Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Sarmuji meminta PT Pertamina untuk segera gerak cepat mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Jember, Jawa Timur.

    Menurut dia, distribusi BBM yang tersendat terlalu lama itu berdampak langsung pada masyarakat. Sebab itu, dia meminta Pertamina untuk beraksi cepat, meskipun di satu sisi dia yakin perusahaan pelat merah ini sudah merespons isu tersebut.

    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” katanya dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip Selasa (29/7/2025).

    Dia meneruskan, diketahui kondisi kelangkaan BBM ini terjadi karena suplainya selama ini hanya bergantung pada jalur dari Banyuwangi. Sementara, saat ini ada penutupan akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, sehingga arus distribusi menjadi terganggu.

    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” ucapnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Golkar ini menyoroti lonjakan harga BBM di Jember akibat kelangkaan tersebut. Di sejumlah tempat, katanya, harga eceran BBM bisa tembus Rp17.000 — Rp22.000 per liter.

    Menurut Sarmuji, tentu ini memberatkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian. Kemudian, dia juga menyoroti antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember.

    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” tutup dia.

    Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga membenarkan penyebab kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur adalah tak lepas dari terganggunya proses distribusi buntut perbaikan jalan.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, hingga Senin (28/7/2025), jalan nasional di Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi masih ditutup. 

    Penutupan yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan atau sampai dengan 24 September 2025 mulai memberikan dampak pada mobilitas masyarakat dan sektor lainnya, termasuk energi untuk distribusi BBM dan LPG.

  • Polisi Pastikan Tak Ada Kejanggalan Rekaman CCTV pada Kasus Kematian Diplomat Arya

    Polisi Pastikan Tak Ada Kejanggalan Rekaman CCTV pada Kasus Kematian Diplomat Arya

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan rekaman CCTV dalam kasus kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39) telah sinkron atau bersesuaian.

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan rekaman kamera pengawas itu telah sinkron dari satu tempat ke tempat lainnya.

    “Pada setiap frame yang saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan pada file multimedia,” ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    Dia menjelaskan titik krusial menjelang kematian Arya berdasarkan uji lab forensik digital. Mulanya, Arya terpantau berada di mal Grand Indonesia sekitar 17.52 WIB.

    Tak sendiri, Arya tampak bersama dua rekannya, Vara dan Dion. Setelah berada di GI, Arya kemudian bergegas keluar dengan tujuan menuju bandara.

    Namun, saat di tengah jalan, Arya memutuskan untuk memutar balik tujuannya ke Gedung Kemlu RI. Arya terpantau memasuki Gedung Kemlu sekitar 21.39 WIB.

    “Selanjutnya korban berada di rooftop gedung Kemenlu pada lantai 12 pada pukul 21.43 WIB ini naik ya 21.43 keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama satu jam 26 menit,” tutur Wira.

    Di atas Gedung Kemlu itu, Arya sempat membawa tas belanja dan tas gendongnya. Namun, saat turun dari rooftop, Arya sudah melepaskan kedua tasnya itu. 

    Dugaannya, Arya juga sempat memanjat tembok di atas rooftop tersebut. Kemudian, sekitar 22.12 WIB, Arya terpantau keluar dari Gedung Kemlu RI.

    Diplomat itu kemudian tiba di rumah kos sekitar 23.23 WIB. Sempat, Arya juga membuang sampah saat tiba di kamar indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    Sehari berselang, Arya kemudian ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban kuning. Posisi Arya juga nampak terlentang dengan tertutup selimut.

  • Buka-bukaan Menlu Sugiono Soal Isi Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim

    Buka-bukaan Menlu Sugiono Soal Isi Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Selasa (29/7/2025) kemarin.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa kunjungan PM Anwar diawali dengan kedatangan pada Senin malam pukul 20.00 WIB, dan disambut dengan jamuan makan malam oleh Prabowo di kediaman Kertanegara. Pertemuan formal berlangsung sejak pagi hingga siang hari di Istana Merdeka.

    “Kedua pemimpin membahas perkembangan hubungan bilateral, isu-isu kawasan, dan tantangan global,” ujar Menlu Sugiono usai mendampingi Presiden di kompleks Istana Kepresidenan.

