Author: Bisnis.com

  • Pemerintah Ingin Gig Economy Segera Naik Kelas Jadi Start Up agar Bisa Ajukan KUR

    Pemerintah Ingin Gig Economy Segera Naik Kelas Jadi Start Up agar Bisa Ajukan KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mendorong gig economy di Indonesia untuk segera naik kelas dan menjadi perusahaan rintisan alias start up. Langkah pemerintah itu sejalan dengan paket stimulus ekonomi akhir tahun yakni dengan menyediakan fasilitas untuk work from anywhere (WFA). 

    Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau kesiapan implementasi program Work From Mall untuk mendukung program BINA dan Indonesia Great Sale di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (27/12/2025). 

    Untuk diketahui, penyediaan tempat untuk gig economy merupakan satu dari delapan program paket ekonomi 2025 yang diluncurkan September lalu. Airlangga menyebut pemerintah memanfaatkan tren WFA yang identik dengan anak muda guna mendukung gig economy. Proyek percontohannya berada di Jakarta. 

    Airlangga menyebut pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jakarta untuk menggunakan Jakarta Creative Hub di MH Thamrin. Adapun pemerintah pusat akan menyediakan mentoring untuk proyek gig economy di Jakarta. 

    “Di mana gig economy itu anak muda disediakan meja, WiFi dan kopinya disediakan, mereka silahkan berkreasi selama satu tahun,” terang Airlangga kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025). 

    Setelah satu tahun, terang Airlangga, proyek gig economy yang nantinya berhasil menciptakan suatu produk bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Contohnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang anggarannya disiapkan Rp10 triliun. 

    Harapannya, ekonomi berbasis freelancing itu bisa menjadi usaha yang produktif dan masuk ke kategori perusahaan rintisan (startup). Airlangga berharap nantinya pusat perbelanjaan bisa ikut menyediakan work station serupa untuk mengembangkan gig economy tersebut. 

    “Bunganya 6% untuk menjadi startup yang kemudian berjalan. Nah itu bisa diadopsi di berbagai mal karena itu cocok dengan lifestyle yang ada di mal,” papar Menko Perekonomian sejak 2019 itu. 

    Sebagai informasi, melalui konsep work from mall, pemerintah mendorong pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan gig economy. 

    Program ini akan dikembangkan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan dukungan pemerintah daerah serta perusahaan teknologi, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti konektivitas internet, sumber daya listrik, dan layanan penunjang lainnya.

  • PHRI Buka Suara soal Isu Pariwisata Lesu Selama Libur Nataru

    PHRI Buka Suara soal Isu Pariwisata Lesu Selama Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan kinerja pariwisata selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) belum dapat dinilai secara utuh karena data aktual masih dalam proses.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyampaikan hingga kini, data aktual pergerakan dan okupansi hotel selama Nataru masih belum tersedia secara lengkap.

    “Natarunya sendiri belum terbaca sebenarnya. Nataru baru beberapa hari, saya nggak lihat tuh proses data yang Nataru itu langsung keluar tuh nggak ada. Jadi kalau dibilang penurunan pun, itu penurunan yang secara year on year-nya terjadi penurunan,” kata Maulana kepada Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

    Namun, Maulana menyebut, hampir seluruh daerah di luar Pulau Jawa mencatat penurunan kinerja perhotelan. Kondisi tersebut tecermin dari koreksi tingkat okupansi hotel yang secara tahunan mendekati 5%.

    Menurut dia, pelemahan ini terutama dipicu oleh hilangnya segmen pasar pemerintah seiring dengan menurunnya aktivitas pemerintah, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama permintaan hotel. 

    Berdasarkan laporan harian yang diterima PHRI, tingkat okupansi tertinggi sejauh ini tercatat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, data tersebut belum bisa dijadikan acuan kinerja regional secara menyeluruh.

    Sementara itu, beberapa wilayah lain masih mencatat tingkat hunian yang rendah, terutama di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dengan tingkat okupansi sebesar 35%.

