Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Thailand dan Kamboja Bertemu di Malaysia, Sepakat Gencatan Senjata

    Thailand dan Kamboja Bertemu di Malaysia, Sepakat Gencatan Senjata

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin Thailand dan Kamboja menggelar pertemuan di Putrajaya, Malaysia, dalam upaya mendesak untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di hari kelima konflik mematikan yang meletus di sepanjang perbatasan kedua negara pada Senin (28/7/2025).

    Dikutip melalui Reuters, pertemuan penting tersebut diinisiasi oleh Perdana Menteri Malaysia sekaligus Ketua Asean saat ini Anwar Ibrahim, dan dihadiri oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet serta Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai.

    Turut hadir pula perwakilan dari dua kekuatan global, yakni Duta Besar Amerika Serikat dan China untuk Malaysia.

    Hun Manet melalui unggahan di platform X sebelumnya Twitter juga menyebut bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati ceasefire atau gencatan senjata sesegera mungkin, yang juga didorong oleh intervensi diplomatik dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dalam unggahannya, dia memperlihatkan foto meja pertemuan berbentuk U, dengan dirinya dan Phumtham duduk saling berhadapan, serta Anwar Ibrahim di posisi tengah sebagai tuan rumah.

    Pertemuan ini terjadi setelah konflik yang telah berlangsung sejak Kamis (24/7/2025) menciptakan krisis terburuk antara kedua negara dalam lebih dari satu dekade. Kedua pihak saling menuding sebagai pemicu awal bentrokan, yang kemudian meningkat dengan tembakan artileri berat dan serangan udara dari Thailand di sepanjang garis perbatasan sepanjang 817 kilometer.

    Kekerasan terbaru ini bermula dari insiden penembakan yang menewaskan seorang prajurit Kamboja pada Mei lalu, yang memicu pengerahan militer skala besar di wilayah perbatasan dan membuat runcing krisis diplomatik. Pemerintah koalisi Thailand bahkan sempat di ambang keruntuhan akibat ketegangan ini.

    Presiden Donald Trump, dalam panggilan telepon akhir pekan lalu kepada para pemimpin kedua negara, menyatakan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan kesepakatan dagang dengan Thailand maupun Kamboja jika konflik tidak segera diakhiri.

    Namun menjelang pertemuan, Phumtham menyuarakan keraguan atas niat baik dari pihak Kamboja.

    “Kami tidak yakin dengan ketulusan Kamboja, tindakan mereka sejauh ini tidak mencerminkan upaya menyelesaikan masalah,” ujarnya kepada wartawan sebelum berangkat ke Malaysia, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Kamboja telah melanggar hukum internasional dan menyasar warga sipil, meski Kamboja membantah keras tuduhan itu dan justru menuding Thailand sebagai pihak yang menempatkan nyawa penduduk sipil dalam bahaya.

    Kendati perundingan perdamaian tengah berlangsung, laporan bentrokan masih terus terjadi di sejumlah titik perbatasan. Salah satunya, kondisi sebuah desa di Provinsi Sisaket, Thailand, sekitar 20 km dari garis batas, yang tampak hancur oleh tembakan artileri.

    Rumah-rumah penduduk rusak, toko-toko tutup, dan hanya kendaraan militer yang terlihat melintas di jalan utama, sementara dentuman artileri terdengar sesekali di kejauhan.

    Masyarakat internasional berharap pertemuan tingkat tinggi ini dapat menghasilkan langkah konkret menuju penghentian kekerasan dan dimulainya dialog damai yang berkelanjutan. Asean, sebagai organisasi kawasan, kini berada di bawah sorotan untuk membuktikan perannya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian regional.

  • KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

    “Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025). 

    Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.

    Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah. 

    Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti. 

    Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi 

    Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah. 

    “Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.

    Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

    “Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

    Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini. 

    Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini. 

  • China Gelontorkan Subsidi Khusus Anak demi Dongkrak Angka Kelahiran

    China Gelontorkan Subsidi Khusus Anak demi Dongkrak Angka Kelahiran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China mengumumkan pemberian subsidi pengasuhan anak secara nasional untuk meningkatkan angka kelahiran.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 3.600 yuan (US$502) per anak setiap tahun bagi balita di bawah usia tiga tahun. 

