Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026 dapat menampung 15.000 siswa di 190 seluruh Indonesia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik dan saat ini tengah berada dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    “Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, proses pembelajaran akan diperluas lagi ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau pekan depan, dan sebanyak 59 titik lainnya akan dimulai pada bulan September. 

    Total, program rintisan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan berlangsung di 190 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh.

    “Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran. 

    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana dan kurikulum. 

    Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan keberlanjutan program.

    “Pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.

  • Kepala PPATK Rapat dengan Prabowo di Istana, Gara-gara Blokir Rekening Dormant?

    Kepala PPATK Rapat dengan Prabowo di Istana, Gara-gara Blokir Rekening Dormant?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menghadiri rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

    Ivan terlihat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.00 WIB. Dia mengaku dipanggil Presiden untuk menghadiri rapat. Namun, dia tak mengungkap apa yang akan dibahas bersama dengan Kepala Negara. 

    “Saya dipanggil Presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan sembari berjalan masuk ke ruangan rapat, Rabu (30/7/2025). 

    Sekitar dua jam setelahnya, Ivan terlihat keluar setelah menyelesaikan rapat bersama dengan Presiden pada pukul 19.04 WIB. Namun, dia tetap tak mau membeberkan apa hasil pertemuannya dengan Prabowo. 

    Ivan hanya mengaku ada banyak hal yang dibahas dengan Presiden. Namun, dia mengarahkan agar pertanyaan terkait dengan rapat bersama Presiden sore ini disampaikan Ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Saat ditanya apabila pertemuan itu juga membahas soal rekening tidur atau dormant yang belakangan ini dibicarakan, Ivan tetap enggan menjawab. 

    “Tanya beliau [Mensesneg dan Seskab] ya,” ujar Ivan.

    Untuk diketahui, PPATK sebelumnya menyampaikan bahwa rekening dormant selama tiga bulan berpotensi untuk diblokir atau dihentikan sementara transaksinya. Rekening dormant dikhawatirkan disalahgunakan untuk tindak pidana. 

    Penyalahgunaan Rekening Dormant

    Terdapat tiga bentuk penyimpangan rekening dormant yang ditemukan PPATK. Pertama, 150.000 rekening diduga pernah dialiri dana ilegal sebelum dinyatakan dormant.

    Berdasarkan hasil analisis maupun pemeriksaan yang dilakukan PPATK sejak 2020, terdapat lebih dari 1 juta rekening perbankan yang dianalisis berkaitan dengan dugaan tindak pidana. 

    Sebanyak 150.000 di antaranya adalah rekening tidak aktif atau dormant, yang sebelumnya digunakan untuk tindak pidana. 

    “Dari 1 juta rekening tersebut, terdapat lebih dari 150.000 rekening adalah nominee, di mana rekening tersebut diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan atau hal lainnya secara melawan hukum, yang selanjutnya digunakan untuk menampung dana dari hasil tindak pidana, yang kemudian menjadi menjadi tidak aktif/dormant,” jelas Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah secara terpisah melalui siaran pers, Selasa (29/7/2025). 

    Dari 150.000 rekening nominee itu, PPATK turut menemukan bahwa lebih dari 50.000 di antaranya tidak ada aktivitas transaksi sebelum digunakan untuk transaksi dana ilegal. 

    Kedua, rekening dormant penerima bantuan sosial (bansos). Lembaga intelijen keuangan itu menemukan bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. 

    Dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun hanya mengendap sehingga menunjukkan indikasi penyaluran belum tepat sasaran. 

    Ketiga, lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang menganggur alias dormant. Total dana di rekening itu Rp500 miliar. 

  • Pemenang Perlu Dikawal dengan Regulasi

    Pemenang Perlu Dikawal dengan Regulasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem teknologi di pita frekuensi 1,4 GHz dinilai belum matang dikhawatirka menimbulkan sejumlah tantangan bagi penetrasi internet berbasis fixed wireless access (FWA) di Indonesia. Pemerintah mengikat para pemenang dengan komitmen pembangunan yang kuat.

