Author: Bisnis.com

Update Bencana Aceh Sumatra: Korban Jiwa 1.138, Perbaikan Jalan dan Jembatan Dikebut

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Sumatra Barat bertambah 1 orang berdasarkan data terbaru hari ini, Sabtu (27/12/2025) pukul 17.00.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa total korban jiwa mencapai 1.138 orang, sebanyak 163 orang dinyatakan hilang, sedangkan 449.846 orang tercatat mengungsi.

“Per hari ini terdapat kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

Secara terperinci, Aceh mencatatkan 511 korban jiwa, sebanyak 31 korban hilang, serta 429.577 pengungsi. Sementara itu, terdapat 365 korban jiwa, enam puluh korban hilang, dan 10.354 pengungsi di Sumatra Utara.

Berikutnya, Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa, sebanyak 72 korban hilang, dan 9.935 orang yang mengungsi. Abdul menyebut bahwa pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, seiring kemungkinan masih adanya jasad di lokasi permukiman maupun pusat aktivitas warga.

Terkait daerah yang menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, BNPB mencatat sebanyak 6 kabupaten/kota di Aceh telah menetapkan status tersebut, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Singkil, dan Lhokseumawe. Aceh Besar masih dalam proses pengesahan surat keputusan (SK).

Sementara itu di Sumatra Utara, wilayah Binjai dan Tebing Tinggi masih dalam proses SK transisi. Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara telah terlebih dahulu menetapkan transisi darurat ke pemulihan.

Adapun di Sumatra Barat, transisi darurat ke pemulihan dicatatkan Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Lima Puluh Kota masih dalam proses transisi.

Abdul lantas menyebut bahwa akses jalan nasional di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah pulih. Sementara itu, pemulihan dan pembersihan akses jalan di Aceh disebut berkembang signifikan.

Di koridor lintas timur, BNPB mencatat akses jalan dan jembatan yang terputus telah nihil, seperti Jembatan Krueng Tingkem yang kembali fungsional per hari ini. Demikian pula dengan akses jalan dan jembatan di koridor lintas barat.

Namun demikian, perbaikan jalan dan jembatan masih banyak berlangsung di koridor lintas penghubung serta koridor lintas tengah.

“Ini merupakan progres yang signifikan, tanggal 27 Desember sesuai target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU, untuk lintas timur dan lintas barat itu sudah fungsional,” ujar Abdul.

27/12/2025 18:30
Airlangga Sebut Satgas PHK Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keberadaan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk Satgas PHK, yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei 2025.

“Terkait dengan Satgas [PHK], yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Airlangga menyebut, Satgas tersebut tengah menjalankan tugasnya untuk mempercepat atau mempermudah proses yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan, khususnya pencegahan PHK.

Pemerintah juga menyiapkan sistem online yang memungkinkan setiap perusahaan melaporkan secara langsung permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, PHK, maupun isu lain.

“Jadi company per company, jadi kami sudah menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral tetapi detail, ini yang kami akan dorong ke depan,” imbuhnya.

Adapun, sepanjang Januari—November 2025, terdapat 79.302 tenaga kerja yang ter-PHK dan tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi.

Data juga menunjukkan bahwa total tenaga kerja yang kena PHK di Jawa Barat sebanyak 17.234 orang atau sekitar 21,73% dari total PHK di Indonesia.

Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.005 orang, disusul Banten dengan 9.216 pekerja yang ter-PHK.

Kemnaker menyebut bahwa tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Terlebih, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

27/12/2025 18:02
Jemaah Haji Sumatra Terdampak Bencana Dapat Relaksasi Pelunasan Bipih

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Ian Heriyawan menyebut bahwa situasi bencana alam memengaruhi kesiapan jemaah haji di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor gangguan infrastruktur perbankan hingga gangguan fasilitas pemeriksaan syarat kesehatan.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara,” kata Ian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data tahap pertama, pihaknya mencatat baru 56,58% jemaah haji di Aceh yang melakukan pelunasan, seperti halnya Sumatra Utara yang baru mencapai 62,5%.

