Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.

    Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.

    “Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).

    Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.

    “Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%,” jelasnya 

    Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.

    Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.

    Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.

    Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci

    Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.

    Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.

    Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.

    “K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, ‘Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,’ bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.

    Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

    Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi,” jelasnya.

  • Sosok Kwik Kian Gie di Mata Anak Bungsunya

    Sosok Kwik Kian Gie di Mata Anak Bungsunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Anak ketiga ekonom senior Kwik Kian Gie, Kwik Ing Lan mengungkapkan kesehatan ayahnya menurun dalam waktu dua hingga tiga bulan terakhir ini.

    Bagi Kwik Ing Lan, ayahnya adalah orang tua yang baik dan opa yang baik bagu cucu-cucunya. Hal berkesan yang diingatnya adalah ayahnya selalu punya topik tersendiri sesuai dengan kesukaan setiap anak dan cucunya.

    “Jadi kita semua tuh senang, cucu-cucunya tuh semua senang kalau ngobrol sama dia. Kayaknya dia ngerti aja kita lagi kepingin ngomong apa gitu, terutama cucu-cucunya. Mereka selalu seneng kalau ketemu, ngobrol,” katanya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Adapun, Kwik Ing Lan membeberkan aktivitas terakhir yang gemar dilakukan Kwik Kian Gie alias ayahnya adalah selalu menonton dan membaca berita. Kwik Kian Gie sudah tidak banyak menulis lagi.

    “Karena terlalu capek kalau konsentrasi menulis, tapi selalu masih mengikuti berita. Masih baca koran, sampai hari terakhir masih baca koran. Mesti pake kertas, nggak bisa dari media elektronik,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Kwik Ing Lan mengucapkan terima kasih atas ucapan dan doa yang disampaikan oleh semua pihak terhadap Kwik Kian Gie.

    “Dari keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua doa-doa, semua ucapan baik dari keluarga, dari teman, teman-teman Pak Kwik dulu, masyarakat, terima kasih banyak. Jika ada kesalahan Pak Kwik di masa yang lalu mohon dimaafkan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kwik Kian Gie meninggal pada Senin pukul 22:23 WIB malam. Jenazah disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD, Jakarta mulai hari ini, Selasa (29/7/2025) hingga Rabu (30/7/2025).

    Nantinya, Kwik Kian Gie akan dikremasi secara private untuk keluarga pada Kamis (31/7/2025) pukul 11:00 WIB.

  • Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan belasungkawanya atas wafatnya ekonom senior Indonesia, Kwik Kian Gie.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Sri Mulyani datang ke rumah duka RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta pada pukul 16:04 WIB. Semula saat datang, dia bersalaman dan mengobrol dengan pendiri lembaga kajian CSIS, Harry Tjan Silalahi.

    Adapun, Sri Mulyani mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” pungkasnya.

  • Mitratel (MTEL) Tak Takut Demam Starlink, Infrastruktur Saling Melengkapi

    Mitratel (MTEL) Tak Takut Demam Starlink, Infrastruktur Saling Melengkapi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. atau Mitratel (MTEL) mengaku tak khawatir dengan demam satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang makin merajela. 

    Informasi yang beredar jumlah pengguna Starlink telah mencapai 80.000 pengguna, dengan 2.700 diantaranya digunakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. 

    Pengguna Starlink yang masih bahkan membuat SpaceX menutup penerimaan pelanggan baru dari Indonesia selama 10 hari akibat kehabisan kapasitas. 

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Investasi/Corporate Secretary Mitratel Hendra Punama mengatakan, hadirnya layanan seperti Starlink dan berbagai teknologi satelit lainnya sebagai bagian dari dinamika ekosistem konektivitas yang terus berkembang.

    “Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan akan solusi alternatif di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur terrestrial,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

    Hendra menekankan bahwa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik masih menjadi tulang punggung utama penyediaan layanan telekomunikasi. Terutama, di kawasan urban dan suburban yang memerlukan stabilitas, kapasitas besar, dan kepatuhan terhadap regulasi domestik.

    Namun, Hendra melihat masing-masing teknologi memiliki keunggulan dan keterbatasan, serta dapat saling melengkapi sesuai dengan use case-nya.

    Diketahui, Mitratel membukukan pendapatan Rp2,26 triliun, naik 1,42% secara tahunan pada kuartal I/2025.  Pendapatan sewa menara telekomunikasi menyumbang Rp2,10 triliun, tumbuh 1,26% YoY.