    “Okupansinya berdasarkan dua hari ini. Di Sumatra juga seperti itu, ada beberapa ya [mengalami penurunan], kecuali Sumatra Selatan melaporkan cukup tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantah kondisi Bali yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan pada momentum libur Nataru.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) justru masih mencatatkan pertumbuhan.

    Berdasarkan data yang diterima Kemenpar, kunjungan wisman ke Bali justru telah mencapai sekitar 6,8 juta orang dan masih dibidik meningkat hingga 7 juta kunjungan. Di sisi lain, penurunan justru terjadi pada wisatawan domestik.

    “Memang wisatawan nusantaranya [di Bali] sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Meski mengalami penurunan jumlah wisatawan nusantara, tetap berada dalam kondisi ramai. Penurunan yang terjadi pun relatif sedikit.

    Dia juga menegaskan bahwa Bali tidak sepi selama periode libur Nataru dan masih mencatat pergerakan wisatawan, meski terdapat koreksi tipis. “Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2%,” jelasnya.

    Widiyanti menuturkan wisatawan nusantara kini mengalihkan tujuan perjalanan ke wilayah lain, khususnya di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, Yogyakarta mencatatkan peningkatan kunjungan yang signifikan.

  • Jasa Marga: Arus Keluar Jabotabek Naik 16,21% hingga H+1 Natal 2025

    Jasa Marga: Arus Keluar Jabotabek Naik 16,21% hingga H+1 Natal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1,56 juta kendaraan meninggalkan kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) selama periode H-7 hingga H+1 libur Hari Raya Natal 2025.

    Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek sejak Kamis (18/12/2025) pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (27/12/2025) pukul 06.00 WIB itu meningkat sekitar 16,21% dari periode normal.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, arus kendaraan tersebut terpantau melalui empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

    “Total volume lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek mencapai 1.556.310 kendaraan, atau naik 16,21% dibandingkan lalu lintas normal,” ujar Rivan dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2025).

    Berdasarkan distribusi arah perjalanan, mayoritas kendaraan bergerak ke arah timur. Sebanyak 748.720 kendaraan atau 48,1% tercatat menuju Trans Jawa dan Bandung, disusul 446.404 kendaraan atau 28,7% ke arah barat (Merak), serta 361.186 kendaraan atau 23,2% menuju arah selatan (Puncak).

    Untuk arah timur, lalu lintas menuju Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 391.177 kendaraan, melonjak 45,96% dari kondisi normal. Sementara itu, arus ke Bandung melalui GT Kalihurip Utama mencapai 357.543 kendaraan, atau meningkat 25,58%. 

    Secara kumulatif, volume kendaraan ke dua koridor tersebut naik 35,46% dari lalu lintas normal.

    Adapun arah barat, kendaraan menuju Merak melalui GT Cikupa tercatat 446.404 unit, relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,22% dari kondisi normal. Sementara itu, arus ke Puncak melalui GT Ciawi mencapai 361.186 kendaraan, tumbuh 5,91% dibandingkan lalu lintas normal.

    Rivan menambahkan, pada H+1 Natal 2025 atau periode Jumat (26/12/2025) pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (27/12/2025) pukul 06.00 WIB, lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek melalui empat GT utama tercatat sebanyak 176.131 kendaraan, meningkat 4,48% dari kondisi normal.

    “Di sisi lain, kami juga mulai melihat pergerakan arus balik. Pada H+1 Natal 2025, kendaraan yang masuk ke Jabotabek melalui empat GT utama mencapai 153.529 kendaraan, atau naik 6,78% dari lalu lintas normal,” jelasnya.

    Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan perencanaan yang matang, termasuk memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, kecukupan bahan bakar, saldo uang elektronik, serta memanfaatkan waktu istirahat di rest area secara bijak.

