Author: Bisnis.com

  • Kejagung Jadwalkan Pemanggilan ke-3 Riza Chalid pada 4 Agustus

    Kejagung Jadwalkan Pemanggilan ke-3 Riza Chalid pada 4 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap tersangka kasus Pertamina Riza Chalid pada Senin (4/8/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan agenda itu merupakan pemanggilan penyidik yang ketiga kalinya.

    “Riza Chalid diperkirakan [dipanggil] minggu depan, sudah [ada jadwalnya]. Sekitar tanggal 4 Agustus,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (30/7/2025).

    Dia menambahkan saat ini pihaknya masih berfokus pada prosedur pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku. Setelah itu, pihaknya berencana untuk melakukan upaya paksa terhadap Riza Chalid.

    Adapun, upaya paksa itu bisa berupa memasukkan Riza Chalid ke daftar pencarian orang (DPO) hingga penerbitan red notice dengan berkoordinasi ke interpol.

    “Nanti, yang penting kita infokan dulu di harian nasional, sudah ditetapkan dan nanti setelah itu kita proses, kita tunggu, mudah-mudahan sih dateng yang ketiga ya, kita tunggu aja,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Riza Chalid tidak pernah menghadiri panggilan penyidik atau mangkir sebanyak empat kali. Perinciannya, tiga saat berstatus saksi, dan satu setelah ditetapkan sebagai tersangka.

    Adapun, dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

  • Kejagung Perluas Pengusutan Kasus Beras ke Subsidi Pertanian hingga Pupuk

    Kejagung Perluas Pengusutan Kasus Beras ke Subsidi Pertanian hingga Pupuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi terkait subsidi alat dan mesin pertanian (Alsintan).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan penelusuran ini merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yakni aliran dana subsidi beras.

    “Salah satu di dalam ini subsidi dari pemerintah dalam bentuk pupuk, dalam bentuk subsidi alat pertanian, dalam bentuk juga mungkin di irigasi ya, di bibit juga,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (30/7/2025).

    Dia menyampaikan, subsidi Alsintan, pupuk dan bibit ini dikeluarkan pemerintah agar bisa menciptakan swasembada pangan, khususnya beras.

    “Sebetulnya ditujukannya ke sana. Bibit kan supaya murah, supaya terjangkau. Nanti tujuannya kan bisa swasembada,” tutur Anang.

    Adapun, sejauh ini Kejagung juga telah memeriksa pihak Kementerian Pertanian (Kementan), sejumlah produsen beras hingga Bulog untuk membuat terang peristiwa ini.

    Sebagai tindak lanjut pengusutan ini, Anang menyatakan bahwa korps Adhyaksa kemudian bakal melakukan pendalaman terhadap model bisnis dari proses subsidi ini.

    “Nanti kita masuk ke proses bisnis dari subsidi ini seperti apa,” pungkas Anang.

  • Arahan Prabowo Saat Kumpulkan Mentan hingga Kapolri Soal Skandal Beras Oplosan

    Arahan Prabowo Saat Kumpulkan Mentan hingga Kapolri Soal Skandal Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Pertanian, Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberikan arahan soal tindak lanjut penanganan beras premium dan medium yang dioplos di pasaran, Rabu (30/7/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, hanya Amran yang terlihat masuk ke Istana Kepresudenan dari pintu masuk pilar Jalan Veteran, Jakarta, sore kemarin. Namun, dia mengonfirmasi bahwa pertemuan dengan Kepala Negara disertai juga dengan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara dan Adhyaksa itu. 

    Usai rapat tersebut, Amran kembali mengingatkan bahwa pemerintah sudah menetapkan standar untuk kualitas atau mutu beras premium dan medium. 

    “Contoh, medium itu broken-nya 25%. Kemudian untuk premium itu 15%,” ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025) malam.

    Adapun dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang ada di pasaran, sudah ditemukan sebanyak 212 mereka yang tidak sesuai standar pemerintah. 

    “Broken-nya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50%. Jadi tidak sesuai standar. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah,” terang pria yang juga menjabat Mentan pada Kabinet Kerja 2014-2019 itu.

