Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • 200.000 Situs WordPress Disusupi Rentan Terhadap Serangan Akibat Cacat Plugin

    200.000 Situs WordPress Disusupi Rentan Terhadap Serangan Akibat Cacat Plugin

    Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 200.000 situs web WordPress menggunakan versi rentan dari plugin Post Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) yang memungkinkan peretas mengendalikan akun administrator.

    Seorang peneliti keamanan melaporkan kerentanan tersebut kepada perusahaan keamanan WordPress, PatchStack.  Kerentanan tersebut kini diidentifikasi sebagai CVE-2025-24000 dan menerima skor keparahan sedang sebesar 8,8.

    Masalah keamanan mempengaruhi semua versi Post SMTP hingga 3.2.0, yang disebabkan oleh mekanisme kontrol akses yang rusak di titik akhir REST API plugin. Jadi, plugin tersebut hanya memverifikasi apakah pengguna telah masuk tanpa adanya pemeriksaan pada tingkat izin.

    Itu berarti, pengguna dengan hak istimewa rendah seperti pelanggan, dapat mengakses log email yang berisi konten email lengkap.

    Akan tetapi, di balik situs yang rentan tersebut, pelanggan tetap dapat memulai pengaturan ulang kata sandi untuk akun administrator, mencegat email pengaturan ulang melalui log, dan mendapatkan kendali atas akun tersebut.

    Pengembang plugin, Saad Iqbal, telah diberitahu perihal kelemahan tersebut dan menanggapi dengan perbaikan untuk ditinjau.

    “Solusinya adalah dengan menggabungkan pemeriksaan hak istimewa tambahan dalam fungsi ‘get_logs_permission’. Ini akan memvalidasi izin pengguna sebelum memberikan akses ke panggilan API yang sensitif,” kata Iqbal, menjelaskan pembaruan plugin Post SMTP, dilansir Bleepingcomputer, Senin (28/07/25).

    Perbaikan tersebut akan dimasukkan ke dalam Post SMTP versi 3.3.0, yang telah diterbitkan sejak 11 Juni lalu.

    Statistik unduhan di WordPress.org menunjukkan, 48,5% basis pengguna plugin telah memperbarui ke versi 3.3. Yang artinya, lebih dari 200.000 situs web rentan terhadap CVE-2025-24000.

    Sebanyak 24,2%, atau setara 96.800 situs masih menjalankan versi Post SMTP dari cabang 2.x, yang rentan terhadap kelemahan keamanan tambahan, sehingga rentan akan serangan.

    Post SMTP dipasarkan sebagai pengganti fungsi ‘wp_mail()’, dan merupakan plugin pengiriman email populer untuk WordPress yang telah diinstal lebih dari 400.000 kali.

    Itu merupakan terobosan generasi selanjutnya, yang dapat membantu pengguna mengkonfigurasi mailer SMTP apapun, termasuk Microsoft 365. 

    Plugin ini juga tersedia dalam versi Post SMTP Pro, yang dapat membuka fitur lainnya yang lebih canggih seperti log email terperinci, statistik dan pelaporan pengiriman email, serta beberapa opsi peringatan kegagalan email. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • PIS Dukung Pelaut RI Go Global Bersama Perusahaan Kapal Kelas Dunia

    PIS Dukung Pelaut RI Go Global Bersama Perusahaan Kapal Kelas Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina International Shipping, selaku Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML), membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kapabilitas pelaut Indonesia agar semakin kompetitif di market internasional.

    Komitmen ini dibuktikan lewat perusahaan afiliasi PIS, yakni PT Pertamina Marine Solutions (PMSol), yang resmi menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan pelayaran ternama berskala global untuk penyediaan awak kapal (manning agency). Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kapabilitas tenaga kerja pelaut Indonesia, untuk semakin kompetitif di market internasional.

    PMsol menandatangani Manning Agent Agreement dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Chemikalien Seetransport (CST) Singapore Pte Ltd, yang merupakan anak usaha Chemikalien Seetransport GmbH asal Jerman. Perusahaan global ini memiliki pengalaman selama 65 tahun dalam bisnis pengelolaan kapal dan layanan manajemen perkapalan.

    “Kemitraan keduanya menandai langkah penting dalam memperkuat kapabilitas Indonesia di industri maritim internasional, khususnya dalam hal penyediaan tenaga kerja pelaut yang kompeten dan tersertifikasi secara global,” ujar Direktur PMSol Dian Prama Irfani.

