Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Hasil Lengkap Autopsi Jenazah Diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan

    Hasil Lengkap Autopsi Jenazah Diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dokter Forensik RSCM, Yoga Tohijiwa menyampaikan hasil lengkap autopsi terhadap jenazah Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Yogi menjelaskan pihaknya telah menerima surat permintaan visum dari kepolisian pada (8/7/2025). Setelah itu, tim medis RSCM langsung melakukan pemeriksaan jenazah Arya.

    Hasilnya, telah ditemukan luka terbuka pada bibir bagian dalam; luka lecet pada wajah dan leher serta memar-memar pada wajah; dan memar anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. 

    Khusus, memar anggota gerak atas kanan akibat gerakan memanjat saat berada di lantai 12 Gedung Kemlu.

    “Diinformasikan oleh penyidik bahwa pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat ke tembok. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan,” kata Yogi di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    Dia menambahkan, pada jenazah Arya juga ditemukan tanda perbendungan seluruh organ dalam. Namun, tidak ditemukan penyakit pada organ dari Arya.

    Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan toksikologi serta histopatologi, pada jenazah Arya juga tidak ditemukan zat yang dapat menyebabkan dampak terhadap pertukaran oksigen.

    Di samping itu, tidak ditemukan juga adanya zat racun seperti sianida, alkohol hingga arsenik. Berdasarkan hasil-hasil autopsi itu, dokter telah berkesimpulan bahwa Diplomat Arya mati akibat gangguan pernafasan.

    “Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas,” pungkas Yogi.

  • Menlu Sugiono: Implementasi Tarif Resiprokal Asean Belum Dibahas Spesifik

    Menlu Sugiono: Implementasi Tarif Resiprokal Asean Belum Dibahas Spesifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya memanfaatkan kekuatan kolektif Asean dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan, terutama menjelang implementasi tarif resiprokal antarnegara anggota.

    Hal ini disampaikan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Selasa (29/7/2025).

    Menjawab pertanyaan media mengenai apakah isu tarif resiprokal dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, Sugiono menjelaskan bahwa hal itu belum masuk dalam pembahasan secara khusus.

    Sugiono menyoroti kekuatan laten Asean sebagai blok ekonomi dengan jumlah penduduk mencapai 680 juta jiwa yang menurutnya merupakan aset strategis, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.

    “Masyarakat Asean ini 680 juta, merupakan populasi yang besar. Kalau dilihat dari sisi produsen maupun konsumen, kita punya inherent strength,” imbuhnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kesadaran akan potensi ekonomi kawasan juga telah dia sampaikan dalam Asean Ministerial Meeting (AMM) sebelumnya di Kuala Lumpur.

    Menurutnya, negara-negara anggota kini memiliki pemahaman yang lebih besar akan pentingnya memaksimalkan kerja sama ekonomi intra-kawasan.

    “Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan bersama-sama?” pungkas Sugiono.

  • Komdigi Perluas Jangkauan Internet Tetap Lewat Seleksi Pita 1,4 GHz

    Komdigi Perluas Jangkauan Internet Tetap Lewat Seleksi Pita 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access) guna memperluas jangkauan internet tetap dan mendukung pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas tetap yang andal dan terjangkau, khususnya di daerah yang belum terlayani secara optimal.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, dilansir Selasa (29/7/2025).

    Pelaksanaan seleksi ini berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 337 Tahun 2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025 yang menetapkan pita frekuensi selebar 80 MHz (1432–1512 MHz) di 3 (tiga) regional sebagai objek seleksi.

    Seleksi diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin sesuai persyaratan.

    Tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif dan transparan, melalui mekanisme evaluasi administrasi dan evaluasi komitmen pengembangan jaringan dan layanan.

    Komitmen penyediaan layanan tersebut akan menjadi acuan dalam pengawasan dan evaluasi pasca-penetapan pemenang seleksi.

    Pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

    “Fokus kami adalah memastikan pita frekuensi ini dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan internet berbasis jaringan pitalebar tetap, termasuk di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal,” jelasnya.

    Pita frekuensi 1,4 GHz merupakan frekuensi yang diperuntukan untuk penggelaran jaringan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access), terutama dengan teknologi Time Division Duplex (TDD).

    Penggunaan pita ini diharapkan memberi fleksibilitas bagi operator dalam menyediakan layanan akses internet berbasis jaringan pitalebar yang berkualitas.

    “Dengan seleksi ini, pemerintah juga memberikan ruang untuk inovasi layanan berbasis digital, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, hingga layanan publik berbasis teknologi,” kata Wayan.

  • Moratelindo (Mora) Realistis soal Lelang 1,4 GHz, Singgung BHP hingga Bolt

    Moratelindo (Mora) Realistis soal Lelang 1,4 GHz, Singgung BHP hingga Bolt

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo) masih mengkaji secara internal keterlibatan dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Beberapa hal seperti kematangan ekosistem hingga biaya frekuensi jadi sorotan. 

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y Bramani, mengatakan perusahaan masih memantau besaran upfront fee dan perhitungan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahunan dari pita 1,4 GHz. 

    Biaya frekuensi yang besar akan membebani keuangan perusahaan. Di sisi lain, manfaat dari spektrum tersebut belum pasti bagi kinerja perusahaan. 

    Moratelindo menilai secara ekosistem perangkat pendukung seperti base station dan customer premises equipment (CPE) untuk spektrum 1,4 GHz belum sepenuhnya tersedia di pasar Indonesia. 

    Dia juga menyebut spektrum 1,4 GHz berpotensi mengalami interferensi dengan spektrum lain seperti satelit dan navigasi penerbangan.

    “Kemudian harga layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah nanti, takutnya tidak mencakup biaya operasional, dan persaingan dengan Starlink. Kami khawatir akan bernasib seperti Bolt saja,” kata Resi kepada Bisnis, Senin (29/7/2025).

    Bolt merupakan merek layanan BWA milik (PT Internux) dan First Media. Layanan ini tutup dan  pada 2018 Komdigi menarik frekuensi mereka di pita 2,3 GHz karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran BHP. Mereka gagal bersaing dengan layanan seluler.  

    Meski begitu, Moratelindo tetap menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah dalam memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia dengan beragam teknologi. Terlebih rencana tersebut pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

    Ilustrasi pekerja memperbaikin kabel serat optik

    Dari sisi regulasi, Moratelindo memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah untuk dapat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Seperti halnya pemegang Izin Jaringan Tetap Tertutup Packet Switched berbasis Fiber Optic (FO), pemegang Izin Jaringan Tetap Terestrial FO, penyelenggara Internet Service Provider (ISP), dan memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61200. 

    Namun demikian, Resi mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan final terkait keikutsertaan. Dia mengatakan, keputusan tersebut masih akan didiskusikan secara menyeluruh dengan jajaran direksi.

    “Saat ini saya masih belum bisa jawab, apakah nanti Moratelindo akan mengikuti seleksinya atau tidak, mengingat belum ada keputusan yang bulat bersama dengan direksi lain,” katanya. 

    Di sisi lain. Resi menuturkan peluang mengikuti seleksi ini dapat menjadi nilai tambah bagi Moratelindo karena dapat memperluas portofolio perusahaan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang lebih lengkap. 

    Lebih lanjut, Resi bilang, apabila akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi dan menjadi pemenang, Moratelindo telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan spektrum ini. Salah satunya dengan memanfaatkan aset jaringan yang sudah tersebar luas.

    Resi menjelaskan jaringan kabel fiber optik milik Moratel Group telah tersebar di berbagai wilayah, begitu juga dengan node dan point of presence (PoP) yang ada. Infrastruktur yang sudah ada ini akan dioptimalkan untuk mendukung penggelaran base transceiver station (BTS) berbasis 1,4 GHz.