Menurutnya, angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional pelunasan yang mencapai 73,99%. Sementara itu, jemaah di Sumatra Barat masih mencatat persentase pelunasan di atas rerata nasional.

Oleh karenanya, Kemenhaj memberikan kesempatan bagi jemaah haji tiga provinsi itu untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua, yakni pada 2–9 Januari 2026.

“Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” lanjutnya.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa pemerintah harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional, mengingat ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

Dalam perkembangan terakhir per Jumat (26/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.137 korban jiwa, 163 korban hilang, serta 457.225 pengungsi dari bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari. Dia juga menyampaikan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

“Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat, bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara paralel kemudian masuk pada fase recovery,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

27/12/2025 18:00
Lonjakan Arus Kendaraan di Tol Cipali Tembus 758.827 Saat Natal 2025

Bisnis.com, CIREBON — Arus kendaraan yang melintasi Tol Cikopo–Palimanan (Cipali), Jawa Barat mengalami lonjakan signifikan selama periode libur Natal 2025.

Hingga H+1 Natal, Jumat (26/12/2025) total akumulasi kendaraan tercatat mencapai 758.827 unit, yang mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya aktivitas ekonomi lintas wilayah di Pulau Jawa.

Data operasional menunjukkan, kenaikan volume lalu lintas mulai terlihat sejak H-7 Natal dan terus menanjak hingga mencapai puncaknya pada Hari Raya Natal, Kamis (25/12/2025).

Pada hari tersebut, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 109.350 unit atau melonjak 94% dibandingkan dengan kondisi lalu lintas harian normal, dan menjadi yang tertinggi sepanjang periode pengamatan.

Head of Corporate Communication Astra Infra Toll Road, Deddy Pradityo Opficon, mengungkapkan bahwa lonjakan tersebut mencerminkan pola perjalanan masyarakat yang semakin terkonsentrasi menjelang dan saat Hari Raya Natal.

“Kami melihat tren peningkatan lalu lintas yang cukup tajam pada H-1 dan Hari H Natal. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan, baik untuk mudik, kunjungan keluarga, maupun aktivitas wisata,” ujar Deddy dalam pesan tertulis, Sabtu (27/12/2025).

Sebelum Hari Natal, imbuhnya, arus kendaraan mulai meningkat sejak akhir pekan. Pada H-5 atau Sabtu (20/12/2025), tercatat 87.264 kendaraan melintas, naik 34% dari kondisi normal. Tren kenaikan tersebut terus berlanjut pada H-4 dan H-3, meskipun berfluktuasi jika dibandingkan dengan periode Natal tahun sebelumnya. Namun demikian, secara umum volume lalu lintas 2025 tetap berada di atas rata-rata harian normal.

Adapun, peningkatan paling tajam terjadi pada H-1 Natal, Rabu (24/12/2025) dengan total 97.924 kendaraan, melonjak 78% dari lalu lintas normal dan 19% lebih tinggi dibandingkan dengan periode Natal 2024.

Kondisi ini mengindikasikan pergeseran pola perjalanan masyarakat yang cenderung memilih berangkat lebih dekat dengan Hari Raya.

Menurut Deddy, tingginya arus kendaraan di Tol Cipali tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga mencerminkan geliat ekonomi regional. “Tol Cipali menjadi koridor vital distribusi orang dan barang. Ketika lalu lintas meningkat, itu menandakan adanya pergerakan ekonomi, mulai dari sektor pariwisata, konsumsi rumah tangga, hingga logistik,” katanya.

Astra Infra, sebagai pengelola Tol Cipali, memastikan seluruh layanan operasional berjalan optimal selama periode libur panjang. Deddy menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan lalu lintas secara real time serta berkoordinasi dengan aparat terkait untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

“Fokus kami adalah memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman dan nyaman di tengah volume lalu lintas yang tinggi. Kami juga mengimbau pengguna tol untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan informasi lalu lintas yang tersedia,” ujar Deddy.

