Author: Bisnis.com

Wakapolri: 1.500 Personel Diturunkan Tangani Pascabencana di Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Polri, Dedi Prasetyo mengatakan 1.500 anggota polisi diturunkan untuk menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Dedi menjelaskan kebutuhan personel Polri sesuai instruksi dari Kapolri dan permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang membutuhkan dua batalyon. Selain penambahan personel, Polri juga membawa peralatan yang dibutuhkan selama proses evakuasi

“Oleh karenanya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, total yang dipersiapkan untuk pascabencana alam di wilayah Sumatra, personel 1.500,” katanya saat memimpin apel, Jumat (26/12/2025).

Secara rinci dia menyampaikan 600 personel sesuai permintaan BNPB akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Lalu, 900 personel Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak di Mabes Polri maupun di wilayah lainnya.

Dedi menambahkan, 1.400 personel Brimob telah diterjunkan di Aceh. Personel yang diturunkan ke lokasi bencana berasal dari Sumatra Selatan, Banten, DIY, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

“Kemudian untuk pengerahan jumlah personel Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personel. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Astamaops, juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 juga sudah dihitung semuanya, nanti kebutuhan-kebutuhan berapa akan kita tambah,” jelasnya.

Adapun dari Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar total personel mencapai 7.614. Kemudian 999 personel BKO dari Mabes Polri juga diberangkatkan pada hari ini. Tim DVI dan kesehatan sebanyak 43 personel. Selain itu, penyaluran bantuan logistik juga telah dilaksanakan.

“Polri sudah mendistribusikan kurang lebih ini yang terdata di Astamaops, tentunya data ini akan juga nanti akan kita update kembali ada 159,35 ton bantuan yang sudah terdistribusikan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ucapnya.

Dedi menyampaikan Polri sudah mempersiapkan 91 Posko Tanggap Bencana, terdiri dari 35 Posko ada di Aceh, kemudian 19 Posko ada di Sumatera Utara, dan 37 Posko ada di Sumatera Barat. Jumlah Posko, katanya, akan ditambah dengan penambahan jumlah personel.

Terkait identifikasi jenazah, Dedi menuturkan tim DVI akan menggunakan pendekatan DNA. Di sisi lain, menurut Dedi anggotanya menargetkan pembangunan 300 titik sumur bor untuk layanan air bersih.

“Saat ini sudah ada 228 titik yang sudah beroperasi 84 sumur bor, yang masih proses pengerjaan ada 144 dengan perincian nantinya untuk di Aceh itu ada 201 sumur bor, 66 sudah selesai, 135 masih proses untuk Sumatera Utara ada 25 titik, 18 sudah selesai atau sudah operasional,” tandasnya.

28/12/2025 05:00
Prabowo Terima Laporan Bos Danantara Soal Pembangunan 15.000 Hunian Tetap Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Hilirisasi dan Investasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengenai pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi di Sumatra.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu malam, menjelaskan laporan dari Rosan itu diterima oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadi Presiden, Jakarta, Sabtu.

“Presiden Prabowo meminta laporan mengenai 15.000 hunian yang khusus dibangun Danantara untuk warga terdampak di Sumatra,” kata Teddy dikutip dari Antara, Sabtu (27/12/2025).

Rosan melaporkan minggu ini ada 500 unit rumah yang siap dibangun seiring dengan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara Nomor 4, Rosan juga melaporkan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, kepada Presiden.

“Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut, terutama setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu,” kata Teddy.

Teddy mengatakan Presiden Prabowo ingin seluruh jamaah haji Indonesia memiliki tempat dan fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan ibadah haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram.

Dalam beberapa kesempatan, Rosan mengumumkan Pemerintah Indonesia melalui Danantara telah membeli hotel dan sebidang tanah seluas lima hektare di daerah Thakher, Mekkah.

Di daerah tersebut, Pemerintah Arab Saudi juga membangun jembatan berbentuk terowongan menuju Masjidil Haram. Jika akses jembatan itu digunakan oleh para jamaah, maka jarak dari hotel menuju Masjidil Haram sekitar 2,5 kilometer.