    Selain itu, Moratelindo juga berencana memanfaatkan basis data pelanggan layanan fiber-to-the-home (FTTH) yang telah dimiliki untuk menawarkan paket layanan baru yang lebih fleksibel dan menarik.

    Dari sisi kemitraan, perusahaan akan membuka peluang kerja sama strategis dengan penyelenggara ISP lain agar bisa memanfaatkan jaringan 1,4 GHz bersama. Sinergi ini dinilai akan mempercepat penetrasi layanan ke berbagai segmen pasar.

    Tidak hanya itu, Moratelindo juga akan mengembangkan layanan-layanan bernilai tambah, seperti solusi berbasis Internet of Things (IoT), layanan cloud computing, dan keamanan siber.

    Guna memperkuat ekosistem teknologinya, Moratelindo juga akan menggandeng vendor penyedia perangkat BTS dan Customer Premises Equipment (CPE) yang dibutuhkan untuk penggelaran jaringan 1,4 GHz. 

    “Ketika kami memutuskan untuk mengikuti seleksinya dan dipilih sebagai pemenang, sudah pasti kami harus menyiapkan segalanya untuk sumber daya manusia (SDM)-nya, ekosistemnya, belanja modal (capital expenditure/ CAPEX), belanja operasional (operational expenditure/ OPEX), dan sebagainya,” kata Resi.

    Sebagai informasi, Komdigi resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz pada 28 Juli 2025. Para penyelenggara telekomunikasi yang ingin mengikuti lelang diberikan waktu sejak 28 Juli hingga 11 Agustus 2025 untuk menyiapkan persyaratan yang diminta.

  • Jaksa KPK Masih Belum Putuskan Soal Banding Putusan Kasus Hasto

    Jaksa KPK Masih Belum Putuskan Soal Banding Putusan Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) belum memutuskan apabila akan mengajukan banding terhadap hukuman pidana penjara 3,5 tahun kepada Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, sebagaimana putusan Majelis Hakim, Jumat (25/7/2025). 

    Sebelumnya, Hasto dijatuhi hukuman pidana penjara 3,5 tahun serta denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan lantaran terbukti memberikan suap terkait dengan penetapan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR PAW 2019-2024. 

    Usai vonis, JPU dan terdakwa sama-sama memiliki waktu tujuh hari setelah pembacaan putusan guna menentukan sikap selanjutnya apabila ingin banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atau menerima. 

    “Dalam praktiknya, waktu selama 7 hari tersebut digunakan oleh JPU untuk mempelajari isi putusan khususnya menyangkut pertimbangan hukum dan pidana pokok yang dijatuhkan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (28/7/2025). 

    Menurut Budi, upaya banding akan dilaksanakan ke PT apabila tim JPU pada akhirnya menyimpulkan berdasarkan analisisnya bahwa ada hal yang perlu diluruskan dalam putusan Majelis Hakim. 

    “Begitu sebaliknya, jika atas analisis JPU dipandang telah sesuai dengan tuntutan maka JPU tentu akan mengurungkan pelaksanaan mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta,” terangnya.

    Usai sidang putusan, Jumat (25/7/2025), Hasto juga menyatakan masih akan mendiskusikan langkah selanjutnya apabila ingin mengajukan banding. 

    “Jadi kami akan pelajari secara cermat putusannya, setelah kami terima kemudian kami akan tentukan langkah-langkah hukumnya,” ujar Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

    Adapun, Majelis Hakim memutuskan bahwa Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas pada dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I. 

    Hal itu sebagaimana dakwaan alternatif jaksa terkait dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Hakim Ketua Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). 

    Meski demikian, Hasto dinyatakan tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan sebagaimana dakwaan kesatu jaksa yang mana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

    JPU dinilai tidak bisa membuktikan dan memberikan bukti konkret di pengadilan terkait dengan upaya Hasto merintangi maupun mencegah penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan saksi di persidangan. 