27/12/2025 17:09
Pertamina Pulihkan 12 Sumur, Suplai Air Bersih untuk Warga Aceh

Bisnis.com, JAKARTA – Berpartisipasi aktif dalam mendukung kesehatan masyarakat terdampak bencana Sumatra, PT Pertamina (Persero) melakukan pemulihan 12 sumur warga di Aceh Tamiang. Selain itu Pertamina juga melakukan perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan Kesehatan, serta tengah proses pengeboran 3 sumur bor baru di wilayah Aceh Tamiang.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyatakan, ketersediaan air bersih menjadi salah satu prioritas karena menjadi kebutuhan dasar sehari-hari bagi masyarakat.

“Sampai saat ini masih banyak warga yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi untuk kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga kami secara bertahap juga melakukan pengaktifan kembali sumur warga, agar akses air bersih mudah dijangkau,” jelas Baron.

Program sanitasi air ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain membantu penyediaan air bersih yang dikirim secara periodik selama masa fase transisi darurat, Pertamina juga berupaya melakukan pemulihan sumber air bersih serta perbaikan sanitasi air di wilayah terdampak pascabencana.

Berkolaborasi dengan Wanadri dan TNI, hingga Jumat (26/12), Pertamina telah berhasil reaktivasi 12 sumur yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni 1 Sumur di Posko Pertamina Peduli di Kantor Disdukcapil Aceh Tamiang, 2 sumur di Desa Seumadam, 2 sumur di Desa Kejuruan Muda, 1 sumur di Karang Baru, 3 sumur di Desa Babo, 1 sumur di Desa Bandar Pusaka, dan 2 sumur di Kota Kualasimpang.

Pertamina juga melakukan perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan Kesehatan seperti di RSUD Aceh Tamiang, Puskesmas Bandar Pusaka, Puskesmas Tamiang Hulu dan Puskesmas Rantau.

Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah terdampak yang cukup parah. Air bersih menjadi persoalan serius bagi masyarakat karena air merupakan kebutuhan mendasar. Menyadari ini, Pertamina langsung mengerahkan bantuan air bersih dengan mengirim pasokan air dari Medan.

Sejak 4 Desember 2025, total air bersih yang dipasok Pertamina ke Aceh Tamiang mencapai 1,4 juta liter yg dikirim menggunakan 191 mobil tangki.

Demikian halnya di wilayah Lhokseumawe, Pertamina telah membantu air bersih di 100 titik.

Relawan Pertamina Peduli, Neni Herawati, Technical Planning Manager JOB Pertamina-Medco Simenggaris Subholding Upstream Pertamina, mengatakan program sanitasi ini terlaksana setelah tim Pertamina Peduli berkoordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan Aceh Tamiang.

“Strategi pengiriman air bersih dan reaktivasi sumur, serta pembuatan sumur bor kami lakukan secara bersama-sama agar akses air bersih tidak terputus, dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Neni.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, dr. Mustakim, M.Kes., Sp.DLP, menambahkan bahwa bantuan air bersih ini sangat penting bagi keselamatan warga.

“Masyarakat di sini benar-benar kesulitan air minum. Banyak yang selama ini bertahan hidup dengan menggunakan air hujan atau menyaring air genangan seadanya. Sepanjang proses pengisian air bersih, warga terus mendoakan dan berterima kasih kepada semua pihak, Pertamina, Wanadri dan seluruh relawan,” pungkasnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

27/12/2025 16:49
PHRI: Pengetatan Belanja Pemerintah Jadi Biang Kerok Okupansi Hotel Merosot

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan penurunan okupansi hotel sepanjang 2025 bukan karena cuaca ekstrem atau bencana, melainkan akibat hilangnya pasar pemerintah seiring pengetatan belanja pemerintah pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebut kontribusi pasar pemerintah sangat besar bagi kinerja hotel, berkisar antara 40%–60% bahkan bisa mencapai 80% di beberapa wilayah. Hal ini membuat penurunan okupansi secara tahunan lebih disebabkan oleh faktor internal daripada kondisi cuaca atau bencana.

