Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Januari 2026 via Online

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Januari 2026 via Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas sumber daya manusia.

    Berdasarkan kebijakan perlindungan sosial pemerintah dan pola penyaluran bantuan sosial tahun-tahun sebelumnya, Bantuan PKH dipastikan tetap berlanjut pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional penanggulangan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan.

    Meski demikian, besaran bantuan dan mekanisme teknis akan disesuaikan dengan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2026.

    PKH bertujuan untuk:

    Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial
    Meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan
    Mendorong perubahan perilaku positif pada keluarga penerima

    Jadwal Pencairan Bantuan PKH 2026

    Mengacu pada pola penyaluran PKH sebelumnya, pencairan Bantuan PKH 2026 diperkirakan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

    Tahap 1: Januari – Maret 2026
    Tahap 2: April – Juni 2026
    Tahap 3: Juli – September 2026
    Tahap 4: Oktober – Desember 2026

    Jadwal resmi pencairan akan diumumkan oleh Kementerian Sosial RI melalui saluran resmi pemerintah.

    Besaran Bantuan PKH 2026

    Besaran Bantuan PKH diberikan berdasarkan komponen dalam keluarga penerima. Berikut perkiraan besaran bantuan PKH yang mengacu pada skema sebelumnya:

    1. Komponen Kesehatan
    Ibu hamil/nifas: Rp3.000.000 per tahun
    Anak usia dini (0–6 tahun): Rp3.000.000 per tahun
    2. Komponen Pendidikan
    Anak SD/sederajat: Rp900.000 per tahun
    Anak SMP/sederajat: Rp1.500.000 per tahun
    Anak SMA/sederajat: Rp2.000.000 per tahun
    3. Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut usia (≥70 tahun): Rp2.400.000 per tahun
    Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun
    Catatan: Besaran final PKH 2026 akan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

    Syarat Penerima Bantuan PKH 2026

    Agar dapat menerima Bantuan PKH 2026, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat berikut:

    Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data pengganti yang ditetapkan pemerintah
    Memiliki NIK dan Kartu Keluarga (KK) yang valid
    Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin
    Memiliki komponen PKH (ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau disabilitas)

    Cara Cek Penerima Bantuan PKH 2026 Online

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerima PKH secara online melalui langkah berikut:

    Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
    Pilih wilayah sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP
    Masukkan kode captcha
    Klik Cari Data
    Jika terdaftar, nama penerima akan muncul beserta jenis bantuan yang diterima.

    Penyaluran Bantuan PKH 2026

    Bantuan PKH disalurkan melalui:

    Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN
    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau rekening penerima
    Untuk wilayah tertentu, penyaluran dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

    Penyebab Bantuan PKH Tidak Cair
    Beberapa faktor yang menyebabkan bantuan PKH tidak cair antara lain:

    Bantuan PKH 2026 dipastikan tetap menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka perlindungan sosial. Pencairan diperkirakan dilakukan dalam empat tahap, dengan besaran bantuan menyesuaikan komponen dalam keluarga penerima.

    Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial RI serta memastikan data kependudukan dan DTKS tetap valid agar bantuan dapat diterima tepat waktu.

  • Siap-siap, Polda Metro Jaya Bakal Jadwalkan Pemeriksaan untuk Pandji

    Siap-siap, Polda Metro Jaya Bakal Jadwalkan Pemeriksaan untuk Pandji

    Bisnis com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pandji Pragiwaksono atas materi yang dibawakan saat stand up comedy pada acara Mens Rea.

    Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya bakal memeriksa Pandji dalam kapasitasnya sebagai terlapor.

    “Baik pelapor, saksi, maupun nanti pasti akan melakukan klarifikasi juga kepada Saudara PP yang sebagai terlapor,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menyusun jadwal pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Pasalnya, penyelidik masih membuat rencana penyelidikan.

    Setelahnya, kata Reonald, penyelidik baru akan melayangkan surat undangan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi hingga terlapor.

    “Belum ada pemeriksaan terhadap saksi. Baru akan melayangkan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

    Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

    Dia menambahkan, tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

    Lebih jauh, materi stand up comedy itu juga dinilai telah mencederai martabat khususnya kelompoknya NU hingga Muhammadiyah.

