5.000–Rp7.000 per kilogram, atau lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan, diperkirakan selisihnya dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium. Selain itu, kualitas beras juga diduga berada di bawah standar mutu.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menyebut praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Padahal, Amran menjelaskan bahwa program SPHP untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan jajaran kepolisian di daerah.

    Selain itu, Amran juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” ujarnya.

    Modus Operandi Beras Oplosan

    Untuk diketahui, operasi yang dipimpin Direktorat Reskrimsus Polda Riau di bawah Kombes Ade Kuncoro mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.

    Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian dikemas ulang (repacking) menjadi beras SPHP.

    Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan bahwa barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” ujar Herry.

    Herry menyampaikan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    Respons Bulog soal Beras Oplosan di Riau

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan beras yang dioplos dalam bentuk kemasan SPHP di Riau bukanlah beras SPHP. Adapun, oknum ini telah diringkus oleh Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025.

    Rizal menuturkan, modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram di Pelalawan.

    “Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” ujar Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Setelahnya, lanjut Rizal, oknum tersebut menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

    “Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

    Atas kejadian ini, Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    Di samping itu, Bulog juga akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

    “Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” tandasnya.

  • Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) atau contingent resource mencapai 919 juta barel setara minyak (million barrels of oil equivalent/MMBOE) per Juni 2025.

    Angka tersebut mencapai 151,9% dari target contingent resource 2025 yang sebesar 650 MMBOE. Adapun outlook capaian contingent resource hingga Desember 2025 akan mencapai sekitar 1.143 MMBOE yang jika bisa direalisasikan maka akan tercapai sebesar 189% dari target tahun ini.

    Contingent resource merupakan potensi sumber daya migas yang secara teknis mungkin untuk diproduksi, tetapi belum ekonomis untuk dikembangkan saat ini.

    Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan, keberadaan contingent resource di industri hulu migas sangat menentukan. 

    Sebab, semakin besar volume contingent resource yang diperoleh setiap tahun, maka semakin besar pula potensi hulu migas yang bisa ditingkatkan menjadi cadangan dan diproduksikan di masa yang akan datang.

    Pada 2024, pemerintah mulai menetapkan contingent resource sebagai salah satu key performance indicator (KPI) industri hulu migas untuk melengkapi KPI reserve replacement ratio (RRR). 

    “Ketika contingent resource berujung pada plan of development (POD), artinya sudah ada kepastian komersialisasi. Selanjutnya contingent resource meningkat menjadi RRR,” ucap RIkky melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Rikky mengatakan, tingginya capaian contingent resource menunjukkan bahwa secara potensi sumber daya migas di Indonesia masih menjanjikan. Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas mendorong undeveloped discovery statusnya dapat ditingkatkan melalui penetapan status eksplorasi (PSE). 

    Adapun dari total 279 struktur undeveloped discovery, yang sudah PSE mencapai 83 struktur dengan potensi 216 MMBO minyak dan 3,8 TCF gas. Sementara, yang belum PSE mencapai 196 struktur dengan potensi 1125 MMBO minyak dan 8,3 TCF gas.

    Menurut Rikky, tantangan dalam mendorong sumber daya menjadi cadangan adalah komersialisasinya, agar setiap sumber daya dapat masuk pada fase plan of development (POD). Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa ada potensi yang berada di lapangan marginal ataupun stranded area yang belum memiliki infrastruktur pendukung.

    Pihaknya pun terus mendorong upaya untuk melakukan komersialiasi melalui trucking, potensi pembangunan mini LNG maupun mini LPG, dan pemanfaatan aset hulu migas.

    “Kami bersyukur pemerintah telah memberikan dukungan agar lapangan yang kurang ekonomis dapat menjadi ekonomis dengan insentif-insentif fiskal maupun non fiskal,” imbuh Rikky.

    Dia menambahkan bahwa kebutuhan energi migas saat ini sangat besar dan akan terus bertambah kedepannya. Mengacu pada rencana umum energi nasional (RUEN) untuk minyak akan akan ada penambahan kebutuhan sekitar 139% dan gas sekitar 298% pada 2050. 

    “Maka seluruh potensi sumber daya migas harus bisa diproduksikan dan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat merealisasikan target ketahanan energi dalam program ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto,” tutup Rikky.

  • Transfer Data Pribadi ke AS Dikhawatirkan Pengaruhi Investasi Data Center di RI

    Transfer Data Pribadi ke AS Dikhawatirkan Pengaruhi Investasi Data Center di RI

    Bisnis,com, JAKARTA  — Kesepakatan dagang yang memperbolehkan pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) menuai kekhawatiran atas nasib investasi data center di Tanah Air. 

    Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma mengatakan langkah ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, sekaligus menciptakan ketidakpastian iklim investasi, khususnya untuk pembangunan data center di Tanah Air.

    Hendra memberi contoh rencana investasi Damac Group yang sebelumnya akan membangun data center berkapasitas 230MW senilai Rp37 triliun di Indonesia. 

    Menurutnya, dengan adanya potensi data Indonesia diproses di luar negeri, investor bisa saja mengurungkan niatnya membangun pusat data di Indonesia.

    “[Investor data center] melihat kabar tersebut stop ah bangun di sini [Indonesia] ngapain juga? Toh data Indonesia akan dibawa ke sana [AS],” tutur Hendra kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025)..

    Selain itu, dia juga menyorot potensi tekanan berat terhadap pemain data center lokal, seperti Biznet, DCI Indonesia, Telkom TDE, dan lainnya. 

    Dengan kemudahan transfer data ke luar negeri, beban komputasi yang semula diharapkan dibangun di Indonesia bisa beralih ke Amerika Serikat. 

    Hal ini bukan hanya melemahkan pasar domestik, tetapi juga menimbulkan risiko teknis seperti naiknya latensi karena server berada di luar negeri, sehingga kualitas akses dan pelayanan digital untuk masyarakat merosot.

    Hendra juga menegaskan perlunya kajian ilmiah mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dengan melibatkan kementerian terkait dan institusi pendidikan yang kompeten di bidangnya. 

    “Keuntungan ekonomi mungkin terasa di awal, tapi dalam jangka panjang, kedaulatan digital dan ketergantungan pada infrastruktur asing akan membayangi,” ujar Hendra.

    Risiko lain yang menjadi perhatian Hendra adalah dampak geopolitik dan keamanan data bagi Indonesia.

    Saat terjadi masalah bilateral, layanan digital vital bisa diputus tiba-tiba. Dia mencontohkan kasus di Rusia waktu perang Ukraina. Saat itu layanan finansial internasional seperti Visa dan Mastercard dihentikan. 

    “Indonesia juga bisa mengalami hal serupa jika terlalu bergantung pada server asing,” kata Hendra.

    Isu keamanan data juga masih menjadi perhatian besar, mengingat kasus kebocoran data di Indonesia yang kerap terjadi. 

    Hendra menekankan, data strategis seperti keuangan, kesehatan, layanan publik, dan pendidikan sebaiknya tetap diproses di dalam negeri demi melindungi industri data center nasional dan keamanan informasi masyarakat.

    Jika kebijakan ini dilanjutkan tanpa mitigasi, Hendra memperkirakan banyak perusahaan besar membatalkan atau memindahkan investasi mereka ke luar negeri. Bahkan pemain lokal yang sudah menempatkan data di Indonesia bisa saja memindahkan seluruh layanannya ke server luar negeri.

    Presiden AS Donald Trump

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Pertama, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.