    Bantuan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2025 dan diberikan tanpa memandang apakah anak tersebut merupakan anak pertama, kedua, atau ketiga. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban pasangan muda yang khawatir dengan tingginya biaya membesarkan anak.

    Sementara itu, Kantor Berita Xinhua melaporkan, program ini diperkirakan akan menguntungkan lebih dari 20 juta keluarga setiap tahun. Sebelumnya, pemerintah juga telah menawarkan insentif berupa keringanan pajak dan berupaya memperluas akses layanan penitipan anak yang lebih terjangkau.

    Langkah ini diambil setelah populasi China menyusut untuk tahun ketiga berturut-turut pada 2024. Jumlah kelahiran baru tahun lalu hanya mencapai 9,54 juta, setengah dari 18,8 juta kelahiran pada 2016 ketika kebijakan satu anak dicabut.

    Penurunan angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. Jumlah penduduk usia kerja yang kian menyusut mengancam pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Menurut proyeksi PBB, populasi China yang kehilangan status negara terpadat dunia dari India pada 2023, diperkirakan turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan bisa merosot di bawah 800 juta pada 2100.

    Kondisi ini diperburuk oleh menurunnya angka pernikahan. Pada 2024, China mencatat tingkat pernikahan terendah dalam hampir setengah abad, turun 20% dibanding tahun sebelumnya. 

    Jumlah pasangan yang menikah anjlok dari 13,47 juta pada 2013 menjadi hanya 6,11 juta pada 2024. Selain itu, usia rata-rata pernikahan pertama naik dari 24,9 tahun pada 2010 menjadi 28,7 tahun pada 2020. Mengingat mayoritas kelahiran terjadi dalam pernikahan, tren ini berpotensi menekan angka kelahiran lebih jauh pada 2025.

    Xinhua menambahkan, subsidi pengasuhan anak dapat diajukan secara daring maupun luring, dengan jadwal pencairan disesuaikan oleh masing-masing provinsi sesuai kondisi setempat.

    Beberapa kota telah lebih dulu meluncurkan subsidi serupa, khususnya untuk mendorong pasangan memiliki lebih dari satu anak. Survei di Provinsi Guangdong pada 2023 menunjukkan separuh responden ingin memiliki lebih dari satu anak, dan 6,5% di antaranya ingin memiliki tiga.

    Pada Maret lalu, Kota Hohhot, ibu kota Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan dengan anak kedua dan 100.000 yuan untuk anak ketiga atau lebih. Beberapa kota juga memberikan subsidi pembelian rumah.

    Beberapa insentif terbukti efektif. Di Tianmen, Provinsi Hubei, pemerintah setempat sejak 2023 menawarkan bantuan lebih dari 90.000 yuan untuk pasangan dengan anak kedua, termasuk dalam bentuk uang tunai, subsidi pengasuhan, dan dukungan perumahan. Hasilnya, jumlah kelahiran di kota tersebut meningkat 17% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya.

    Namun, sejauh ini subsidi masih bersifat sporadis dan lebih banyak tersedia di kota-kota tingkat menengah ke bawah. Dalam sidang Kongres Rakyat Nasional tahun ini, pemerintah menyatakan akan memperluas subsidi dan layanan pengasuhan anak serta meningkatkan bantuan bagi perempuan hamil, meski belum merinci implementasinya. 

    Beberapa legislator juga mengusulkan perpanjangan cuti melahirkan, tambahan subsidi, dan pembangunan masyarakat ramah kesuburan.

  • Laba MIND ID Kuartal I/2025 Turun jadi Rp6,62 Triliun, Cuan dari Freeport Susut

    Laba MIND ID Kuartal I/2025 Turun jadi Rp6,62 Triliun, Cuan dari Freeport Susut

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba konsolidasi periode berjalan senilai Rp6,62 triliun pada kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim MIND ID kuartal I/2025 yang dikutip, Selasa (29/7/2025), perolehan laba tersebut turun 33,47% dibandingkan dengan capaian pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp9,95 triliun.

    Penurunan laba MIND ID utamanya disebabkan oleh turunnya kontribusi bagian laba neto dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Bagian laba dari Freeport pada kuartal I/2025 hanya mencapai Rp4,42 triliun. Angka ini anjlok 57,58% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024 yang sebesar Rp10,42 triliun.

