Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Terima Kunjungan Ketua MPR China Wang Huning di Istana

    Prabowo Terima Kunjungan Ketua MPR China Wang Huning di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/12/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, pukul 11.35 WIB, Wang Huning terlihat memasuki Kompleks Istana Kepresidenan. 

    Dia mengenakan setelan jas bernuansa hitam dan disambut langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyapa Wang.

    Saat rombongan tiba, Tari Pa’gellu dari Toraja juga ditampilkan sebagai bagian dari penyambutan resmi.

    Sementara itu, Prabowo mengenakan jas abu-abu, menunggu di depan pintu masuk Istana Merdeka untuk menerima tamunya secara langsung. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengenalkan delegasi, mulai dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

    Setelah saling menyapa, Prabowo kemudian mengantar Wang Huning menuju buku tamu untuk membubuhkan tanda tangan sebelum keduanya melanjutkan agenda pertemuan tete-a-tete.

  • Jadwal FYP TikTok Terbaru Desember 2025, Lengkap dengan Ide Konten

    Jadwal FYP TikTok Terbaru Desember 2025, Lengkap dengan Ide Konten

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah jadwal FYP TikTok terbaru bulan Desember 2025 lengkap dengan ide kontennya.

    FYP adalah singkatan dari “For You Page” di TikTok , yang merupakan umpan konten video rekomendasi yang dipersonalisasi untuk para penggunanya.

    FYP adalah fitur utama di TikTok dan dirancang untuk membantu pengguna menemukan video baru, relevan, dan menarik untuk ditonton berdasarkan kesukaan dan preferensi masing-masing pengguna.

    Pengguna yang videonya masuk FYP TikTok maka besar kemungkinan videonya akan mendapatkan banyak penonton, bahkan like atau komen.

    Cara kerja FYP TikTok

    FYP pada TikTok menggunakan algoritme canggih dan pembelajaran mesin untuk menganalisis interaksi pengguna dengan aplikasi. Ini dapat mencakup video yang mereka tonton, sukai, dan bagikan, serta aktivitas akun dan informasi demografis mereka.

    Data ini digunakan untuk membuat umpan video yang disesuaikan dengan minat dan preferensi setiap orang.

    Meski demikian, ada trik bagaimana agar video yang Anda unggah bisa FYP TikTok. Salah satunya adalah dengan memperhatikan jam unggah. 

    Jam FYP TikTok Desember 2025

    Senin: 06.00 WIB, 10.00 WIB, 22.00 WIB

    Selasa: 09.00 WIB, 12.00 WIB, 16.00 WIB

    Rabu: 07.00 WIB, 09.00 WIB, 16.00 WIB

    Kamis: 11.00 WIB, 19.00 WIB, 21.00 WIB

    Jumat: 02.00 WIB, 04.00 WIB, 09.00 WIB

    Sabtu: 07.00 WIB, 16.00 WIB

    Minggu: 08.00 WIB, 12.00 WIB, 15.00 WIB

    Jadwal FYP TikTok Berdasarkan Konten

    Senin

    Pagi (6-10 AM): Motivasi, pengembangan diri, tips & trik, berita terbaru.
    Siang (10 AM – 2 PM): Edukasi singkat, tutorial, DIY, craft.
    Sore (5-7 PM): Review makanan, fashion, tips makeup, vlog.
    Malam (9-11 PM): Cerita inspiratif, podcast, konten religi, live streaming.

    Selasa

    Pagi (6-10 AM): Olahraga, kesehatan, tips diet, resep makanan.
    Siang (10 AM – 2 PM): Review gadget, teknologi, tutorial aplikasi.
    Sore (5-7 PM): Musik, dance, cover lagu, challenge TikTok.
    Malam (9-11 PM): Film pendek, animasi, video game, komedi.

    Rabu

    Pagi (6-10 AM): Parenting, edukasi anak, tips belajar.
    Siang (10 AM – 2 PM): Bisnis, keuangan, investasi, seni, budaya.
    Sore (5-7 PM): Fashion OOTD, tips mix & match, traveling.
    Malam (9-11 PM): Review film, drama, review buku, Q&A.