Kemudian, Danantara saat ini juga masuk dalam daftar penawar untuk lelang tanah di Western Hindawiyah, Mekkah. Tanah itu juga diperuntukkan sebagai Kampung Haji Indonesia, yang jaraknya juga 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

28/12/2025 03:30
Kemnaker Pastikan Besaran UMP 2026 Aceh Sama dengan 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Pemerintah Aceh tidak menetapkan besaran baru upah minimum provinsi (UMP) 2026, mengingat kondisi bencana yang melanda wilayah Sumatra.

Dengan demikian, Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, provinsi lain yang tidak mengalami kenaikan nilai UMP 2026 adalah Provinsi Papua Tengah, yakni tetap sebesar Rp4.285.848.

Namun, hal itu telah diputuskan oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam Surat Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/334/2025 tentang UMP Papua Tengah 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

“Kami mengharapkan seluruh dunia usaha dan masyarakat dapat mematuhi keputusan ini demi kesejahteraan pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James Borai dalam keterangan terpisah.

Seiring dengan Aceh yang dipastikan tetap menggunakan nilai UMP 2025 untuk tahun depan, maka tersisa satu provinsi yang belum resmi mengumumkan besaran UMP 2026, yakni Papua Pegunungan.

Namun, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan tahun depan naik 5,2%, dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.508.714. Penetapan tersebut masih menunggu SK Gubernur.

Berikut daftar UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17% atau Rp333.115
Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% atau Rp222.864 (belum diumumkan)
Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19% atau Rp222.250
Papua: Rp4.436.283, naik 3,51% atau Rp150.433
Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09% atau Rp158.400
Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02% atau Rp227.205
Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1% atau Rp261.392
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21% atau Rp263.560
Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06% atau Rp255.866
Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25% atau Rp226.000
Riau: Rp3.780.495, naik 7,74% atau Rp271.720
Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45% atau Rp195.083
Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2% atau Rp152.000
Kalimantan Timur: naik 5,12% atau Rp183.117,23 menjadi Rp3.762.431
Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54% atau Rp228.805
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12% atau Rp212.517
Aceh: Rp3.685.616 (nilai UMP 2025)
Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3% atau Rp102.240
Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32% atau Rp236.962
Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69% atau Rp183.413
Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14% atau Rp192.790
Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81% atau Rp211.504
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58% atau Rp232.944
Sumatra Utara: naik 7,9% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.949
Bali: Rp3.207.459, naik 7,04% atau Rp210.898
Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3% atau Rp188.762
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08% atau Rp264.565
Banten: Rp3.100.881, naik 6,74% atau Rp195.762
Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12% atau Rp176.266
Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35% atau Rp154.664
Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89% atau Rp157.211
Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73% atau Rp70.930
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45% atau Rp126.929
Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11% atau Rp140.896
DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78% atau Rp153.415
Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28% atau Rp158.037
Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77% atau Rp126.369

27/12/2025 20:48
Kemnaker Pastikan Besaran UMP 2026 Aceh Sama dengan 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Pemerintah Aceh tidak menetapkan besaran baru upah minimum provinsi (UMP) 2026, mengingat kondisi bencana yang melanda wilayah Sumatra.

Dengan demikian, Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, provinsi lain yang tidak mengalami kenaikan nilai UMP 2026 adalah Provinsi Papua Tengah, yakni tetap sebesar Rp4.285.848.

Namun, hal itu telah diputuskan oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam Surat Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/334/2025 tentang UMP Papua Tengah 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

“Kami mengharapkan seluruh dunia usaha dan masyarakat dapat mematuhi keputusan ini demi kesejahteraan pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James Borai dalam keterangan terpisah.

Seiring dengan Aceh yang dipastikan tetap menggunakan nilai UMP 2025 untuk tahun depan, maka tersisa satu provinsi yang belum resmi mengumumkan besaran UMP 2026, yakni Papua Pegunungan.

Namun, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan tahun depan naik 5,2%, dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.508.714. Penetapan tersebut masih menunggu SK Gubernur.