    Kontribusi bagian laba neto dari entitas asosiasi pada kuartal I/2025 juga tercatat turun menjadi Rp143,83 miliar, dibandingkan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp229,86 miliar.

    Demikian pula, untuk kontribusi bagian laba neto dari entitas ventura bersama mencapai Rp92,82 miliar atau turun dibandingkan dengan kuartal I/2024 sebesar Rp109,08 miliar.

    Sementara itu, holding BUMN tambang yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah Tbk ini mencatatkan kinerja top line yang cemerlang.

    Pada kuartal I/2025, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp44,16 triliun. Perolehan ini meroket 74,61% dibandingkan perolehan pada kuartal I/2024 yang mencapai Rp25,29 triliun.

    Pos beban pokok pendapatan pada kuartal I/2025 tercatat mengalami peningkatan 66,51% menjadi Rp38,03 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp22,84 triliun.

    Alhasil, MIND ID membukukan laba kotor senilai Rp6,12 triliun atau melesat 149,79% dibandingkan kuartal I/2024 sebesar Rp2,45 triliun.

    Adapun, per 31 Maret 2025, MIND ID memiliki total aset senilai Rp302,80 triliun. Naik dari posisi aset per 31 Desember 2024 yang senilai Rp290,23 triliun.

    Sementara itu, jumlah liabilitas MIND ID per 31 Maret 2025 tercatat mencapai Rp135,15 triliun. Naik dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp131,86 triliun.

    Penjualan Freeport Turun

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, penjualan tembaga dan emas Freeport Indonesia mengalami penurunan signifikan sepanjang periode Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025.

    Berdasarkan laporan kinerja Freeport-McMoRan Inc (FCX) kuartal I/2025, PTFI mencatatkan penjualan tembaga mencapai 290 juta pound. Jumlah tersebut turun 41,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 493 juta pon.

    Turunnya penjualan sejalan dengan produksi tembaga yang juga turun. Sepanjang 3 bulan pertama 2025 ini, produksi tembaga PTFI mencapai 296 juta pound, turun 39,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 491 juta pound.

    Sementara itu, penjualan emas PTFI mencapai 125.000 ounce pada kuartal I/2025. Jumlah itu anjlok 77,8% dibandingkan realisasi pada kuartal I/2024, yakni 564.000 ounce.

    Adapun, produksi emas pada kuartal/I 2025 mencapai 284.000 ounce. Realisasi itu turun 47,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 545.000 ounce.

    FCX menyatakan, penurunan tersebut disebabkan adanya jadwal pemeliharaan besar pada pabrik pengolahan bijih PTFI. Selain itu, turunnya penjualan juga tak lepas dari tertundanya ekspor lantaran perpanjangan izin ekspor konsentrat PTFI baru diberikan pemerintah Indonesia pada 17 Maret 2025.

    “Di Indonesia, seperti yang telah kami bahas sebelumnya, tingkat operasional kami pada kuartal ini terpengaruh oleh kegiatan pemeliharaan pada salah satu SAG mill kami. Hal tersebut menyebabkan penurunan tingkat penggilingan sebesar 25% selama kuartal tersebut. Pekerjaan pemeliharaan ini dijadwalkan bersamaan dengan upaya kami untuk memperpanjang izin ekspor, yang diterima pada pertengahan Maret,” ujar President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dalam conference call FCX kuartal I/2025, dikutip Jumat (25/4/2025).

  • Meramal Arah Suku Bunga The Fed di Era Tarif Trump

    Meramal Arah Suku Bunga The Fed di Era Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan jajarannya akan memasuki ruang rapat bank sentral atau FOMC Meeting mulai Selasa (29/7/2025) untuk membahas suku bunga The Fed di tengah tekanan politik yang besar, kebijakan perdagangan yang dinamis, hingga dinamika ekonomi yang ketat.

    Pertemuan para pejabat The Fed bulan ini terbilang langka, karena rapat Federal Open Market Committee (FOMC) berlangsung pada pekan yang sama ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) menerbitkan data pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan metrik harga pilihan bank sentral.

    Para ekonom dan berbagai lembaga meyakini suku bunga The Fed Juli 2025 tidak akan berubah, walaupun ada tekanan besar agar Powell cs segera menurunkan suku bunga—termasuk dari Presiden AS Donald Trump.