    Menurut Majelis Hakim, ada sejumlah keadaan yang memberatkan vonis tersebut yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta perbuatannya yang dapat merusak citra lembaga penyelenggara Pemilu yang seharusnya independen dan berintegritas.

    Sementara itu, keadaan meringankan bagi vonis Hasto adalah sikapnya yang sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga serta telah mengabdi pada negara melalui berbagai posisi publik.

    Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK, yakni 7 tahun penjara. 

  • RI Tagih Kejelasan Tarif Trump 15%-20% untuk Negara di Luar Perjanjian Dagang

    RI Tagih Kejelasan Tarif Trump 15%-20% untuk Negara di Luar Perjanjian Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan menagih kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat terkait rencana pengenaan tarif resiprokal baru sebesar 15% hingga 20% untuk negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Washington.

    Rentang tarif itu cenderung rendah. Padahal, Indonesia yang sudah memiliki kesepakatan awal dengan Amerika Serikat (AS) dikenai tarif 19%.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa hingga kini belum ada dokumen resmi yang bisa dijadikan pegangan pemerintah Indonesia soal rencana tersebut.

    “Yang dimaksud 15%—20% itu seperti apa? Sekarang ini sejujurnya di dokumen resmi, kan, belum ada. Itu semuanya nanti kan harus ada perjanjian perdagangan, enggak bisa kita tiba-tiba hanya mendasarkan ke pengumuman di medsos [media sosial],” ujar Susi usai acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Dia mengaku bahwa pemerintah masih terus menanti kejelasan skema tarif yang disebut-sebut akan diberlakukan terhadap negara-negara yang belum menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan AS.

    Menurut anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu, bahkan negara-negara yang telah sepakat pun belum secara resmi terikat dalam kesepakatan perdagangan apa pun.

    “Sekarang pertanyaannya, Jepang saja untuk dapat tarif 15% itu [komitmen impor] hampir US$550 miliar, Eropa untuk dapat 15% [komitmen impor] US$750 miliar. Kita kemarin kan [komitmen] US$19,5 miliar. Masa yang lain tidak ngapain-ngapain kita ratakan 15%, kan juga enggak mungkin gitu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia melihat bahwa pemahaman soal tarif resiprokal masih belum seragam. Beberapa pihak memahami bahwa tarif 15% adalah tambahan di luar tarif Most Favoured Nation (MFN), sementara lainnya menganggap tarif tersebut sudah termasuk dalam tarif MFN.

    Meski belum ada kejelasan implementasi, Indonesia tetap melanjutkan proses negosiasi dagang lanjutan dengan AS. Fokus utama saat ini adalah mengamankan sejumlah komoditas unggulan agar bisa mendapat perlakuan tarif yang lebih ringan dari 19% atau bahkan nol persen.

    “Ada barang-barang yang sangat dibutuhkan Amerika, tidak bisa dibuat di sana, tidak bisa diproduksi, dan itu sangat layak kalau ekspornya dari Indonesia. Kita akan bikin daftarnya, contohnya apa CPO, kopi, kakao, produk-produk mineral nikel, dan sebagainya,” jelasnya.

    Pernyataan Trump soal Tarif Impor

    Adapun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum meneken perjanjian dagang bilateral dengan Washington.

    “Untuk dunia, saya kira angkanya akan berada di kisaran 15% hingga 20%. Saya hanya ingin bersikap adil. Saya kira antara 15% atau 20%, kemungkinan salah satu dari dua angka itu,” kata Trump dalam konferensi pers di Turnberry, Skotlandia, bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dikutip dari CNBC International pada Selasa (29/7/2025).

    Rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu, dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan.

    Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sebelumnya sempat menyebut bahwa negara-negara kecil—termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika—kemungkinan akan dikenai tarif dasar sebesar 10%. Namun, Trump menegaskan bahwa AS akan menetapkan tarif seragam untuk sebagian besar negara di dunia.

