Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PPATK Temukan 150.000 Rekening Dormant Terlibat Transaksi Narkoba hingga Korupsi

    PPATK Temukan 150.000 Rekening Dormant Terlibat Transaksi Narkoba hingga Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa sejak 2020 telah menemukan rekening-rekening tidak aktif atau dormant rentan disalahgunakan untuk dugaan tindak pidana.

    Berdasarkan hasil analisis maupun pemeriksaan yang dilakukan PPATK sejak 2020, terdapat lebih dari 1 juta rekening perbankan yang dianalisis berkaitan dengan dugaan tindak pidana. 

    Sebanyak 150.000 di antaranya adalah rekening tidak aktif atau dormant, yang sebelumnya digunakan untuk tindak pidana. 

    “Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150.000 rekening adalah nominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi tidak aktif/dormant,” jelas Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025). 

    Tidak sampai di situ, PPATK turut menemukan bahwa lebih dari 50.000 rekening di antaranya tidak ada aktivitas transaksi sebelum akhirnya digunakan untuk transaksi dana ilegal. 

    Adapun PPATK mengungkap terdapat beberapa bentuk penyimpangan lain pada rekening dormant. Misalnya, pada rekening penerima bantuan sosial (bansos). 

    Lembaga intelijen keuangan itu menemukan bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. 

    “Dana bansos sebesar Rp2,1 triliun hanya mengendap, dari sini terlihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran,” ungkap Natsir. 

    Selain itu, PPATK turut menemukan lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang menganggur alias dormant. Total dana di rekening itu Rp500 miliar. 

    “Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau. Hal ini jika didiamkan akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia, serta merugikan kepentingan pemilik sah dari rekening tersebut,” tuturnya. 

    Sebagai salah satu tindak lanjutnya, PPATK sempat memblokir atau menghentikan sementara transaksi lebih dari 140.000 rekening perbankan pada Mei 2025.

    Data-data rekening dormant itu diperoleh PPATK dari perbankan. Penghentian sementara itu dilakukan lantaran maraknya penggunaan rekening dormant menjadi target kejahatan, tanpa diketahui atau disadari pemiliknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

    “Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya,” terang Natsir.

  • Kejagung Tetapkan Acset (ACST) Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ!

    Kejagung Tetapkan Acset (ACST) Tersangka Korporasi Kasus Tol MBZ!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan PT Acset Indonusa Tbk. (ACST) sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan tol layang MBZ.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Acset Indonusa sebagai tersangka dalam perkara ini.

    “Tersangka korporasi PT Acset Indonusa Tbk,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya telah memeriksa empat saksi dalam perkara ini, mereka yakni BW selaku Direktur Teknik PT JJC periode 2016-2020. 

    Kemudian, Direktur Utama sekaligus Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama, IK; Project Management Senior PT Aria Jasa Reksatama, EY; dan eks Tenaga Teknik PT Aria Jasa Reksatama periode 2017, SDT juga turut diperiksa dalam perkara.

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan itu, termasuk materi pertanyaannya. Dia hanya menekankan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

  • BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami 0,5 Meter di Indonesia, Usai Rusia Gempa Magnitudo 8,6

    BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami 0,5 Meter di Indonesia, Usai Rusia Gempa Magnitudo 8,6

    Bisnis.com, JAKARTA – Kawasan Rusia diguncang gempa besar hari ini dengan kekuatan magnitudo 8,6.

    Gempa tersebut terjadi di 164 km Tenggara KAMCHATKA-RUSSIA.

    BMKG dalam website resminya mengumumkan jika gempa besar itu berpotensi memicu tsunami di Indonesia yakni di wilayah GORONTALO, MALUT, PAPUABAR, PAPUA, dan SULUT.

    https://x.com/infoBMKG/status/1950363289978098070

    Pada hari Rabu, 30 Juli 2025, pukul 06:24:50 WIB di dekat pesisir timur Kamchatka, Rusia diguncang gempabumi tektonik. Hasil analisis parameter update menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M8,7 Episenter gempabumi terletak pada koordinat 52,51° LU; 160,26° BT pada kedalaman 18 km.

    Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi ini merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatka ( Kurile-Kamchatka Trench ). Gempabumi ini memiliki mekanisme naik ( thrust fault ).