    “Informasi kondisi lalu lintas terkini dapat dipantau secara real time melalui aplikasi Travoy, layanan One Call Center Jasa Marga 14080, akun X @PTJASAMARGA, serta kanal media sosial resmi Jasa Marga.”

  • Fenomena Rojali-Rohana Merebak, Pengamat: 2025 Titik Kelam Pusat Perbelanjaan

    Fenomena Rojali-Rohana Merebak, Pengamat: 2025 Titik Kelam Pusat Perbelanjaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat perbelanjaan alias mal menghadapi tekanan berat sepanjang 2025 seiring melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya bertanya (rohana) membuat transaksi tetap rendah, meski mal ramai dikunjungi.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tekanan terhadap pusat perbelanjaan saat ini tidak hanya berasal dari maraknya perdagangan daring, melainkan juga dari penurunan pendapatan masyarakat. Alhasil, kondisi tersebut memicu fenomena rojali dan rohana dinilai merugikan pengelola pusat perbelanjaan.

    “Dengan daya beli yang merosot, tahun 2025 seperti titik kelam pusat perbelanjaan hingga memunculkan fenomena rohana dan rojali,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

    Dia menilai, pelemahan daya beli masyarakat menjadi pemicu maraknya fenomena pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tanpa melakukan transaksi.

    Meski pendapatan masyarakat menurun, kebutuhan akan hiburan tetap ada. Namun, keterbatasan finansial membuat masyarakat memilih aktivitas berbiaya rendah, seperti berjalan-jalan tanpa melakukan pembelian.

    Di sisi lain, sambung dia, ketika ingin berbelanja, konsumen justru cenderung beralih ke platform perdagangan daring yang menawarkan harga lebih kompetitif.

    Menurutnya, program diskon belanja yang digulirkan pemerintah belum mampu mendorong konsumsi secara signifikan. Huda memandang, persoalan utama bukan pada harga, melainkan pada kemampuan beli masyarakat yang melemah akibat pendapatan yang turun dan terbatasnya lapangan kerja.

    “Ketika pendapatan masyarakat turun, mereka tidak mampu untuk beli barang,” ujarnya.

    Celios juga menyoroti sebagian kelompok rojali dan rohana berasal dari masyarakat yang belum terserap di pasar kerja. Huda melihat tambahan pendapatan musiman selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai belum memberikan dampak berarti bagi pusat perbelanjaan.

    Lebih lanjut, Huda melihat adanya pergeseran fungsi pusat perbelanjaan. Mal, ujar dia, kini tak lagi semata menjadi tempat transaksi jual beli, melainkan ruang publik untuk bersosialisasi. Perubahan perilaku ini menuntut pengelola untuk menyesuaikan model bisnis agar tetap berkelanjutan.

    Untuk itu, Celios mendorong pengelola pusat perbelanjaan untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif di luar tenant ritel konvensional, seperti melalui penyelenggaraan acara, festival, maupun konser berskala menengah dan besar guna

  • 184 Desa Kembali Berlistrik, PLN Masih Kejar Perbaikan Jaringan di Aceh Tengah

    184 Desa Kembali Berlistrik, PLN Masih Kejar Perbaikan Jaringan di Aceh Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengungkapkan tantangan pemulihan jaringan distribusi listrik di wilayah Aceh Tengah, khususnya Kota Takengon, pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, proses pemulihan masih menghadapi tantangan berupa akses jalan darat yang terbatas dan kondisi cuaca. Hal ini menjadi kendala utama mempercepat mobilisasi peralatan dan material ke sejumlah lokasi terdampak.

    Kendati demikian, PLN secara bertahap berhasil menormalkan sebanyak 323 gardu distribusi dan kembali menyalurkan listrik ke 184 desa di Kabupaten Aceh Tengah.

    Upaya pemulihan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan aspek keselamatan kerja petugas di lapangan serta masyarakat sekitar.

    Darmawan menyebut, pihaknya terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, serta masyarakat setempat untuk membuka akses menuju wilayah-wilayah yang masih terisolasi agar perbaikan sistem kelistrikan dapat segera dilakukan.