    “Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Adapun, Pandji dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 300 dan 301 KUHP. Pasal ini pada intinya berkaitan dengan tindak pidana penghasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan orang lain atau kelompok atas dasar agama.

  • PBNU juga Bantah Laporkan Pandji ke Polisi, Sebut Humor Adalah Koentji

    PBNU juga Bantah Laporkan Pandji ke Polisi, Sebut Humor Adalah Koentji

    Bisnis.com, JAKARTA —Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam laporan Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya.

    Ulil menegaskan bahwa laporan yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama itu tidak merepresentasikan PBNU hingga lembaga, badan otonom hingga perkumpulan NU.

    “Kalau representasi PBNU jelas tidak,” tegas Gus Ulil dari nu.or.id dikutip Sabtu (9/1/2026). 

    Kemudian, dia tidak menafikan sejak dulu terdapat kelompok atau individu yang melakukan aktivitas dengan mengatasnamakan NU. 

    Pasalnya, hal itu tidak terlepas dari karakter NU sebagai organisasi besar yang bersifat terbuka. Alhasil, siapa saja bisa membuat lembaga atas nama NU.

     “Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU,” imbuhnya.

    Dalam kasus Pandji, Gus Ulil justru menyayangkan apabila seorang komedian publik justru harus diproses hukum. 

    “Kita butuh banyak ketawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat hukum. Humor adalah koentji,” pungkasnya.

    Muhammadiyah Bantah 

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah membantah telah ikut terlibat dalam melaporkan komika Pandji Pragiwaksono karena video Mens Rea ke Polda Metro Jaya.

    Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan mengatakan pelapor yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM) tidak mewakilkan Persyarikatan Muhammadiyah.

    “Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah,” ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026)

    Kronologi Laporan

    Diberitakan sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

    Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

    Dia menambahkan, tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

    Lebih jauh, materi stand up comedy itu juga dinilai telah mencederai martabat khususnya kelompoknya NU hingga Muhammadiyah.

    “Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

  • Tok! Pertamina Jadi Offtaker Hilirisasi Batu Bara (DME)

    Tok! Pertamina Jadi Offtaker Hilirisasi Batu Bara (DME)

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menjadi offtaker dari proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). DME sendiri akan menjadi energi alternatif pengganti LPG.

    Langkah transformatif ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara Pertamina dan MIND ID. Selain menjadi offtaker, dalam kerja sama ini Pertamina juga berperan sebagai agregator infrastruktur distribusi. 

    Pertamina memastikan hasil hilirisasi batu bara, seperti DME, Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol dapat terserap dan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat maupun industri sebagai substitusi energi yang didapatkan melalui impor.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah tonggak sejarah bagi kedaulatan energi Indonesia. Sebagai tulang punggung energi nasional, Pertamina berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerja sama dengan MIND ID. 

    “Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat, sejalan dengan target swasembada energi pemerintah,” ujar Simon melalui keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).

    Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (MT) pada 2026. Sementara, produksi domestik baru mencapai 1,3 juta hingga 1,4 juta MT. 

    Menurut Simon, sinergi Pertamina – MIND ID melalui pemanfaatan Coal to DME dan Coal to SNG menjadi solusi strategis untuk menutup defisit tersebut menggunakan kekayaan alam domestik. Hal ini juga sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor energi nasional.

    Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.

    “Melalui kerja sama dengan Pertamina, MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” kata Maroef.

    Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit P. Santosa menuturkan, inisiatif ini menjadi wujud nyata peran aktif kolaborasi BUMN energi dan pertambangan. Hal ini khususnya dalam menjalankan mandat yang diberikan pemerintah guna mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi melalui pemanfaatan teknologi gasifikasi batu bara.

    Sigit mengatakan, kerja sama antara Pertamina dan MIND ID mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional. Menurutnya, sebagai negara besar Indonesia sangat membutuhkan diversifikasi energi yang mampu menopang pembangunan.

    “Kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sigit.

  • Bocoran Fitur Samsung Galaxy A57, Makin Mulus dengan Chip Exynos

    Bocoran Fitur Samsung Galaxy A57, Makin Mulus dengan Chip Exynos

    Bisnis.com, JAKARTA — Samsung siap mengembangkan seri ponsel kelas menengah populernya dengan Galaxy A57, bakal menyeimbangkan antara fitur premium dan harga terjangkau. 