    Kamis

    Pagi (6-10 AM): Memasak, resep makanan, tips masak.
    Siang (10 AM – 2 PM): Tutorial bahasa, edukasi bahasa asing.
    Sore (5-7 PM): Olahraga, fitness, tutorial gym, vlog.
    Malam (9-11 PM): Live streaming, interaksi dengan followers, konten religi.

    Jumat

    Pagi (6-10 AM): Hiburan keluarga, konten anak-anak.
    Siang (10 AM – 2 PM): Traveling, wisata alam, tips liburan.
    Sore (5-7 PM): Challenge TikTok terbaru, dance challenge, musik akustik.
    Malam (9-11 PM): Review produk, rekomendasi skincare, video inspiratif.

    Sabtu

    Pagi (6-10 AM): Renungan, religi, ceramah singkat.
    Siang (10 AM – 2 PM): Tutorial bahasa, edukasi bahasa asing.
    Sore (5-7 PM): Olahraga, fitness, tutorial gym, vlog.
    Malam (9-11 PM): Live streaming, interaksi dengan followers, konten religi.

    Minggu

    Pagi (6-10 AM): Motivasi, pengembangan diri, tips & trik, berita terbaru.
    Siang (10 AM – 2 PM): Edukasi singkat, tutorial, DIY, craft.
    Sore (5-7 PM): Review makanan, fashion, tips makeup, vlog.
    Malam (9-11 PM): Cerita inspiratif, podcast, konten religi, live streaming.

    Itulah jam FYP TikTok Desember 2025 yang bisa Anda jadikan pedoman.

  • Huawei Beberkan Keunggulan IPv6 dibandingkan IPv4

    Huawei Beberkan Keunggulan IPv6 dibandingkan IPv4

    Bisnis.com, JAKARTA — Huawei, produsen perangkat telekomunikasi, membeberkan sejumlah manfaat yang dimiliki Internet Protocol version 6 (IPv6) ketimbang teknologi sebelumnya terhadap kualitas layanan data.

    Director ICT Strategy & Business Huawei Technologies Mohamad Rosidi mengatakan transisi dari IPv4 ke IPv6 menjadi keharusan untuk mendukung perkembangan teknologi digital, termasuk otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan cloud computing.

    Selain IPv4 sudah hampir penuh, IPv6  menawarkan keunggulan signifikan yang tidak dimiliki oleh teknologi sebelumnya. 

    “IPv6 dari sisi visualnya lebih banyak, artinya penamaan yang lebih unik dengan digit yang lebih panjang,” kata Rosidi kepada Bisnis, Kamis (4/11/2025).

    Rosidi menjelaskan dengan penamaan dan digit yang lebih bervariasi, penamaan alamat IP akan lebih banyak dan unik, mengatasi keterbatasan IPv4 yang semakin menipis.

    Selain itu, dengan penomoran yang lebih unik, IPv6 juga dapat mengurangi risiko serangan siber.

    Sementara itu dari sisi teknis, protokol ini menawarkan latency yang lebih rendah, mendukung respons cepat yang esensial untuk otomatisasi. IPv6 berperan sebagai bagian dari ekosistem transmisi, termasuk integrasi dengan serat optik dan sistem transport lainnya.

    “Kalau ngomong otomatisasi, harus fast response. Dan untuk AI, cloud computing, data center, semuanya butuh integrated solution,” kata Rosidi.

    Rosidi berpendapat dalam mengembangkan infrastruktur digital dibutuhkan ekosistem utuh. Seperti jalan tol, akan lebih optimal jalan til yang besar didukung juga dengan pintu gerbang besar sehingga arus data dapat keluar dan masuk secara optimal. 

    “Tidak bisa jalurnya saja yang besar, tetapi di ujungnya juga harus mendukung. Seperti pipa yang banyak, tapi harus terintegrasi,” katanya. 

    Dengan perkembangan IPv6 yang lebih optimal, kata Rosidi, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi digital, terutama di sektor organisasi, universitas, dan industri yang membutuhkan identifikasi unik untuk perangkat IoT (Internet of Things).

    Adopsi IPv6 tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan alamat IP, tapi juga membuka peluang untuk inovasi berbasis kecerdasan buatan. Huawei mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menggalakkan transisi ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

    Sekadar informasi IPv6 adalah versi terbaru dari Protokol Internet (IP) yang dirancang untuk menggantikan IPv4, dengan menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dan unik.

    Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) untuk mengatasi masalah kelelahan alamat IPv4 yang semakin terbatas seiring pertumbuhan perangkat terhubung.

    IPv6 menawarkan ruang alamat yang sangat besar, sekitar 340 undecillion alamat unik, sehingga ideal untuk mendukung streaming, gaming, dan jaringan 5G.

  • Pendapatan ESDM Tembus Rp210,9 Triliun per November 2025, dari Batu Bara Hingga Panas Bumi

    Pendapatan ESDM Tembus Rp210,9 Triliun per November 2025, dari Batu Bara Hingga Panas Bumi

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp210,9 triliun per November 2025. Angka tersebut setara 82,87% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebesar Rp254,49 triliun.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minyak dan gas (migas) hingga November mencapai Rp85,89 triliun, PNBP mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp114,55 triliun. Selanjutnya, PNBP dari sektor panas bumi tercatat Rp1,78 triliun, sedangkan PNBP lain mencapai Rp8,68 triliun.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung optimistis target PNBP 2025 dapat tercapai. Ia menyampaikan masih ada waktu satu bulan untuk mengejar kekurangan penerimaan.

    “Kami mengharapkan dengan konsolidasi yang dilakukan karena PNBP itu kan bukan hanya dari hulu migas, tetapi juga ada dari minerba, ada dari energi baru terbarukan dan juga ada PNBP lain. Jadi, kami mengharapkan ini apa yang sudah ditargetkan itu akan bisa tercapai,” ujar Yuliot di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

    Realisasi PNBP sektor ESDM selama lima tahun terakhir konsisten melampaui target APBN. Pada 2020, realisasi PNBP sektor ini mencapai Rp108,7 triliun atau 120% dari target Rp90,7 triliun. Saat itu, PNBP migas berkontribusi Rp69,7 triliun, minerba Rp34,6 triliun, EBTKE Rp2 triliun, dan penerimaan lain Rp2,4 triliun.

    Pada 2021, penerimaan meningkat menjadi Rp189,2 triliun atau 156% dari target Rp121,2 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari migas sebesar Rp103,2 triliun dan minerba Rp75,5 triliun.

    Kenaikan signifikan terjadi pada 2022 ketika PNBP sektor ESDM mencatat Rp351 triliun atau 138% dari target Rp254 triliun. Pada tahun tersebut, PNBP migas mencapai Rp148,7 triliun dan minerba Rp183,4 triliun.

    Meski sempat turun, PNBP ESDM pada 2023 tetap melampaui target, yakni Rp300,3 triliun atau 116% dari target Rp259,2 triliun. Penerimaan migas mencapai Rp117 triliun, minerba Rp173 triliun, EBTKE Rp3,1 triliun, dan lainnya Rp7,3 triliun.

    Pada 2024, realisasi kembali turun menjadi Rp269,5 triliun, tetapi tetap melewati target Rp234,2 triliun. Kontribusinya meliputi migas Rp110,9 triliun, minerba Rp140,5 triliun, EBTKE Rp2,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp15,4 triliun.

  • Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Penetrasi IPv6 RI Baru 18% per 2025, Tertinggal dari Malaysia dan Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) melaporkan, adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia masih menjadi tantangan karena baru mencapai 18% pada 2025. Naik 2% dari 2024 yang mencapai 16%. 

    Ketua Asioti Teguh Prasetya menuturkan, meski capaian tersebut naik 2% dari 2024, tetapi masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%. 

    “Sementara itu, kesenjangan digital antara wilayah-wilayah terus menjadi tantangan nyata bagi kami, terutama setelah bencana di wilayah Sumatra,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025). 

    Oleh karena itu, Teguh menyampaikan belasungkawa yang mendalam dan berharap agar Sumatra dapat segera pulih. 

    Indonesia sendiri menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030. Artinya, Indonesia perlu mengejar penetrasi setidaknya 3% per tahun dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai target tersebut. 

    Adopsi IPv6 dan NET5.5G menjadi penting karena turut ambil bagian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi digital masa depan, tata kelola cerdas, sistem IoT, dan layanan publik yang inklusif.  

    Asioti pun telah berkolaborasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Masyarakat Telematika Indonesial (Mastel), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi), serta komunitas lainnya.

    “Seperti yang ditekankan dalam white paper kami, Asioti tidak dapat melakukannya sendirian. Itulah mengapa ini menjadi upaya nasional,” tegasnya. 