    Untuk itu, Amran menyebut telah menyampaikan temuan itu kepada Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun Jaksa Agung ST Burhanudin untuk diperiksa lebih lanjut. Hasilnya, terang Amran, kedua penegak hukum juga menemukan data dan hasil yang sama dengan temuan Kementan. 

    Oleh sebab itu, kata Amran, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) kini menindaklanjuti semua beras medium dan premium yang ditemukan tidak sesuai aturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden. 

    “Arahan bapak Presiden tindaklanjuti,” ujarnya. 

    Status Kasus Beras Oplosan

    Adapun Polri telah menaikkan status perkara pengoplosan beras ke tahap penyidikan. Selain itu, mereka langsung merilis daftar merek yang ditengarai memuat produk beras oplosan yang disulap jadi beras kelas premium.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pengusutan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan uji laboratorium terhadap sampel beras premium dan medium dari pasar tradisional maupun modern.

    “Terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen dan Jelita,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2025).

    Helfi menambahkan, lima merek itu diproduksi oleh tiga produsen mulai dari Sania oleh PT PIM. Kemudian, PT FS dengan merek beras Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah dan Setra Ramos Pulen dan Toko SY produsen beras Jelita.

    Di samping itu, dia juga menjelaskan bahwa kasus ini berangkat dari temuan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran saat melakukan sidak di lapangan. Kala itu, Mentan telah melaporkan 212 merek dari 10 provinsi.

  • Pernyataan Kemlu usai Polisi Rilis Pemicu Kematian Diplomat Arya Daru

    Pernyataan Kemlu usai Polisi Rilis Pemicu Kematian Diplomat Arya Daru

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menghormati penyelidikan wafatnya salah satu stafnya, ADP, yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa (29/7/2025).

    Dalam keterangan yang dirilis melalui laman resmi Kemlu, kementerian menyampaikan apresiasi atas upaya tim penyelidik dan para ahli yang terlibat dalam proses investigasi.

    Kemlu menegaskan bahwa sejak awal proses penyelidikan, pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan keluarga almarhum, aparat kepolisian, dan berbagai pihak terkait, termasuk Komnas HAM. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka mendorong pengungkapan kasus secara menyeluruh dan transparan.

    “Kemlu memberikan dukungan penuh serta akses terhadap seluruh informasi dan berbagai hal terkait lainnya kepada keluarga, penyelidik, dan para ahli,” tulis Kemlu dalam pernyataan resminya, Kamis (31/7/2025).

    Selain memfasilitasi proses hukum, Kemlu juga memberikan pendampingan emosional kepada keluarga almarhum. Menteri Luar Negeri Sugiono bahkan telah mengunjungi rumah duka di Yogyakarta untuk menyampaikan langsung belasungkawa dan memberikan dukungan moril kepada istri dan dua anak almarhum.

    Kemlu turut menyediakan layanan konseling psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagai bagian dari komitmen untuk terus mendampingi mereka dalam masa sulit ini.

    “Kepergian Almarhum ADP meninggalkan duka mendalam bagi Kemlu. Ia dikenal sebagai pribadi ramah, pekerja yang berdedikasi, serta sosok senior yang mengayomi,” tulis pernyataan tersebut.

    Di tengah suasana duka, Kemlu juga menyampaikan penghargaan atas atensi dan dukungan dari masyarakat serta berbagai pihak yang turut membantu dan menunjukkan empati terhadap keluarga dan rekan kerja almarhum.

    Sebagai institusi, Kemlu menyatakan komitmennya untuk terus menyediakan layanan konseling psikologi dan psikiatri secara internal bagi staf dan keluarga besar Kemlu, khususnya yang terdampak langsung oleh penugasan kedinasan maupun tekanan pekerjaan.

    “Kemlu akan terus mendampingi keluarga besar almarhum dalam proses pengungkapan kasus ini secara empatik, terbuka, dan objektif,” tutup pernyataan itu.

  • Berita Duka, Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Tutup Usia

    Berita Duka, Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Tutup Usia

    Bisnis.com, Jakarta — Eks Menteri Agama Suryadharma Ali meninggal dunia pada hari ini Kamis 31 Juli 2025.

    Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Thobahul Aftoni membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali tutup usia sekitar pukul 04.25 WIB di RS Mayapada Kuningan Jakarta Selatan.

    “Iya benar, beliau tutup usia,” tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Thobahul menjelaskan bahwa almarhum Suryadharma Ali bakal disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Jatinegara Jakarta Timur.

    “Nanti dimakamkan di pondok pesantren Miftahul’Ulum Cikarang Barat Bekasi ba’da Zuhur,” katanya.

    Dia mendoakan ibadah dan amal perbuatan almarhum Suryadharma diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

    “Semoga diampuni segala dosa-dosanya,” ujarnya.

  • Melacak Keberadaan Riza Chalid, Benarkah di Malaysia?

    Melacak Keberadaan Riza Chalid, Benarkah di Malaysia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sosok Muhammad Riza Chalid, salah satu tersangka kasus korupsi Pertamina, diduga kuat berada di Malaysia.

    Banyak spekulasi yang muncul mengenai keberadaan saudagar minyak itu di negeri jiran tersebut. Salah satunya menyebut bahwa Riza Chalid telah berganti status kewarganegaraan. Adapula yang menyebut Riza telah menikah dengan salah satu kerabat salah satu sultan di negara tersebut.

    Namun Kejaksaan Agung alias Kejagung langsung membantah kabar itu. Mereka memastikan bahwa Riza Chalid masih menyandang status Warga Negara Indonesia alias WNI.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan sejauh ini tersangka kasus Pertamina itu belum mengganti kewarganegaraannya.

    “Informasi terakhir masih [WNI],” ujar Anang di Kejagung, dikutip Selasa (29/7/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Riza Chalid diduga tengah berada di negeri jiran Malaysia. Hal tersebut sempat diungkap oleh Kementerian Imigrasi atau Imipas.

    Adapun, saudagar minyak tersohor itu juga diduga telah melangsungkan pernikahan dengan kerabat dari kesultanan di Malaysia. Kedua informasi ini kemudian tengah didalami Kejagung.

    Di samping itu, Anang juga menyatakan bahwa saat ini pihaknya belum berencana melakukan upaya paksa untuk menjemput Riza Chalid. Pasalnya, penyidik masih berfokus pada prosedur pemanggilan Riza.

    Total, Riza Chalid telah mangkir dalam panggilan penyidik sebanyak empat kali. Tiga saat berstatus saksi, dan satu setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan Riza Chalid pekan ini.

    “Rencananya minggu ini diagendakan. Tinggal tunggu aja nanti,” jelasnya.

    Paspor Dicabut Imigrasi 

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mencabut paspor milik tersangka Mohammad Riza Chalid (MRC).

    Menteri Imipas, Agus Andrianto mengatakan pencabutan itu telah dirumuskan saat permintaan cekal dari Kejagung. Kini, paspor milik saudagar minyak itu telah disepakati untuk dicabut.

    “Sejak awal diminta cekal dan kita koordinasi untuk pencabutan Paspor [Riza Chalid], disepakati untuk dicabut,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

    Dia menambahkan, alasan pencabutan paspor itu dilakukan agar lebih mempermudah pencarian Riza Chalid yang diduga berada di luar negeri. “Supaya kalau dipakai yang bersangkutan langsung bisa kontak imigrasi setempat ke kami,” imbuhnya. 

    Bakal Dipanggil Lagi

    Adapun penyidik Kejagung telah menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap tersangka kasus Pertamina Riza Chalid pada Senin (4/8/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan agenda itu merupakan pemanggilan penyidik yang ketiga kalinya.

    “Riza Chalid diperkirakan minggu depan, sudah [ada jadwalnya]. Sekitar tanggal 4 Agustus,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (30/7/2025).

    Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih berfokus pada prosedur pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku. Setelah itu, pihaknya berencana untuk melakukan upaya paksa terhadap Riza Chalid.

    Adapun, upaya paksa itu bisa berupa memasukkan Riza Chalid ke daftar pencarian orang (DPO) hingga penerbitan red notice dengan berkoordinasi ke interpol.

    “Nanti, yang penting kita infokan dulu di harian nasional, sudah ditetapkan dan nanti setelah itu kita proses, kita tunggu, mudah-mudahan sih dateng yang ketiga ya, kita tunggu aja,” pungkasnya.