    Diketahui, ekosistem yang belum sempurnya membuat alat penerima sinyal internet dari pita 1,4 GHz dibandrol dengan harga mahal hingga Rp6,5 juta. Padahal, modem pita frekuensi eksisting — seperti 2300 MHz, 2100 MHz hingga 800 MHz — hanya dikenakan biaya di bawah Rp200.000.

    Mengenai situasi ekosistem 1,4 GHz yang belum matang tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan kondisi ini bisa berdampak pada lambatnya ketersediaan perangkat dan mahalnya harga layanan jika tidak diantisipasi oleh kebijakan maupun regulasi yang tepat.

    Oleh sebab itu, lanjutnya, pilihan kebijakan 1,4 GHz untuk mendorong broadband FWA ini, supaya dapat mencapai tujuan kebijakannya, perlu dikawal dengan regulasi yang tepat, termasuk pada komitmen bagi para pemenang lelang.

    “Tujuannya agar bisa mencegah kegagalan pasar, dan juga mengantisipasi kelambatan adopsi layanan,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Keterbatasan ekosistem di pita ini berpotensi membuat perangkat pendukung layanan FWA lebih sedikit dan cenderung mahal di pasaran. Hal ini diakui akan menghambat penetrasi internet di pita 1,4 GHz – berbeda dengan ekosistem pita mid-band seperti 2,3 GHz atau 3,5 GHz yang telah mapan dan didukung oleh banyak vendor perangkat.

    Sigit memperkirakan, secara umum diperlukan waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun bagi vendor untuk bisa mulai menyediakan perangkat yang mendukung pita 1,4 GHz secara masif di pasar domestik. Namun, Dia menekankan, risiko keterlambatan tersebut tetap dapat diminimalisir dengan regulasi yang mengatur komitmen dari pemenang lelang spektrum.

    Modem untuk pita 1,4 GHz

    “Misalnya regulasi yang mengatur jelas kapan layanan FWA terkait harus tersedia, di wilayah mana, kecepatan minimal berapa, berapa harga layanan, dan seterusnya. Hal-hal itu bisa dikomitmenkan kepada pemenang lelang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian dalam konferensi virtual, Senin (28/7/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    “Kalau Indonesia memilih untuk mengembangkan layanan di pita ini, tentu kontribusi terhadap pembentukan ekosistem global sangat besar. Tetapi untuk saat ini, kurangnya skala adalah tantangan terbesar,” kata Julian. 

  • Nilai Pasar ERP Tembus Rp4.015 Triliun, Ini 5 Tren Pemanfaatannya di Global

    Nilai Pasar ERP Tembus Rp4.015 Triliun, Ini 5 Tren Pemanfaatannya di Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) kini telah berkembang jauh dari sekadar alat manajemen akuntansi dan sumber daya perusahaan. Diproyeksikan sebanyak 1,4 juta perusahaan akan mengalokasikan lebih dari US$183 miliar atau Rp4.015 triliun untuk solusi ERP dalam setahun ke depan. Berikut 5 tren ERP di dunia pada 2025

    Secara sederhana, ERP adalah sistem perangkat lunak (software) yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem ini membantu menyederhanakan dan mengotomatisasi alur kerja, meningkatkan efisiensi, dan memberikan visibilitas yang lebih baik atas seluruh operasi bisnis. 

    ERP mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan proses bisnis, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan efisiensi.
    Dalam perkembangannya, sistem ERP dibagi kedalam beberapa jenis seperti ERP on-premise (diinstal dan dijalankan di server perusahaan), ERP berbasis cloud (dioperasikan di server pihak ketiga), dan ERP hybrid (kombinasi keduanya).

    Berikut 5 tren penerapan ERP dilansir dari Oracle NetSuite, Rabu (30/7/2025):

    1. Dominasi Cloud ERP

    Seiring meningkatnya adopsi model kerja remote dan perluasan operasional lintas wilayah, ERP berbasis cloud kini menjadi pilihan utama. Cloud ERP memberi perusahaan kemudahan dalam implementasi, pengurangan biaya TI, dan fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. 