    Dilansir dari Bloomberg, perekonomian AS diperkirakan pulih pada kuartal II/2025, terutama karena penyempitan tajam defisit perdagangan setelah Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif resiprokal. Pemimpin negara seantero dunia berbondong-bondong melakukan negosiasi tarif, para pelaku usaha mempercepat impor sebelum tarif baru berlaku.

    Permintaan rumah tangga dan investasi di AS diperkirakan hanya tumbuh moderat, meskipun pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS kuartal II/2025 akan mencapai 2,4% (year on year/YoY), setelah pada kuartal I/2025 menyusut ke 0,5% (YoY).

    Pertumbuhan lapangan kerja diperkirakan semakin lambat pada Juli 2025. Lalu, inflasi dasar Juni 2025 kemungkinan naik dari bulan sebelumnya.

    Beberapa pejabat The Fed mulai menyuarakan kekhawatiran tentang apa yang mereka anggap sebagai pasar kerja yang rapuh, termasuk dua orang yang mengatakan mereka melihat manfaat mempertimbangkan penurunan suku bunga sekarang.

    Tekanan juga meningkat dari luar ruang rapat. Presiden Donald Trump telah vokal tentang keinginannya agar Powell cs menurunkan biaya pinjaman bagi konsumen dan bisnis.

    Trump sering mengecam Powell karena bergerak terlalu lambat, sementara pada saat yang sama menyoroti kepemimpinannya atas pembengkakan biaya konstruksi terkait renovasi kantor pusat The Fed di Gedung Eccles, Washington, AS.

    Powell dan para bankir sentral lainnya telah menekankan perlunya kesabaran karena tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump berisiko memicu kembali percepatan inflasi. Sejauh ini tahun ini, sejak berbagai bea masuk AS atas impor diberlakukan, tekanan harga masih tergolong moderat.

    Arah Suku Bunga The Fed

    Ekonom senior Wells Fargo Sarah House menuturkan, walaupun tidak ada perubahan suku bunga, dia menyebut adanya indikasi bahwa pasar sedang berada di titik balik dalam arah kebijakan.

    “Tapi mayoritas anggota komite tampaknya belum sampai di tahap itu—mereka masih berhati-hati terhadap potensi tekanan inflasi akibat tarif,” jelas House dikutip dari Bloomberg, Senin (28/7/2025).

    Pernyataan hasil rapat akan dipublikasikan pada Rabu (30/7/2025) pukul 14.00 waktu Washington, disusul konferensi pers oleh Powell 30 menit kemudian. Pasar kini memperkirakan pemangkasan suku bunga kemungkinan besar akan terjadi pada rapat berikutnya, September, dan pelaku pasar akan mencermati setiap pernyataan yang memperkuat ekspektasi tersebut.

    Sejumlah analis memprediksi adanya perbedaan pendapat (dissenting voice) dari Gubernur Fed Christopher Waller dan Wakil Ketua Pengawasan Michelle Bowman, dua pejabat yang diangkat oleh Trump dan secara terbuka menyuarakan kekhawatiran bahwa suku bunga saat ini terlalu tinggi di tengah risiko pelemahan pasar kerja.

    Waller sebelumnya telah memberi sinyal kemungkinan perbedaan pendapat awal bulan ini, dengan menyatakan The Fed seharusnya segera bertindak untuk mendukung pasar tenaga kerja yang ada di ujung tanduk.

    Sementara itu, Bowman pada Juni lalu juga mengatakan dirinya dapat mendukung pemangkasan suku bunga jika tekanan inflasi tetap lemah.

    Jika Waller dan Bowman sama-sama melakukan dissent, maka ini akan menjadi kali pertama dua gubernur Fed tidak sejalan sejak 1993. Waller sendiri disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Powell saat masa jabatannya berakhir pada Mei mendatang.

    Namun demikian, beberapa pihak menilai perbedaan suara ini lebih bernuansa politis ketimbang teknis. Kepala Ekonom AS di JPMorgan Chase & Co., Michael Feroli, dalam catatannya menyebut dissent atau perbedaan opini ganda lebih merupakan uji panggung untuk posisi Ketua The Fed dibanding cerminan kondisi ekonomi.