    “Kami memahami tingginya urgensi listrik bagi masyarakat Takengon dalam masa pemulihan pascabencana. Bersama Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat, kami terus berkoordinasi di lapangan untuk membuka akses jalan untuk mobilisasi material yang masih terbatas,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi, Jumat (26/12/2025) malam.

    Sebagai langkah darurat untuk menjaga layanan vital tetap berjalan, PLN sebelumnya juga bekerja sama dengan TNI mengirimkan genset ke RSUD Takengon melalui jalur udara, guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung.

    Darmawan menambahkan, begitu akses jalan aman untuk dilalui armada pengangkut material, personel PLN akan segera melakukan percepatan perbaikan dan pendirian kembali jaringan distribusi yang terdampak.

    “Begitu akses darat aman untuk melakukan pengangkutan material, PLN akan langsung bergerak cepat melanjutkan pemulihan jaringan agar listrik dapat segera dinikmati kembali oleh masyarakat,” kata Darmawan.

    Sementara itu General PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh Eddi Saputra menegaskan, pihaknya terus mengupayakan penormalan sebanyak 139 gardu distribusi yang masih terdampak di Kabupaten Aceh Tengah.

    “Kami terus mengupayakan perbaikan gardu-gardu distribusi tersebut, termasuk jaringan distribusi dan sarana pendukung lain yang membutuhkan penanganan lanjutan,” jelas Eddi.

    Dia mengatakan bahwa seluruh proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja dan keandalan sistem.

    “Petugas kami di lapangan bekerja menyesuaikan kondisi infrastruktur dan medan, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta keandalan pasokan listrik,” tuturnya.

  • Menteri UMKM Angkat Bicara Soal Kredit di Bawah Rp100 Juta Masih Diminta Agunan

    Menteri UMKM Angkat Bicara Soal Kredit di Bawah Rp100 Juta Masih Diminta Agunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membongkar alasan utama masih adanya praktik permintaan agunan dari perbankan untuk pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) plafon di bawah Rp100 juta.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut persoalan tersebut bukan berasal dari regulasi, melainkan dari faktor ketidakpercayaan (distrust) petugas perbankan terhadap debitur usaha mikro.

    Maman mengatakan petugas bank masih khawatir akan kemampuan pelaku usaha mikro mengembalikan pinjaman tanpa agunan, mulai dari karakter, disiplin, dan keberlanjutan usaha debitur.

    “Lebih besar tuh memang faktor ketidakpercayaan petugas-petugas bank di daerah dengan pihak yang mengajukan. Pasti itu yang paling utama,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Maman menjelaskan secara prinsip, KUR tidak mewajibkan agunan fisik dan penilaian seharusnya hanya berdasarkan usaha yang dijalankan pelaku UMKM. Meski begitu, dia juga mengakui di lapangan masih ada ketidakpercayaan dari pihak perbankan, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

    “Karena mereka kan punya kekhawatiran pada saat misalnya itu diberikan [pinjaman], tetapi tanpa agunan, mereka nggak bisa mengembalikan. Karena masalah mungkin karakter pribadi, disiplin, dan sebagainya. Isunya lebih banyak di situ,” tuturnya.

    Untuk itu, Maman menyarankan agar pemberian kredit dilakukan secara bertahap. Jika petugas bank masih ragu, sambung dia, maka pinjaman tidak perlu langsung diberikan dalam jumlah besar, melainkan dimulai dari nominal kecil terlebih dahulu untuk membangun rekam jejak dan kepercayaan.

    Maman juga mengimbau pelaku usaha mikro yang mendominasi pembiayaan di kisaran Rp1 juta—Rp100 juta agar mengajukan kredit secara proporsional dan memperkuat fundamental usaha.

    Sebab, menurutnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang langsung mengajukan pinjaman dalam jumlah besar tanpa kesiapan usaha yang memadai sehingga memperbesar risiko gagal bayar.