    Berdasarkan laporan PTWC gempabumi ini berpotensi tsunami di wilayah Rusia, Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam.

    Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status Waspada (ketinggian Tsunami kurang dari 0.5m), di wilayah :
    1. Talaud (ETA 14:52:24 WITA)
    2. Kota Gorontalo (ETA 16:39:54 WITA)
    3. Halmahera Utara (ETA 16:04:24 WIT)
    4. Manokwari (ETA 16:08:54 WIT)
    5. Rajaampat (ETA 16:18:54 WIT)
    6. Biaknumfor (ETA 16:21:54 WIT)
    7. Supiori (ETA 16:21:54 WIT)
    8. Sorong bagian Utara (ETA 16:24:54 WIT)
    9. Jayapura (ETA 16:30:24 WIT)
    10. Sarmi (ETA 16:30:24 WIT)

    Oleh karena itu, kepada masyarakat pesisir di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.

    Hingga pukul 08.30 WIB, berdasarkan hasil monitoring menunjukkan adanya 7 aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ), dengan magnitudo terbesar M6.9 dan magnitudo terkecil M5.4.

  • Alasan Polisi Tak Mau Simpulkan Kasus Diplomat Arya Bunuh Diri

    Alasan Polisi Tak Mau Simpulkan Kasus Diplomat Arya Bunuh Diri

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan alasan tidak memakai narasi bunuh diri dalam kesimpulan kasus kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menyimpulkan hal tersebut.

    Penyidik, kata Wira, hanya bisa menyimpulkan apakah suatu peristiwa memiliki tindak pidananya atau tidak.

    “Kalau kita simpulkan yang lain salah, karena bukan wewenang kita. Penyidik adalah melakukan penyelidikan ada atau tidaknya peristiwa pidana itu yang kami simpulkan,” ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    Dia menambahkan, dalam kasus kematian Diplomat Arya, kepolisian telah berkesimpulan tidak ada tindak pidana dan tanpa ada keterlibatan pihak lain.

    “Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain,” pungkasnya.

    Tidak Ada Racun

    Sekadar informasi, analisis laboratorium forensik hingga RSCM menyatakan bahwa dalam analisis jenazah Arya tidak ditemukan zat racun seperti sianida, alkohol hingga arsenik.

    Pada intinya, kematian Arya ini disebabkan akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan yang mengakibatkan mati lemas.

    Hal itu diperkuat oleh pernyataan Dokter Forensik RSCM, Yoga Tohijiwa. Dia menyampaikan hasil lengkap autopsi terhadap jenazah Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Yogi menjelaskan pihaknya telah menerima surat permintaan visum dari kepolisian pada (8/7/2025). Setelah itu, tim medis RSCM langsung melakukan pemeriksaan jenazah Arya.

    Hasilnya, telah ditemukan luka terbuka pada bibir bagian dalam; luka lecet pada wajah dan leher serta memar-memar pada wajah; dan memar anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. 

    Khusus, memar anggota gerak atas kanan akibat gerakan memanjat saat berada di lantai 12 Gedung Kemlu.

    “Diinformasikan oleh penyidik bahwa pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat ke tembok. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan,” kata Yogi di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    Dia menambahkan, pada jenazah Arya juga ditemukan tanda perbendungan seluruh organ dalam. Namun, tidak ditemukan penyakit pada organ dari Arya.

    Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan toksikologi serta histopatologi, pada jenazah Arya juga tidak ditemukan zat yang dapat menyebabkan dampak terhadap pertukaran oksigen.

    Di samping itu, tidak ditemukan juga adanya zat racun seperti sianida, alkohol hingga arsenik. Berdasarkan hasil-hasil autopsi itu, dokter telah berkesimpulan bahwa Diplomat Arya mati akibat gangguan pernafasan.

    “Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas,” pungkas Yogi.

  • Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh politik, akademisi, hingga birokrat melayat ke persemayaman politkus dan ekonom senior, Kwik Kian Gie di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat. Mereka mengenang sosok Kwik sebagai intelektual yang berani mengkritik Orde Baru.

    Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, misalnya, mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” ujarnya.