“Terkait penurunan okupansi yang terjadi itu, paling utama itu bukan karena cuaca, bukan karena bencana, tetapi year-on-year penurunan okupansi atau kontribusi negatif pertumbuhan itu terjadi karena hilangnya pasar pemerintah,” kata Maulana kepada Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Maulana menambahkan, hampir semua daerah di luar Pulau Jawa mencatat penurunan okupansi hotel, yang secara rata-rata mencapai sekitar 5% pada 2025.

Di samping itu, PHRI menyebut penurunan daya beli masyarakat juga ikut memukul kinerja hotel pada tahun ini, meski pemerintah sudah menggulirkan insentif seperti diskon tiket pesawat, tol, dan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 29–31 Desember 2025.

“Kalau kita bicara daya beli rendah, masyarakat enggak punya uang untuk berwisata, ya tetap saja enggak berwisata. Jadi upaya-upaya itu dilakukan dalam rangka untuk tetap bisa menggerakkan ekonomi. Kan tujuannya ke situ ya,” ujarnya.

Di sisi lain, Maulana menyoroti pola liburan masyarakat yang kini lebih fleksibel dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Banyak wisatawan memulai liburan sebelum periode Nataru untuk menghindari macet dan biaya tinggi, sehingga prediksi okupansi harian bisa berbeda dari data akhir.

Industri pariwisata juga menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Meski bukan isu negatif, kondisi ini membuat banyak wisatawan lebih berhati-hati, terutama jika daerah asal mereka terdampak banjir, sehingga beberapa perjalanan dibatalkan.

Tantangan lain adalah metode perjalanan wisatawan, terutama di luar Pulau Jawa yang mengandalkan transportasi udara. Maulana menuturkan, biaya perjalanan yang tinggi membuat okupansi tertinggi tetap di Pulau Jawa, Sumatra, dan Bali, sementara daerah lain sulit mengalami peningkatan.

Berdasarkan laporan harian PHRI, beberapa wilayah seperti Yogyakarta menunjukkan tingkat hunian lebih tinggi. Sementara wilayah lain, termasuk Makassar dan Sulawesi Selatan masih rendah.

Meski demikian, seluruh data yang ada saat ini masih bersifat proyeksi dan dapat berubah seiring berjalannya periode libur akhir tahun.

27/12/2025 16:40
Bantuan Bencana Banjir dan Longsor Sumatra, dari BLT Hingga Relaksasi KUR

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) hingga relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, salah satu bantuan yang diberikan adalah BLT senilai Rp8 juta untuk setiap keluarga terdampak. Hal itu disampaikan Airlangga saat meninjau kesiapan fasilitas Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

“Untuk warga terdampak banjir dan longsor Rp3 juta untuk pengisian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi,” kata Airlangga kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Selain bantuan untuk keluarga, pemerintah turut menyiapkan santunan bagi keluarga dari korban meninggal dunia senilai Rp15 juta dan untuk korban luka berat Rp5 juta.

Bantuan-bantuan lain yang digelontorkan yakni bantuan logistik serta hunian, beras 10 kilogram per bulan, uang untuk pembelian lauk pauk Rp300.000 sampai dengan Rp450.000 per bulan, uang untuk tunggu hunian sebesar Rp600.000 serta pembangunan hunian sementara.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada UMKM terdampak bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah akan menerapkan moratorium pembayaran bunga maupun cicilan KUR, dan akan memberikan relaksasi bunga bagi debitur KUR baru periode 2026—2027.