    Pasar ERP cloud diproyeksikan tumbuh dari US$72,2 miliar pada 2023 menjadi US$130,5 miliar pada 2028, menunjukkan percepatan migrasi dari sistem on-premises menuju cloud. Selain itu, cloud ERP kini memainkan peran utama dalam mendukung edge computing, yang meningkatkan kecepatan dan keamanan pemrosesan data terdistribusi.

    2. Strategi Two-Tier ERP

    Model ERP dua tingkat (two-tier) akan digandrungi karena memberikan solusi lebih fleksibel bagi perusahaan yang memiliki berbagai unit bisnis dengan kebutuhan berbeda. 

    Dengan pendekatan ini, kantor pusat tetap menggunakan sistem ERP utama (tier 1), sementara cabang atau anak usaha menggunakan sistem ERP kedua (tier 2) yang lebih ringan dan fleksibel, sering kali berbasis cloud. Strategi ini memungkinkan penghematan biaya, kemudahan integrasi, dan responsivitas lebih tinggi terhadap kebutuhan unit kecil atau pasar regional.

    3. Integrasi Teknologi Lanjutan

    Sistem ERP semakin terhubung dengan teknologi baru untuk mendukung proses bisnis yang lebih cerdas dan otomatis. Beberapa contoh penerapannya ke depan antara lain seperti IoT ERP untuk pemantauan kondisi mesin secara real-time untuk menghindari downtime, ERP Robot otomatisasi gudang, hingga ERP E-Commerce untuk sinkronisasi transaksi, pengelolaan stok dan pengiriman secara terintegrasi.

    Integrasi ini mendongkrak efisiensi lintas proses dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

    4. ERP Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML)

    AI dan machine learning telah menjadi bagian integral dari ERP. Sistem ini mampu memprediksi permintaan dengan lebih akurat, mengotomatisasi tugas repetitif, memberikan saran berbasis data historis dan mendeteksi anomali keuangan secara otomatis. 

    Chatbot berbasis AI juga mulai diterapkan sebagai interface bantu pengguna, menjawab pertanyaan dalam konteks pesanan, pelanggan, hingga stok barang secara real-time.

    Akses dari Smartphone …

  • Komisaris Perusahaan Tambang jadi Tersangka Kasus Batu Bara di Bengkulu

    Komisaris Perusahaan Tambang jadi Tersangka Kasus Batu Bara di Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah menetapkan Komisaris PT Ratu Samban Mining (RSM), David Alexander Yowomo (DA) sebagai tersangka kasus korupsi tambang batu bara di Bengkulu.

    Asisten Pengawas Penyidikan Kejati Bengkulu Andri Kurniawan mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihaknya mengantongi dua alat bukti yang cukup.

    “Untuk DA ini adalah satu komisaris, kebetulan yang bersangkutan secara aktif, terlibat di dalam proses penambangan batu bara,” ujar Andri di Kejagung, Rabu (30/7/2025).

    Dia menambahkan, David diduga bersekongkol pejabat penyelenggara negara, yakni Kepala PT Sucofindo Bengkulu, Imam Sumantri dalam memanipulasi data penambangan batu bara.

    Modus manipulasi data itu, kata Andri, dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran royalti hingga pajak kepada negara.

    “Menghindari pembayaran royalti dan juga ada beberapa kewajiban terhadap negara termasuk pajak dan segala macam,” imbuh Andri.

    Atas perbuatannya, David dipersangkakan pasal 2 dan 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau pasal 55 KUHP.

    Di samping itu, David diperiksa dan ditetapkan tersangka di Kejagung. Hal tersebut dilakukan karena David sempat mangkir dipanggil Kejati Bengkulu.

    Adapun, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp500 miliar akibat adanya manipulasi data tersebut.

    “Kerugian estimasi dari penyidik ini kurang lebih sekitar Rp500 miliar,” kata Anang.

    Sekadar informasi, David menjadi tersangka ke-8 dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejati Bengkulu telah menetapkan tujuh tersangka mulai dari Imam Sumantri.

    Selanjutnya, Direktur PT RSM Edhie Santosa (EDH); Komisaris Tunas Bara Jaya Bebby Hussy (BH); General Manager PT Inti Bara Perdana Saskya Hussy (SH).