  • Trump Berlakukan Tarif 50% untuk Produk Tembaga Setengah Jadi

    Trump Berlakukan Tarif 50% untuk Produk Tembaga Setengah Jadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 50% untuk seluruh produk tembaga setengah jadi yang masuk ke AS. Namun, dia mengecualikan tembaga murni (refined copper) dari kebijakan tersebut, sehingga industri domestik terhindar dari potensi lonjakan biaya produksi.

    Menurut lembar fakta resmi dari Gedung Putih, tarif baru ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pelaku pasar di AS telah memperkirakan bahwa tembaga mentah—bahan baku utama kabel, komponen konstruksi, dan otomotif—akan dikenakan bea masuk.

    Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan Section 232 dari Trade Expansion Act, dan tidak akan ditumpuk di atas tarif otomotif yang telah lebih dulu diterapkan Trump pada awal tahun ini. 

    “Jika suatu produk terkena tarif otomotif, maka hanya tarif kendaraan yang berlaku, bukan tarif tembaga,” jelas Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Kamis (31/7/2025).

    Trump juga mengambil langkah tidak biasa dengan mengaktifkan Defense Production Act, undang-undang era Perang Korea yang memungkinkan presiden memerintahkan peningkatan produksi bahan penting bagi keamanan nasional. Melalui kebijakan ini, sebanyak 25% limbah tembaga berkualitas tinggi dan bentuk tembaga mentah buatan dalam negeri diwajibkan untuk dijual ke pasar domestik.

    Persentase tersebut akan meningkat menjadi 30% pada 2028 dan 40% pada 2029. Pemerintah menyebut langkah ini penting untuk meningkatkan kapasitas pemurnian tembaga dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku murah bagi pelaku industri nasional.

    Kebijakan ini diteken secara resmi tiga pekan setelah Trump mengumumkan rencana tarif tembaga sebesar 50% tanpa menjabarkan rincian produk yang termasuk dalam cakupan.

    Sejak pengumuman awal, berbagai kelompok pelobi bergerak aktif di Washington, termasuk produsen tembaga AS, pabrik produk setengah jadi, pelaku industri daur ulang, serta pemerintah asing. Mereka berupaya memengaruhi bentuk akhir kebijakan, mulai dari permintaan pengecualian, tarif tambahan, hingga pembatalan kebijakan sepenuhnya.

    Penetapan tembaga sebagai prioritas perdagangan nasional mengejutkan pasar global, mengingat pada masa jabatan pertamanya Trump lebih menargetkan baja dan aluminium. Saat itu, produsen, pedagang, dan konsumen tembaga lega karena sektor ini lolos dari kebijakan tarif yang menekan pasar logam.

    Kini, setelah menjadi sasaran, harga tembaga sempat melonjak di New York, dan para pedagang berhasil membukukan keuntungan besar dengan mempercepat pengiriman tembaga ke AS sebelum tarif diberlakukan.

    Namun, kebijakan ini tidak mencakup bijih tembaga, konsentrat, maupun katoda murni. Hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku industri hilir yang sempat khawatir akan lonjakan biaya input yang luas.

    Keputusan tersebut memberikan ruang bernapas bagi pembeli, terutama di tengah lonjakan proyeksi permintaan global terhadap logam industri ini dalam satu dekade ke depan. Permintaan diperkirakan meningkat pesat dari sektor data center, otomotif, pembangkit listrik, serta infrastruktur jaringan kendaraan listrik.

  • PPATK dan DANA Kerja Sama Deteksi Transaksi Judi Online, Depo Bakal Ketahuan

    PPATK dan DANA Kerja Sama Deteksi Transaksi Judi Online, Depo Bakal Ketahuan

    Bisnis.com, JAKARTA — PPATK menggandeng layanan dompet digital DANA untuk mencegah transaksi judi online yang perputaran uangnya diprediksi mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025.

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menilai bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas judi online di Indonesia, tetapi harus bersinergi antara regulator dan pelaku industri layanan dompet digital serta lintas sektoral.