    Dalam pertemuan tersebut, dia menyebut kedua negara mencatat kemajuan dalam sejumlah isu krusial, seperti penyelesaian perundingan perbatasan serta penurunan jumlah penangkapan nelayan lintas batas yang sebelumnya menjadi isu sensitif.

    Selain itu, disepakati penguatan perlindungan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia melalui pendirian Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak.

    Sugiono melanjutkan bahwa isu keamanan kawasan turut dibahas, terutama menyangkut konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memanas dalam beberapa hari terakhir.

    Indonesia, kata Sugiono, telah berkoordinasi intensif dengan negara-negara Asean dan menyatakan kesiapannya membantu meredakan eskalasi.

    “Indonesia telah menyampaikan kesiapan kepada Malaysia selaku Ketua Asean untuk turut mendorong deeskalasi dan gencatan senjata,” kata Sugiono.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu menegaskan pentingnya mempererat kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, mengingat kedua negara berasal dari rumpun budaya yang sama dan memiliki kedekatan sejarah serta bahasa.

    “Presiden menekankan bahwa persahabatan kedua negara harus diwujudkan dalam kerja sama ekonomi yang nyata demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Sugiono.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari mekanisme Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) antara pemimpin kedua negara yang terakhir kali digelar di Kuching, Malaysia, pada 2017.

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Wapres Gibran Diminta Berkantor di IKN atau Papua, Begini Respon PAN

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus siap berkantor di mana pun sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional (PAN) pun buka suara soal hal tersebut.

    Tentang penempatan kantor wakil presiden itu disampaikan Ketua Majelis Penasihat DPP PAN Hatta Rajasa usai melayat ke rumah duka Kwik Kian Gie di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Selasa (29/72025).

    Menurut Hatta, jika ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua, Gibran Rakabuming Raka harus sudah siap. Dia menjelaskan bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden, sehingga tidak boleh menolak jika diberikan perintah berkantor di mana pun.

    “Ya kalau menurut saya kan beliau itu kan wapres yang bertugas jadi pembantunya presiden. Jadi terserah presiden saja mau menempatkan beliau di mana,” tuturnya.

    Hatta pun menolak berkomentar lebih jauh mengenai wilayah yang tepat untuk menjadi kantor wakil presiden nanti.

    “Itu sajalah komentar saya, saya tidak mau terlalu jauh,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah siap jika ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun Papua.

    Gibran mengemukakan sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto, dirinya harus sudah siap ditempatkan di mana pun, baik di IKN maupun Papua. 

    Gibran menegaskan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk ditempatkan di wilayah mana. 

    “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” tuturnya di Jakarta, Senin (28/7).

  • Pengusaha Blak-blakan Tarif AS Bisa Bikin PHK Naik

    Pengusaha Blak-blakan Tarif AS Bisa Bikin PHK Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air akan terus berlanjut, jika tarif resiprokal yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.

    Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan bahwa tenaga kerja yang ter-PHK melonjak hingga 32,1% sepanjang Januari—Juni 2025 atau merupakan angka yang tinggi. Shinta juga tak mengelak angka PHK ini lantaran sejalan dengan survei yang dilakukan Apindo.

    “Tetapi yang jelas kelihatan bahwa tadi kenaikan [PHK] itu ada, pemerintah sendiri mengatakan [PHK naik] 32%, itu kan angka tinggi, kenaikan yang tinggi, dan ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo,” ujar Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Lebih lanjut, Shinta menyampaikan bahwa tingginya tenaga kerja yang ter-PHK merupakan hal nyata yang terjadi saat ini. Dia juga menuturkan gelombang PHK ini masih akan terus terjadi.

    “Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tetapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir,” ujarnya

    Di sisi lain, Shinta menjelaskan bahwa pemerintah berupaya meminimalisir dampak tarif ke lonjakan PHK melalui kesepakatan dagang dengan AS.

    Untuk diketahui, Trump sendiri telah mengumumkan kesepakatan dagang tarif impor sebesar 19% kepada Indonesia dari sebelumnya adalah 32%. Namun, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk alias tarif 0%.

    Shinta menilai, jika Indonesia dikenai tarif impor tinggi maka akan berdampak pada ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikhawatirkan bisa memicu gelombang PHK.