    “Kami akan menetapkan satu tarif untuk sebagian besar dunia, dan itu harga yang harus mereka bayar jika ingin berbisnis di Amerika Serikat. Kami tidak bisa duduk membuat 200 kesepakatan berbeda,” ujar Trump.

    Pernyataan ini disampaikan menjelang tenggat 1 Agustus, saat tarif baru AS dijadwalkan mulai berlaku. Hingga saat ini, puluhan negara masih belum mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.

  • Surge (WIFI) Beri Lampu Hijau Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Surge (WIFI) Beri Lampu Hijau Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) alias Surge menyatakan ketertarikannya untuk mengikuti seleksi lelang frekuensi 1,4 GHz yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tahun ini. Frekuensi tersebut akan digunakan untuk layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access/BWA).

    Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk Yune Marketatmo, membenarkan pihaknya tengah mempertimbangkan peluang tersebut.

    “Surge [WIFI] berminat atau tertarik dengan lelang tersebut,” kata Yune saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/7/2025).

    Lebih lanjut, Yune menjelaskan saat ini perusahaan masih dalam tahap evaluasi internal untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

    Sebagai informasi, Komdigi resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz pada 28 Juli 2025. Seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz tersebut bertujuan untuk menentukan pihak yang berhak memanfaatkan spektrum tersebut di seluruh regional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Selain itu, proses seleksi ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio guna mendukung layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access). 

    Tujuan lebih lanjut dari seleksi ini meliputi peningkatan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), penyediaan layanan internet dengan harga terjangkau yang disesuaikan dengan kemampuan konsumsi rumah tangga di wilayah perdesaan, serta peningkatan kecepatan unduh layanan internet tetap. 

    Pemerintah juga menargetkan seleksi ini dapat mendorong perluasan jaringan fiber optik secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Para penyelenggara telekomunikasi yang ingin mengikuti lelang diberikan waktu sejak 28 Juli hingga 11 Agustus 2025 untuk menyiapkan persyaratan yang diminta. 

    Persyaratannya antara lain memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched atau circuit-switched melalui media fiber optik terestrial dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61100.

    Lalu, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik terestrial dengan KBLI 61100 sebagai proyek utama, bukan proyek pendukung. 

    Kemudian , memiliki NIB untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan status proyek utama. Selain itu, penyelenggara ISP dengan KBLI 61921 juga dapat mengikuti seleksi selama tidak dalam pengawasan pengadilan karena kepailitan, tidak dinyatakan pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

  • Target PNBP Bakti Komdigi Rp3,6 Triliun pada 2025

    Target PNBP Bakti Komdigi Rp3,6 Triliun pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi menargetkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikontribusikan menyentuh Rp3,6 triliun pada 2025. 

    Adapun jika dibandingkan dengan realisasi PNBP Bakti 2024 yang mencapai Rp8 triliun, jumlah tersebut turun 55%. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan secara total target PNBP Komdigi pada 2025 sebesar Rp25,2 triliun dengan PNBP dari biaya hak penggunaan frekuensi, denda, dan lain sebagainya mencapai Rp21,6 triliun. 

    Dia menjelaskan pencapaian atas realisasi PNBP pada 2024 bersumber dari beberapa pendapatan yang tidak masuk ke dalam target, seperti pendapatan belanja tahun yang lalu, denda administrasi, pendapatan umum, dan pendapatan lainnya.

    Dengan kondisi tersebut maka pencapaian pada 2024 terlihat lebih besar dibandingkan target 2025. Namun sebenarnya tidak demikian. 

    “Tidak terjadi penurunan [target realisasi], hal tersebut menunjukkan bahwa nilai realisasi pendapatan Komdigi berada di atas target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” kata Ismail kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025). 