    Setiap tahun, rilisan terbaru dibuat dengan desain, performa, dan kameranya yang semakin baik, dibandingkan dengan seri sebelumnya, A56. 

    Galaxy A56 sudah banyak digemari dengan desain sangat ramping dengan ketebalan 7,4 mm, dilengkapi Gorilla Glass Victus+ di bagian depan dan belakang, bingkai aluminium, dan ketahanan air dan debu IP67. 

    Untuk keluaran terbaru, Samsung mungkin akan melakukan perubahan pada  ketebalan untuk mengikuti desain yang lebih ramping. 

    Bocoran dari berbagai laporan menyebutkan bahwa ponsel ini dikabarkan bakal hadir lebih mantap, dengan prosesor baru yang lebih bertenaga, layar yang lebih baik, dan kamera yang lebih bagus, sehingga menjanjikan kinerja yang baik dan fitur premium tanpa harga yang terlalu mahal. 

    Bocoran yang paling menarik adalah tentang yang ada di balik layarnya. Galaxy A57 dikabarkan akan menggunakan chip Exynos 1680 yang baru. Beberapa sumber mengklaim bahwa GPU di Exynos 1680 disebut “dua kali lebih kuat” daripada yang ada di Exynos 1580 pada A56, menunjukkan peningkatan signifikan untuk performa gaming. 

    Peningkatan ini juga akan membuat tugas sehari-hari terasa lebih lancar, sesuatu yang sudah membuat para penggemar Galaxy mid-range cukup terkesan pada Galaxy A56.

    Sementara itu, detail tentang kameranya masih terbatas, tetapi salah satu kemungkinan peningkatan adalah sensor depan 50MP. Pada tahun 2024, Samsung memperkenalkan kamera selfie 50MP pada Galaxy M55, dan ada kemungkinan Galaxy A57 akan mengikuti jejaknya. 

    Beberapa bocoran juga menyebutkan pengaturan tiga kamera belakang dengan sensor utama 50MP dengan OIS, kamera ultra-wide 12MP, dan kamera makro 5MP, semuanya mampu merekam video 4K pada 30fps. Kamera depan mungkin dilengkapi unit 12MP dengan dukungan perekaman video 4K.

    Dari desain eksteriornya, A57 diperkirakan bakal hadir dengan bagian belakang kaca yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus+ dan bingkai aluminium yang kokoh. 

    Ponsel ini juga diharapkan memiliki perlindungan IP67 sehingga bisa tahan terhadap debu dan air, serta pemindai sidik jari di dalam layar. 

    Galaxy A57 juga kemungkinan akan mempertahankan beberapa spesifikasi inti dari A56, termasuk layar Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz, baterai 5.000mAh dengan pengisian cepat 45W, dan speaker stereo.

    Adapun, untuk perangkat lunak, Galaxy A57 dilengkapi dengan One UI 8.0 berbasis Android 15. Namun, tak menutup kemungkinan bisa diluncurkan dengan perangkat terbaru One UI 8.5 berbasis Android 16, yang merupakan versi perangkat lunak terbaru Samsung, yang perdana diperkenalkan pada seri Galaxy S26.

    Jadwal Peluncuran 

    Samsung belum menyebutkan tanggal pasti untuk peluncuran A57. Namun, lima model Galaxy A5x terakhir semuanya diluncurkan dan dirilis pada Maret, sehingga kemungkinan besar Galaxy A57 akan melakukan debutnya sekitar Maret 2026. 

    Detail harga masih dirahasiakan, tetapi jika tren sebelumnya menjadi indikasi, A57 mungkin akan mengalami sedikit kenaikan harga.

  • Sejarah Hari Ini, 10 Januari Jalan Menuju Orde Baru dan Lahirnya Tritura

    Sejarah Hari Ini, 10 Januari Jalan Menuju Orde Baru dan Lahirnya Tritura

    Bisnis.com, JAKARTA —  Tanggal 10 Januari memiliki arti penting dalam sejarah politik Indonesia. Pada hari inilah gelombang tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) mulai menguat dan menjadi simbol tekanan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno di penghujung masa Orde Lama.