    Dalam kesempatan ini pula, Asioti meluncurkan IPv6 and NET5.5G White Paper sebagai peta jalan yang dikembangkan untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan yang konkret. 

    Tegus menyampaikan harapannya dalam penyelenggaraan konferensi hari ini, dapat menghasilkan rumusan langkah-langkah konkret untuk mempercepat adopsi melalui regulasi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

    Selain itu, memperkuat pemahaman akan urgensi dan manfaat IPv6 dan NET5.5G di Indonesia, serta memperdalam kolaborasi di antara kita semua, pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas teknis sebagaimana tercantum dalam peta jalan nasional kita.

    Untuk diketahui, IPv6 Enhanced Net5.5G merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengidentifikasi perangkat di internet.

    IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol (IP) yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Dibandingkan versi sebelumnya, IPv6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, jumlah alamat IP address yang lebih banyak.  

    Selain itu, IPv6 juga memungkinkan manajemen dan delegasi alamat lebih mudah dan lebih baik, dengan kemampuan konfigurasi otomatis. 

    Pasar global IPv6 diestimasi mencapai 34,3 miliar unit pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 127,6 miliar unit pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 20,6% dari 2023 hingga 2030. 

  • Damri Operasikan 286 Bus Listrik, Dukung Net Zero Emission 2060

    Damri Operasikan 286 Bus Listrik, Dukung Net Zero Emission 2060

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Damri mengoperasikan 286 bus listrik untuk mendukung target nasional Net Zero Emission 2060 dan percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    “Pengoperasian bus listrik adalah bagian dari komitmen Damri untuk menuju transportasi rendah emisi,” kata Vice President Corporate Secretary Perum Damri Chrystian RM Pohan, dalam keterangannya yang diterima di Karawang, Kamis.

    Ia menyampaikan, sejak tahun 2023 hingga 2025 Perum Damri telah mengoperasikan sebanyak 286 bus listrik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional Net Zero Emission 2060 serta percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    Net Zero Emission didefinisikan sebagai kondisi di mana emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer diseimbangkan oleh penyerapan atau pengurangan emisi yang setara. Pengurangan emisi ini bisa diwujudkan, baik melalui konservasi alam, rekayasa teknologi, maupun transformasi sistem produksi dan konsumsi.

    Disebutkan, sesuai dengan perhitungan konsumsi energi bus listrik dan faktor emisi kendaraan diesel yang dirujuk dari lembaga internasional seperti United States Environmental Protection Agency (US EPA) dan International Energy Agency (IEA), operasional bus listrik DAMRI berpotensi mengurangi lebih dari 72.000 ton CO per tahun.

    Dampak pengurangan emisi ini setara dengan menanam sekitar 620.000 pohon dan merawatnya selama satu tahun, menghilangkan emisi tahunan sekitar 15.000 mobil pribadi, dan menghemat lebih dari 31 juta liter solar setiap tahun.

    Menurut dia, berdasarkan perhitungan European Environment Agency (EEA) mengenai Electric Vehicle Noise, bus listrik juga mampu menurunkan tingkat kebisingan hingga 50 persen pada kecepatan rendah. 

    Head of Corporate Communication Damri, P Septian Adri S mengatakan untuk memastikan operasional yang stabil, Damri turut memperkuat infrastruktur pengisian daya, di antaranya fasilitas pengisian daya di Unit Perbengkelan Damri dan penambahan fasilitas charging station di Cawang dan Ciputat. 

    Dengan penguatan infrastruktur tersebut memungkinkan Damri memperluas layanan bus listrik secara bertahap serta menjaga konsistensi perjalanan selama jam operasional.

    “Elektrifikasi bukan hanya mengganti mesin menjadi listrik, tetapi menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih tenang, ramah lingkungan, dan modern. Damri ingin memastikan transformasi ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya.

    Melalui perluasan penggunaan bus listrik dan penguatan ekosistem pendukungnya, kata dia, Damri bertekad untuk terus menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. 

  • 47.835 Korporasi dan 10.243 Orang Diperiksa Otoritas Pajak, Anda Termasuk?

    47.835 Korporasi dan 10.243 Orang Diperiksa Otoritas Pajak, Anda Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memeriksa lebih dari 50.000 wajib pajak baik badan maupun orang pribadi selama tahun lalu. 