    Ekonom KPMG Diane Swonk juga menilai dissent menjadi hal lazim menjelang perubahan arah kebijakan.

    “Perbedaan pandangan memang wajar muncul saat The Fed mendekati keputusan untuk memangkas suku bunga, apalagi dengan ketidakpastian tinggi soal dampak tarif,” jelasnya.

    Saat Waller dan Bowman menitikberatkan mandat lapangan kerja, sebagian besar pejabat Fed lainnya masih fokus pada inflasi. Ketidakpastian terkait dampak tarif terhadap harga juga tercermin dari proyeksi yang dirilis Juni lalu, di mana 10 dari 19 pejabat mengusulkan dua kali pemangkasan suku bunga, sementara 7 lainnya tidak mengusulkan pemangkasan sama sekali.

    Laporan inflasi terbaru menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah barang yang terdampak tarif, seperti mainan dan peralatan rumah tangga. Namun, inflasi inti naik di bawah ekspektasi untuk bulan kelima berturut-turut pada Juni, mengindikasikan tekanan harga belum menyebar luas.

    Kepala Strategi Suku Bunga AS di Natixis North America, John Briggs, mengatakan bahwa pasca lonjakan inflasi akibat Covid-19, beberapa pejabat Fed lebih berhati-hati karena dampak tarif mungkin butuh waktu lebih lama untuk muncul.

    “Masalahnya, The Fed jadi terus menunda pengambilan keputusan karena data yang belum jelas,” katanya

    Natixis memproyeksikan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Oktober dan melanjutkan penurunan bertahap sebesar 25 bps hingga Juni 2026.

  • Mendag AS Sebut Gencatan Perang Dagang dengan China Diperpanjang 90 Hari

    Mendag AS Sebut Gencatan Perang Dagang dengan China Diperpanjang 90 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat kemungkinan akan memperpanjang gencatan senjata dagang dengan China selama 90 hari, seiring berlangsungnya putaran baru perundingan antara kedua negara di Stockholm.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan perpanjangan kesepakatan tarif tersebut tampaknya menjadi arah yang mungkin ditempuh, meski keputusan final tetap berada di tangan Presiden Donald Trump.

    “Apakah itu kemungkinan besar? Ya, tampaknya begitu. Tapi mari kita serahkan kepada Presiden Trump untuk memutuskannya,” ujar Lutnick dalam wawancara dengan Fox News menanggapi laporan bahwa Washington dan Beijing mempertimbangkan untuk mempertahankan kesepakatan tarif selama tiga bulan lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dimulainya putaran negosiasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia. Kali ini, pembicaraan berlangsung di Stockholm dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent memimpin delegasi masing-masing.

    Dalam putaran sebelumnya, kedua negara sepakat mengurangi tarif balasan dan melonggarkan pembatasan ekspor atas teknologi tertentu serta mineral tanah jarang. Langkah tersebut sempat meredakan ketegangan yang mengguncang pasar keuangan di tengah upaya Trump memberlakukan kebijakan tarif secara luas.

    Namun, kesepakatan yang ada saat ini akan berakhir pada 12 Agustus, sehingga memunculkan kebutuhan akan negosiasi lanjutan guna memperpanjang masa gencatan dagang. 

    Tujuan perpanjangan ini adalah memberi waktu lebih bagi kedua pihak untuk menyelesaikan isu-isu krusial seperti tarif terkait perdagangan fentanil serta kekhawatiran atas pembelian minyak dari Rusia dan Iran oleh China yang sedang dikenai sanksi. Perundingan akan dilanjutkan pada Selasa.

    Negosiasi dagang dengan China ini juga berbarengan dengan tenggat waktu lain yang dihadapi AS terhadap berbagai mitra dagang lainnya. Tarif balasan (reciprocal tariffs) direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus terhadap puluhan negara. Tarif tersebut pertama kali diumumkan pada April lalu, namun kemudian ditunda setelah memicu gejolak pasar. 

    Penundaan ini memberi kesempatan bagi negara-negara terkait untuk merundingkan tarif yang lebih rendah dengan AS.

    Kendati demikian, hanya sedikit kesepakatan yang berhasil dicapai. Presiden Trump bahkan telah memperpanjang tenggat awal dari pertengahan Juli menjadi Agustus. 