    “Misalnya mulai dari 20 juta, naik 30 juta, naik ke 40 juta. Jadi pelan-pelan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Maman menegaskan akan rutin melakukan sidak ke bank penyalur untuk memastikan KUR disalurkan sesuai aturan, menyusul banyak keluhan UMKM terkait KUR Rp1–100 juta yang masih diminta agunan.

    Maman menjelaskan sidak dilakukan secara spontan untuk memantau kondisi riil penyaluran KUR dari 44 bank penyalur.

  • Rekomendasi Smartphone Rp1 jutaan: Infinix, itel, dan Samsung

    Rekomendasi Smartphone Rp1 jutaan: Infinix, itel, dan Samsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan pasar HP di segmen harga Rp1 jutaan makin ketat pada 2025 dengan hadirnya spesifikasi yang sebelumnya hanya ditemui di kelas menengah. 

    Tiga pabrikan utama, yakni Infinix, itel, dan Samsung, mampu menawarkan nilai tambah mulai dari kualitas layar hingga keamanan data.

    Bagi konsumen maupun pelaku usaha mikro, kehadiran HP murah menjadi pilihan tanpa harus mengorbankan fungsi. Fitur-fitur seperti kapasitas baterai besar dan dukungan pembaruan keamanan menjadi pertimbangan untuk menunjang operasional harian.

    Berikut adalah rekomendasi dan rincian spesifikasi unggulan dari ketiga perangkat dengan harga di range Rp 1 jutaan. 

    Infinix Smart 10 Plus 

    Infinix Smart 10 Plus hadir dengan fokus pada performa dan daya tahan yang mengandalkan chipset UNISOC T7250 dan RAM 8 GB. Perangkat ini memiliki keunggulan utama pada baterai jumbo berkapasitas 6.000 mAh yang diklaim awet untuk penggunaan seharian penuh.

    Sektor layar perangkat ini cukup mulus dengan dukungan refresh rate 120 Hz yang dilengkapi fitur Dynamic Bar. Untuk produktivitas, Infinix menyematkan fitur AI yang memungkinkan transfer fail secara instan. Smartphone ini ditawarkan dengan harga sekitar Rp1.499.000 di Erafone.

    Namun, pengguna perlu memperhatikan bahwa pengisian daya masih tergolong lambat karena kapasitas baterai yang besar. Selain itu, penyimpanan data masih menggunakan teknologi eMMC yang kecepatannya berada di bawah tipe UFS.

    itel S25

    Merek itel mencoba menjajal pasar melalui seri S25 yang menawarkan keunggulan visual lewat panel layar AMOLED 6,78 inci. Layar ini didukung refresh rate 120 Hz serta memiliki tingkat kecerahan tinggi yang jarang ditemukan di kelas harganya.

    Dari sisi ketahanan fisik, itel S25 sudah dilengkapi sertifikasi IP54 dan teknologi wet touch, serta jaminan pembaruan ke Android 15. Fitur keamanan modern seperti pemindai sidik jari di bawah layar (fingerprint under display) juga telah tersedia.

    Meski demikian, perangkat ini hanya dibekali mono speaker dan tidak memiliki sensor gyro hardware. Performanya yang ditenagai UNISOC T620 juga dinilai kurang cocok untuk menjalankan aplikasi berat atau gim. Di laman Shopee pada toko resmi Itel, HP ini dibanderol dengan harga Rp1.796.500.

    Samsung Galaxy A06 

    Raksasa teknologi Samsung tetap mempertahankan posisinya dengan mengedepankan keamanan pada Galaxy A06. Ponsel ini dilengkapi Samsung Knox Vault, yakni sebuah fitur keamanan kelas atas yang penting untuk melindungi data bisnis pengguna. Berdasarkan laman resmi Samsung, harga dimulai dari Rp1.499.000.