    Dalam kerja sama ini, PMSol ditunjuk sebagai penyedia awak kapal untuk CST Singapore, artinya pelaut-pelaut Indonesia yang dikelola oleh PMSol berkesempatan mengikuti rekrutmen dan penempatan di kapal-kapal CST Singapore dan berlayar di laut internasional.

    “Kolaborasi ini pastinya sangat menjanjikan untuk kedua belah pihak, kami sangat mengapresiasi inisiatif PMSol untuk bekerja sama dan membuka pintu-pintu potensi kolaborasi lainnya lebih jauh,” ujar Managing Director CST Singapore Capt. Maheswaran Muniandy.

    Dengan kolaborasi ini, para pelaut yang bergabung di PMSol berkesempatan mengikuti proses seleksi berstandar internasional dan mengikuti pelatihan, serta pemenuhan standarisasi tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    “Penunjukan ini menjadi bukti kepercayaan CST terhadap reputasi dan kualitas sistem crewing yang dibangun oleh PIS selaku Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) melalui PMSol, serta menjadi validasi atas kapasitas SDM maritim Indonesia dalam memenuhi ekspektasi perusahaan pelayaran global,” lanjut Irfani.

    Saat ini, PMSol mengelola sebanyak 2.000 lebih pelaut untuk bekerja di 350 lebih kapal-kapal yang berlayar di perairan nusantara maupun mancanegara. Selain 2.000 pelaut, terdapat juga sebanyak 7.000 lebih pekerja dan ahli di bidang industri maritim untuk mendukung operasional. Di bawah manajemen PMSol, ratusan kapal tersebut mendapatkan lebih dari 2.500 ships inspection call atau panggilan inspeksi kapal per tahun.

    Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor maritim. Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Asta Cita, terutama poin peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui kolaborasi internasional yang produktif.

    Kolaborasi dengan CST Singapore, kedepannya juga berpotensi membuka lebih banyak peluang bagi pelaut Indonesia dan memperluas penetrasi bisnis penyediaan awak kapal ke pasar global.

    Dalam jangka panjang, kemitraan ini juga diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekosistem maritim nasional yang lebih profesional, tangguh, dan berstandar internasional.

  • Bos Ritel: Tak Semua Beras Premium Ditarik, Cuma Merek Ini

    Bos Ritel: Tak Semua Beras Premium Ditarik, Cuma Merek Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tidak semua merek beras premium ditarik dari gerai ritel menyusul dugaan beredarnya beras oplosan.

    Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengimbau agar peritel tak menarik beras kemasan premium dari display. Bapanas juga menyarankan agar harga beras premium yang beredar di ritel diturunkan harganya.

    Menanggapi hal tersebut, Solihin menjelaskan peritel telah menurunkan harga beras premium senilai Rp1.000 per 5 kilogram sampai 31 Juli 2025.

    “Dari Bapanas sudah ada keluar surat imbauan kepada seluruh ritel untuk tidak menarik beras dari display. Surat Bapanas ya. Dan berlakunya penurunan harga atau penurunan harga Rp1.000 per 5 kilogram itu sampai 31 Juli,” kata Solihin kepada Bisnis, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, dia memastikan sederet merek beras premium yang telah diumumkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan juga tetap dipasarkan di setiap gerai.

    “Enggak, nggak ada [beras premium] yang diturunkan. Saat ini sudah suratnya sudah keluar. Sudah diminta untuk tidak menurunkan,” jelasnya.

    Perlu diketahui, sebanyak lima merek beras premium yang diproduksi oleh tiga produsen tengah diusut dalam perkara dugaan beras oplosan premium.

    Perinciannya, beras Sania oleh PT PIM. Kemudian, PT FS dengan merek beras Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah dan Setra Ramos Pulen, dan Toko SY produsen beras Jelita dan Anak Kembar.

    Meski demikian, Solihin menuturkan bahwa beras yang dipasarkan oleh perusahaan dengan merek milik sendiri (private label) tetap ditarik dari display, seperti merek Alfamart dan Alfamidi.

    “Beras Alfamart kan private label kita ya. Sementara ada sebagian yang memang ada yang sudah diturunkan, ada yang belum. Jadi untuk yang belum, kita biarkan saja sementara ini,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penarikan beras merek Alfamart dan Alfamidi ini menyangkut nama baik merek perusahaan ritel. Sehingga, peritel tidak ingin mengambil risiko lebih jauh.