    “Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK akan semakin lagi bertambah. Jadi ini hal-hal contoh yang coba dilakukan untuk meminimalisir PHK yang sudah ada,” ujarnya.

    Namun, Shinta menambahkan bahwa gelombang PHK diperkirakan belum berhenti lantaran kondisi ekonomi saat ini yang belum stabil.

    Shinta juga menyoroti tingginya PHK yang mayoritas terpusat di Jawa Tengah lantaran banyak pabrik industri TPT yang berdiri di sana. Faktor lain, sambung dia, mayoritas tenaga kerja yang ter-PHK di Jateng juga disebabkan karena upah minimum.

    “Dan kemarin itu jelas di Jateng ada beberapa pabrik besar yang juga [melakukan PHK],” tandasnya.

    Dalam catatan Bisnis, raksasa industri tekstil Indonesia, yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex melakukan PHK massal terhadap lebih dari 10.000 pekerja.

    PHK ini dilakukan menyusul adanya putusan Pengadilan Niaga Semarang yang mengabulkan permohonan dari PT Indo Bharat Rayon dan memutus Sritex Pailit dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.

    Berdasarkan surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025, Tim Kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit.

  • Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak tergolong dalam koperasi yang bisa menggarap sumur minyak rakyat.

    Adapun kewenangan mengenai koperasi mengelola sumur rakyat tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Menurut Bahlil, koperasi yang menggarap sumur minyak rakyat merupakan koperasi-koperasi khusus, bukan koperasi yang menjual bahan pokok.

    “Bedalah [kalau Kopdes]. Beda barangnya, kan,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Dia menjelaskan, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang menjual bahan-bahan pokok. Sedangkan, koperasi yang bisa mengelola sumur minyak rakyat bukan seperti itu.

    Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di dekat sumur rakyat itu nantinya akan membeli produksi sumur rakyat seharga 70–80% dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    “Jadi, metodenya, (sumur rakyat) bukan dikerjasamakan. Itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD, dan UKM. Bukan koperasi yang jual kerupuk, bukan, ya. Bukan koperasi yang jual bahan pokok,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.

    Maroef juga menanggapi soal permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menghapus hambatan ekspor mineral kritis. Dia menegaskan tidak ada pembahasan khusus dengan Presiden terkait hal tersebut. Pembicaraan soal Freeport hanya seputar produksi tembaga dan emas serta tugas kelola MIND ID di Gresik.

    Terkait larangan ekspor mineral mentah, Maroef menegaskan bahwa MIND ID tetap patuh pada Undang-Undang yang berlaku. Dia juga menegaskan komitmen MIND ID dalam menjaga sumber daya alam demi keberlanjutan.

    Sementara itu, mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang disiapkan menjadi tahunan, Maroef mengatakan hal itu menjadi domain Kementerian ESDM.

    Sekadar informasi, sejak era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) rencana penambahan saham sebesar 10% di Freeport Indonesia menjadi 61%. 

    Namun, wacana itu masih dalam proses yang dilakukan kementerian terkait. Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di 2024 lalu, menargetkan rencana penambahan saham ini pada awal 2025.

  • SKK Migas Kejar Tambahan Pasokan LNG untuk Kebutuhan PLN

    SKK Migas Kejar Tambahan Pasokan LNG untuk Kebutuhan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan ketersediaan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk PT PLN (Persero). Ini khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengakui saat ini pasokan LNG domestik untuk PLN berpotensi kurang. Pihaknya pun berupaya mengatasi hal itu dengan skema swap gas.

    “Saat ini kan memang lagi proses bagaimana men-secure kebutuhan kargo. Prinsipnya adalah apapun yang sekarang dikerjakan sama teman-teman di komersial, itu adalah mencari, pokoknya kita berupaya untuk secure terkait dengan pasokan kebutuhan dari domestik itu sendiri,” kata Hudi di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Adapun skema swap gas tersebut dijalankan dengan mengalihkan sebagian alokasi volume ekspor LNG atau gas alam cair untuk kebutuhan dalam negeri.  

    Namun, langkah ini harus dilakukan bertahap lantaran terdapat proses negosiasi dan evaluasi dengan pembeli.