    Samsung juga menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi sebanyak dua kali dan pembaruan keamanan selama empat tahun. Dari sisi fotografi, kamera utama 50 MP mampu merekam video hingga 60 fps, sebuah nilai lebih di segmen ini. 

    Catatan bagi calon pembeli adalah varian RAM 4 GB yang dinilai kurang mumpuni untuk standar aplikasi tahun 2025, sehingga varian 6 GB lebih disarankan. Selain itu, absennya kepala pengisi daya (charger) dalam paket penjualan dan desain bezel yang masih tebal menjadi pertimbangan tersendiri. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Seleksi 2,6 GHz Pakai Skema Lelang, Beban Regulator Opsel Berisiko Naik jadi 28%

    Seleksi 2,6 GHz Pakai Skema Lelang, Beban Regulator Opsel Berisiko Naik jadi 28%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan penggunaan skema seleksi frekuensi cara lama, yaitu lelang harga, pada alokasi frekuensi 2,6 GHz berpotensi membuat beban operator seluler makin bengkak di tengah kondisi sulit.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menilai beban regulatory charge yang ditanggung industri operator seluler di Indonesia sudah terlalu tinggi dan berpotensi menggerus kesehatan industri apabila skema lelang harga tetap dipertahankan. 

    Saat ini, rasio regulatory charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi industri telekomunikasi Indonesia tercatat di atas 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di bawah 5%, rasio global sekitar 7%, serta kawasan Asia Pasifik (APAC) sebesar 8,7%.

    Berdasarkan analisis internal ATSI, estimasi regulatory charge secara industri berpotensi melonjak hingga lebih dari 28% apabila seleksi pita frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz masih menggunakan skema seleksi serta formula BHP yang sama seperti saat ini.

    “Itu bisa lebih di atas 12,2%, kalau skemanya masih seleksi dan BHP masih seperti sekarang. Masih lelang dan bukan beauty contest ya maka akan seperti itu,” kata Marwan dalam Bisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip Sabtu (27/12/2025).

    Marwan menambahkan, sejumlah negara telah mulai mengubah pendekatan dalam seleksi spektrum. Bahkan, Amerika Serikat (AS) disebut telah beralih ke pendekatan beauty contest. 

    Menurut ATSI, skema tersebut memungkinkan pemerintah menilai kesiapan serta komitmen operator dalam membangun jaringan, tidak semata-mata berdasarkan kemampuan membayar.

    “Beauty contest itu tiga kandidat yang ikut tiga kandidat yang menang. Namun harganya nanti ditentukan,” kata Marwan.

    Saat ini, operator seluler di Indonesia terdiri dari Telkomsel, XLSMART, dan Indosat. Marwan menyebutkan, total spektrum yang digunakan industri seluler baru mencapai sekitar 1.012 MHz, sehingga ruang untuk ekspansi jaringan 5G masih terbuka lebar.

    Dia menjelaskan, rencana pembukaan pita 700 MHz (low band) serta pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz (mid band) perlu dikaji secara matang, terutama terkait kebutuhan bandwidth riil untuk layanan 5G. 

    Sebagian operator telah memiliki pita low band seperti 900 MHz, sehingga minat terhadap pita 700 MHz dapat berbeda antaroperator.

    “Ada satu yang memiliki low band 700 Mhz, tapi yang dua belum tentu itu, mungkin mereka lebih 2,6 atau 3,5, karena real 5G spektrum,” kata Marwan.

    Menurut ATSI, tambahan bandwidth tetap diperlukan, baik di low band maupun mid band, guna menjaga keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan.

    Berdasarkan studi GSMA, dalam periode 2024–2030, teknologi 5G diperkirakan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp650 triliun atau sekitar US$41 miliar. 

    Pada 2030, kontribusi 5G diproyeksikan mencapai 0,6% terhadap PDB atau sekitar Rp172 triliun.

    Namun demikian, Marwan menilai kontribusi tersebut masih bersifat makro dan belum sepenuhnya tercermin pada pendapatan operator seluler.