    “Karena ini menyangkut nama merek kita. Kita nggak mau, tidak berisiko. Sementara kita diturunkan dulu ya. Yang private label, private label ya. Sekali lagi ya, private label. Ada [beras merek] Alfamart, Alfamidi kita turunkan sementara,” terangnya.

    Adapun, Solihin menyampaikan bahwa stok beras premium di gerai ritel masih tersedia dan aman untuk kebutuhan masyarakat. Sebab, menurutnya, selama masyarakat membeli beras premium sesuai dengan kebutuhan, maka stok komoditas ini masih tersedia meski pasokannya tak penuh.

    “Memang service level-nya nggak penuh, tetapi kan nggak ada lonjakan daripada pembelian sampai saat ini. Tidak ada lonjakan pembelian. Sampai saat ini [stok beras premium] di ritel masih ada,” tandasnya.

  • 4.000 Karyawan NASA Mengundurkan Diri Imbas Kebijakan Efisiensi Donald Trump

    4.000 Karyawan NASA Mengundurkan Diri Imbas Kebijakan Efisiensi Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir sejumlah 4.000 karyawan NASA memutuskan untuk meninggalkan badan antariksa tersebut pada Sabtu (26/07/25) lalu.

    Kejadian tersebut merupakan imbas dari program pengunduran diri yang ditangguhkan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menurut Juru Bicara NASA, Cheryl Warner, pemangkasan tersebut diperkirakan mencapai 20% dari total tenaga kerja NASA, dan nantinya akan mengurangi jumlah karyawannya dari 18.000 menjadi 14.000 orang.

    “Jumlah itu sudah termasuk 500 pekerja NASA lainnya yang diberhentikan akibat pengurangan karyawan di Badan Pensiun Dini Sukarela” jelas Warner, dilansir NPR (28/07/25).

    Selama putaran kedua pemangkasan jumlah karyawan, yang ditutup pada tengah malam Jumat (25/07/25), sebanyak 3.000 pekerja mengajukan permohonan untuk meninggalkan agensi kedirgantaraan tersebut, menyusul 870 karyawan lainnya yang sudah terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri pada putaran pertama.

    “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama NASA, seiring kami menyeimbangkan kebutuhan untuk menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisien,” Jelas Juru Bicara NASA tersebut, menjelaskan tujuan pemangkasan jumlah karyawan, dikutip dari Euro News.

    Dia juga menjelaskan, selain terkait hal efisiensi, upaya ini juga dilakukan untuk memastikan perusahaan bidang luar angkasa tersebut mampu mengakselerasi era keemasan eksplorasi dan inovasi, termasuk ke Bulan dan Mars.

    Imbas dari hal tersebut, surat yang berjudul Voyager Declaration beredar di internet, dengan pernyataan yang mengecam pemotongan anggaran, pembatalan hibah, dan apa yang disebut “budaya diam organisasi”, yang dapat membahayakan keselamatan para astronaut.

    Bila ditarik lebih jauh, pengunduran diri karyawan NASA merupakan efek dari rencana pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal dan menerapkan pemotongan yang direkomendasikan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Pemerintah juga telah mengusulkan pengurangan anggaran NASA di tahun fiskal 2026, yang nantinya akan mengurangi pendanaan untuk badan antariksa tersebut sekitar 24%, dari US$25 miliar atau Rp407,1 triliun menjadi hampir US$19 miliar atau sekitar Rp310,5 triliun (Kurs: Rp16.000).

    Namun, DPR dan Senat tengah membahas rekomendasi yang akan mempertahankan pendanaan untuk NASA di sekitar anggarannya saat ini. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Asia Pacific Fibers Tutup Permanen Pabrik Tekstil Karawang, Karyawan di-PHK

    Asia Pacific Fibers Tutup Permanen Pabrik Tekstil Karawang, Karyawan di-PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan penutupan permanen pabriknya di Karawang yang memproduksi produk kimia dan serat untuk tekstil. Pabrik tersebut telah ditutup sementara pada 1 November 2024. 

    Dalam keterangan manajemen POLY kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (28/7/2025), setelah ditutup sementara selama 6 bulan terakhir, fasilitas unit produksi di pabrik tersebut kini disebut tidak layak secara teknis dan komersial. 

    Kala itu, pabrik ditutup lantaran terjadi tren penurunan utilitas produksi hingga akhir September 2024 dengan tingkat operasional di bawah 40%. 