    Sementara itu mengenai teknologi Taara yang menggunakan pendekatan Free Space Optical Communication (FSOC), Mitratel terbuka untuk mengadopsi teknoligi tersebut. 

    Mitratel melihat Taara berpotensi menjawab kebutuhan konektivitas di wilayah yang memiliki kendala geografis, seperti sungai, lembah, atau hutan.

    Mitratel memandang teknologi ini sebagai peluang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, terutama jika dapat melengkapi solusi yang sudah ada saat ini. 

    “Kami terbuka terhadap pendekatan kolaboratif dan tetap konsisten pada peran kami sebagai penyedia infrastruktur pasif yang mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan layanan operator secara berkelanjutan,” kata Hendra.

    Ke depan, Mitratel akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang relevan dan menjaga fleksibilitas dalam mendukung kebutuhan industri telekomunikasi nasional.

  • Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

    Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

    Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS. 

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi. 

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. 

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Polisi: Posisi CCTV Kos Bergeser karena Permintaan Istri Arya Daru

    Polisi: Posisi CCTV Kos Bergeser karena Permintaan Istri Arya Daru

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan soal alasan pergeseran arah kamera CCTV di area kamar kos Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyatakan CCTV itu bergeser setelah permintaan istri Arya kepada penjaga indekos untuk mendobrak kamar.

    “Terkait dengan CCTV kenapa bergeser, hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos. Waktu itu lewat telepon sama saksi berinisial S,” kata Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025). 

    Kemudian, dia mengatakan pendobrakan pintu kamar Diplomat Arya itu dilakukan bersama dengan tetangga kosnya yang melakukan dokumentasi.

    Adapun, kata Wira, pendobrakan itu dilakukan lantaran Arya tidak merespon panggilan dari istrinya. Sehingga, hal tersebut membuat istrinya khawatir.

    “Sehingga penjaga kos minta izin ke pemilik untuk melakukan pendobrakan dan disikapi dengan menggeser sudut CCTV dan dimaksudkan tindakan penjaga tersebut,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, penyelidik Polda Metro Jaya telah berkesimpulan bahwa dalam kasus kematian ini tidak ada tindak pidana. Selain itu, indikator kematian Arya ini tidak melibatkan pihak lain.

    Di samping itu, analisis laboratorium forensik hingga RSCM menyatakan bahwa tak ada zat racun dalam sampel tubuh Arya. Pada intinya, kematian Arya ini disebabkan akibat  pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang mengakibatkan mati lemas.

  • RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengusaha nasional untuk mencontoh Thailand dan Korea Selatan untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok produksi. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan penyerapan produk UMKM sebagai bahan baku dari industri besar dapat menjadi langkah meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini melemah. 

    “Kita mungkin bisa contoh seperti Thailand, Korea, bagaimana UMKM itu menjadi bagian dari supply chain dari perusahaan besar,” kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025). 

    Menurut Avi, model bisnis UMKM di Indonesia juga perlu diperbaiki, utamanya terkait dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, di tengah situasi yang sulit dan bisnis yang berdiri sendiri maka penggunaan KUR hanya akan menyebabkan kredit macet. 

    “Kenapa? Karena dia gak naik kelas tapi pembiayaannya dikasih terus,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti UMKM yang belakangan terlihat menyiasati penghindaran pajak 0,5% untuk usaha yang pendapatannya Rp4,8 miliar. Terdapat usaha menengah yang justru membangun perusahaan baru untuk menghindari pajak tersebut. 

    Di samping itu, untu mendukung sinergitas dari UMKM dengan industri besar, maka diperlukan insentif dari pemerintah. Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih (Kopdes) bisa menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan besar. 

    “Karena dia akan menjadi badan hukum yang menjembatani mereka berdua, kalau ini bisa dilakukan saya rasa kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penggerakan UMKM yang berbasis supply chain,” jelasnya. 

    Dengan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok, maka dinilai akan ada bank-bank akan berebut memberikan pinjaman. Bagi perusahaan besar, kolaborasi ini dapat menjadi subtitusi impor. 

    Artinya, perusahaan besar bisa menggunakan bahan baku lokal yang diambil dari UMKM atau petani nasional. Hal ini mendukung kebutuhan huluisasi untuk memperkuat industri hulu. 

    “Tidak hanya hilirisasi, kalau hilirisasi itu kan menambah nilai tambah aja tapi kan 70% masih impor. Yang kita butuhkan juga huluisasi yaitu membangun hulunya agar hilirisasi tadi Itu tidak perlu impor atau kalaupun impor tidak sebanyak yang sekarang,” pungkasnya. 

  • Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan kembali melakukan roadshow ke sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

    Adapun, Zulhas hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dihadiri oleh sejumlah Menteri seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Rapat ini membahas tindak lanjut peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih serta implementasi peraturan menteri yang mendukung operasional program tersebut.

    Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin yang telah disepakati pemerintah. Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kopdes/Kel Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

    Kedua, agar Kementerian BUMN dan Danantara menyempurnakan model bisnis petunjuk teknis (juknis) Kopdes/Kel Merah Putih. Ketiga, akses pembiayaan, hingga penyempurnaan Permendes PDT dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dana desa dan kelurahan.

    “Kemudian digitalisasi, nanti di koperasi itu diusahakan cashless, nggak ada uang cashnya,” ujarnya. 

    Terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Zulhas menjelaskan, pemerintah dalam melakukan pelatihan sebisa mungkin tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Kita sebisa mungkin tidak mempergunakan APBN, tidak mengurangi anggaran belanjaan APBN kita ke Kopdes ini,” pungkasnya.

  • Pengusaha Ramal Investasi Tekstil di Indonesia Makin Ramai Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Ramal Investasi Tekstil di Indonesia Makin Ramai Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan investasi asing akan masuk ke bisnis tekstil di Tanah Air, jika tarif resiprokal yang diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia bisa lebih kompetitif dan lebih rendah dari negara lain.

    Adapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya di level 32%. Sebagai gantinya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias 0%.

    Secara regional, tarif impor 19% dari AS terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan Indonesia memiliki peluang untuk memperbesar arus investasi seiring dengan pengenaan tarif resiprokal Trump, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    “Ke depan, kita masih melihat berbagai peluang seperti contohnya kalau memang tarif resiprokal Indonesia ini lebih rendah daripada negara kompetisi di industri TPT, seperti Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Menurutnya, jika pengenaan tarif resiprokal terhadap Indonesia lebih rendah, maka peluang investor asing mengalihkan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    Bahkan, Shinta menyebut beberapa perusahaan asing dari China sudah mulai mengalihkan investasi ke Tanah Air, terutama di sektor ritel.

    “Kalau ini [tarif resiprokal Trump] memang kita bisa lebih kompetitif, tidak menutup kemungkinan kita ada juga relokasi investasi untuk industri ini, seperti China juga ada beberapa saya rasa yang mulai masuk investasi ke TPT,” ungkapnya.

    Selain itu, Shinta menambahkan bahwa tarif resiprokal yang kompetitif ini juga menjadi kesempatan investor asing menanamkan investasinya di pusat data (data center).

    “Juga data center banyak kesempatan saya rasa untuk masuk investasi di data center,” imbuhnya.

    Di samping industri TPT dan data center, Shinta menyebut investasi di sektor critical mineral seperti energi terbarukan hingga baterai kendaraan listrik akan jauh lebih melonjak.

    Namun, dia menjelaskan bahwa peluang investasi ini juga harus dibarengi dengan kepastian berusaha, kepastian hukum, hingga tak ada praktik premanisme yang mengganggu iklim investasi usaha.

    Di sisi lain, Shinta juga menyadari bahwa investasi yang masuk ke Indonesia saat ini sudah bergeser dari semula padat karya menjadi padat modal. Transisi investasi ini berimbas pada minimnya penyerapan tenaga kerja.

    “Jadi walaupun ada penciptaan lapangan pekerjaan, tapi yang sekarang masuk tentunya akan lebih sedikit dibanding sebelumnya,” tuturnya.

    Senada, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani memproyeksikan tarif resiprokal Trump terhadap Indonesia justru akan meningkatkan investasi atau naik 1,6% dari sebelumnya.

    Ajib juga menuturkan bahwa investasi yang bakal dikantongi Indonesia mampu mencapai Rp1.905 triliun pada akhir tahun ini, atau sesuai dengan target.

    “Tarif Trump ini justru proyeksinya akan menaikkan investasi dari baseline awal, itu potensinya menjadi tambah 1,6%. Artinya hubungannya investasi dengan tarif Trump justru berkorelasi positif dan itu yang kita harapkan bersama-sama. Bahkan, akhir tahun 2025, target investasi sampai dengan Rp1.905 triliun itu targetnya bisa achieve,” tandasnya.

  • Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Hal ini diungkapkan usai menggelar rapat bersama para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan sumur rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025) sore.

    Rapat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Ya sekitar 20.000-30.000 sumur [yang berpotensi diberdayakan KKKS],” ucap Bahlil.

    Jumlah sumur rakyat yang potensial untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.