    Sejalan dengan peningkatan tersebut, kata Ismail, Komdigi akan berupaya terus menjaga keseimbangan antara regulatory cost dengan komitmen operator untuk terus menggelar jaringan telekomunikasi yang berkualitas.

    Diketahui Bakti telah menyalurkan internet ke 27.805 titik di seluruh wilayah tertinggal di Indonesia. Melalui program Akses Internet (AI) puluhan ribu titik tersebut mendapat internet dari satelit Multifungsi Satria-1. 

    Satelit Satria-1 merupakan satelit Geostasioner yang mengorbit pada ketinggian 36.000 kilometer di atas permukaan bumi. Satelit ini memiliki kapasitas 150 Gbps, dan menjadi satelit GEO dengan kapasitas terbesar di Indonesia saat ini.

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan Satelit Satria-1 berperan penting dalam menghubungkan daerah yang belum terkoneksi. Berbagai sektor menerima manfaat besar dari teknologi ini. 

    “Terdapat puluhan ribu titik mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan terlayani Satelit Satria-1,” kata Indah

    Fadhilah mengatakan total ada 27.805 titik yang telah menerima akses internet Satria-1. Bakti berharap pada tahun ini jumlahnya dapat menyentuh 30.000 titik.

    Sementara itu berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, sektor yang paling banyak mendapat manfaat dari Akses Internet Bakti adalah sektor pendidikan dengan 19.598 titik. Kemudian sektor pemerintahan (5.287 titik), sektor kesehatan (1.362 titik), pertahanan dan keamanan (455 titik), komunitas (394 titik), tempat ibadah (368 titik), pariwisata (132 titik), layanan bisnis (188 titik), dan transportasi publik (21 titik). 

    Adapun berdasarkan wilayahnya, sebanyak 7.464 titik (26,85%) berada di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi sebanyak 4.816 titik (17,32%), Pulau Jawa sebanyak 4.738 titik (17,03%), Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3.857 titik (13,88%), Kalimantan sebanyak 3.791 titik (13,63%), Maluku sebanyak 1.514 titik (5,45%), dan terakhir Papua sebanyak 1.625 titik (5,84%). 

    Langkah Bakti dalam menyalurkan internet 4G ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghasilkan efek domino yang cukup besar. Salah satunya naiknya kemampuan dan daya saing digital masyarakat Indonesia di daerah tertinggal. 

    East Ventures melaporkan daya saing digital Indonesia meningkat lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2025.  

    Melalui Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025, East Ventures menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. 

  • Penjelasan Rosan Soal Investasi Asing Melemah: Persaingan Modal di Global Ketat

    Penjelasan Rosan Soal Investasi Asing Melemah: Persaingan Modal di Global Ketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menjelaskan penanaman modal asing yang mengalami kontraksi pada kuartal II/2025, secara tahunan maupun kuartalan, sebagai akibat dari persaingan penanaman modal yang ketat di level global. 

    Di samping tensi geopolitik, kebijakan-kebijakan yang penuh kejutan dari Presiden AS Donald Trump turut memberikan efek terhadap realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. 

    “Memang persaingan untuk menarik investasi ini semakin meningkat semakin tinggi, saat bersamaan banyak kebijakan-kebijakan, termasuk AS yang ingin menarik investasinya kembali ke AS,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/7/2025). 

    Rosan menuturkan bahwa kepastian aturan dan kebijakan dari pemerintah masih menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan investasi asing. Sekalipun Indonesia kaya dengan mineral, perkebunan, pertanian, dan laut, tetapi investor kerap mempermasalahkan aturan yang tidak pasti.

    Sejumlah strategi Rosan lakukan, mulai dari perbaikan aturan hingga sosialisasi kepada para investor. Termasuk memperbaiki kepastian hukum yang menjadi keluhan investor. 

    Sementara dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan untuk investasi di Indonesia, pemerintah menggunakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk ikut serta investasi.