“Jadi tingkat suku bunga bagi KUR adalah 0% dan 2027 3%, baru 2028 kembali ke 6%,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp60 triliun berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026. Dana ini ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan dana anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Yang buat bencana kan udah cukup, kami sudah sisihkan Rp60 triliun,” terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sejauh ini, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.

27/12/2025 16:28
Pemerintah Ingin Gig Economy Segera Naik Kelas Jadi Start Up agar Bisa Ajukan KUR

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mendorong gig economy di Indonesia untuk segera naik kelas dan menjadi perusahaan rintisan alias start up. Langkah pemerintah itu sejalan dengan paket stimulus ekonomi akhir tahun yakni dengan menyediakan fasilitas untuk work from anywhere (WFA).

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau kesiapan implementasi program Work From Mall untuk mendukung program BINA dan Indonesia Great Sale di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (27/12/2025).

Untuk diketahui, penyediaan tempat untuk gig economy merupakan satu dari delapan program paket ekonomi 2025 yang diluncurkan September lalu. Airlangga menyebut pemerintah memanfaatkan tren WFA yang identik dengan anak muda guna mendukung gig economy. Proyek percontohannya berada di Jakarta.

Airlangga menyebut pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jakarta untuk menggunakan Jakarta Creative Hub di MH Thamrin. Adapun pemerintah pusat akan menyediakan mentoring untuk proyek gig economy di Jakarta.

“Di mana gig economy itu anak muda disediakan meja, WiFi dan kopinya disediakan, mereka silahkan berkreasi selama satu tahun,” terang Airlangga kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Setelah satu tahun, terang Airlangga, proyek gig economy yang nantinya berhasil menciptakan suatu produk bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Contohnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang anggarannya disiapkan Rp10 triliun.

Harapannya, ekonomi berbasis freelancing itu bisa menjadi usaha yang produktif dan masuk ke kategori perusahaan rintisan (startup). Airlangga berharap nantinya pusat perbelanjaan bisa ikut menyediakan work station serupa untuk mengembangkan gig economy tersebut.

“Bunganya 6% untuk menjadi startup yang kemudian berjalan. Nah itu bisa diadopsi di berbagai mal karena itu cocok dengan lifestyle yang ada di mal,” papar Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Sebagai informasi, melalui konsep work from mall, pemerintah mendorong pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif yang mendukung perkembangan ekonomi digital dan gig economy.

Program ini akan dikembangkan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan dukungan pemerintah daerah serta perusahaan teknologi, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia seperti konektivitas internet, sumber daya listrik, dan layanan penunjang lainnya.

27/12/2025 16:25
PHRI Buka Suara soal Isu Pariwisata Lesu Selama Libur Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan kinerja pariwisata selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) belum dapat dinilai secara utuh karena data aktual masih dalam proses.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyampaikan hingga kini, data aktual pergerakan dan okupansi hotel selama Nataru masih belum tersedia secara lengkap.

“Natarunya sendiri belum terbaca sebenarnya. Nataru baru beberapa hari, saya nggak lihat tuh proses data yang Nataru itu langsung keluar tuh nggak ada. Jadi kalau dibilang penurunan pun, itu penurunan yang secara year on year-nya terjadi penurunan,” kata Maulana kepada Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Namun, Maulana menyebut, hampir seluruh daerah di luar Pulau Jawa mencatat penurunan kinerja perhotelan. Kondisi tersebut tecermin dari koreksi tingkat okupansi hotel yang secara tahunan mendekati 5%.

Menurut dia, pelemahan ini terutama dipicu oleh hilangnya segmen pasar pemerintah seiring dengan menurunnya aktivitas pemerintah, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama permintaan hotel.

Berdasarkan laporan harian yang diterima PHRI, tingkat okupansi tertinggi sejauh ini tercatat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, data tersebut belum bisa dijadikan acuan kinerja regional secara menyeluruh.

Sementara itu, beberapa wilayah lain masih mencatat tingkat hunian yang rendah, terutama di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dengan tingkat okupansi sebesar 35%.