    “Kami harus lihat case by case, sama seperti kita update di awal tahun, di semester satu, kita akan melakukan secara periodik. Jadi sekarang sih proses ini kan Juli, kita akan update lagi untuk kedepannya,” jelas Hudi.

    Dalam kesempatan terpisah, Hudi mengatakan bahwa hingga saat ini, SKK Migas mencatat 70% pasokan gas yang diproduksi di dalam negeri telah dialokasikan untuk kebutuhan domestik, utamanya untuk PLN dan PGN.

    “Jadi hanya tinggal 30%, nah terkait dengan 30% itu kan ada contractual yang mungkin tidak bisa. Pasokan gas, jadi secara contractual mungkin ya memang kita harus penuhi dan lain-lain,” tuturnya ditemui usai agenda Media Edukasi Hulu Migas, Jumat (25/7/2025).  

    Namun, Hudi mengakui belum mendapatkan informasi terperinci terkait volume pasokan LNG yang dialihkan pada semester II/2025. Kendati demikian, dia menilai sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tengah mengupayakan pemenuhan gas domestik.

    Adapun, SKK Migas memproyeksi ekspor LNG atau gas alam cair akan berkurang tahun ini ke angka 150 kargo, sementara untuk LNG domestik dialokasikan sebanyak 86 kargo.  

    Sebelumnya, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa ekspor LNG Indonesia tahun lalu mencapai 300 kargo, berdasarkan Ship-tracking Data. Penurunan ini untuk memastikan kebutuhan gas domestik terpenuhi.  

    Apalagi, SKK Migas menerangkan bahwa kebutuhan LNG PT PLN (Persero) meningkat dari semula 60 kargo per tahun, dalam 2 tahun terakhir meningkat menjadi 100 kargo per tahun. 

  • Indosat (ISAT) Tertarik Ikut Lelang 1,4 GHz Jika Harganya Terjangkau

    Indosat (ISAT) Tertarik Ikut Lelang 1,4 GHz Jika Harganya Terjangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz jika biaya penggunaan pita rendah tersebut terjangkau.

    Sekadar informasi, dalam lelang frekuensi operator seluler diwajibkan membayar up front fee sebesar 2x nilai lelang dan biaya penggunaan frekuensi pada tahun tersebut.

    Sebagai contoh, Oktober 2022 Telkomsel memenangkan lelang pita frekuensi 2,1 GHz. Telkomsel harus membayar 3x dari nilai yang ditawarkan yaitu Rp605 miliar untuk 2×5 MHz. Artinya total biaya yang dibayarkan mencapai sekitar Rp1,8 triliun pada tahun pertama.

    Nilai tersebut yang diharapkan oleh  Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah dibuat lebih terjangkau. Danny belum tahu berapa nilai penawaran awal spektrum frekuensi 1,4 Ghz nanti. Namun, jika harga spektrum murah, Indosat tertarik untuk terlibat.

    “Kalau lelangnya murah  pastinya ikut,” kata Danny kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

    Mengenai investasi di pita 1,4 GHz yang relatif besar, karena ada tambahan perangkat di modul base transceiver station (BTS) dan ekosistem yang belum matang, Danny mengatakan perusahaan masih melakukan perhitungan.

    Dia mengatakan perusahaan mendukung misi pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan penetrasi internet tetap yang terjangkau di Tanah Air

    “Supporting pemerintah dalam meningkatkan penetrasi internet yagg terjangkau,” kata Danny.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access) guna memperluas jangkauan internet tetap dan mendukung pemerataan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas tetap yang andal dan terjangkau, khususnya di daerah yang belum terlayani secara optimal.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, dilansir Selasa (29/7/2025).

    Pelaksanaan seleksi ini berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 337 Tahun 2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025 yang menetapkan pita frekuensi selebar 80 MHz (1432–1512 MHz) di 3 (tiga) regional sebagai objek seleksi.

    Seleksi diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin sesuai persyaratan.

    Tahapan seleksi akan dilaksanakan secara objektif dan transparan, melalui mekanisme evaluasi administrasi dan evaluasi komitmen pengembangan jaringan dan layanan.

    Komitmen penyediaan layanan tersebut akan menjadi acuan dalam pengawasan dan evaluasi pasca-penetapan pemenang seleksi.

    Pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

    “Fokus kami adalah memastikan pita frekuensi ini dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan internet berbasis jaringan pitalebar tetap, termasuk di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal,” jelasnya.

  • Pakar Duga Operator Seluler Kurang Tertarik Ikut Seleksi 1,4 GHz, Ini Alasannya

    Pakar Duga Operator Seluler Kurang Tertarik Ikut Seleksi 1,4 GHz, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (SMART) dinilai kurang tertarik untuk terlibat dalam seleksi pita frekuensi 1,4 GHz.

    Investasi besar dalam pengembangan layanan internet 1,4 GHz akan membebani pengembangan fixed mobile convergence (FMC) yang telah dikembangkan sejak tahun lalu.

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan  operator seluler besar kemungkinan tidak akan tergesa-gesa untuk ikut dalam lelang 1,4 GHz karena mereka lebih memprioritaskan pengembangan jaringan seluler terlebih dahulu dan FMC. 

    Pengembangan FMC bersamaan dengan 1,4 GHz akan membuat ongkos yang dipikul meningkat. Sementara itu ekosistem 1,4 GHz belum matang. 

    “Kalau ekosistem di 1,4 GHz ini belum matang, mereka pasti mikir dua kali. Operator besar seperti Telkomsel, XL, dan lainnya saat ini sedang fokus pada proyek Fixed Mobile Convergence (FMC), di mana mereka sudah menarik jaringan fiber sampai ke rumah pelanggan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025). 

    Diketahui, Telkomsel tengah mendorong layanan internet rumah IndiHome dengan menarik kabel ke rumah pelanggan. Kerja keras tersebut membuah hasil di mana pada kuartal I/2025 IndiHome  memiliki  9,8 juta pelanggan residensial (B2C), tumbuh 10,4% secara tahunan, dan total pelanggan IndiHome (B2C dan B2B) mencapai 11 juta pelanggan, naik 7% dibanding tahun lalu.  

    Pencapaian tersebut membuat penetrasi layanan konvergensi fixed dan mobile (FMC) Telkomsel mencapai 55% per akhir Maret 2025.  

    Sementara itu XLSMART menawarkan kuota HP keluarga sebesar 15 Gb dan paket internet rumah unlimited dengan kecepatan hingga 100 Mbps untuk mendorong FMC. 

    Adapun jika operator seluler ingin mengoptimalkan 1,4 GHz maka operator perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk modul di titik pemancar. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki perangkat khusus untuk menangkap sinyal internet dari pita 1,4 GHz.

    Ian menjelaskan spektrum 1,4 GHz belum memiliki ekosistem yang kuat seperti spektrum lain yang sudah matang secara global, misalnya 2,3 GHz atau 5 GHz. Hal ini membuat investasi di spektrum ini terasa berisiko dan mahal, terutama di tahap awal saat volume pengguna masih sedikit dan perangkat belum massal.

    “Dulu kita pernah mengalami kegagalan BWA di 2,3 GHz, contohnya Bolt. Awalnya perangkat sempat murah karena didorong skalabilitas, tapi begitu gagal dan ditinggal pasar, alatnya jadi sia-sia. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang,” kata Ian. 

    Menurut dia, risiko terbesar justru ditanggung oleh masyarakat yang telah membeli perangkat tetapi akhirnya tidak bisa digunakan karena layanan berhenti. 

    “Bayangkan alat mahal-mahal ujung-ujungnya cuma buat ganjal pintu,” ujarnya.

    Ian mengakui bahwa 1,4 GHz punya potensi jika ke depan dapat berevolusi dari spektrum khusus FWA menjadi bagian dari jaringan mobile seperti halnya yang terjadi di spektrum 2,3 GHz dan 3,3 GHz sebelumnya. Namun proses untuk menuju ke sana tidaklah instan.

    “Bisa saja nanti berubah jadi spektrum mobile macam 5G, tapi itu butuh waktu, ekosistem global, dan niat dari pelaku pasar. Kalau sekarang, operator masih wait and see,” ucapnya.

    Sebelumnya, XLSmart menyatakan masih mengkaji secara internal keterlibatan dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Sementara itu Indosat menyatakan tertarik jika harga spektrum tersebut murah.