    “Jadi 0,6 [kontribusi 5G] ini untuk operator-nya masih belum kelihatan, sebenarnya para operator melihat,“ katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

    Pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G.

    Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi untuk layanan 5G.

  • Cara Hapus Data Cache di Smartphone Android agar Tidak Lemot

    Cara Hapus Data Cache di Smartphone Android agar Tidak Lemot

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja HP Android yang melambat sering kali menjadi keluhan pengguna, meski perangkat tidak mengalami kerusakan fisik. Penurunan performa ini kerap dipicu oleh penumpukan data digital “sampah” yang secara otomatis menyumbat cache dan cookies pada situs web.

    Berdasarkan tinjauan teknis, situ web di HP memiliki kecenderungan untuk menimbun data dari setiap situs yang dikunjungi, mulai dari kredensial login hingga data pelacak yang tidak esensial.

    Beberapa data mungkin berasal dari situs web yang hanya dikunjungi satu kali oleh pengguna, namun tetap membebani sistem. Data pelacak ini membantu penyajian iklan berdasarkan pola konsumsi atau aktivitas streaming pengguna. 

    Sebagai contoh, seseorang sering menerima iklan produk spesifik, seperti kacamata atau tas di Shopee atau Tokopedia, sesaat setelah mengklik toko online yang berkaitan.

    Membersihkan cache secara berkala menjadi cara yang disarankan untuk menghapus data tersebut. Meskipun pengguna harus melakukan login ulang pada beberapa situs, langkah ini dinilai sepadan untuk memastikan tidak ada pelacak data asing yang beroperasi di latar belakang.

    Proses pembersihan data ini relatif mudah dilakukan, baik pada Google Chrome maupun Samsung Internet. Pengguna memiliki fleksibilitas untuk menghapus seluruh data secara total atau hanya membersihkan data sampah dalam rentang waktu terbaru.

    Berikut adalah panduan teknis pembersihan data untuk dua situs utama Android

    Pembersihan pada Google Chrome

    Bagi pengguna Google Chrome di Android, manajemen data dapat dilakukan melalui menu internal aplikasi. Pengguna cukup klik tombol “More” (ikon tiga titik) di sudut kanan atas, kemudian memilih opsi “Delete browsing data”.

    Menu pop-up akan muncul untuk memberikan opsi rentang waktu penghapusan, mulai dari 15 menit terakhir hingga sepanjang waktu. Untuk pembersihan cepat, pengguna dapat langsung menekan tombol “Delete data” setelah memilih rentang waktu.

    Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, pengguna dapat mengakses menu “More options”. Fitur ini memungkinkan penghapusan granular, meliputi riwayat penjelajahan, cookies, cache gambar, kata sandi tersimpan, hingga data autofill.

    Sistem Chrome mungkin akan memberikan konfirmasi tambahan sebelum eksekusi akhir. Hal ini terjadi jika sistem mendeteksi adanya situs web yang dianggap penting bagi aktivitas rutin pengguna.

    Pembersihan pada Samsung Internet

    Pengguna perangkat Samsung Galaxy memiliki dua metode, melalui aplikasi atau melalui pengaturan sistem ponsel. Melalui aplikasi, pengguna dapat mengetuk tombol “Options” (tiga garis horizontal), masuk ke menu “Settings”, lalu memilih “Personal browsing data”.

    Dalam menu “Delete browsing data”, pengguna dapat memilih kombinasi data yang ingin dihapus. Opsi mencakup riwayat formulir, cookies, cache file, hingga data biometrik atau kata sandi yang tersimpan.

    Metode kedua melalui menu “Settings” ponsel menawarkan pendekatan yang lebih drastis. Pengguna dapat menavigasi ke menu “Apps”, memilih “Samsung Internet”, dan masuk ke opsi “Storage and cache”.