“Okupansinya berdasarkan dua hari ini. Di Sumatra juga seperti itu, ada beberapa ya [mengalami penurunan], kecuali Sumatra Selatan melaporkan cukup tinggi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantah kondisi Bali yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan pada momentum libur Nataru.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) justru masih mencatatkan pertumbuhan.

Berdasarkan data yang diterima Kemenpar, kunjungan wisman ke Bali justru telah mencapai sekitar 6,8 juta orang dan masih dibidik meningkat hingga 7 juta kunjungan. Di sisi lain, penurunan justru terjadi pada wisatawan domestik.

“Memang wisatawan nusantaranya [di Bali] sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Meski mengalami penurunan jumlah wisatawan nusantara, tetap berada dalam kondisi ramai. Penurunan yang terjadi pun relatif sedikit.

Dia juga menegaskan bahwa Bali tidak sepi selama periode libur Nataru dan masih mencatat pergerakan wisatawan, meski terdapat koreksi tipis. “Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2%,” jelasnya.

Widiyanti menuturkan wisatawan nusantara kini mengalihkan tujuan perjalanan ke wilayah lain, khususnya di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sementara itu, Yogyakarta mencatatkan peningkatan kunjungan yang signifikan.

27/12/2025 15:53
Jasa Marga: Arus Keluar Jabotabek Naik 16,21% hingga H+1 Natal 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 1,56 juta kendaraan meninggalkan kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) selama periode H-7 hingga H+1 libur Hari Raya Natal 2025.

Jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek sejak Kamis (18/12/2025) pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (27/12/2025) pukul 06.00 WIB itu meningkat sekitar 16,21% dari periode normal.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, arus kendaraan tersebut terpantau melalui empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

“Total volume lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek mencapai 1.556.310 kendaraan, atau naik 16,21% dibandingkan lalu lintas normal,” ujar Rivan dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2025).

Berdasarkan distribusi arah perjalanan, mayoritas kendaraan bergerak ke arah timur. Sebanyak 748.720 kendaraan atau 48,1% tercatat menuju Trans Jawa dan Bandung, disusul 446.404 kendaraan atau 28,7% ke arah barat (Merak), serta 361.186 kendaraan atau 23,2% menuju arah selatan (Puncak).

Untuk arah timur, lalu lintas menuju Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 391.177 kendaraan, melonjak 45,96% dari kondisi normal. Sementara itu, arus ke Bandung melalui GT Kalihurip Utama mencapai 357.543 kendaraan, atau meningkat 25,58%.

Secara kumulatif, volume kendaraan ke dua koridor tersebut naik 35,46% dari lalu lintas normal.

Adapun arah barat, kendaraan menuju Merak melalui GT Cikupa tercatat 446.404 unit, relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,22% dari kondisi normal. Sementara itu, arus ke Puncak melalui GT Ciawi mencapai 361.186 kendaraan, tumbuh 5,91% dibandingkan lalu lintas normal.

Rivan menambahkan, pada H+1 Natal 2025 atau periode Jumat (26/12/2025) pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (27/12/2025) pukul 06.00 WIB, lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek melalui empat GT utama tercatat sebanyak 176.131 kendaraan, meningkat 4,48% dari kondisi normal.

“Di sisi lain, kami juga mulai melihat pergerakan arus balik. Pada H+1 Natal 2025, kendaraan yang masuk ke Jabotabek melalui empat GT utama mencapai 153.529 kendaraan, atau naik 6,78% dari lalu lintas normal,” jelasnya.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 dengan perencanaan yang matang, termasuk memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, kecukupan bahan bakar, saldo uang elektronik, serta memanfaatkan waktu istirahat di rest area secara bijak.

“Informasi kondisi lalu lintas terkini dapat dipantau secara real time melalui aplikasi Travoy, layanan One Call Center Jasa Marga 14080, akun X @PTJASAMARGA, serta kanal media sosial resmi Jasa Marga.”

27/12/2025 14:20