    Saat ini, Trump mulai mengirimkan surat penetapan tarif secara sepihak kepada negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan. Ia menyebut lebih dari 150 negara akan menerima surat serupa, dan tengah mempertimbangkan tarif sebesar 15% hingga 20%.

    Lutnick menegaskan bahwa Presiden Trump masih menimbang sejumlah kesepakatan, meskipun tenggat waktu tinggal beberapa hari.

    “Dia sudah menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan besar. Semua kartu ada di tangannya. Seperti yang dia katakan, dia yang akan memutuskan berapa tarifnya dan seberapa besar negara-negara ini akan membuka pasarnya,” ujar Lutnick. 

    Dia mengatakan, minggu ini, Trump akan mempertimbangkan beberapa kesepakatan. Lutnick juga memastikan, Trump akan menetapkan tarif untuk semua negara sebelum akhir pekan. 

    Presiden Trump juga menunjukkan fleksibilitas dalam menurunkan tarif bagi negara-negara yang mengajukan penawaran baru, bahkan setelah pengumuman tarif. 

    Salah satu contoh kasus tersebut adalah Jepang yang semula dikenai tarif 25% mulai 1 Agustus, namun berhasil menegosiasikan penurunan menjadi 15%, termasuk untuk ekspor otomotif. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pembentukan dana investasi senilai US$550 miliar untuk proyek di AS.

    Korea Selatan juga tengah berupaya mencapai kesepakatan serupa. Negosiator dari negeri ginseng itu membahas kemungkinan pembentukan dana investasi untuk proyek-proyek di AS guna mendapatkan tarif yang lebih rendah, termasuk untuk ekspor otomotif mereka.

    Lutnick menyebut tim negosiator Korea Selatan bahkan terbang langsung ke Skotlandia, lokasi kunjungan Presiden Trump, untuk bertemu dengannya dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Bayangkan betapa besar keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan,” ujar Lutnick menegaskan.

  • Tiba di Jakarta, Anwar Ibrahim Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

    Tiba di Jakarta, Anwar Ibrahim Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Jakarta, Senin (28/7/2025), untuk pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya akan digelar hari ini, Senin (29/7/2025). 

    Anwar Ibrahim tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, semalam dalam rangka kunjungan kerja ke Indonesia. Kedatangannya itu tidak lama setelah kunjungan terakhirnya pada 27 Juni 2025 lalu. 

    Kedatangan Anwar di Halim disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Duta Besar Malaysia untuk RI Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi. 

    Tampak pula pasukan jajar kehormatan yang mengiringi PM Anwar sebelum menuju kendaraan resmi.

    Pada hari ini, Anwar dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta dengan agenda Annual Consultation RI-Malaysia yang telah menjadi tradisi sejak 2004. 

    “Pertemuan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral dan membahas isu strategis, termasuk kerja sama di berbagai bidang,” dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Senin (28/7/2025). 

    Sebagai informasi, Annual Consultation RI-Malaysia terakhir kali digelar pada 2017 di Kuching, Sarawak, Malaysia, sehingga pertemuan tahun ini menjadi yang pertama dalam tujuh tahun terakhir. 

    Dalam kunjungan sebelumnya ke Jakarta pada 27 Juni lalu, PM Anwar mengungkapkan apresiasi atas sambutan hangat dari Presiden Prabowo. 

    “Sekali lagi ucap terima kasih dan penghargaan atas sambutan yang luar biasa,” ujar PM Anwar kala itu.

    Adapun pada pemberitaan lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak memerinci lebih lanjut apabila di antara pertemuan itu akan dibahas ihwal perkembangan negosiasi tarif impor kedua negara dengan Amerika Serikat (AS) serta dampaknya.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah menyepakati pengenaan tarif sebesar 19% terhadap produk dan barang yang dikirim ke AS. Tarif yang dikenakan sebelumnya adalah 32%. Sementara itu, pihak Malaysia masih dalam tahap negosiasi. 

    Juru Bicara Kemlu Rollyansyah Soemirat menuturkan, masalah tarif berpeluang dibahas jika isu tersebut menjadi perhatian bersama oleh Malaysia dan Indonesia. 