Berikut daftar UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17% atau Rp333.115
Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% atau Rp222.864 (belum diumumkan)
Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19% atau Rp222.250
Papua: Rp4.436.283, naik 3,51% atau Rp150.433
Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09% atau Rp158.400
Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02% atau Rp227.205
Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1% atau Rp261.392
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21% atau Rp263.560
Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06% atau Rp255.866
Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25% atau Rp226.000
Riau: Rp3.780.495, naik 7,74% atau Rp271.720
Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45% atau Rp195.083
Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2% atau Rp152.000
Kalimantan Timur: naik 5,12% atau Rp183.117,23 menjadi Rp3.762.431
Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54% atau Rp228.805
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12% atau Rp212.517
Aceh: Rp3.685.616 (nilai UMP 2025)
Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3% atau Rp102.240
Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32% atau Rp236.962
Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69% atau Rp183.413
Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14% atau Rp192.790
Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81% atau Rp211.504
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58% atau Rp232.944
Sumatra Utara: naik 7,9% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.949
Bali: Rp3.207.459, naik 7,04% atau Rp210.898
Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3% atau Rp188.762
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08% atau Rp264.565
Banten: Rp3.100.881, naik 6,74% atau Rp195.762
Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12% atau Rp176.266
Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35% atau Rp154.664
Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89% atau Rp157.211
Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73% atau Rp70.930
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45% atau Rp126.929
Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11% atau Rp140.896
DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78% atau Rp153.415
Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28% atau Rp158.037
Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77% atau Rp126.369

27/12/2025 20:48
Buruh KSPI Bakal Demo 29-30 Desember, Tolak Upah Minimum Jakarta & Jabar

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara atau Gedung DPR RI.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa unjuk rasa ini digelar sebagai respons terhadap penetapan kebijakan upah minimum 2026, khususnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar).

Terkait kebijakan upah minimum di DKI Jakarta, pihaknya menilai besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876 belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

“BPS [Badan Pusat Statistik] mencatat bahwa KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta adalah sebesar Rp5,89 juta per bulan. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp160.000 dibandingkan upah minimum yang ditetapkan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga menuntut pemberlakuan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Ibu Kota. Menurut KSPI, UMSP DKI Jakarta perlu berada di atas KHL sebesar 2%–5%, tetapi perhitungannya harus didasarkan pada karakteristik sektor industri.

Sementara itu, kebijakan pengupahan di Jawa Barat yang disorot KSPI adalah penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Said menuding bahwa Dedi telah mengubah rekomendasi sejumlah bupati/wali kota terkait besaran UMSK.

Sebagai contoh, dia mengeklaim usulan UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi telah dicoret dengan alasan ketidakmampuan perusahaan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun perusahaan-perusahaan raksasa elektronik beroperasi di wilayah tersebut.

“Alasan potensi PHK yang digunakan tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan,” ujar Said.

Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tenggat pengumuman UMP 2026 pada 24 Desember. Hingga Sabtu (27/12/2025), sebanyak 36 provinsi telah memberikan pengumuman resmi, selain Aceh dan Papua Pegunungan.

Dari 38 provinsi, DKI Jakarta mencatatkan nominal UMP 2026 tertinggi, yakni sebesar Rp5.729.876. Besaran itu naik Rp333.115 atau 6,17% dari upah minimum tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah, yakni Rp2.317.601. Nominal tersebut naik 5,77% atau Rp126.369 dibandingkan UMP 2025.

27/12/2025 20:38
Telkomsel Rampungkan Pemulihan Jaringan di Seluruh Aceh

Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel memastikan pemulihan jaringan telekomunikasi telah tuntas di seluruh 289 kecamatan yang tersebar di Provinsi Aceh pascabencana. Dengan capaian ini, seluruh wilayah kecamatan di Aceh kini kembali terlayani jaringan Telkomsel.

Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, menjadi kecamatan terakhir dari total 289 kecamatan di Aceh yang jaringan Telkomselnya berhasil dipulihkan dan kembali beroperasi. Pemulihan di wilayah tersebut sempat menghadapi tantangan akses dan keterbatasan infrastruktur pendukung, namun berhasil diselesaikan melalui upaya percepatan yang berkelanjutan.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menyampaikan bahwa tuntasnya pemulihan di seluruh kecamatan Aceh merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi intensif tim Telkomsel di lapangan. “Pulihnya jaringan Telkomsel di seluruh 289 kecamatan di Aceh, termasuk Kecamatan Syiah Utama sebagai wilayah terakhir, menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pascabencana. Ini adalah wujud komitmen kami untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam akses komunikasi,” ujar Nugroho.

Proses pemulihan jaringan dilakukan secara bertahap dan terukur melalui mobilisasi personel teknis, penguatan infrastruktur jaringan, penyediaan sumber catu daya alternatif, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jaringan kembali beroperasi secara aman dan berkelanjutan.