    Penuh Idealisme 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memandang sosok ekonom senior, Kwik Kian Gie yang telah berpulang dalam usia 90 tahun adalah tokoh yang intelektual, tegas, dan berpegang teguh pada idealisme.

    Bahkan menurut Ganjar, Kwik tidak pernah takut untuk mengkritik siapapun mereka yang dirasanya melakukan hal-hal tidak benar.

    “Kalau memang tidak benar dia tabrak siapapun, siapapun dikasih. Kelihatan memang dia belajar dari proses yang sangat panjang. Belajar di Rotterdam, belajar ekonomi sangat serius,” katanya di rumah duka RSPAD, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Ganjar mengingat sosok Kwik adalah orang yang memikirkan rupa bangsa dan negara, karena selalu bisa menerjemahkan konsep ekonomi dengan kenyataan yang ada. Kemudian, disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Sebab itu, politisi PDIP ini merasa sangat kehilangan atas wafatnya Kwik Kian Gie. Terlebih, Ganjar juga mengaku acap kali ditelepon oleh Kwik untuk berdiksusi tentang isu nasional. Dengan demikianbbagi Ganjar, Kwik adalah guru yang diidolakannya sejak lama.

    “Saya di-coach betul-betul man to man gitu, dan saya dikasih data, beliau orang yang suka berbagi, sehingga kita sebagai orang yang lebih muda itu merasa betul-betul adalah senior yang bisa memberikan satu guidance yang baik. Bagaimana cara kita menganalisis, mengkritisi, sampai mencarikan solusi. Dan Pak kwik itu jagonya,” urainya.

    Apa Kata Ahok?

    Senada, politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Kwik Kian Gie adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menegur orang, sekalipun itu orang partainya sendiri.

    “Partai sendiri pun kalau salah dia tegur gitu loh. Ibu Mega juga sangat respect karena dia berani tegur Ibu Mega loh. Nggak ada orang yang berpartai, sama ketua umum kok berani tegur gitu ya,” katanya di tempat yang sama.

    Meski demikian, Ahok tidak merincikan teguran apa yang Kwik layangkan ke Megawati pada masa itu. Dia menyebut lebih baik ditanyakan langsung saja ke Megawati.

  • OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 9—29 Ju­­­li 2025, pa­­­­ni­­­tia seleksi ca­­­lon anggota Om­­budsman Republik Indo­nesia (ORI) yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara memanggil warga negara Indonesia yang ber­­­minat mendaftarkan diri se­­­bagai Calon Anggota ORI Masa Jabatan Tahun 2026—2031.

    Lembaga ORI berperan me­­mastikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat. ORI dibentuk melalui UU No. 37 tahun 2008 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan bayi ORI lahir di zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2000 dengan na­ma Komisi Ombudsman Na­­­sio­­­nal (KON). Kini, di era Presiden Prabowo Subianto saatnya mengkontekstualisasi peran ORI secara lebih progesif.

    Sejauh ini, ORI malang melintang dalam menerima laporan dan memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Dalam konteks ini, maladministrasi merujuk perilaku atau tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melanggar hukum, etika, atau prosedur, termasuk kelalaian dan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pejabat dan aparat birokrasi. Banyak kasus mencuat ditangani ORI.

    Tugas dan fungsi utama ORI adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan dugaan maladministrasi. ORI biasa melakukan pemeriksaan laporan, investigasi, koordinasi dengan berbagai pihak, serta upaya pencegahan maladministrasi.

    Hal ini dimungkinkan mengingat kewenangan ORI dalam meminta keterangan, memeriksa dokumen dan memberikan rekomendasi terkait laporan yang masuk. Berkat ORI, rakyat menerima layanan publik yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan.

    Siapa pun yang duduk sebagai Anggota ORI, hendaknya memiliki motivasi menjalankan tugas dan fungsi ORI menjadi lebih baik. Menjadikan ORI sebagai lembaga negara yang kredibel dalam mengawasi praktek maladministrasi pemerintahan dalam pelayanan publik. Diperlukan kontekstualisasi dan optimalisasi peran ORI dalam perbaikan tata kelola pemerintahan agar berdampak lebih signifikan dalam pencapaian rasa keadilan dan kesejahteraan umum.

    Senapas dengan fungsi ORI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik tertentu. Sinergi di pusat dan daerah jadi prasyaratnya.