    “Apalagi annual consultation ini sebetulnya formatnya juga tidak jauh dari pertemuan pemimpin yang relatif ke tipe retreat, di mana informalitas itu sangat tinggi. Isu-isu yang tadinya mungkin tidak disiapkan untuk dibicarakan lebih lanjut bisa saja dibahas,” jelasnya. 

  • Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut terus memperbaiki skema pemungutan pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah rendahnya realisasi pemasukan negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Juni 2025, penerimaan pajak mencapai Rp837,8 triliun atau 38,0% dari target APBN 2025. Dalam target APBN pungutan pajak dirancang sebesar Rp2.189,3 triliun. Jumlah penerimaan pajak itu turun 6,2% (year on year/YoY) berbanding Juni 2024 senilai Rp893,8 triliun.

    “Kinerja pendapatan negara kuartal II telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada kuartal I, meskipun masih kontraksi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Untuk mengejar target yang ditetapkan, Bendahara Negara itu menjelaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sistem perpajakan maupun kepabeanan. Dia mencontohkan, pemerintah mengatur skema baru pungutan pajak e-commerce atau perdagangan daring dengan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Menurutnya, skema baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025 itu memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha.

    “Tanpa ada tambahan kewajiban [pajak] baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” katanya.

    Dari sisi kepabeanan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai diintegrasikan agar arus barang dapat diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan.  

    “Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan termasuk opsi penyesuaian tarif,” ungkapnya.

    Target Pajak Naik pada 2026

    Perkembangan lain, DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan.

    Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

    Jazilul menjelaskan bahwa awalnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan sebesar 10,08%—10,45% dari produk domestik bruto (PDB).

    Kendati demikian, dalam pembahasan antara pemerintah dengan Banggar, disepakati adanya kenaikan rentang target penerimaan perpajakan pada tahun depan yaitu menjadi 10,08%—10,54% dari PDB.

    Jazilul mengungkapkan bahwa Banggar dan pemerintah telah menyepakati empat arah kebijakan perpajakan pada tahun depan. Pertama, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

  • Thailand-Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Trump Siap Lanjutkan Negosiasi Dagang

    Thailand-Kamboja Sepakati Gencatan Senjata, Trump Siap Lanjutkan Negosiasi Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk melanjutkan negosiasi dagang dengan Thailand dan Kamboja, setelah kedua negara sepakat menghentikan bentrokan di wilayah perbatasan yang disengketakan.

    “Dengan mengakhiri perang ini, ribuan nyawa berhasil diselamatkan. Saya telah meminta tim perdagangan saya untuk memulai kembali perundingan dagang,” kata Trump melalui unggahan di media sosial yang dilansir dari Bloomberg, Selasa (29/7/2025). 

    Dia menyebut baru saja berbicara langsung dengan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata.

    Pernyataan Trump menjadi contoh terbaru bagaimana Presiden AS itu memposisikan isu perdagangan sebagai alat diplomasi untuk meredakan ketegangan geopolitik. Dia mengklaim telah menekan sejumlah mitra dagang untuk menghentikan konflik demi mempertahankan akses ke pasar AS.

    Sebelumnya pada Juni, AS menengahi kesepakatan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda guna mengakhiri konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Trump juga menyatakan dirinya berperan dalam meredam ketegangan antara India dan Pakistan, dua negara berkekuatan nuklir, awal tahun ini.

    Thailand dan Kamboja pada Senin (28/7/2025) sepakat menghentikan bentrokan setelah lima hari pertempuran, dalam pertemuan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. 

    Perundingan tersebut turut dihadiri oleh utusan dari China dan AS, meskipun peran mereka tidak dijelaskan secara rinci. Bentrokan terbaru di sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer antara kedua negara telah memaksa lebih dari 150.000 warga sipil mengungsi.

    Sebelumnya, Trump sempat memperingatkan bahwa AS akan membatalkan perjanjian dagang dengan kedua negara jika kekerasan tak dihentikan. Baik Thailand maupun Kamboja terancam menghadapi tarif impor sebesar 36% mulai 1 Agustus 2025 apabila tidak mencapai kesepakatan dagang dengan AS.

    “Kami tidak akan menandatangani kesepakatan dagang jika kalian tidak menghentikan perang,” tegas Trump pada Sabtu (26/7/2025) lalu.