“Kami memahami bahwa komunikasi adalah kebutuhan vital, terutama setelah bencana. Telkomsel akan terus memantau kualitas jaringan dan memastikan layanan tetap optimal agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan terhubung dengan lancar,” tambah Nugroho.

Dengan tuntasnya pemulihan jaringan di seluruh wilayah Aceh, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak.

27/12/2025 20:11
Airlangga: Sudah Ada Pembicaraan Danantara dengan Badan Ekspor AS Terkait Mineral Kritis

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia disebut-sebut telah memulai pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait dengan akses terhadap komoditas mineral kritis, sejalan dengan tuntasnya perundingan tarif impor dengan Negeri Paman Sam itu.

Saat meninjau kesiapan program Work From Mall di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut superholding BUMN Indonesia itu sudah memulai pembicaraan potensi kerja sama perdagangan mineral kritis dengan AS.

Pihak swasta dari Indonesia juga disebut sudah ikut dalam pembicaraan dengan pihak AS. “Sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika dan beberapa lagi, dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia,” tutur Airlangga kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Kendati pembicaraan sudah dimulai, Airlangga menjelaskan bahwa perusahaan AS sudah lama yang melakukan eksplorasi mineral kritis di Indonesia. Salah satunya untuk copper (tembaga), yang dilakukan oleh Freeport-McMoran Inc. melalui PT Freeport Indonesia.

Selain Freeport, beberapa perusahaan asing lain seperti Vale maupun Ford Motor Company juga sudah mengeksplorasi mineral kritis di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan sudah berada di Tanah Air sejak 1970-an.

Ekspor mineral kritis, terang Airlangga, telah disepakati bebas dari tarif impor 19% yang besarannya sudah disepakati antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. Komoditas-komoditas itu sudah masuk dalam executive orders yang diterbitkan oleh pihak Gedung Putih AS.

Teranyar, pada Desember 2025 ini Indonesia dan AS juga telah menyepakati pengecualian tarif impor 19% terhadap komoditas kelapa sawit. Dengan demikian, ekspor komoditas atau produk asli berasal dari alam Indonesia ke AS dikenakan bea masuk 0%.

“Terhadap semua [mineral] kan akses itu mereka perlukan karena untuk otomotif, pesawat terbang, untuk roket, untuk peralatan pertahanan militer,” terang Airlangga.

27/12/2025 19:41
Menteri UMKM Maman: Baju Impor Bekas Dilarang, Thrifting Lokal Tetap Aman

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal, sementara thrifting dengan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, larangan tersebut ditujukan khusus untuk baju impor bekas, sementara baju bekas lokal masih diperbolehkan.

“Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Maman menambahkan, sebagian besar pelaku pasar sudah menyetujui penggantian barang impor bekas dengan produk lokal.

Meski begitu, hingga saat ini mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dan produsen baju lokal tengah dibahas. Salah satu sistem yang tengah dipertimbangkan adalah pedagang menitipkan barang terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.

“Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya.

Maman menyampaikan saat ini tercatat ada sekitar 1.300 merek yang berpotensi disubstitusi dan pemilihan merek akan diserahkan kepada pedagang.

Maman menambahkan, isu utama terkait dengan substitusi baju impor bekas kini tinggal pada mekanisme kerja sama antara pedagang di pasar dengan produsen baju lokal. Selain itu, beberapa hal teknis seperti ketersediaan ruang di pasar juga masih dibahas untuk memastikan implementasi substitusi berjalan lancar.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor baju bekas tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

Temmy menjelaskan, peralihan thrifting ke produk lokal akan dilakukan bertahap agar pedagang tidak langsung kehilangan penghasilan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan 1.300 merek untuk memasok produk eks pedagang thrifting.

“Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Di samping produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal.

Temmy menegaskan, pemerintah akan menyeimbangkan sisi persediaan dan permintaan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kualitas dan harga kompetitif produk lokal.

“Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya.

27/12/2025 19:24
Batu Bara Bakal Kena Bea Keluar 2026, Segini Ekspornya dalam 5 Tahun Terakhir

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara mulai 2026. Pungutan baru terhadap komoditas ’emas hitam’ itu diharapkan bisa menyetorkan sekitar Rp25 triliun ke APBN dalam satu tahun.

Apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2025 sebesar 320,47 juta ton. Volume tersebut turun 4,10% secara tahunan (year-on-year/YoY), dari 334,19 juta ton pada 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekspor batu bara Januari–Oktober 2025 tercatat US$20,09 miliar atau turun 20,25% YoY yakni dari US$25,19 miliar.

Sementara itu, dari kurun waktu 2020–2024, volume ekspor batu bara terus meningkat. Pada 2020, volume ekspor batu bara tercatat sebesar 341,5 juta ton atau anjlok dari 2019 yakni sebelum terjadi pandemi Covid-19, yaitu 374,9 juta ton.

Volumenya kemudian terus merangkak naik ke 345,4 juta ton (2021), 360,1 juta ton (2022), 379,7 juta ton (2023) dan terakhir sebesar 405,7 juta ton (2024).

Secara nilai, ekspor batu bara juga merangkak naik dari 2020 senilai US$14,5 miliar, kemudian ke US$26,5 miliar (2021) dan US$46,7 miliar (2022).

Akan tetapi, mulai 2023 nilainya turun ke US$34,5 miliar dan pada 2024 senilai US$30,4 miliar.

Implementasi Bea Keluar Mulai 2026

Adapun Kemenkeu mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu.

“Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara,” terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yakni dore, granules, casted bars dan minted bars akan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan ‘disubsidi’ oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara,” tuturnya.

Rencana pengenaan bea keluar batu bara tidak lepas dari tingginya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) batu bara akibat diterapkannya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja. Sebab, dalam omnibus law tersebut, batu bara masuk ke kategori barang kena pajak (BKP).

Dengan status BKP, maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara.

Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sedangkan PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran.

Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun mencatat bahwa restitusi PPN sektor batu bara sejak 2021 sampai 2025 terus meningkat. Pada 2021, restitusi PPN batu bara tercatat sebesar Rp5,7 triliun.

Kemudian, nilainya meningkat ke Rp11,3 triliun (2022), Rp20,2 triliun (2023) dan Rp25,2 triliun (2024).

“Sementara itu, hingga November 2025, nilai restitusi PPN sektor batu bara telah mencapai Rp42,9 triliun,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

27/12/2025 19:00
Deretan Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia dan Negara Lain Hingga 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan sejumlah capaian perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan negara lain hingga tahun berjalan 2025.

Menurut Budi, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 20 perjanjian internasional, dengan lima di antaranya baru diselesaikan pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Budi saat meninjau kesiapan Work From Mall untuk mendukung gig economy di Mal Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

“Jadi perjanjian dagang yang sudah implementasi itu ada 20, sisanya 19 masih dalam proses,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Khusus tahun ini, Budi menyebut terdapat beberapa perundingan dagang yang telah dituntaskan Indonesia dengan sejumlah negara mitra. Contohnya, perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU).

Perjanjian itu sudah disepakati kendati belum secara formal ditandatangani. Negara-negara di forum itu meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia.

Kemudian, perjanjian antara Indonesia-Tunisia yang ditargetkan selesai Januari 2026, serta perjanjian antara Indonesia-Peru yang sudah dituntaskan pada Agustus 2025.

Selanjutnya, perjanjian dagang bebas yang ditandatangai di Saint Pertersburg pada 21 Desember 2025 yakni Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (IAEU FTA). Penandatanganan perjanjian itu turut disaksikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Jadi tinggal nanti kami mempercepat implementasi,” terang pria yang sebelumnya menjabat Sekjen Kemendag itu.

Sejalan dengan proses menuju implementasi, Indonesia dan para negara mitra dagangnya telah menyepakati untuk membentuk business council guna memudahkan komunikasi pelaku usaha antara negara-negara mitra.

Selain itu, pemerintah turut menyiapkan business forum yang turut melibatkan Apindo dan Kadin selaku pihak dari Indonesia. Rencananya, forum bisnis tersebut akan diselenggarakan terlebih dahulu secara daring lantaran membutuhkan waktu lebih lama secara fisik.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perluasan pasar dagang yang dilakukan dengan sejumlah perundingan bilateral itu guna menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri.

“Tetapi di pihak lain kami membuka pasar luar yang baru termasuk EAEU, jadi kepada para pengusaha Indonesia supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan biaya masuk rata-rata sudah 0%. Jadi terbuka kesempatan bagi Indonesia termasuk UMKM untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” kata Airlangga.

27/12/2025 18:56