    Fungsi strategis ORI adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, memfasilitasi penyelesaian sengketa, memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk perbaikan, dan mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

    Karena ORI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ORI bebas dari campur tangan kekuasaan. ORI harus menjadi lembaga lincah.

    PERLU SINERGI

    Gagasan dan langkah strategis kontekstualisasi peran ORI adalah menjadikan agenda kerja ORI terkait dengan agenda-agenda strategis pemerintahan nasional terkini. Kinerja ORI perlu sinergis dengan struktur Kementerian/Lembaga pemerintahan. Budaya kerja mesti lebih inovatif dan adaftif agar menjadi lebih efektif dan produktif. Karenanya, peran utama ORI mestinya membenahi tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik dan melayani kebutuhan dasar masyarakat luas.

    Misalnya, peran strategis ORI dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah tanah/agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pengalaman Kantor Staf Presiden (2016—2024) dalam pemantauan urusan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di bidang ini bersama ORI terbilang intensif. Saat itu, KSP di bidang agraria dan bidang desa sebagai agenda prioritas Presiden, menempatkan konflik agraria dan sengketa dana desa menjadi fokus perhatian KSP-ORI.

    Ke depan, arah baru peran ORI mestilah terhubung dengan pengawasan kinerja pemerintahan dalam bingkai Asta Cita. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama atau Asta Cita sebagai landasan mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Merujuk UU No. 37 Tahun 2008 (Pasal 7), kebetulan ORI juga punya delapan tugas yang secara keseluruhan mesti dihayati para Calon Anggota ORI selanjutnya.

    Secara spesifik, isu pembaruan pengelolaan kekayaan alam, pengentasan kemiskinan, pengembangan koperasi/UKM, peningkatan kualitas gizi anak-anak, dan pembangunan ketahanan pangan perlu menjadi prioritas pengawasan ORI. Isu dan bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kependudukan, gender dan anak-anak serta pelayanan publik secara umum tetap relevan bagi ORI.

    Semua isu ini krusial dan terkait erat dengan tugas ORI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencegah dan menangani mal-administrasi. Kontekstualisasi peran ORI bermuara pada perbaikan pelayanan publik agar lebih berkualitas dan berkeadilan.

  • Industri Padat Karya di Persimpangan Jalan, Badai PHK Masih Jadi Momok

    Industri Padat Karya di Persimpangan Jalan, Badai PHK Masih Jadi Momok

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya masih terus terjadi seiring tekanan yang dihadapi industri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, saat ini fenomena PHK di industri padat karya terus meningkat, terutama di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang mengalami kesulitan.

    “Tapi memang kalau lihat kondisinya, PHK ini terus meningkat, dan terutama di dalam sektor-sektor yang juga menjadi sektor padat karya seperti TPT, tekstil, sektor-sektor yang sangat tertekan pada hari ini,” kata Shinta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu menggelontorkan berbagai kebijakan dukungan agar sektor industri padat karya dapat bertahan dan terus menciptakan lapangan kerja.

    Dukungan tersebut mencakup insentif fiskal seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, perluasan skema PPh 21 ditanggung pemerintah, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif.

    Di samping itu, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui PLTS atap dengan skema net-metering.

    Shinta menjelaskan bahwa seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan.

    “Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” kata Shinta.

    Adapun, dalam survei terbaru Apindo, 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerjanya atau melakukan PHK imbas ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Kondisi ini diperkirakan terus berlangsung ke depannya.

    Dalam kesempatan terpisah, Shinta menuturkan, situasi ekonomi global yang terus berubah, kondisi geopolitik yang semakin tinggi, hingga proyeksi pertumbuhan yang terus menurun, telah membuat banyak perusahaan tidak memiliki cukup informasi untuk mengambil keputusan.

    “Akhirnya, banyak yang bersikap dengan menahan ekspansi, memperlambat rekrutmen, dan fokus pada efisiensi dibanding mengambil risiko baru,” kata Shinta dalam sambutannya di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Kondisi itu bahkan terbukti melalui survei terbaru yang dilakukan Apindo. Shinta mengungkapkan, survei Apindo menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.