    Dalam pernyataan usai pertemuan tersebut, baik Phumtham maupun Hun Manet menyampaikan terima kasih kepada Anwar, Trump, serta China atas peran mereka dalam mencapai gencatan senjata.

    Pakistan sebelumnya juga memuji peran Trump dalam membantu meredakan ketegangan dengan India, namun New Delhi membantah klaim bahwa ancaman pemblokiran akses dagang menjadi faktor utama tercapainya kesepakatan damai.

    Saat ini, India dan Pakistan masih terlibat dalam negosiasi dagang dengan AS menjelang tenggat 1 Agustus.

    Trump menambahkan AS berpotensi memperoleh hak tambang dari Kongo sebagai imbal hasil dari kesepakatan yang ditengahi. 

    Kongo merupakan produsen tembaga terbesar kedua di dunia dan sumber utama kobalt, yang menjadikannya penting dalam strategi Washington untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok China dalam penyediaan mineral strategis bagi teknologi canggih.

  • Kejagung Setop Penyidikan Wilmar Cs, Kasus Beras Oplosan Beralih ke Polri?

    Kejagung Setop Penyidikan Wilmar Cs, Kasus Beras Oplosan Beralih ke Polri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak ikut campur dalam pengusutan kasus beras oplosan. Fokus penyidikan produsen beras premium difokuskan mencari potensi tindak pidana korupsi.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus dugaan korupsi pada penyaluran subsidi beras.

    “Yang jelas kita pendalaman seputar khususnya Kejaksaan lebih kepada penyaluran subsidi. Ini kan ada dana yang keluar dari negara,” ujar Anang di Kejagung, Senin (28/7/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya tak mengurusi soal polemik beras oplosan yang beredar di masyarakat.

    Pasalnya, pengusutan kasus beras premium oplosan tersebut sudah ditangani Satgas Pangan Polri.

    “Kan kalau untuk beras oplosan yang menangani rekan-rekan dari Satgas Pangan dari Mabes Polri,” imbuhnya.

    Adapun, Kejagung telah memanggil enam produsen beras premium mulai dari PT Wilmar Padi Indonesia dan PT Food Station.

    Kemudian, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa).

    Namun, baru dua perusahaan yaitu PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama Indonesia yang telah diperiksa di tahap penyelidikan ini.

    “Dari enam itu PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama Indonesia [yang hadir],” pungkas Anang.

    Status Kasus Beras Oplosan

    Dalam perkembangan yang lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) resmi meningkatkan status perkara beras oplosan dari penyelidikan ke penyidikan.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan peningkatan perkara ke tahap penyidikan itu berdasarkan temuan yang ada.

    Misalnya, hasil uji lab terhadap beras yang dilaporkan Kementerian Pertanian (Kementan) hingga pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi.

    “Berdasarkan hasil penyidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tinggalkan menjadi penyidikan,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2024).

    Helfi menambahkan, pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah produsen beras seperti PT PIM dengan merek Sania, PT FS dengan merek Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah dan Sentra Ramos Pulen; dan Toko SY dengan merek Jelita.

    Di samping itu, penggeledahan juga dilakukan di gudang produsen beras PT PIM di Serang, Banten serta kantor dan gudang di PT FS yang berlokasi di Jakarta Timur.

    “Dari hasil penyidikan sementara kita dapat 3 produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium,” pungkasnya.

    Adapun, meski belum ada tersangka, Helfi mengemukakan bahwa dalam perkara ini diduga telah melanggar Pasal 62 junto Pasal 8 ayat 1 huruf A dan F UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Respons Wilmar

    Sementara itu, Wilmar Group angkat bicara terkait dengan pengusutan perkara dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras pada kemasan.

    Dalam pernyataannya resminya, Wilmar membantah tudingan telah menjual beras palsu atau oplosan.

    “Wilmar Group membantah tuduhan penjualan beras palsu dan akan terus membantu penyelidikan untuk membersihkan namanya,” tulis Wilmar dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/7/2025).

    Wilmar juga menyatakan bahwa sejumlah karyawannya telah diperiksa oleh penyidik aparat penegak hukum (APH) untuk dimintai keterangan terkait polemik beras ini.

    “Sehubungan dengan penyelidikan tersebut, beberapa karyawan Wilmar Group telah dipanggil untuk diperiksa,” pungkasnya.