    Direktur Utama Tunas Bara jaya Julius Soh (JH); Marketing PT Inti Bara Perdana; Agusman; dan Direktur Tunas Bara Jaya Sutarman.

  • Gibran Heran Masih Banyak Hoaks Beredar saat Ada Transformasi Digital

    Gibran Heran Masih Banyak Hoaks Beredar saat Ada Transformasi Digital

    Bisnis.com, Jakarta —Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeluhkan banyaknya informasi palsu atau hoaks yang seringkali beredar dari pihak yang menyalahgunakan transformasi digital.

    Hal tersebut disampaikan Gibran di sela-sela acara penutupan Muktamar ke-XI Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) yang berlangsung di SKA Co Ex, Pekanbaru, Rabu (30/7/2025).

    Gibran juga mengingatkan bahwa proses transformasi bukan hal yang mudah saat ini. Pasalnya, menurut Gibran, ada banyak tantangan yang harus dihadapi seperti di antaranya misinformasi dan informasi hoaks  yang belakangan kerap muncul dari pihak-pihak yang belum sepenuhnya memahami arah perubahan.

    “Pasti ada suara sumbang, pasti ada hoaks. Biasanya muncul karena belum memahami sepenuhnya arah dan manfaat transformasi tersebut,” tuturnya.

    Gibran berpandangan salah satu bentuk transformasi paling krusial saat ini adalah kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). 

    Menurut Gibran, generasi muda harus siap menghadapi perkembangan tersebut, terlebih kini pelajaran AI dan coding sudah mulai diperkenalkan sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah.

    “Saya titip, kita harus adaptif. Kita tidak boleh tertinggal,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Gibran menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menjalankan transformasi besar di berbagai sektor melalui sejumlah program prioritas seperti MBG, CKG, Danantara, dan Koperasi Desa Merah Putih. 

    Menurut Gibran, seluruh program tersebut mengedepankan prinsip keberlanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

    “Bapak Presiden selalu berpesan, dalam menjalankan visi dan misi program-programnya, aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

  • Amvesindo Dorong Perbaikan Tata Kelola Usai Kasus MDI Ventures-Tanihub Mencuat

    Amvesindo Dorong Perbaikan Tata Kelola Usai Kasus MDI Ventures-Tanihub Mencuat

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) buka suara soal kasus hukum yang menyeret sejumlah perusahaan modal ventura – termasuk beberapa anggota asosiasi – terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana investasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Sebagaimana diketahui, MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., bersama startup agritech Tanihub terlibat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Wakil Ketua IV Amvesindo Rama Mamuaya mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

    Dia juga menyampaikan keprihatinan atas kasus hukum yang menyeret sejumlah perusahaan modal ventura, termasuk beberapa anggota Amvesindo, terkait dugaan penyalahgunaan dana investasi dan TPPU.

    “Amvesindo menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kata Rama dalam siaran pers, dikutip Bisnis Rabu (30/7/2025).

    Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri modal ventura dan investasi startup di Indonesia, Rama menyebut Amvesindo memiliki komitmen yang kuat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah, pelaku industri, investor, dan masyarakat dalam membangun ekosistem investasi digital yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

    Walaupun terdapat kasus yang sedang berjalan, sambungnya, ekosistem startup dan investasi digital Indonesia tetap memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta menciptakan inovasi dan solusi bagi tantangan sosial masyarakat.

    Amvesindo akan terus mendorong praktik tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan, dialog kebijakan, dan pengawasan mandiri.

    “Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap potensi jangka panjang industri ini, sambil bersama-sama memperbaiki celah-celah sistemik yang ada,” kata Rama.

    Pemerintah diminta mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi arus pendanaan ke startup.

    Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec), Tesar Sandikapura menilai perlunya langkah konkret untuk memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi pada masa depan. Salah satunya adalah pembentukan dewan pengawas khusus untuk sektor modal ventura.