    Ivan berpandangan bahwa judi online itu tidak hanya membuka keran tindak pidana bagi pelakunya tetapi juga bisa memberikan dampak negatif secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah proaktif DANA yang terus melaporkan transaksi mencurigakan dan membangun deteksi dini melalui pengembangan Fraud Detection System [FDS],” tuturnya di sela-sela acara Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ekosistem Keuangan Digital yang digelar di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Ivan optimistis kerja sama yang dilakukan PPATK dan DANA bisa mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan teknologi keuangan digital.

    “Semoga upaya-upaya ini bisa memperkuat integritas ekosistem digital dan sekaligus mempersempit celah penyalahgunaan teknologi keuangan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

    Sementara itu, CEO & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara menambahkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, pihaknya juga telah berkomitmen menghadirkan solusi berkelanjutan yang bisa mencegah transaksi mencurigakan sekaligus meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat.

    “Kami terus memperkuat Fraud Detection System dan mengencangkan parameter risiko sesuai dengan tren dan tipologi judi online terbaru,” ujarnya.

    Vince juga menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci. Hal ini terbukti dengan terus menurunnya jumlah laporan dari DANA ke PPATK terkait situs dan nomor telepon terindikasi judi online.

    Melihat sinergi strategis antara DANA dan PPATK itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar menyambut baik. Dia menambahkan bahwa DANA secara rutin menjalin komunikasi dan berkonsultasi dengan Komdigi sebagai bagian dari upaya bersama menekan angka perjudian daring.

    “Kami mengapresiasi komitmen dan langkah-langkah yang telah diambil, di mana angka perjudian daring di DANA telah menurun 80%,” tutur Alexander.

    Dia menambahkan selama beberapa tahun terakhir, DANA secara konsisten menempuh langkah ekstra berbasis teknologi untuk memperkuat kemampuan dalam mendeteksi aktivitas perjudian daring.

    Selain terus berkoordinasi dengan PPATK dan Komdigi, DANA secara berkelanjutan menjalin konsultasi dengan Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran agar pendekatan yang diterapkan tetap sejalan dengan dinamika dan tren terkini di industri keuangan digital.

  • Bos The Fed Jerome Powell Blak-blakan Alasan Tahan Suku Bunga

    Bos The Fed Jerome Powell Blak-blakan Alasan Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa suku bunga saat ini berada di level yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian yang berlanjut terkait tarif dan inflasi, meredam ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga pada September.

    “Ada begitu banyak ketidakpastian yang masih harus diselesaikan. Saya tidak merasa kita sudah mendekati akhir dari proses ini,”  ujar Powell dikutip dari Bloomberg pada Kamis (31/7/2025), setelah The Fed kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya

    Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memilih dengan suara 9-2 untuk mempertahankan suku bunga federal funds di kisaran 4,25%–4,5%, seperti yang telah dilakukan dalam setiap pertemuan tahun ini. Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman tidak sependapat, dan memilih pemangkasan sebesar 25 basis poin.

    Pernyataan Powell membuat pelaku pasar mengurangi ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga. Kontrak berjangka suku bunga menunjukkan probabilitas penurunan suku bunga pada pertemuan September hanya sekitar 50%, turun dari sekitar 60% sebelumnya. Imbal hasil obligasi AS turun, dolar menguat ke level tertinggi sejak Mei, dan indeks S&P 500 tergelincir.

    Dalam pernyataan pasca-pertemuan, pejabat The Fed merevisi pandangan mereka terhadap perekonomian AS, menyebut bahwa indikator terbaru menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat pada paruh pertama tahun ini. Sebelumnya, mereka menyatakan ekonomi tumbuh dalam laju yang solid.

    Powell menyebut perlambatan ini sebagian besar mencerminkan penurunan belanja konsumen. Namun, dia menambahkan hal ini telah lama diperkirakan, dan konsumen AS masih berada dalam kondisi yang cukup kuat.

    Dia juga mengakui kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja, namun meremehkan risiko tersebut dan membantah pandangan Waller yang menyebut adanya tanda-tanda pelemahan lapangan kerja.

    “Menurut saya, dan hampir seluruh anggota komite, ekonomi tidak menunjukkan kinerja seolah-olah kebijakan moneter yang ketat sedang menahannya secara tidak semestinya,” kata Powell.