    “Saya akui memang enggak mudah meyakinkan mereka [investor asing] untuk menjaga agar investasi masuk. Dengan berbagai macam usaha yang kami lakukan, baik dari peningkatan kebijakan, manusia, dan potensinya, prosesnya, ya, Alhamdulillah ini bisa [tetap masuk],” tutur Bos Danantara tersebut.

    Indonesia Masih Jadi Pilihan Investasi

    Data BKPM menunjukkan bahwa PMA kuartal II/2025 yang mencapai Rp202,2 triliun ini kontraksi sebesar 6,95% secara tahunan atau (year on year/YoY) dan 12,24% secara kuartalan atau (quarter to quarter/QtQ).

    Pada kuartal sebelumnya, PMA tercatat melesat ke posisi Rp230,4 triliun. Sementara pada kuartal II/2024 lalu, investasi langsung dari asing yang masuk ke Tanah Air senilai Rp217,3 triliun.

    Meski demikian, investor domestik justru mencatat pertumbuhan yang signifikan sehingga target tahun ini masih dalam jalurnya. Pada kuartal II/2025, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp275,5 triliun atau tumbuh 30,5% (YoY) dan 17,3% (QtQ).

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai meski terjadi kontraksi, investasi secara umum tumbuh sebesar 11% YoY mencapai Rp942,9 triliun pada kuartal II/2025 di tengah situasi ketidakpastian global dapat dianggap sebagai kinerja yang baik. 

    “Meskipun terjadi penurunan FDI, capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap menarik, terutama oleh investor domestik yang mampu mengompensasi penurunan investasi asing,” ujarnya, Selasa (29/7/2025). 

    Kinerja realisasi investasi ini justru menegaskan bahwa ekonomi domestik memiliki resiliensi yang cukup kuat di tengah dinamika eksternal yang kurang kondusif. 

    Meskipun demikian, Josua tetap mengingatkan bahwa pemerintah harus mewaspadai bahwa ketidakpastian global yang berkelanjutan dapat berdampak negatif jika tidak ada langkah-langkah mitigasi kebijakan dari pemerintah untuk mempertahankan daya tarik investasi asing.

  • Ponsel Utama Diplomat Arya Belum Ketemu, Polisi: Posisi Terakhir di Grand Indonesia

    Ponsel Utama Diplomat Arya Belum Ketemu, Polisi: Posisi Terakhir di Grand Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengakui masih belum menemukan ponsel harian yang digunakan Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arya Daru Pangayunan (ADP).

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan berdasarkan penelusuran pihaknya, ponsel itu terakhir berada di mall Grand Indonesia (GI).

    “Perlu kami sampaikan bahwa handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia,” kata Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    Wira juga mengemukakan bahwa kondisi ponsel yang mati atau off menjadi hambatan dalam proses pencariannya. Dengan demikian, penyelidik mengaku kesulitan untuk menemukan ponsel itu.

    “Ya kalau namanya handphone off kita juga susah untuk melacaknya,” imbuhnya.

    Tercatat, Arya sempat mengunjungi GI pada Senin (7/7/2025). Setelahnya, Arya hendak menuju bandara. Namun, setelah berjalan sekitar 300 meter, Arya justru berbalik arah menuju Gedung Kemenlu RI.

    “Jadi enggak sampai, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter langsung balik arah menuju ke arah Kemenlu,” tutur Wira.

    Di Gedung Kemlu itu, Arya sempat membawa barang belanjaan dan tas menuju lantai 12 atau rooftop. Sekitar satu jam di lokasi, Arya kemudian kembali ke indekosnya di Menteng, Jakarta.

    Sehari berselang, Arya kemudian ditemukan tewas dengan kondisi kepala dibungkus lakban kuning dan tubuh terlentang. Dalam hal ini, kepolisian menyimpulkan bahwa Arya tewas tanpa melibatkan pihak lain atau bunuh diri.