    “Mesti ada dewan pengawas modal ventura mirip OJK. Setiap ada pendanaan lewat VC, mesti diawasi semua proses dan aliran dana serta pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ini jadi ‘gorengan di dalam’,” ujar Tesar kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Menurut Tesar sejauh ini belum terdapat sistem pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas modal ventura, yang membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan konflik kepentingan antara investor dan startup yang didanai.

    Berbeda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda berpendapat keterlibatan pemerintah dalam pengawasan pendanaan tidak boleh berlebihan.

    Dia menilai peran utama pemerintah seharusnya sebagai regulator bukan sebagai pengawas operasional secara langsung.

    “Pemerintah hanya perlu menciptakan peraturan yang prudent dan mendukung ekosistem digital, termasuk untuk VC. Jangan sampai terlalu dalam mengawasi pendanaan, karena bisa menimbulkan intervensi yang merugikan ekosistem ke depan,” kata Huda.

    Dia menggarisbawahi bahwa regulasi yang tepat sasaran dan tetap memberi ruang gerak kepada pelaku industri jauh lebih efektif dibanding kontrol langsung yang berpotensi menyebabkan birokratisasi dan menurunkan minat investor.

    Sebagai solusi, Huda mengusulkan agar pemerintah mewajibkan VC, khususnya yang menyalurkan dana ke startup digital, untuk menyampaikan pelaporan keuangan dan kinerja secara berkala melalui badan audit independen.

    “Bisa juga melalui sistem pelaporan berbasis digital yang transparan dan bisa dipantau publik atau regulator,” ujarnya.

  • Prabowo Mengenang Kwik Kian Gie: Tetap Beri Saran Perekonomian sebelum Berpulang

    Prabowo Mengenang Kwik Kian Gie: Tetap Beri Saran Perekonomian sebelum Berpulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya tokoh ekonomi nasional, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.

    Dalam keterangannya kepada media, Presiden ke-8 RI itu mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat berjasa bagi bangsa dan pemikir ulung dalam bidang ekonomi.

    “Saya datang hanya untuk menghormati, belasungkawa, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa,” ujar Prabowo usai melayat.

    Prabowo juga mengungkapkan hubungan kedekatannya secara pribadi dengan Kwik Kian Gie. Menurutnya, almarhum kerap memberikan nasihat dan pandangan, termasuk melalui pesan singkat hingga beberapa hari sebelum wafat.

    “Beliau banyak kasih nasihat kepada saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA [pesan WhatsApp], memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,” tuturnya dengan nada haru.

    Kepala negara menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya.

    Kwik Kian Gie dikenal luas sebagai ekonom senior yang teguh memperjuangkan prinsip ekonomi Pancasila. 

    Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden Abdurrahman Wahid, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

  • Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat

    Poin Penting Aturan Baru Pajak Kripto, Tarif PPh hingga PPN jadi Dua Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Beleid ini menggantikan regulasi sebelumnya yakni PMK No. 68/2022. Dalam aturan anyar ini, Kementerian Keuangan menyesuaikan skema pengenaan pajak kripto sebagai instrumen keuangan yang akhirnya menaikkan beban pajak.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar yang membandingkan dua beleid pajak kripto pada Rabu, (30/7/2025) tersebut menjelaskan terdapat sejumlah poin penting mengalami perubahan drastis, baik dari sisi tarif, mekanisme pemungutan, hingga basis pengenaan pajaknya. Berikut detailnya:

    Penyerahan Aset Kripto Tak Lagi Dikenakan PPN

    Dalam PMK 68/2022, penyerahan aset kripto oleh penjual dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud, sehingga dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hanya saja, aturan terbaru dalam PMK 50/2025 menyamakan aset kripto dengan surat berharga (instrumen keuangan) sehingga tidak lagi dikenakan PPN langsung atas penyerahannya.

    Pemungut Pajak Semakin Spesifik

    Fajry menyebut dalam aturan lama atau PMK 68/2022, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang menjadi pemungut adalah mereka yang memfasilitasi aset kripto. Dalam aturan baru atau PMK 50/2025, dispesifikan bahwa penyelenggara PMSE yang menjadi pemungut adalah penyelenggara yang sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

    Tarif PPN Bergeser, Basis Penghitungan Diubah

    PMK 68/2022 mengatur tarif efektif berdasarkan jenis penyelenggara, yakni: 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) bila dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto dan 2% dari DPP bila melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    Sebaliknya, PMK 50/2025 menetapkan tarif tetap 12% dikalikan nilai DPP yang ditentukan sebesar 11/12 dari nilai penjualan aset kripto sebelum waktu setor PPN. Artinya, dasar penghitungan PPN menjadi lebih spesifik dan nominalnya jauh lebih besar.