    Kendati demikian, penutupan pabrik di Karawang itu telah menyebabkan penurunan penjualan produk polyester staple fiber, polyester chips, dan performance fabrics. Penjualan tahun ini diperkirakan turun 76%. 

    Adapun, pabrik ini sebelumnya masih memasok ketiga produk tersebut sebagai bahan baku produksi filamen yarn di pabrik POLY yang masih beroperasi di Kendal. Namun, kini pemenuhan kebutuhan bahan baku dialihkan ke pihak ketiga dari lokal dan impor. 

    Kapasitas dan utilisasi sebelum dan sesudah penutupan kini serempak 100% turun. Pada 2024, utilisasi produksi polyester staple fiber masih di kisaran 73.727 ton dari kapasitas 198.000 ton.

    Sementara itu, produksi polyester chips masih dapat mencapai 132.130 ton dari kapasitas total 330.400 ton dan performance fabrics yang utilisasinya 819.000 Yds dari total kapasitas 6.000.000 Yds. 

    Atas kondisi tersebut, perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas sebagian besar karyawan pabrik Karawang yang mayoritasnya merupakan kelompok noncore. Namun, tidak dijelaskan berapa banyak karyawan yang terdampak.

    Saat ini POLY tengah menjalin komunikasi aktif dengan mitra pemasok terkait pembayaran sesuai kesepakatan dan pelanggan yang akan tetap dibayar tagihannya dengan kebijakan tertentu. 

    “Saat ini Perseroan masih terus melanjutkan diskusi atau pembicaraan dengan kreditur atas proposal restrukturisasi utang terakhir yang dikirimkan,” tutur manajemen POLY.

    POLY masih membuka opsi untuk membuka kembali pabrik di Karawang apabila restrukturisasi utang disetujui oleh para kreditur. Dalam proposal restrukturisasi juga pihaknya telah mengajukan investor baru untuk menginjeksi dana atas kebutuhan modal kerja dan upgrade mesin. 

    Namun, tidak menutup kemungkinan juga pabrik tersebut akan menjalankan bisnis baru yang masih dalam sektor TPT atau meningkatkan kapasitas dan utilitas pabrik di Kaliwungu, Kendal. 

  • YLKI Tanggapi Rencana Beras Medium dan Premium Dihapus, Setuju?

    YLKI Tanggapi Rencana Beras Medium dan Premium Dihapus, Setuju?

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menghapus klasifikasi beras premium dan medium mendapat tanggapan positif dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kendati begitu, rencana ini perlu diikuti dengan kajian matang dan pengawasan yang ketat.

    Staff Public Relations and Business Development YLKI Andjani Widya Hemasita menyampaikan, secara prinsip, perubahan ini dapat menyederhanakan pemahaman konsumen yang selama ini sering dibuat bingung dengan klaim label yang tidak selalu mencerminkan kualitas sebenarnya.

    “Ini dapat menyederhanakan pemahaman konsumen yang selama ini sering dibuat bingung dengan klaim label seperti premium, super, atau medium, yang tidak selalu merepresentasikan kualitas sebenarnya,” kata Andjani kepada Bisnis, dikutip Senin (28/7/2025).

    Dari sisi perlindungan konsumen, Andjani menyebut, kategori beras yang terlalu banyak dan tidak jelas standarnya membuka celah praktik pengoplosan, karena secara kasat mata, mutu beras sulit dibedakan. 

    Menurutnya, inilah yang membuat konsumen sangat rentan menjadi korban produk yang tampak berkualitas, tetapi ternyata tidak sesuai isi dan label.

    Namun, penyederhanaan kategori saja tidak cukup. Dia menilai, jika hanya berganti label tanpa pembenahan sistem mutu dan pengawasan, maka risiko pengoplosan dan manipulasi kualitas tetap besar. 

    Oleh karena itu, YLKI menilai tetap perlu ada standar mutu yang jelas dan dapat diuji secara objektif, baik untuk beras umum maupun khusus.

    Selain itu, lanjut dia, harus ada mekanisme verifikasi mutu secara berkala yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga independen.

    Andjani menilai bahwa konsumen juga harus dilibatkan melalui edukasi publik, agar para konsumen memahami arti dari tiap kategori dan tidak sekadar percaya pada label atau kemasan.

    “Intinya, perubahan istilah harus disertai perubahan sistem agar tidak sekadar perubahan istilah atau penyebutan saja, tapi benar-benar membawa perbaikan bagi konsumen, baik dari sisi mutu, harga yang adil, maupun kepercayaan terhadap produk pangan,” tuturnya.

    Pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya sepakat untuk menghapus kelas mutu beras medium dan premium. Sebagai gantinya, hanya ada dua jenis beras saja yakni beras umum dan beras khusus.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keputusan itu diambil seiring adanya temuan terkait beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya dua, beras [umum] dan beras khusus,” kata Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan merombak sejumlah aturan terkait. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengharapkan, perubahan regulasi itu bisa dapat dilakukan secepatnya. 

    “Kita ingin cepat lah. Tadi udah lihat kan, nyatanya berasnya premium, isinya nggak premium,” ujar Arief.

    Meski belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait perubahan-perubahan yang bakal tercantum dalam regulasi baru, Arief memastikan bahwa nantinya, pemerintah akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian, kata dia, kadar air beras tetap dipertahankan maksimal 14% agar tidak rentan patah.

    “Nanti akan dirapatkan, [termasuk] harganya nanti [disampaikan] setelah dirapatkan,” tegasnya.

  • Pengembang Girang Diskon Pajak Rumah Diperpanjang & Kuota FLPP Ditambah

    Pengembang Girang Diskon Pajak Rumah Diperpanjang & Kuota FLPP Ditambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menyambut baik keputusan pemerintah memperpanjang insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025.

    Insentif PPN DTP 100% awalnya hanya berlaku untuk periode Januari-Juni 2025, sedangkan sisanya yakni periode Juli-Desember 2025 diskon pajak yang berlaku sebesar 50%.

    Namun, dalam perkembangan terbaru pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2025.

    Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Dia menilai kebijakan ini dapat memberikan angin segar bagi kinerja industri properti di Tanah Air.

    Ari mengatakan Himpera juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    Kenaikan kuota FLPP ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengambil keputusan perpanjangan PPN DTP 100% dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan menjaga daya beli masyarakat.

    Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. Khusus untuk PPN DTP 100% berlaku untuk pembelian hunian hingga Rp2 miliar.

    Dengan adanya insentif tersebut, maka konsumen yang membeli rumah Rp2 miliar, tidak perlu membayar PPN. Sementara itu, jika konsumen membeli rumah Rp2,5 miliar, maka akan dikenakan PPN 11% yang Rp500 juta (selisih Rp2,5 miliar-Rp2 miliar) atau cukup membayar Rp55 juta.

    Kebijakan PPN DTP 100 persen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak 2023.

  • Proyeksi Kinerja Sektor Properti Usai Diskon Pajak Rumah Diperpanjang

    Proyeksi Kinerja Sektor Properti Usai Diskon Pajak Rumah Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah memperpanjang insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 dinilai bakal memberikan angin segar bagi sektor properti di Tanah Air.

    Pemberian PPN DTP 100% awalnya diberikan pemerintah hanya untuk periode Januari-Juni 2025, sedangkan periode Juli-Desember 2025 besaran diskon ditetapkan sebesar 50%.

    Namun, dalam keputusan terbaru, pemerintah memperpanjang PPN DTP sebesar 100% hingga semester II/2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, tujuan pemerintah memperpanjang pemberian PPN DTP 100% hingga akhir 2025 ialah untuk mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.

    Selain itu, kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pada semester II/2025. 

    “Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua itu 50%, tadi disepakati untuk tetap 100%,” kata Airlangga usai melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas Pertumbuhan Ekonomi di kantornya, Jumat (25/7/2025). 

    Kebijakan PPN DTP 100 persen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak 2023.

    Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Khusus untuk PPN DTP 100 persen berlaku untuk pembelian hunian hingga Rp2 miliar.

    Dengan adanya diskon pajak, maka masyarakat yang melakukan pembelian rumah Rp2 miliar tidak perlu membayar PPN. Namun, jika masyarakat membeli rumah Rp2,5 miliar, maka akan dikenakan PPN 11% yang Rp500 juta (selisih Rp2,5 miliar-Rp2 miliar). Sehingga konsumen tersebut cukup bayar Rp55 juta.

    Respons Pengembang

    Sementara itu, para pengembang merespons positif perpanjangan insentif di sektor perumahan yang diberikan pemerintah. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) meyakini kebijakan tersebut dapat menggairahkan kinerja sektor properti yang belakangan ini cenderung lesu.

    Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono menyatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi memperpanjang insentif PPN DTP 100% dan penambahan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).

    Ari menyebut pemerintah telah resmi menambah kuota rumah subsidi FLPP dari yang semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara.