    “Dalam survei Apindo yang baru saja kami lakukan, lebih dari 50% responden menyatakan telah mengurangi tenaga kerja, dan masih akan terus melakukan hal ini,” tuturnya.

    Peluang dari Tarif Trump

    Negosiasi Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang menghasilkan kesepakatan penurunan tarif dagang resiprokal dari 32% menjadi 19% untuk produk Indonesia dinilai dapat meminimalisir risiko lonjakan PHK di industri padat karya.

    Shinta menilai jika Indonesia dikenai tarif impor yang lebih tinggi maka akan berdampak pada ekspor TPT yang dikhawatirkan bisa memicu gelombang PHK.

    “Kalau sekarang kita enggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK akan semakin lagi bertambah. Jadi ini hal-hal contoh yang coba dilakukan untuk meminimalisir PHK yang sudah ada,” ujarnya.

    Dengan tarif resiprokal yang dikenakan terhadap Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara kompetitor, menurut Shinta, dapat menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi di industri TPT.

    “Ke depan, kita masih melihat berbagai peluang seperti contohnya kalau memang tarif resiprokal Indonesia ini lebih rendah daripada negara kompetisi di industri TPT, seperti Bangladesh, Vietnam, dan lain-lain,” kata Shinta.

    Menurutnya, jika pengenaan tarif resiprokal terhadap Indonesia lebih rendah, maka peluang investor asing mengalihkan investasi ke Indonesia akan meningkat.

    Bahkan, Shinta menyebut beberapa perusahaan asing dari China sudah mulai mengalihkan investasi ke Tanah Air, terutama di sektor ritel.

    “Kalau ini [tarif resiprokal Trump] memang kita bisa lebih kompetitif, tidak menutup kemungkinan kita ada juga relokasi investasi untuk industri ini, seperti China juga ada beberapa saya rasa yang mulai masuk investasi ke TPT,” ungkapnya.

    Insentif untuk Industri Padat Karya

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian paket insentif fiskal ke sejumlah sektor industri padat karya, seperti keringanan pajak hingga subsidi energi.

    Hanya saja, Yusuf menilai usulan insentif fiskal untuk industri padat karya perlu dilakukan secara selektif dan berbasis pemetaan sektoral. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19 yang mendorong insentif diberikan secara luas.

    “Tidak semua sektor padat karya mengalami tekanan yang sama. Misalnya, sektor tekstil dan produk tekstil [TPT] mungkin lebih tertekan dibandingkan sektor makanan-minuman atau alas kaki. Pemetaan ini penting untuk memastikan bahwa insentif tidak diberikan secara menyamaratakan, melainkan tepat sasaran,” ujar Yusuf kepada Bisnis.

    Dia menjelaskan bahwa meskipun ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik, kebijakan tarif AS, perlambatan ekonomi China, dan tekanan nilai tukar serta suku bunga, dampaknya saat ini bersifat lebih sektoral dan tidak menyeluruh seperti saat pandemi.

    Kendati demikian, ada satu persamaan yang menurutnya signifikan yaitu perlambatan permintaan—baik dari pasar ekspor maupun domestik. Perlambatan permintaan, sambungnya, menekan daya saing dan keberlangsungan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja informal dan berupah rendah.

    Di samping itu, Yusuf mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini tidak seleluasa masa pandemi. Oleh karena itu, insentif harus diprioritaskan untuk sektor yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan permintaan dalam negeri.

    “Insentif seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah [DTP] untuk pekerja upah rendah dan relaksasi PPh Badan bisa saja dipertimbangkan lagi, tetapi skalanya mungkin tidak sebesar saat pandemi,” ucapnya.

    Tak hanya keringanan pajak, Yusuf juga menilai pemerintah bisa mempertimbangkan subsidi biaya energi industri, seperti listrik dan gas pada jam sibuk, yang menurutnya merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi.

    Selain itu, dia juga menilai bahwa insentif non fiskal seperti fasilitasi ekspor dapat menjadi opsi yang berdampak nyata. Yusuf menyarankan langkah-langkah seperti pengurangan tarif logistik, simplifikasi dokumen ekspor, hingga percepatan restitusi PPN dapat membantu pelaku usaha.

    “Insentif semacam ini tidak langsung mengurangi beban fiskal, tapi memberi ruang napas cukup besar bagi pengusaha,” tutupnya.

  • IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Jadi 3%

    IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Jadi 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026 yang didorong oleh lonjakan belanja menjelang kenaikan tarif AS pada 1 Agustus serta turunnya tarif impor efektif yang dikenakan oleh AS.

    Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2025 yang dikutip pada Rabu (30/7/2025), IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan global 2025 sebesar 0,2% menjadi 3,0% dan 2026 naik 0,1% menjadi 3,1%. 

    Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah dari proyeksi awal Januari sebesar 3,3% dan rata-rata historis pra-pandemi sebesar 3,7%.

    “Kondisi ini mencerminkan percepatan belanja yang lebih kuat dari perkiraan menjelang kenaikan tarif; tarif efektif rata-rata AS yang lebih rendah dari yang diumumkan pada April; perbaikan kondisi keuangan, termasuk karena pelemahan dolar AS; serta ekspansi fiskal di sejumlah negara besar,” demikian kutipan laporan tersebut

    Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun ke 4,2% pada 2025 dan 3,6% pada 2026. Namun, IMF menilai inflasi di AS masih berisiko tetap tinggi akibat dampak tarif terhadap harga konsumen pada paruh kedua tahun ini.

    Dalam laporannya, IMF menyebut, ketidakpastian global terbilang masih tinggi meskipun tarif impor efektif yang dikenakan AS mengalami penurunan. 

    IMF mencatat tarif efektif AS, yang diukur berdasarkan rasio penerimaan bea masuk terhadap total impor barang, telah turun dari 24,4% pada laporan IMF April 2025 menjadi 17,3%. Sementara itu, tarif rata-rata global turun dari 4,1% menjadi 3,5%.

    Teranyar, China dan AS sepakat untuk menurunkan tarif yang dikenakan akibat eskalasi pasca 2 April, berlaku selama 90 hari hingga 12 Agustus. Sementara itu, jeda pemberlakuan tarif tinggi AS terhadap sebagian besar mitra dagangnya kini akan berakhir pada 1 Agustus, mundur dari tenggat awal 9 Juli.

    Di sisi lain, IMF memperingatkan bahwa perekonomian global masih menghadapi risiko besar, termasuk potensi kembalinya tarif tinggi, ketegangan geopolitik, dan defisit fiskal yang meningkat yang dapat mendorong kenaikan suku bunga serta memperketat kondisi keuangan global.

    Melansir Reuters, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebut perekonomian dunia masih terluka, dan akan terus terluka dengan tarif di level saat ini, meskipun tidak seburuk yang dikhawatirkan.

    Gourinchas mengatakan IMF tengah mengevaluasi perjanjian tarif baru sebesar 15% yang baru-baru ini dicapai AS dengan Uni Eropa dan Jepang, namun belum dimasukkan dalam proyeksi Juli. Dia menyebut tarif dalam kesepakatan ini masih sejalan dengan asumsi 17,3% dalam proyeksi IMF.

    “Saat ini kami belum melihat perubahan signifikan terhadap tarif efektif yang diberlakukan AS. Tapi masih belum pasti apakah kesepakatan ini akan bertahan atau akan dibatalkan,” katanya.

    Simulasi IMF menunjukkan pertumbuhan global 2025 akan lebih rendah 0,2% jika tarif maksimum yang diumumkan pada April dan Juli diberlakukan penuh.

    Meski ekonomi global dinilai tetap tangguh sejauh ini, IMF menilai distorsi akibat perdagangan masih membayangi, alih-alih didorong oleh kekuatan fundamental ekonomi.

    Gourinchas menyebut adanya dorongan besar dari perilaku penimbunan stok oleh pelaku usaha yang mencoba mendahului pemberlakuan tarif, namun efek ini tidak akan bertahan lama.

    “Dampaknya akan memudar dan menjadi beban bagi aktivitas ekonomi pada paruh kedua 2025 hingga awal 2026. Akan ada efek pembalikan dari percepatan itu,” jelasnya.

    Menurutnya, tarif diperkirakan tetap tinggi, terlihat dari mulai naiknya harga konsumen AS. Dia menyebut, tarif saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan Januari atau Februari. Jika kondisi ini bertahan, pertumbuhan ekonomi global akan terus tertahan.