    Masa Orde Lama itu ditandai dengan berbagai penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan setelah diberlakukannya Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejumlah lembaga negara dibentuk di luar ketentuan UUD 1945, sementara stabilitas politik terus melemah, seperti yang dilansir dari jurnal Tumbangnya Masa Orde Lama dan Datangnya Masa Orde Baru karya Mochamad Fikri, Jumat (9/1/2026).

    Situasi semakin rumit dengan menguatnya peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan, yang memicu kecemasan di berbagai kalangan, termasuk Angkatan Darat dan kelompok mahasiswa. Ketegangan ini memuncak setelah peristiwa G30S 1965, yang kemudian mempercepat krisis legitimasi pemerintahan Soekarno.

    Isi Tritura dan Aksi Mahasiswa

    Dalam kondisi tersebut, berbagai kesatuan aksi seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPI), serta organisasi profesi dan pemuda lainnya membentuk Front Pancasila. Melalui front inilah Tritura disampaikan secara terbuka kepada pemerintah.

    Tritura memuat tiga tuntutan utama, yaitu:

    1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

    2. Perombakan Kabinet Dwikora

    3. Penurunan harga kebutuhan pokok

    Aksi besar penyampaian Tritura dilakukan dengan mendatangi Gedung DPR-GR pada 12 Januari 1966, yang kemudian memperkuat posisi 10 Januari sebagai momentum awal rangkaian tuntutan rakyat.

    Eskalasi Konflik dan Supersemar

    Presiden Soekarno merespons tekanan tersebut dengan melakukan reshuffle Kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966. Namun langkah ini justru memicu kekecewaan lebih luas karena dinilai masih melibatkan unsur-unsur yang dianggap dekat dengan PKI.

    Situasi memanas pada 24 Februari 1966 saat pelantikan kabinet baru. Dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan pengamanan, mahasiswa Arief Rachman Hakim gugur tertembak. Peristiwa ini semakin melemahkan wibawa pemerintah dan memperbesar gelombang perlawanan mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 66.

    Peran mahasiswa dalam peristiwa 1966 terdokumentasi dalam buku Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2011. Buku tersebut memuat kesaksian tokoh-tokoh Angkatan 66 mengenai dinamika gerakan mahasiswa dan perannya dalam perubahan politik nasional.

    Tekanan politik yang terus meningkat akhirnya berujung pada dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Melalui surat tersebut, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

    Dalam jurnal karya Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, dijelaskan bahwa Supersemar menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Presiden Soekarno semakin tergerus, sementara Soeharto mulai mengambil peran dominan dalam pemerintahan.

    Langkah-langkah seperti pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur komunis, penataan lembaga negara, serta pembentukan Kabinet Ampera menandai lahirnya Orde Baru. Proses ini berpuncak pada Sidang Istimewa MPRS 1967 yang mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. (Angela Keraf)

  • Fakta-fakta Polemik Mens Rea Pandji

    Fakta-fakta Polemik Mens Rea Pandji

    Bisnis.com, JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono kembali dilaporkan karena materi stand up komedi Mens Rea. Anehnya, muncul organisasi yang mengklaim berasal dari Muhammadiyah, tetapi ketika PP Muhammadiyah membantah kalau pihaknya ikut melaporkan.

    Setelah lima bulan lalu menggelar pertunjukan stand-up comedy Mens Rea yang ditonton 10.000 orang di Jakarta, Pandji Pragiwaksono kini dilaporkan ke polisi. 

    Laporan terhadap Pandji dilayangkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban setelah pertunjukan Mens Rea yang membahas soal politik tayang di Netflix dan viral di media sosial. 

    Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan mengatakan pelapor yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM) tidak mewakilkan Persyarikatan Muhammadiyah.

    “Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah,” ujar Bachtiar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Menurutnya, mengatasnamakan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu dalam konteks tindakan hukum maupun pernyataan publik tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan Muhammadiyah. Laporan ini karena video Mens Rea Pandji.

    Terlebih, kata Bachtiar, pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan, serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana.

    “Setiap langkah dan sikap resmi Muhammadiyah hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah,” imbuhnya.

    Dia juga menuturkan bahwa Muhammadiyah tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum. Namun demikian, langkah hukum yang diambil AMM merupakan tanggung jawab pribadi.