    Meski demikian, rasio cakupan pemeriksaan alias audit coverage ratio pajak turun dari 1% menjadi 0,83% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) masih di bawah standar Dana Moneter Internasional alias IMF di kisaran 3% – 5%.

    Adapun pemeriksaan pajak merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

    Laporan Tahunan DJP Tahun 2024 yang belum lama ini terbit mengungkap bahwa rasio cakupan pemeriksaan WP kalau dirinci mencakup kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi.

    Sekadar ilutrasi, jumlah wajib pajak korporasi atau badan yang diperiksa pada tahun 2024 mencapai 47.835 dari 2,06 juta orang WP. Rasio pemeriksaan untuk wajib pajak korporasi adalah 2,3%.

    Khusus WP orang pribadi dari jumlah yang telah melaporkan SPT ke otoritas pajak sebanyak 4,9 juta, 10.243 di antaranya telah menjalani pemeriksaan. Sementara itu. kalau pemeriksaan WP badan dan orang pribadi digabungkan, hasilnya hanya di angka 0,83%.

    Langkah DJP Tahun Ini

    Ditjen Pajak alias DJP telah menerbitkan PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret pada 24 September 2025. Data kontret adalah data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, yang mencakup faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong atau bukti pungut PPh yang tidak dilaporkan, hingga bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung wajib pajak.  

    Bukti transaksi atau data perpajakan yang masuk kategori data konkret sebagai berikut:

    Pertama, kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT PPN. Kedua, penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

    Ketiga, PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar. Keempat, pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. Kelima, pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. 

    Keenam, penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

    Ketujuh, data atau keterangan yang bersumber dari ketetapan atau keputusan di bidang perpajakan termasuk putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrah, yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT. 

    Kedelapan, data atau keterangan yang telah diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan; dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa, namun pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

  • Pertamina Kirim BBM Pakai Pesawat Perintis ke Wilayah Aceh yang Terdampak Bencana

    Pertamina Kirim BBM Pakai Pesawat Perintis ke Wilayah Aceh yang Terdampak Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM menggunakan pesawat perintis ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

    Penyaluran bahan bakar itu dilakukan melalui Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Utara. Upaya penyaluran menggunakan pesawat perintis menjadi pilihan karena akses darat ke wilayah itu terhambat.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, dalam penyaluran tahap awal ini, pihaknya mengirimkan 1.000 liter Pertalite dan 1.000 liter Biosolar.

    BBM tersebut didistribusikan sebagian ke Kabupaten Bener Meriah dan sebagian lainnya ke Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat, operasional pemerintahan, layanan publik, serta kebutuhan logistik penanggulangan bencana.

    Roberth menyebut, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan energi bagi masyarakat, terutama di daerah yang sedang menghadapi situasi bencana.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi tetap berjalan meski akses darat terputus. Pengiriman melalui pesawat perintis adalah opsi terbaik untuk mempercepat penyaluran BBM ke titik-titik yang membutuhkan. Energi tidak boleh berhenti, terlebih dalam situasi bencana,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (4/12/2025).

    Roberth mengatakan, koordinasi intensif dilakukan bersama Pemerintah Daerah, BPBD, aparat TNI/Polri, dan seluruh pihak termasuk penerbangan perintis. Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi hingga ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    Dia menambahkan bahwa perusahaan pelat merah itu akan terus memonitor kebutuhan energi di lokasi terdampak dan siap melakukan penyaluran lanjutan menyesuaikan kondisi dan situasi di lokasi untuk percepatan pemulihan Sumatera.

    Sebelumnya, Pertamina juga memastikan stok BBM di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali aman pasca-diterjang bencana banjir dan longsor.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, sekitar 90% SPBU di wilayah terdampak bencana sudah kembali terlayani. Dia juga mengatakan, operasional 19 terminal BBM di Sumatra bagian utara telah kembali normal setelah beberapa kapal pengangkut BBM bisa sandar.  

    “Sejauh ini untuk BBM sudah relatif aman. Kami berharap masyarakat tidak panik. Tidak melakukan aksi panic buying karena itu justru merugikan kita semua,” ujar Mars Ega melalui keterangan secara virtual, dikutip Selasa (2/12/2025).