    Satu hal yang mencolok, menurut IMF, adalah depresiasi dolar AS—fenomena yang belum terlihat pada episode perang dagang sebelumnya. Pelemahan dolar membantu melonggarkan kondisi keuangan global, namun juga memperburuk beban tarif bagi negara lain.

    Proyeksi Pertumbuhan AS, Uni Eropa, Dan China

    Untuk AS, IMF memperkirakan pertumbuhan mencapai 1,9% pada 2025 dan naik tipis ke 2% pada 2026. Kebijakan pemotongan pajak dan belanja baru diperkirakan akan menambah defisit fiskal AS sebesar 1,5%, dengan pendapatan tarif hanya mampu menutupi setengahnya.

    Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan euro dinaikkan 0,2% menjadi 1,0% pada 2025, dengan 2026 tetap di 1,2%. Revisi naik ini sebagian besar dipicu lonjakan ekspor farmasi Irlandia ke AS, yang tanpa itu, revisi hanya naik separuhnya.

    Untuk China, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 sebesar 0,8% dan 2026 naik 0,2% ke level 4,2%, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi dan penurunan tarif AS–China setelah kesepakatan gencatan sementara.

    Secara keseluruhan, pertumbuhan negara berkembang dan emerging market diperkirakan mencapai 4,1% pada 2025 dan sedikit melambat ke 4,0% pada 2026.

    IMF juga merevisi naik proyeksi perdagangan dunia 2025 sebesar 0,9% menjadi 2,6%, namun menurunkan proyeksi 2026 sebesar 0,6% menjadi 1,9%.

  • Polda Metro Jaya Belum Hentikan Kasus Kematian Diplomat Arya, Siap Tampung Info Baru

    Polda Metro Jaya Belum Hentikan Kasus Kematian Diplomat Arya, Siap Tampung Info Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan belum menghentikan kasus kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya masih terbuka untuk setiap informasi baru terkait kasus ini.

    “Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi, kami tetap tampung. Sementara belum [di SP3],” ujar Wira di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

    Di samping itu, Wira menyatakan pihaknya sudah menarik kesimpulan bahwa dalam kasus kematian Diplomat Arya tidak ada tindak pidana.

    Kemudian, berdasarkan hasil uji lab terhadap jenazah Arya juga tidak ditemukan zat racun. Dengan demikian, kematian Arya disebabkan oleh gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas.

    Di samping itu, penyidik dengan Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia (Apsifor Himpsi) telah sepakat bahwa dalam perkara ini tidak ada indikator keterlibatan pihak lain.

    “Indikator kuat bahwa kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” pungkas Wira.

  • AS-China Lanjutkan Negosiasi Gencatan Tarif, Trump Jadi Penentu Akhir

    AS-China Lanjutkan Negosiasi Gencatan Tarif, Trump Jadi Penentu Akhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan China akan melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang gencatan tarif menjelang tenggat dua pekan lagi, sementara Presiden Donald Trump akan mengambil keputusan akhir terkait kelanjutannya.

    Dalam pernyataannya di Stockholm, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang memimpin delegasi AS bersama Perwakilan Dagang Jamieson Greer, mengungkapkan dirinya akan melaporkan perkembangan negosiasi kepada Trump pada Rabu (30/7/2025) waktu setempat.

    “Masih ada beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan,” ujarnya kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, usai pertemuan dua Hari dengan delegasi China yang dipimpin Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

    Pernyataan itu muncul setelah media melaporkan bahwa delegasi China mengindikasikan kesepakatan perpanjangan gencatan tarif selama 90 hari. Menanggapi kabar tersebut, Bessent mengatakan China sedikit terburu-buru. 

    Saat ditanya apakah dia akan merekomendasikan perpanjangan, Bessent menjawab bahwa dirinya hanya akan menyampaikan fakta kepada Trump, dan keputusan ada di tangan Presiden.

    Putaran perundingan di Stockholm merupakan yang ketiga dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Negosiasi dilakukan menjelang tenggat 12 Agustus, yang merupakan akhir masa suspensi tarif selama 90 hari. Perpanjangan selama 90 hari menjadi salah satu opsi yang dibahas, menurut Bessent.