    NU dan Muhammadiyah Mengaku Jadi Korban

    Komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

    Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 Januari 2026.

    Pelapor sekaligus Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman menyampaikan pihaknya melaporkan Pandji karena diduga telah memfitnah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

    “Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan begitu ya imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” ujar Rizki kepada wartawan, dikutip Kamis (8/1/2026).

    Dia menambahkan tudingan terhadap NU dan Muhammadiyah yang dibawakan pada materi stand up comedy ini berpotensi memecah belah bangsa hingga membuat kegaduhan.

    Pandji Dalam Kondisi Baik

    Setelah lima bulan lalu menggelar pertunjukan stand-up comedy Mens Rea di Jakarta, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Pandji mengabarkan di media sosial bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja.

    “Hai apa kabar Indonesia. Gue cuma mau bilang terima kasih, untuk dukungannya, doanya, banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik saja, lagi di New York habis ngisi siaran, dan sekarang mau balik ke rumah, lapar, mau balik ke anak-anak dan istri, makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, lu juga baik-baik saja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk kalian,” ungkapnya melalui Instagram Story, Jumat (9/1/2026).

    Sebagai informasi, Mens Rea yang artinya “Niat Jahat” merupakan tour stand up comedy bertema politik yang diselenggarakan di 11 kota, termasuk Jakarta. 

    Di Jakarta, Mens Rea diadakan di Indonesia Arena dengan kapasitas sekitar 10.000 penonton, pada 30 Agustus 2025 lalu. 

    Sampai dengan Jumat (9/12/2026), pertunjukan bertajuk “Mens Rea” masih menjadi pertunjukan di nomor 1 kategori TV Shows di Netflix Indonesia. Namun, Netflix tidak menunjukkan angka jumlah penontonnya secara gamblang. 

    Melalui pertunjukan “Mens Rea”, Pandji menyajikan materi-materi “pinggir jurang”, mengangkat sudut pandang budaya hukum Indonesia dan absurditas kehidupan sehari-hari dalam stand-up bergaya satir. 

    Mens Rea Pandji Dilaporkan, Pakar Hukum Menilai Berlebihan

    Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono terkait video Mens Rea ke Polda Metro Jaya dinilai berlebihan.

    Fickar menyampaikan pelaporan materi yang dibawakan Pandji dalam acara stand up comedy bertajuk Mens Rea itu merupakan karya seni. Oleh sebab itu, jika memang ingin dipersoalkan maka dilakukan melalui sisi etika seni, bukan terkait hukum pidana. 

    “Laporan itu lebay, itu karya seni, kalau mau dipersoalkan etika seninya, agar bisa menjadi alasan pelarangan pada Pandji untuk tampil di Stand up comedy,” ujar Fickar saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

    Namun, Fickar juga tidak menafikan bahwa hal itu merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar persoalan terkait Pandji ini bisa diselesaikan dengan metode dialog antar kedua belah pihak.

    Lebih jauh, menurut Fickar, apabila laporan ini diteruskan maka dikhawatirkan dapat mengganggu dunia hiburan, khusus di Tanah Air.

    “Ya itu akan membunuh dunia kreasi seni akan terjadi pemasungan dunia seni,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, komika Pandji Pragiwaksono telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah yang mengaku sebagai korban.

  • ESDM Bahas Kelanjutan Subsidi BBM dan Listrik Bersama BPS

    ESDM Bahas Kelanjutan Subsidi BBM dan Listrik Bersama BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai membahas subsidi energi agar tepat sasaran dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya bersama para pemangku kepentingan kembali melakukan rapat pada Jumat (9/1/2026) sore. Dia mengatakan, pembahasan fokus pada penyaluran subsidi BBM dan listrik.

    “Bahas soal subsidi. Bukan [subsidi LPG]. Soal BBM dan listrik,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Kendati demikian, Laode tak merinci pembahasan seperti apa yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal bahwa pembahasan masih dilakukan di tingkat data penerima. Maklum, selama ini subsidi tidak tepat sasaran.

    “Tunggu saja ya, karena bukan di saya. Tapi di BPS, Pertamina sama PLN. Ini masih di BPS,” ucap Laode.

    Asal tahu saja, Kementerian ESDM memang bakal menggunakan data BPS sebagai acuan dalam menetapkan penerima subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM. 

    Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ESDM dan BPS dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, penyediaan data serta informasi ini untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM dan BPS. Ini khususnya melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan penyajian pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. 

    Menurut Bahlil, BPS memiliki peran strategis sebagai penyaji data yang menjadi rujukan kepentingan negara. Oleh karena itu, dia meminta agar BPS menjunjung tinggi transparansi dalam menyajikan data yang disajikan.

    Dia juga meminta BPS tidak hanya menampilkan data-data makro saja. Namun, dapat juga membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang ESDM. 

    “Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM dan listrik,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

    Kelanjutan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting bagi penguatan kerja sama antara Kementerian ESDM dengan BPS dalam membangun sistem data energi dan sumber daya mineral yang akurat, terpadu, dan berkesinambungan sebagai dasar perumusan kebijakan nasional yang berbasis bukti (evidence-based policy). 

    Ruang lingkup MoU ini terkait dengan penyediaan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam menunjang tugas dan fungsi Kementerian ESDM dan BPS melalui kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, dan penyajian pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang telah tersedia di masing-masing lembaga. 

  • Adopsi iOS 26 Lambat, Pengguna iPhone Masih Bertahan pada Versi Lama iOS 18

    Adopsi iOS 26 Lambat, Pengguna iPhone Masih Bertahan pada Versi Lama iOS 18

    Bisnis.com, JAKARATA –Berdasarkan analisis pihak ketiga, tingkat adopsi iOS 26 tergolong sangat lambat dibandingkan versi-versi sebelumnya. Hanya sekitar seperempat pengguna yang telah beralih ke iOS 26, jauh lebih rendah dibanding pendahulunya.

    Data penggunaan yang dirilis oleh StatCounter untuk Januari 2026 menunjukkan hanya sekitar 15% sampai 16% iPhone aktif yang sudah menjalankan iOS 26. Dari angka tersebut, mayoritas pengguna masih berada di versi pembaruan kecil, yakni iOS 26.1 sekitar 10,6%, disusul iOS 26.2 sebesar 4,6%, dan versi awal iOS 26.0 yang hanya digunakan sekitar 1% perangkat.

    Dilansir dari Mac Rumors Sabtu (10/1/2026), justru sebalinya, lebih dari 60% pengguna iPhone justru masih bertahan menggunakan iOS 18. Bahkan, dua versi terakhir iOS 18 yakni iOS 18.6 dan iOS 18.7 menjadi sistem operasi yang paling banyak dipakai saat ini. 

    Jiks dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, situasi ini terbilang tidak biasa. Pada Januari 2025, sekitar empat bulan setelah dirilis, iOS 18 telah digunakan oleh lebih dari 60% iPhone. Hal serupa juga terjadi pada iOS 17 dan iOS 16, yang masing-masing mencatat tingkat adopsi di atas 50% dalam periode waktu yang sama. Dengan kata lain, iOS 26 tertinggal jauh dari para pendahulunya.

    Data tambahan dari situs teknologi MacRumors juga memperkuat temuan tersebut. Pada awal Januari tahun lalu, hampir 90% pengunjung situs itu menggunakan iOS 18. Namun, pada periode yang sama tahun ini, hanya sekitar 25% pembaca yang sudah beralih ke iOS 26. Meski Apple tidak merilis angka resmi, tren ini mengindikasikan adanya keraguan pengguna terhadap versi terbaru iOS.

    Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi lambatnya adopsi adalah perubahan desain besar-besaran melalui konsep Liquid Glass. iOS 26 menggantikan banyak elemen antarmuka lama dengan tampilan transparan, efek kedalaman, dan latar buram. Meski terlihat modern, desain ini mendapat tanggapan beragam sejak pertama kali diperkenalkan di ajang WWDC.

    Selain itu, Apple kini tetap memberikan pembaruan keamanan untuk versi iOS lama, termasuk iOS 18. Kebijakan ini membuat pengguna tidak merasa terpaksa untuk segera memperbarui perangkat mereka. Selama ponsel masih aman dan berjalan lancar, banyak pengguna memilih bertahan di versi lama yang sudah familiar. (Nur Amalina)

  • Anomali! Prabowo Rajin Guyur Insentif, Masyarakat Pilih Tahan Konsumsi

    Anomali! Prabowo Rajin Guyur Insentif, Masyarakat Pilih Tahan Konsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Anomali perilaku konsumen terjadi penghujung 2025. Di tengah guyuran insentif fiskal pemerintah dan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat justru cenderung mengerem belanja dan mempertebal tabungan.

    Berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi November 2025 sebesar 74,6% dan Oktober 2025 yang mencapai 74,7%.

    Meski periode akhir tahun jelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan konsumsi yang meningkat, tetapi ternyata kali ini masyarakat lebih memilih menahan belanjanya. Apalagi, pada saat yang sama, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif fiskal untuk dorong konsumsi masyarakat.

    Nyatanya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.

    Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pergeseran struktur penggunaan pendapatan masyarakat tersebut sebagai penanda kecemasan masyarakat akan ketidakpastian.

    “Secara ekonomi, kombinasi ini lazim muncul ketika rumah tangga memilih bersikap lebih hati-hati dan membangun bantalan kas, baik karena ketidakpastian maupun guncangan lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Alasan Insentif Tak Laku

    Josua membedah alasan mengapa insentif jumbo seperti Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra senilai Rp29,9 triliun, diskon transportasi, hingga program magang fresh graduate perguruan tinggi bergaji UMK tidak serta-merta menggenjot rasio konsumsi.

    Pertama, sifat insentif akhir tahun lebih bersifat defensif untuk menjaga daya beli, bukan pemicu lonjakan belanja non-essential. Dana bantuan lebih banyak terserap untuk kebutuhan pokok atau mengurangi beban cicilan seperti yang terlihat dari penurunan rasio cicilan utang menjadi 10,81% pada Desember 2025, dari 10,98% pada bulan sebelumnya.

    Kedua, tekanan inflasi pangan yang masih persisten. Josua mencatat inflasi komponen bergejolak (volatile food) mencapai 6,21% pada akhir tahun lalu, yang membuat ruang belanja masyarakat menyempit hanya untuk kebutuhan perut, memaksa mereka menahan belanja barang sekunder dan tersier.

    “Momentum Nataru memang mendorong belanja, tetapi bila pada akhir tahun sebagian rumah tangga menerima tambahan pendapatan musiman dan memilih menyimpannya, maka porsi tabungan naik dan porsi konsumsi bisa turun secara rasio,” jelasnya.

    Selain itu, penurunan perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh sentimen domestik yang tidak merata. Josua mencontohkan penurunan optimisme di kota-kota seperti Medan dan Padang yang terdampak bencana alam di Sumatra, yang turut menyeret rata-rata indeks nasional.

    Pada 2026, Josua mengingatkan pemerintah bahwa meskipun konsumen masih optimis, mereka semakin selektif. Konsumsi diproyeksi tetap tumbuh, namun tidak akan agresif jika masyarakat terus memprioritaskan tabungan.

    “Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi,” pungkasnya.

    Hanya Kelompok Bawah yang Tingkatkan Konsumsi

    Jika dibedah berdasarkan kelompok pengeluaran maka tampak kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kenaikan porsi konsumsi pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

    Tercatat, proporsi pendapatan yang dibelanjakan kelompok ini melonjak ke level 77,3% pada akhir tahun, naik dari posisi November 2025 sebesar 76,5%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perilaku kelompok pengeluaran lainnya yang kompak menahan belanja.

    Penurunan porsi konsumsi paling tajam terjadi pada kelas menengah, khususnya kelompok pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta. Kelompok ini memangkas porsi belanjanya dari 73,8% pada November 2025 menjadi 70,9% pada Desember 2025.

    Sejalan, kelompok pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta mengalami penurunan rasio konsumsi dari 73,8% pada November 2025 menjadi 73,2% pada Desember 2025. Begitu juga kelompok pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta juga mencatatkan penurunan rasio konsumsi dari 75% pada November 2025 menjadi 74,6% pada Desember 2025.

    Adapun, kelompok masyarakat kelas atas (pengeluaran di atas Rp5 juta) makin defensif. Porsi konsumsi kelompok ini menyusut dari 71,4% pada November 2025 menjadi 70,84% pada Desember 2025, terendah dibandingkan seluruh kategori lainnya.