    Mayoritas pembuat kebijakan menilai The Fed perlu menahan diri dari pemangkasan suku bunga untuk menilai dampak tarif terhadap inflasi. Beberapa juga menegaskan bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang kuat memungkinkan mereka untuk bersikap sabar.

    Keputusan untuk mempertahankan suku bunga juga kembali menantang tekanan keras dari Presiden Donald Trump yang mendorong pemangkasan. Sesaat sebelum pengumuman, Trump memprediksi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September dan kembali mengkritik lambatnya langkah bank sentral.

    Dalam pernyataannya, The Fed kembali menegaskan bahwa pasar tenaga kerja tetap solid dan inflasi masih sedikit meningkat. Namun, mereka menghapus pernyataan sebelumnya bahwa ketidakpastian prospek ekonomi telah mereda, dan justru menegaskan bahwa ketidakpastian masih tinggi.

    Perbedaan suara atau dissent dari Waller dan Bowman menjadi yang pertama kali terjadi sejak 1993 ketika dua anggota Dewan Gubernur tidak sejalan dengan keputusan komite. Anggota FOMC terdiri dari tujuh gubernur dan lima presiden bank cadangan regional dari total 12.

    Dampak Tarif

    Selama beberapa bulan terakhir, pejabat The Fed bersiap menghadapi risiko meningkatnya pengangguran dan inflasi akibat kebijakan tarif agresif dari pemerintahan Trump.

    Data yang dirilis Rabu menunjukkan produk domestik bruto (PDB) naik 3% secara tahunan pada kuartal II/2025, setelah sempat menyusut 0,5% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh percepatan impor pada kuartal I saat perusahaan berupaya mengantisipasi tarif. 

    Namun, belanja konsumen mencatatkan laju paling lambat dalam dua kuartal berturut-turut sejak awal pandemi.

    Meski begitu, tarif belum memberikan dampak besar terhadap data inflasi maupun ketenagakerjaan.

    Inflasi pada Juni tercatat di bawah ekspektasi selama lima bulan berturut-turut, meskipun harga sejumlah barang yang terdampak langsung oleh tarif—seperti mainan, pakaian, dan elektronik—mengalami lonjakan. 

    Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,1% karena pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintah yang mengurangi pasokan tenaga kerja.

    Kendati Waller dan Bowman memilih berbeda, pandangan mereka tidak terpaut jauh dari beberapa pejabat lain. Proyeksi suku bunga The Fed pada Juni menunjukkan dua pejabat mendukung tiga kali pemangkasan tahun ini, dan delapan lainnya memperkirakan dua kali pemangkasan.

  • Mentan Amran Lapor ke Prabowo Program Cetak Sawah Berjalan Tepat Waktu

    Mentan Amran Lapor ke Prabowo Program Cetak Sawah Berjalan Tepat Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan program cetak sawah di berbagai daerah. 

    Amran memastikan progres program itu berjalan dengan baik di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sampai dengan Sumatra Selatan. 

    “Insyaallah berjalan tepat waktu,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025). 

    Amran juga melaporkan bahwa perkembangan produksi beras dalam negeri saat ini aman, baik dari segi stok maupun dari operasi pasar yang dilakukan secara besar-besaran. 

    “Kita siapkan SPHP beras yang disubsidi itu 1,3 juta ton dan bansos 365 ton totalnya 1,5 juta ton. Stok kita 4,2 juta ton. Semuanya aman,” tuturnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, amanat untuk menyelenggarakan cetak sawah di sejumlah daerah sudah disampaikan Prabowo ke Amran sejak awal dilantik sebagai salah satu menteri Kabinet Merah Putih. 

    Salah satu daerah target cetak sawah adalah Merauke, Papua Selatan dengan luas 1 juta hektare. 

    “Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar,” ujar Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhan, November 2024 lalu. 

    Di samping itu, Kementerian Keuangan bahkan menyiapkan anggaran negara untuk menyiapkan program cetak sawah hingga 3 juta hektare. 

    Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan, pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai swasembada beras.

    “[Cetak sawah] 1 juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian 3 juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).