    Di sisi lain, negosiator China Li Chenggang mengatakan kepada media bahwa kedua pihak sepakat untuk mempertahankan gencatan tarif, namun tidak merinci durasi perpanjangan tersebut. Dia menyebut pembicaraan di Stockholm berlangsung terbuka, mendalam, dan bertujuan memperkuat komunikasi jangka panjang.

    “Meski belum ada kesepakatan substantif, suasana pembicaraan terbilang konstruktif dan optimistis terhadap potensi kesepakatan di masa mendatang,” ujar Kelvin Lam, Ekonom Senior China di Pantheon Macroeconomics, London.

    Perundingan ini berlangsung setelah AS mencapai kesepakatan tarif sementara dengan Jepang dan Uni Eropa. Menurut Bessent, delegasi China kini lebih terbuka untuk berdiskusi secara menyeluruh.

    Ekspor Magnet dan Sektor Strategis

    Salah satu isu utama adalah bagaimana kedua negara menjaga stabilitas hubungan dagang, di tengah pengenaan hambatan seperti tarif dan kontrol ekspor, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti teknologi baterai, pertahanan, dan semikonduktor.

    Greer menyebut bahwa AS ingin memastikan pasokan material penting seperti magnet tetap lancar, sehingga kedua belah pihak bisa fokus pada prioritas lainnya. 

    “Kami tidak ingin bicara soal magnet lagi,” ujarnya.

    Dia juga menyebut dimulainya kembali ekspor logam tanah jarang dari China merupakan konsesi terbesar dari Beijing sejauh ini. Saat ditanya soal penyelidikan tarif AS berdasarkan pasal 232, Greer mengatakan bahwa China memang meminta pembaruan status, namun AS menegaskan bahwa tarif tersebut bersifat global tanpa pengecualian untuk negara tertentu.

    China juga menanyakan status penyelidikan AS terhadap sektor seperti tembaga, semikonduktor, dan farmasi. Menurut Greer, AS telah menjelaskan bahwa tarif yang dihasilkan akan berlaku secara global.

    Analis dari Eurasia Group menyebut bahwa Beijing sangat berkepentingan untuk menurunkan tarif 20% yang diberlakukan AS terhadap bahan kimia asal China yang dituding digunakan dalam produksi narkotika ilegal fentanyl.

    Ketegangan dagang antara kedua negara juga meluas ke ranah geopolitik. Presiden Taiwan Lai Ching-te dikabarkan membatalkan kunjungan luar negeri yang dijadwalkan pekan depan setelah AS tidak menyetujui singgahnya di wilayah Amerika Serikat.

    China juga mulai memanfaatkan dominasinya atas ekspor logam tanah jarang untuk menekan AS agar melonggarkan pembatasan terhadap chip canggih yang dibutuhkan Beijing untuk pengembangan kecerdasan buatan.

    Namun, langkah AS yang dianggap melunak tersebut memicu kekhawatiran di kalangan politisi garis keras di Washington yang menilai bahwa pemerintahan Trump terlalu banyak memberi konsesi demi kesepakatan dan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

    Trump Bantah Kejar Pertemuan dengan Xi

    Sementara itu, Presiden Trump membantah klaim bahwa dirinya mengejar pertemuan dengan Xi. 

    “Saya tidak sedang mencari apa pun! Saya mungkin pergi ke China, tetapi hanya jika diundang oleh Presiden Xi, dan undangan itu memang sudah ada. Selain itu, saya tidak tertarik!” katanya dalam unggahan di media sosial.

    Negosiasi dagang antara Washington dan Beijing berlangsung di tengah upaya negara-negara besar lainnya untuk mencapai kesepakatan tarif dengan Trump sebelum 1 Agustus, batas waktu yang ditetapkan Trump untuk mulai memberlakukan pajak impor timbal balik kepada mitra dagang utama AS.

    Pada Minggu sebelumnya, Trump mengumumkan kesepakatan awal dengan Uni Eropa untuk mengenakan tarif 15% atas barang-barang dari blok tersebut yang masuk ke AS.

    Adapun, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan masih banyak detail dalam kesepakatan AS-UE yang perlu dinegosiasikan. 

    “Masih banyak tawar-menawar yang harus dilakukan,” ujarnya.