    Lebih lanjut, Mars Ega mengamini sejumlah titik, khususnya sebagian wilayah Aceh dan Sibolga, masih menghadapi tantangan distribusi karena akses jalan terputus.  

    Oleh karena itu, untuk mempercepat pembukaan jalur yang terdampak, Pertamina Patra Niaga memasok BBM ke alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU), baik melalui kemasan drum maupun jeriken.  

    “Pengiriman khusus juga dilakukan menggunakan Hercules TNI AU, termasuk pada hari ini yang mengangkut 25 drum Solar dan Pertamax ke Pinangsori, daerah yang masih terisolir dari Sibolga agar alat berat dapat segera beroperasi membuka jalur logistik dari kedua arah,” jelasnya.

  • Setoran Pajak Digital dari Kripto, Fintech Cs Rp43,75 Triliun, Siapa Sumber Terbesar?

    Setoran Pajak Digital dari Kripto, Fintech Cs Rp43,75 Triliun, Siapa Sumber Terbesar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital atau pajak digital mencapai Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025.

    Direktur P2Humas DJP Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

    Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp33,88 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga Oktober 2025.

    Kedua, pajak kripto senilai Rp1,76 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp889,52 miliar pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp873,76 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

    Ketiga, pajak fintech senilai Rp4,19 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,16 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,3 triliun.

    Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp3,78 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp268,32 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun.

    Roblox jadi Pemungut

    Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 251 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga Oktober 2025, dengan 207 di antaranya aktif melakukan pemungutan dan penyetoran. 

    Pada bulan itu juga, pemerintah menunjuk lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE antara lain Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan pencabutan data pemungut PPN PMSE yaitu Amazon Services Europe S.a.r.l.

    “Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Rosmauli dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memastikan seluruh potensi ekonomi digital, mulai dari PMSE, fintech, hingga kripto, dapat terakomodasi dalam sistem perpajakan yang adil dan efisien.

  • Dewas KPK Periksa Dua Penyidik yang Diduga Halangi Pemeriksaan Bobby Nasution

    Dewas KPK Periksa Dua Penyidik yang Diduga Halangi Pemeriksaan Bobby Nasution

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) KPK memanggil dua orang penyidik yang diduga menghalangi agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dalam pemeriksaan di kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara.

    Dua penyidik tersebut adalah Rossa Purbo Bekti dan Boy. Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung C1 KPK pukul 10.00 WIB, Kamis (4/12/2025).

    “Yang bersangkutan sudah dipanggil, besok [4 Desember 2025] diperiksa,” kata Ketua Dewas KPK Gusrizal, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan untuk menghormati proses pemeriksaan dua penyidik tersebut. Budi memastikan proses penanganan dilakukan sesuai dengan proses hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tindakan-tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

    Dia menjelaskan perkara yang bermula dari penyelidikan tertutup ini, yaitu kegiatan tertangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi suap proyek pengadaan di dinas PUPR dan Satker PJN 1 wilayah Sumut, KPK telah menetapkan para tersangkanya, baik dari pihak pemberi maupun penerimanya.

    Menurutnya, lembaga antirasuah telah melakukan pemeriksaan secara intensif kepada tersangka, saksi, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. 

    “Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melaksanakan limpah atas perkara ini ke PN Tipikor Medan, untuk masuk ke tahap persidangan,” katanya, Kamis (4/12/2025).

    Budi mengatakan persidangan dilaksanakan secara terbuka agar publik bisa melihat dan mencermati secara langsung setiap proses dan fakta-fakta persidangannya sehingga semua berjalan transparan.

    Pemeriksaan ini mencuat ketika sebelumnya Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) melayangkan laporan ke Dewa KPK karena menduga adanya penghambatan proses hukum bagi Bobby Nasution.

    KAMI menduga bahwa Bobby terlibat dalam perkara ini. Koordinator KAMI, Yusril, menuturkan pemanggilan Bobby juga didasari atas banyaknya berita yang beredar sehingga mendesak KPK melakukan evaluasi secara internal.

    Adapun menurut Sekretaris KAMI, Usman, alasan melaporkan Rossa karena Bobby tak kunjung dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan. 

    “Kalau sampai ini ditutup-tutupi, kita harus mempertanyakan. Jangan sampai ada upaya penutupan atau penghambatan terhadap proses hukum,” kata Usman.