    Kenaikan kuota FLPP yang sangat fantastis ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2025 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.

    Keputusan Pemerintah kedua adalah perpanjangan masa berlaku insentif PPN DTP 100% yang sebelumnya berakhir tanggal 30 Juni 2025 kini berlaku hingga 31 Desember 2025.

    Usulan perpanjangan insentif PPN DTP dan penambahan kuota FLPP ini juga sesuai dengan harapan yang disampaikan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi). Mereka sebelumnya meminta pemerintah untuk dapat memperpanjang pemberian PPN DTP 100% pembelian rumah hingga akhir 2025.

    Ketua Umum Apersi Djunaidi Abdillah juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menetapkan pembebasan PPN selama setahun penuh. Hal itu dibutuhkan guna menjamin kepastian bisnis para pengembang.

    Mengingat, rumah komersial yang dapat menggunakan kebijakan PPN DTP hanya diperuntukkan bagi rumah ready stock yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk dapat dibangun.

    Dampak

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa kebijakan PPN DTP memiliki peran penting dalam mendongkrak kinerja sektor properti, khususnya penjualan segmen rumah tapak kecil.

    “Kalau syaratnya seperti sebelumnya, misalnya maksimal harga Rp2 miliar, maka insentif ini bisa sangat membantu pertumbuhan sektor properti terutama permintaan kepada rumah kecil, termasuk dari kelas menengah yang daya belinya turun,” jelas Faisal kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Menurutnya, rumah kecil kini menjadi pilihan logis di tengah makin terbatasnya lahan dan penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, sambungnya, kebutuhan terhadap hunian termasuk kategori esensial setelah pangan.

    Faisal mencatat, penjualan rumah menengah dan besar mengalami kontraksi dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan rumah tipe kecil justru tumbuh karena terstimulus insentif PPN DTP. Hal itu mencerminkan pergeseran preferensi konsumen akibat tekanan harga dan daya beli.

    Kendati demikian, Faisal menekankan bahwa insentif PPN DTP untuk properti tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan bantuan upah atau diskon tarif listrik yang sempat digelontorkan pada paruh pertama tahun ini.

    “Diskon listrik itu lebih luas penerimanya. Misalnya, rumah dengan daya 2.200 VA, mayoritas dari kelas menengah ke bawah semua dapat, sedangkan PPN DTP hanya menyasar masyarakat yang memang siap beli rumah, atau belum punya rumah dan ingin beli rumah pertama,” ungkapnya.

  • Terkuak! Polda Metro Ungkap Isi Tas Diplomat Arya yang Dibawa ke Lantai Atas Gedung Kemlu

    Terkuak! Polda Metro Ungkap Isi Tas Diplomat Arya yang Dibawa ke Lantai Atas Gedung Kemlu

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap isi tas yang dibawa Diplomat Arya Daru Pangayunan (39) ke atap Gedung Kemlu sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, Menteng, Jakarta.

    Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan tas tersebut berisikan laptop, alat kantor, pakaian hingga obat-obatan. Selain itu, Arya juga membawa tas belanjaan ke atap Gedung Kemlu.

    “Ada laptop, terus pakaian yang baru dibeli, terus ada beberapa obat-obatan ya yang korban bawa, trus ya pokoknya belanjaan yang baru dia beli, trus beberapa nota,” ujar Reonald kepada wartawan, Senin (28/7/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya menemukan tas itu setelah Arya ditemukan tewas dengan kondisi kepala dibungkus lakban di kamar indekosnya. Tas itu ditemukan di samping tangga darurat lantai 12 Gedung Kemlu.

    “Tas itu kan ditemukan di rooftop, kalau berdasarkan keterangan dari tim penyelidik itu 1 hari setelah tanggal 8, setelah ditemukan korban,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan gerak-gerik Arya yang terekam CCTV Gedung Kemlu sebelum ditemukan tewas.

    Berdasarkan salah satu CCTV di Gedung Kemlu RI memperlihatkan Arya Daru menuju atap Gedung Kemlu RI pada Senin (7/7/2025) sekitar 21.43 WIB hingga 23.09 WIB.

    Dalam CCTV itu juga tampak Arya menggendong tas serta menjinjing tas belanja ke lantai paling atas Gedung Kemlu. Namun, setelah turun dari lantai atas Gedung Kemlu itu, Arya tampak sudah tidak membawa tas gendong dan belanja.

    “Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).