    Pada menu ini, opsi “Clear storage” akan menghapus seluruh data aplikasi secara permanen, termasuk akun dan basis data. Langkah ini akan mengembalikan kondisi peramban Samsung Internet seperti baru dipasang, berbeda dengan “Clear cache” yang hanya membersihkan memori sementara. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Microsoft Terapkan BitLocker Versi Baru di Windows 11, Kunci Enskripsi Lebih Aman

    Microsoft Terapkan BitLocker Versi Baru di Windows 11, Kunci Enskripsi Lebih Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft menghadirkan BitLocker dengan akselerasi perangkat keras di Windows 11, peningkatan yang membuat fitur keamanan ini jadi lebih cepat sekaligus lebih aman dibandingkan sebelumnya.

    Bagi pengguna awam, BitLocker bisa dibilang sebagai kunci pengaman untuk data di laptop atau PC. Fitur ini berfungsi mengenkripsi seluruh isi penyimpanan, sehingga data tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa izin. 

    BitLocker bekerja otomatis saat komputer dinyalakan, dengan bantuan chip keamanan bernama TPM (Trusted Platform Module) yang menyimpan kunci enkripsi secara aman.

    Masalahnya, seiring perkembangan teknologi penyimpanan yang semakin cepat terutama media penyimpanan non-volatile memory express (NVMe) proses enkripsi BitLocker justru mulai terasa membebani sistem. 

    Dalam aktivitas berat seperti bermain gim atau mengedit video, kerja enkripsi ini bisa sedikit mengurangi performa karena semuanya masih ditangani oleh CPU.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Microsoft kini memindahkan sebagian besar beban kerja BitLocker ke perangkat keras khusus. 

    Dilansir dari Bleeping Computer Rabu (24/12/2025),Microsoft menjelaskan bahwa BitLocker kini otomatis memakai enkripsi yang lebih kuat dan lebih cepat di perangkat modern.

    “Saat mengaktifkan BitLocker, perangkat yang didukung dengan drive NVMe bersama dengan salah satu SoC berkemampuan crypto offload baru akan menggunakan BitLocker yang dipercepat perangkat keras dengan algoritma XTS-AES-256 secara default,”  jelas Microsoft.

    Dengan memanfaatkan kemampuan system-on-a-chip (SoC) yang memiliki modul keamanan dan lingkungan aman dalam perangkat yang terpercaya, proses enkripsi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada CPU. Hasilnya, kinerja komputer menjadi lebih ringan dan responsif.

    Microsoft menjelaskan bahwa pada perangkat yang mendukung, seperti laptop dengan media penyimpanan NVMe dan chip terbaru yang mampu menangani enkripsi secara langsung, BitLocker akan otomatis berjalan dalam mode akselerasi perangkat keras. Mode ini menggunakan algoritma keamanan tingkat tinggi XTS-AES-256 tanpa perlu pengaturan tambahan dari pengguna.

    Dalam pengujian nyata, BitLocker versi baru ini mampu mengurangi penggunaan CPU hingga sekitar 70% saat melakukan aktivitas baca-tulis data, meskipun hasil akhirnya tetap bergantung pada spesifikasi perangkat masing-masing. 

    Keamanan juga ikut meningkat. Sekarang kunci enkripsi BitLocker dilindungi langsung oleh perangkat keras, sehingga jauh lebih sulit diserang lewat celah CPU atau memori. 

    BitLocker versi terbaru ini sudah tersedia mulai Windows 11 versi 24H2 dengan pembaruan September terpasang dan akan berlanjut ke Windows 11 25H2. 

    Dukungan awal difokuskan pada perangkat dengan Intel vPro dan prosesor Intel Core Ultra Series 3, sementara dukungan untuk chip dari vendor lain akan menyusul secara bertahap.

    Bagi pengguna yang penasaran apakah perangkatnya sudah memakai BitLocker versi baru, pengecekan bisa dilakukan dengan perintah sederhana di Command Prompt. Jika pada metode enkripsi tertulis hardware accelerated, berarti fitur ini sudah aktif. (Nur Amalina)