    PPh 22 Naik Dua Kali Lipat

    Kenaikan yang paling mencolok terjadi pada tarif pajak pertambahan nilai (PPh) Pasal 22 atas transaksi kripto. Dalam PMK 68/2022, tarif ditetapkan 0,1% dari nilai transaksi; sementara dalam PMK 50/2025, naik menjadi 0,21%.

    Tidak hanya lebih dari dua kali lipat, basis perhitungan dalam PMK baru ini juga menjadi lebih rinci dan mencakup ketentuan tambahan yang sebelumnya tidak diatur.

    Jasa Penambangan Kripto Kena Pajak Lebih Berat

    Jasa verifikasi transaksi oleh penambang aset kripto (mining) juga dikenai tarif yang lebih tinggi dalam aturan baru. PMK 68/2022 mengenakan pungutan sebesar 10% × tarif PPN × DPP, sedangkan PMK 50/2025 melipatgandakannya menjadi 20% × 11/12 × tarif PPN × DPP.

    Berbeda dari PMK lama, PMK 50/2025 juga mulai mengatur syarat dokumen yang disamakan dengan bukti pemotongan serta menetapkan kriteria khusus penyelenggara yang boleh menjadi pemungut pajak. Aspek ini tidak diatur dalam PMK 68/2022, yang cenderung lebih longgar dari sisi administratif.

    Dampak Penerimaan Belum Pasti

    Meski adanya kenaikan tarif PPN dan PPh, serta penyempurnaan aturan teknis, Fajry mengaku belum bisa memastikan dampak PMK 50/2025 ini terhadap penerimaan pajak atas aset kripto.

    “Untuk potensi penerimaan perlu data transaksi,” ujarnya kepada Bisnis.

  • Tiga Jam di Istana, Bos Freeport Tony Wenas Ngaku Belum Bertemu Prabowo

    Tiga Jam di Istana, Bos Freeport Tony Wenas Ngaku Belum Bertemu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas berada di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Tony tiba di Istana sekitar pukul 14.42 WIB. Dia mengaku dipanggil untuk rapat bersama dengan Presiden Prabowo.

    Lebih dari tiga jam setelahnya, Tony lalu terlihat keluar dari Istana. Ternyata, dia mengaku belum jadi bertemu dengan Presiden Prabowo.

    “Pertemuan [dengan Presiden Prabowo] belum jadi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).

    Awak media pun mengikuti Tony berjalan menuju pintu kaca yang tembus keluar ke kantor Setneg. Dia menyebut belum ada pembahasan yang dilakukan lantaran pertemuan dengan Kepala Negara belum terjadi meski sudah menunggu lebih dari tiga jam.

    Saat ditanya apabila pertemuan yang direncanakan berkaitan dengan manajemen PTFI, Tony mengaku belum tahu.

    “Belum tahu saya,” kata Tony.

    Adapun saat ditanya mengenai proses penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI, Tony memastikan bahwa diskusi masih berjalan dengan Freeport-McMoran, Inc.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Holding BUMN MIND ID akan menambah kepemilikan saham 10% di PTFI. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia sudah 51,2%.

    Dia juga belum menetapkan target kapan diskusi untuk penambahan kepemilikan saham Indonesia itu bakal rampung.

    “Masih diskusi, masih diskusi lebih lanjut,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Indonesia tengah berencana untuk menambah kepemilikan saham di PTFI sebesar 10%, yakni menjadi 61%. Sebagai gantinya, Freeport nantinya akan mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selepas 2041.

    Sehari sebelumnya, Prabowo telah memanggil Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Selasa (29/7/2025).

    Maroef menyatakan bahwa Prabowo memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.